Politisasi Bansos Timbulkan Kerawanan di Pilkada 2020
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Politisasi Bansos Timbulkan Kerawanan di Pilkada 2020

Senin, 20 Juli 2020 | 17:55 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan, salah satu kerawanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 adalah adanya politisasi Bansos (bantuan sosial).

Baca Juga: Berantas Politik Uang di Pilkada, Bawaslu Gandeng KPK

Politisasi itu terjadi berupa privatisasi dan personalisasi Bansos yang diberikan. Padahal, berbagai Bansos yang muncul saat ini merupakan dana pemerintah pusat. Ada juga sumber dana Bansos dari Provinsi atau Kabupaten dan Kota.

"Seolah-olah itu bantuan pribadi, bersumber dari kantong para calon. Padahal bantuan itu dari dana negara. Ini banyak menimbulkan protes dibawah yang menimbulkan kerawanan,” kata Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin, dalam diskusi virtual bertema 'Kala Pandemi, Bansos Jadi Bancakan Pilkada Mungkinkah?' di Jakarta, Senin (20/7/2020).

Afifuddin menjelaskan, petahana atau incumbent yang maju Pilkada 2020 tidak masalah dalam memfasilitasi penyaluran Bansos ke masyarakat. Hal itu karena memang tugas mereka sebagai kepala daerah untuk menyalurkan Bansos kepada masyarakat yang terkena dampak wabah virus corona (Covid 19).

Baca Juga: Mendagri Larang Penggunaan Dana Bansos untuk Pilkada

"Namun, masalah yang menimbulkan kerawanan adalah memanipulasi Bansos itu untuk kepentingan elektabilitas. Bansos yang ada digunakan sebagai alat kampanye kepada masyarakat dengan memanfaatkan penderitaan rakyat akibat Covid-19," jelasnya.

Menurut Afifuddin, kerawanan tinggi terjadi di wilayah yang penderita Covid-19 sangat banyak. Bansos yang tidak terbagi rata menimbulkan gejolak dan protes.

"Jika anggaran Bansos banyak dan merata ke masyarakat, mungkin tidak masalah. Tetapi kalau penyebaran Bansos sedikit, ditambah dipolitisasi, itu sangat rawan sekali. Karena beberapa daerah misalnya yang korban atau pihak-pihak yang terjangkit atau positif wabah ini bertambah, maka secara otomatis akan menambah potensi kerawanan suatu daerah," ujarnya.

Baca Juga: Tekan Kemiskinan, Realisasi Bansos Harus Cepat dan Tepat

Afifuddin mengungkap sejumlah praktik politisasi Bansos yang sudah terjadi belakangan ini. Pertama, bantuan yang diberi label foto kepala daerah. Pada saat bersamaan, kepala daerah tersebut hendak maju di Pilkada 2020.

Kedua, Bansos diberi label bantuan partai politik tertentu. Ketiga, ada Bansos bersumber dari APBD tetapi diberikan atas nama kepala daerah atau partai politik. Keempat, penyalangunaan anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Modusnya banyak sekali. Apalagi ada Covid-19 seperti sekarang. Makanya dimanfaatkan betul oleh daerah-daerah yang maju Pilkada," tutup Afif.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Tb Hasanuddin Minta Menhan Prabowo Hentikan Rencana Beli Jet Tempur Bekas dari Austria

Tb Hasanuddin meminta agar Menhan Prabowo Subianto membatalkan keinginan membeli jet tempur bekas dari Austria.

POLITIK | 20 Juli 2020

Ketua PDIP Tangsel Minta Elite Demokrat Tak Ikut Campur Urusan Gibran

"Kenapa petinggi Demokrat harus repot mempertanyakan penetapan Gibran sebagai calon wali kota Solo yang diusung PDI Perjuangan," ujar Wanto Sugito.

POLITIK | 20 Juli 2020

PDIP Paling Siap Hadapi Pilkada 2020, 45 Cakada Segera Turun Dengar Rakyat

PDI paling siap hadapi Pilkada serentak 2020.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Mendagri: Peserta Kampanye Maksimal 50 Orang

Jumlah maksimal peserta untuk kampanye terbuka pada Pilkada Serentak 2020 adalah hanya 50 orang.

POLITIK | 19 Juli 2020

Pilkada di Tengah Pandemi, Partisipasi Perempuan Diprediksi Menurun

Mayoritas perempuan, terutama yang sudah berumah tangga akan sibuk dengan pekerjaannya, baik di kantor maupun di rumah.

POLITIK | 19 Juli 2020

Peluang Bobby Diusung PDIP Masih Besar

Calon yang akan diusung PDIP untuk Pilwakot Medan maupun daerah lainnya, akan diumumkan dalam gelombang ketiga.

POLITIK | 19 Juli 2020

Ternyata Ini Alasan PKS dan PD Tak Ada di Daftar Pendukung Gibran-Bobby Nasution

PDI Perjuangan sendiri memilih terus mengedepankan semangat gotong royong dan siap bekerja sama dengan parpol pendukung pemerintah.

POLITIK | 19 Juli 2020

PBB Keberatan Parliamentary Threshold Dinaikkan Jadi 7 Persen

PBB sendiri sangat keberatan dengan PT 7 persen dan berharap ambang batas parlemen justru ditiadakan.

POLITIK | 19 Juli 2020

Putra Yusril Ihza Mahendra Siap Ramaikan Pilkada Belitung Timur

Putra Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, Yuri Kemal Fadlullah mengaku siap meramaikan Pilkada Belitung Timur.

POLITIK | 19 Juli 2020

Yusril Minta Kader PBB Manfaatkan Momentum Pilkada 2020

"Mari kita manfaatkan ajang pilkada untuk menguatkan konsolidasi partai," kat Yusril.

POLITIK | 18 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS