Mendagri Tegaskan Bansos Tak Boleh Ada Gambar Calon
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-0.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (28.5)   |   DBX 1054.23 (7.05)   |   I-GRADE 169.662 (-0.13)   |   IDX30 501.412 (-0.3)   |   IDX80 131.739 (0.34)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.43)   |   IDXG30 135.832 (0.8)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.92)   |   IDXQ30 146.619 (-0.22)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.43)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.67)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-3.81)   |   Investor33 430.473 (-0.79)   |   ISSI 168.725 (1.16)   |   JII 619.114 (1.71)   |   JII70 212.184 (1.29)   |   KOMPAS100 1175.82 (3.8)   |   LQ45 920.779 (1.32)   |   MBX 1601.16 (7.52)   |   MNC36 321.923 (-0.17)   |   PEFINDO25 313.689 (3.92)   |   SMInfra18 292.004 (2.37)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-0.83)   |  

Mendagri Tegaskan Bansos Tak Boleh Ada Gambar Calon

Kamis, 30 Juli 2020 | 20:39 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan, pembagian bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di tengah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, tidak boleh ada pemasangan gambar atau stiker para calon.

Baca Juga: Bansos Covid-19 Dinilai Menguntungkan Petahana

Menurut Tito, bansos cukup ditulis bantuan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dan tidak ditambahkan dengan nama kepala daerahnya.

"Saya berpendapat bansos tetap dilaksanakan oleh Pemda, tetapi tidak menggunakan identitas diri, nama, foto, dan lain-lain. Jadi misalnya, bansos dari pemerintah kabupaten A, bukan nama bupatinya atau gambarnya,” kata Tito usai rapat dengan komisi pemilihan umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2020).

Tito Karnavian berpandangan, bansos tidak boleh disetop. Alasannya, bansos dibagikan kepada warga miskin dan warga yang terkena dampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Baca Juga: ICW Ingatkan Parpol soal Larangan Eks Koruptor lkut Pilkada

Mantan Kapolri ini mengemukakan, jika petahana atau incumbent menggunakan bansos untuk kampanye terselubung, para penantang bisa memanfaatkan kelemahan pembagian bansos. Misalnya pembagian bansos yang tidak merata atau pembagian yang lebih banyak ke pendukung petahana, dan sebagainya.

"Sebetulnya, juga bisa kontestan yang lain atau non-petahana, mencari celah. Ada orang yang nggak nerima, cara pembagiannya nggak merata. Itu menjadi amunisi untuk melakukan negative campaign. Adapun yang nggak boleh kan black campaign. Nah, mengeksploitasi kelemahan lawan, mengekspos kekuatan sendiri tetapi bukan sesuatu yang hoax. Dalam pertarungan, semua kan begitu,” jelas Tito Karnavian.

Sementara itu, Ketua KPU, Arief Budiman, menjelaskan, KPU telah mengatur berbagai larangan dalam pembagian bansos. Aturan tersebut diantaranya, tidak boleh ada gambar, stiker dan nama calon dalam bansos. "Itu sudah diatur dalam PKPU kita,” tegas Arief Budiman.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

ICW Ingatkan Parpol soal Larangan Eks Koruptor lkut Pilkada

ICW mengingatkan parpol untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi di Pilkada 2020.

POLITIK | 30 Juli 2020

Ketua DPP PDIP Ingatkan Pemilihan Bobby di Pilwalkot Medan Adalah Keputusan Partai

Sukur Nababan mengingatkan kader PDIP di Medan bahwa keputusan calon kepala daerah yang diusung di Pilwalkot Medan sudah berdasarkan hasil pleno dipimpin Mega.

POLITIK | 30 Juli 2020

Bansos Covid-19 Dinilai Menguntungkan Petahana

Pembagian bansos saat pilkada bisa menguntungkan petahana.

POLITIK | 30 Juli 2020

Ketua DPP PDIP Sindir Pengurus Medan Lebih Loyal ke Akhyar daripada Partai

Sukur Nababan menyatakan bahwa konsolidasi partainya takkan terganggu hanya karena ada kader partai di Medan yang memilih lebih loyal kepada Akhyar Nasution.

POLITIK | 30 Juli 2020

Refleksi Kudatuli, PDIP: Tugas Partai Berjuang untuk Rakyat

Huru-hara politik 27 Juli 1996 masih melekat pada kader-kader PDIP.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Demokrat Dukung Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa dibutuhkan persatuan menyikapi krisis akibat pandemi Covid-19.

POLITIK | 29 Juli 2020

Zulkifli Hasan Bantah Vernita Syabilla Kader PAN

Zulkifli Hasan menegaskan artis Vernita Syabilla bukan kader Partai Amanat Nasional.

POLITIK | 29 Juli 2020

Formappi Kritisi Anggota DPR Dapat Uang Reses tapi Tidak Turun Dapil

Waktu reses malah lebih banyak tinggal di Jakarta. Padahal anggaran tiap kali reses sangat besar yaitu mencapai Rp 300 juta per anggota.

POLITIK | 29 Juli 2020

DWS: Mulailah Menanam demi Masa Depan Manusia

Politisi Partai Gerindra Danang Wicaksana Sulistya (DWS) mengingatkan bumi adalah rumah bersama bagi manusia

POLITIK | 26 Juli 2020

Pimpinan DPR Harus Konsisten Larang Sidang di Masa Reses

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus meminta pimpinan DPR agar konsisten melarang sidang di masa reses.

POLITIK | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS