Bawaslu Paparkan Lima Strategi Lawan Politisasi Bansos

Pilkada 2020

Bawaslu Paparkan Lima Strategi Lawan Politisasi Bansos

Senin, 20 Juli 2020 | 19:58 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin mengemukakan, praktik politisasi bantuan sosial (Bansos) di masa penyebaran wabah virus corona (Covid-19) seperti sekarang sangat tinggi.

Baca Juga: Politisasi Bansos Timbulkan Kerawanan di Pilkada 2020

Hadirnya berbagai jenis bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah dimanfaatkan betul oleh para petahana atau incumbent dalam mempertahankan jabatan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.

"Politisasi Bansos menimbulkan kerawanan tersendiri pada Pilkada kali ini,” kata Afif dalam diskusi virtual bertema “Kala Pandemi, Bansos Jadi Bancakan Pilkada Mungkinkah?” di Jakarta, Senin (20/7/2020).

Afif menyebutkan, Bawaslu telah memiliki beberapa strategi pengawasan terkait Bansos. Pertama, mengirimkan surat ke semua daerah yang melakukan Pilkada 2020 yang berisi pengawasan penyaluran Bansos. Kedua, menindaklanjuti semua laporan dugaan pelanggaran pilkada yang masuk ke Bawaslu.

Ketiga, mengajak partisipasi publik dalam mengawasi penyaluran Bansos. Keempat, menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi pembagian Bansos, terutama mencegah terjadinya korupsi. KPK dan PPATK juga diajak agar bisa mencegah politik uang pada Pilkada 2020.

Baca Juga: Mendagri Larang Penggunaan Dana Bansos untuk Pilkada

"Kelima, Bawaslu mendorong gerakan desa anti politik uang dan politisasi Bansos yang sekarang sudah mulai menjamur," tandas Afif.

Mantan Koordinator Nasional JPPR ini menyampaikan, pihaknya kesulitan menindak politisasi Bansos oleh petahana kepala daerah saat ini. Alasannya, Pasal 71 Undang-undang (UU) tentang Pilkada mengatur kepala daerah dilarang mengeluarkan kebijakan atau program yang menguntungkan atau merugikan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (Paslon) sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Hingga saat ini, belum ditetapkan tanggal penetapan Paslon dan tanggal penetapan Paslon terpilih.

Sebagai tindak pencegahan, Bawaslu telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 0266 yang berisi pengingatan potensi pelanggaran oleh kepala daerah. Surat Edaran itu telah dikirim kepada kepala-kepala daerah melalui jajaran Bawaslu di daerah.

"Ini kita kirimkan ke jajaran kami. Oleh mereka, kami perintah dikirim ke kepala daerah terutama yang Pilkada. Dari situ, ada beberapa provinsi yang sudah membuat SE turunan. Lampung, Riau. Jadi, ini dilakukan sebelum perpu keluar," tutup Afif.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Jokowi Temui Pengurus Partai Gelora dan PAN di Istana

Pengurus Partai Gelora bertemu Jokowi untuk silaturahmi setelah disahkan Kemkumham, sedangkan PAN memperkenalkan pengurus barunya.

POLITIK | 20 Juli 2020

Politikus PKS Harap Sidang Tahunan MPR Tak Jadi Rutinitas yang Tidak Efektif

Kurniasih Mufidayati berharap sidang tahunan MPR yang akan digelar Agustus mendatang bisa menjadi rapat yang efektif membahas permasalahan negara.

POLITIK | 20 Juli 2020

Politisasi Bansos Timbulkan Kerawanan di Pilkada 2020

Politisasi Bansos terjadi berupa privatisasi dan personalisasi Bansos yang diberikan kepada masyarakat.

POLITIK | 20 Juli 2020

Tb Hasanuddin Minta Menhan Prabowo Hentikan Rencana Beli Jet Tempur Bekas dari Austria

Tb Hasanuddin meminta agar Menhan Prabowo Subianto membatalkan keinginan membeli jet tempur bekas dari Austria.

POLITIK | 20 Juli 2020

Ketua PDIP Tangsel Minta Elite Demokrat Tak Ikut Campur Urusan Gibran

"Kenapa petinggi Demokrat harus repot mempertanyakan penetapan Gibran sebagai calon wali kota Solo yang diusung PDI Perjuangan," ujar Wanto Sugito.

POLITIK | 20 Juli 2020

PDIP Paling Siap Hadapi Pilkada 2020, 45 Cakada Segera Turun Dengar Rakyat

PDI paling siap hadapi Pilkada serentak 2020.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Mendagri: Peserta Kampanye Maksimal 50 Orang

Jumlah maksimal peserta untuk kampanye terbuka pada Pilkada Serentak 2020 adalah hanya 50 orang.

POLITIK | 19 Juli 2020

Pilkada di Tengah Pandemi, Partisipasi Perempuan Diprediksi Menurun

Mayoritas perempuan, terutama yang sudah berumah tangga akan sibuk dengan pekerjaannya, baik di kantor maupun di rumah.

POLITIK | 19 Juli 2020

Peluang Bobby Diusung PDIP Masih Besar

Calon yang akan diusung PDIP untuk Pilwakot Medan maupun daerah lainnya, akan diumumkan dalam gelombang ketiga.

POLITIK | 19 Juli 2020

Ternyata Ini Alasan PKS dan PD Tak Ada di Daftar Pendukung Gibran-Bobby Nasution

PDI Perjuangan sendiri memilih terus mengedepankan semangat gotong royong dan siap bekerja sama dengan parpol pendukung pemerintah.

POLITIK | 19 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS