Aturan Kode Etik DKPP Dinilai Perlu Ditata Ulang
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Aturan Kode Etik DKPP Dinilai Perlu Ditata Ulang

Senin, 10 Agustus 2020 | 21:03 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ramlan Surbakti, mengusulkan aturan kode etik yang ada di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) perlu ditata ulang. Pasalnya, ada campur-aduk antara hukum positif dan aturan kode etik yang terjadi selama ini.

Baca Juga: Jokowi Akan Cabut Keppres Pemberhentian Evi Novida

"Kode etik harus dirumuskan ulang. Harus dipisahkan hukum postif dengan kode etik," kata Ramlan dalam diskusi bertema 'Quo Vadis Lembaga Penegakan Kode Etik Pemilu' di Jakarta, Senin (10/8/2020).

Ia menanggapi pemberhentian Evi Novida Ginting Malik dari komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Evi diberhentikan berdasarkan putusan DKPP tanggal 18 Maret 2020. Tidak terima atas pemberhentiannya, Evi lakukan gugatan ke PTUN sehingga menang.

Ramlan melihat ada banyak aturan-aturan hukum positif yang masuk ke wilayah kode etik yang terjadi selama ini. Apalagi, jika anggota DKPP hanya berlatar belakang sarjana hukum dan tidak pernah menjadi anggota KPU atau Bawaslu.

Anggota DKPP yang tidak punya pengetahuan cukup tentang Pemilu dan lembaga penyelenggara menempatkan dirinya seperti seorang hakim. Persidangan yang digelar juga layaknya persidangan seperti di pengadilan. Padahal masalah kode etik, ada yang bersifat personal dan tidak bisa diputuskan hitam-putih atau benar-salah seperti di pengadilan.

Baca Juga: KIPP Dukung Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu

"Masalah pelanggaran etik harus dilihat konteksnya. Misalnya kalau ada pernyataan penyelenggara yang bersifat internal dan terbatas, kan tidak bisa langsung diputuskan bersalah. Kecuali kalau dinyatakan di depan umum," jelas Guru Besar pada Universitas Airlangga Surabaya ini.

Kedepan, dia menyarankan agar aturan-aturan dari hukum positif yang sudah masuk dalam peraturan DKPP agar dihapus. Aturan harus terbatas pada masalah kode etik penyelenggara pemilu. Dia juga meminta agar persidangan DKPP tidak seperti di pengadilan. Persidangan harus bersifat dialog dan klarifikasi.

Selain itu, Ramlan meminta agar calon anggota DKPP harus pernah menjadi anggota KPU atau Bawaslu. Kemudian memiliki pengetahuan (knowledge) yang lebih tinggi dari anggota KPU dan Bawaslu. Minimal kemampuannya setara dengan anggota KPU dan Bawaslu yang sedang menjabat. Jika tidak, lembaga DKPP tidak punya wibawa. Putusan yang dihasilkan juga tidak berkualitas unggul karena keterbatasan pengetahuan anggota DKPP.

Sementara Guru Besar dari Universitas Indonesia (UI), Topo Susanto mengemukakan pengalaman yang terjadi selama ini adalah DKPP terlalu ketat mengatur pelanggaran etika khususnya terkait profesionalitas. Misalnya, Bawaslu mengeluarkan sebuah putusan. Kemudian tidak silaksanakan KPU karena mungkin ada acuan lain seperti putusan Mahkamah Konstotusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA). Karena tidak menjalankan putusan Bawaslu itu, lalu dianggap melanggar kode etik.

Baca Juga: Evi Novida Menang Gugatan, Ini Jawaban DKPP

"Ini kan tidak benar. Karena tidak jalankan putusan lalu dianggap melanggar etik. Putusan apa-apan itu," ujar Topo.

Dia memegaskan, jika masalah etik misalnya perzinahan, selingkuh, melanggar sumpah jabatan, perjudian dan sebagainya, bisa langsung dikenakan aturan kode etik. Tetapi tekait profesionalitas, tidak bisa masuk perlanggaran etika. Dia setuju agar kedepan, perlu tata ulang aturan kode etik.

"Agar tidak terjadi tumpang-tindih dan para penyelenggara pemilu dihukum karena profesionalitasnya," tutup Topo.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

PBB Dukung 76 Calon Kepala Daerah

PBB sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) dukungan kepada 55 calon kepala daerah dan masih menyisakan 20 kabupaten kota yang belum diterbitkan SK-nya.

POLITIK | 10 Agustus 2020

PBB Cabut SK Dukungan Cabup Minahasa Utara

Keputusan pencabutan SK dukungan dilakukan setelah melalui pertimbangan yang matang dan mendalam.

POLITIK | 10 Agustus 2020

Tjahjo Minta Sanksi ASN yang Tidak Netral Harus Tegas

Menurut Tjahjo, pemberian sanksi terhadap ASN yang terbukti berpihak masih lemah.

POLITIK | 10 Agustus 2020

Komisioner KASN: Setop Pelanggaran Netralitas ASN

Netralitas ASN pada pilkada sangat penting untuk mengantisipasi lahirnya birokrasi yang korup.

POLITIK | 10 Agustus 2020

Mobilisasi ASN Cenderung Dilakukan Petahana

Ketua Bawaslu menilai petahana cenderung lakukan mobilisasi ASN karena mempunyai akses lebih dekat.

POLITIK | 10 Agustus 2020

Hadapi Pilkada 2020, Ini Beberapa Isu Penting Menurut Hasto dan Arif Wibowo

"Menjadi tugas bersama bagaimana agar kualitas pilkada tidak tercoreng akibat permainan politik uang tersebut," kata Arif.

POLITIK | 10 Agustus 2020

Mulai Besok, Istana Wajibkan Wartawan Rapid dan Swab Test

Kebijakan berupa kewajiban melaksanakan rapid dan swab test berlaku bagi jurnalis di Jakarta maupun di Bogor, Jawa Barat.

POLITIK | 9 Agustus 2020

11 Agustus, PDIP Akan Umumkan 75 Calon Kepala Daerah

Pengumuman para calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada Serentak 2020 akan dilakukan melalui telekonferensi, 6 hari sebelum peringatan HUT ke-75 RI.

POLITIK | 9 Agustus 2020

KLB Tetapkan Prabowo Subianto Ketua Umum Gerindra 2020-2025

Prabowo Subianto secara resmi kembali terpilih menjadi ketua umum (ketum) Partai Gerindra, periode 2020-2025.

POLITIK | 8 Agustus 2020

Di Kongres Gerindra, Jokowi Gelorakan Semangat Hadapi Covid-19

Dalam sambutannya di KLB Gerindra, Jokowi menegaskan semangat percaya pada kemampuan sendiri harus digelorakan saat menghadapi pandemi Covid-19.

POLITIK | 8 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS