JPPR: Pengadilan Khusus Pemilu Tak Diperlukan
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

JPPR: Pengadilan Khusus Pemilu Tak Diperlukan

Senin, 3 Agustus 2020 | 20:57 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Nasional Sekretaris Nasional (Seknas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby mengemukakan wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu tidak perlu. Pasalnya, selama ini sudah ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi pemilu.

Baca Juga: Gerindra Dukung Denny Indrayana di Pilkada Kalsel

"Gagasan menghadirkan lembaga peradilan pemilu saya kira tidak perlu, karena sudah ada Bawaslu. Kewenangan Bawaslu saja yang harus diperkuat. Misalnya dalam hal pengawasan, penindakan, penyelenyelesaian sengeketa," kata Alwan di Jakarta, Senin (3/7/2020).

Alwan menjelaskan diskursus membentuk lembaga peradilan pemilu, selalu muncul dalam setiap pembahasan RUU pemilu. Hal itu pun muncul lagi ditengah pembahasan RUU Pemilu saat ini. Pengawasan pemilu di negara ini, dinilainya belum bisa diserahkan seluruhnya ke masyarakat. Pengawasan harus diinstitusionalkan, artinya negara ini tetap membutuhkan lembaga pengawas.

"Lagipula membentuk suatu lembaga baru bukan suatu pekerjaan yang mudah. Maka memperkuat Bawalsu yang saat ini sudah punya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mestinya menjadi priorotas. Misalnya apakah Gakumdu tetap dibutuhkan atau dibubarkan, sehingga komponennyacukup bawaslu saja tanpa melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan," jelas Alwan.

Baca Juga: Penyelenggara Pilkada Harus Jadi Agen Lawan Covid-19

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa menyebut salah satu tema dalam pembahasan RUU Pemilu saat ini adalah adanya Pengadilan Khusus Pemilu. Pengadilan itu akan bersifat ad hoc (sementara) yang diisi oleh hakim karier, akademisi, aktivis pemilu dan tokoh masyarakat. Pengadilan dibentuk di tiap kota propinsi dan masuk dalam wilayah Mahkama Agung seperti keberadaan pengadilan Tipikor, Agama, dan lain-lain.

"Jangka waktu keberadaan pengadilan itu selama 1,5 tahun. Karena mengantisipasi pelanggaran pidana pemilu yang butuh waktu panjang dalam pemerikasaan," kata Saan dalam diskusi bertema "Menakar Urgensi Pengadilan Khusus Pemilu di Jakarta, Minggu (2/8/2020).

Saan menyebut dua alasan utma pentingnya kehadiran Pengadilan Khusus Pemilu. Pertama, keberadaan Bawaslu sekarang ini pekerjaannya merangkap. Bawaslu saat bersamaan bisa tampil sebagai polisi, jakasa dan hakim. Padahal dalam sistem peradilan, model seperti itu tidak bagus karena kerjanya menjadi tidak fokus. "Kewenangan yang menumpuk di satu lembaga seperti ini harus didiskusikan," ujar Saan.

Alasan kedua, lanjut politisi Partai Nasdem ini, dalam perselisihan hasil Pemilu, pekerjaan Mahkamah Konstitusi (MK) menumpuk. Pasalnya, MK menerima semua laporan sengketa hasil mulai dari DPRD tingkat kabupaten dan kota hingga DPR pusat. Bahkan MK juga mengadili sengketa Pemilihan Presiden.

"Coba kita lihat selama ini, calon DPRD dari kabupaten pun sampai datang ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah dalam semgketa hasil. Ini yang perlu dibuat formatnya kedepan," tutur Saan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Sidang Tahunan MPR Kemungkinan Dibatasi 300 Orang

Sidang tahunan MPR yang dilaksanakan pada 14 Agustus mendatang akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Penyelenggara Pilkada Harus Jadi Agen Lawan Covid-19

Pilkada Watch sepakat kampanye Pilkada jadi ajang kampanye akbar lawan Covid-19.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Gerindra Dukung Denny Indrayana di Pilkada Kalsel

Denny dipastikan akan menantang calon gubernur petahana Sahbirin Noor yang kembali diusung oleh koalisi yang dipimpin Partai Golkar.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Jokowi Soroti Angka Kematian di Indonesia Lebih Tinggi daripada Angka Kematian Global

Angka kematian di Indonesia lebih tinggi dibandingkan global.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Jokowi Kritik Masih Ada 40% Kementerian/Lembaga Belum Ada DIPA Stimulus Penanganan Covid-19

Masih ada kementerian yang belum memiliki daftar DIPA untuk stimulus.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Jokowi Sumbang Sapi Seberat 800 Kilogram untuk Dipotong di Kebun Raya Bogor

Jokowi sumbang sapi sebesar 800 kg untuk kurban di Kebun Raya Bogor.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Penularan Meningkat, Presiden Akui Masyarakat Makin Khawatir

Masyarakat kuatir penularan Covid-19 meningkat.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Jokowi Kecewa Penyerapan Anggaran Stimulus Penanganan Covid-19 Baru 20%

Jokowi kembali kecewa penyerapan anggaran Covid-19 rendah.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Golkar Siap Menangkan Bobby Nasution di Pilwalkot Medan

DPD Partai Golkar Sumut sedang menyiapkan strategi dalam memenangkan Bobby Afif Nasution atau Bobby Nasution dalam pertarungan

POLITIK | 2 Agustus 2020

Gerindra Dukung Denny Indrayana di Pilkada Kalsel

Gerindra menilai Denny Indrayana akan mampu menarik dukungan publik karena saat ini Kalimantan Selatan butuh pemimpin baru.

POLITIK | 2 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS