Mendagri Larang Penggunaan Dana Bansos untuk Pilkada
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Mendagri Larang Penggunaan Dana Bansos untuk Pilkada

Selasa, 14 Juli 2020 | 20:58 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan para kepala daerah yang menjadi petahana atau maju kembali pada Pilkada Serentak 2020 agar tidak menggunakan bantuan sosial (Bansos) untuk kepentingan Pilkada. Dana bansos harus digunakan untuk masyarakat yang benar-benar terkena dampak wabah virus corona (Covid-19).

Baca Juga: Mendagri Minta Daerah Bagi Masker Secara Masif

"Dilarang keras bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana. Adapun yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan," tegas Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Tito menjelaskan, pemberian bansos di saat pandemi tidak mungkin dihentikan. Pasalnya, bansos merupakan bagian dari bantuan pemerintah dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi virus corona.

Mantan Kapolri ini tidak yakin Pilkada hanya akan menguntungkan petahana saja karena ada bansos. Menurut Tito, Pilkada Serentak 2020 akan menjadi ajang adu gagasan terhadap penanganan Covid-19.

Baca Juga: Mendagri Ungkap Tiga Skenario Penanganan Covid-19

"Kepala daerah petahana akan all out menangani Covid-19. Sebaliknya, bagi kontestan yang bukan petahana juga bisa menjual gagasan. Maka kontestasi ini akan menjadi lebih sehat karena mereka sama-sama berupaya memenangkan hati masyarakat lewat petarungan ide dan gagasan terkait pandemi Covid-19," jelas Tito.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendagri: Jadikan Pilkada Ajang Percontohan Penanganan Covid-19

Pelaksanaan Pilkada tidak boleh melahirkan kluster baru penyebaran virus corona.

POLITIK | 14 Juli 2020

Kemdagri: 22 Daerah Masih Cairkan Dana Pilkada di Bawah 40%

Kemdagri sudah memberi batas waktu sampai tanggal 15 Juli 2020.

POLITIK | 14 Juli 2020

Golkar Kabupaten Bogor Siap Gelar Musda, Sejumlah Balon Ketua Bermunculan

Semua kader terbaik Partai Golkar dipersilakan untuk maju mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor.

POLITIK | 14 Juli 2020

Moeldoko Ungkap Lembaga dan Komisi yang Akan Dirampingkan

Moeldoko mengatakan, lembaga dan komisi yang akan dirampingkan adalah yang organisasinya bisa diperankan oleh sektor lain.

POLITIK | 14 Juli 2020

PKS Dukung Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga dan Komisi

Mardani mengingatkan agar pembubaran dilakukan dengan dasar pertimbangan rasional.

POLITIK | 14 Juli 2020

Nasdem Akan Kaji Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga

Menurut Saan, berdasarkan data Kempan dan RB setidaknya 60 lembaga yang disebut tidak efektif dan efisien.

POLITIK | 14 Juli 2020

Bawaslu Jateng Waspadai Kerawanan Coklit Daftar Pemilih

Bawaslu di masing-masing kab/kota juga terus berkoordinasi dengan berbagai stakholder.

POLITIK | 14 Juli 2020

BPIP Perlu Direvitalisasi melalui RUU PIP untuk Tingkatkan Nasionalisme

Undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila sangat penting untuk payung BPIP.

NASIONAL | 14 Juli 2020

PDIP Umumkan Calon Kepala Daerah Gelombang Kedua 17 Juli

Pascadiumumkan, setiap pasangan calon wajib mengikuti sekolah partai.

POLITIK | 14 Juli 2020

Wapres: Kerukunan Umat Beragama Kunci Kokohnya Persatuan Indonesia

Harmoni dan kerukunan adalah kunci kokohnya pilar persatuan Indonesia seperti disepakati para pendiri bangsa yang terwujud dalam Pancasila.

POLITIK | 14 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS