La Nyalla: Target DPD Rampungkan Empat RUU
INDEX

BISNIS-27 425.322 (10.8)   |   COMPOSITE 4870.04 (90.25)   |   DBX 940.805 (2.21)   |   I-GRADE 127.855 (4.25)   |   IDX30 401.317 (12.58)   |   IDX80 105.56 (2.86)   |   IDXBUMN20 265.398 (10.69)   |   IDXG30 112.997 (3.35)   |   IDXHIDIV20 357.483 (11.28)   |   IDXQ30 117.699 (3.49)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.33)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.29)   |   IDXV30 100.238 (1.84)   |   INFOBANK15 757.481 (21.83)   |   Investor33 352.266 (9.11)   |   ISSI 143.81 (2.64)   |   JII 518.901 (11.71)   |   JII70 176.231 (4.08)   |   KOMPAS100 949.983 (23.3)   |   LQ45 737.154 (21.53)   |   MBX 1342.99 (27.68)   |   MNC36 264.429 (6.89)   |   PEFINDO25 260.033 (3.82)   |   SMInfra18 229.972 (7.27)   |   SRI-KEHATI 296.897 (8.24)   |  

La Nyalla: Target DPD Rampungkan Empat RUU

Jumat, 14 Agustus 2020 | 22:48 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Derah (DPD) menargetkan penyelesaian empat rancangan undang-undang (RUU) yakni RUU Badan Usaha Milik Desa, RUU Pengelolaan Sampah, RUU Sistem Keolahragaan Nasional, dan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah.

Baca Juga: Tahun 2020, DPD Rampungkan RUU BUMDes

Demikian disampaikan Ketua DPD, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, saat Pembukaan Sidang Paripurna I Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Pada kesempatan itu, La Nyalla mengungkapkan, sejak September 2019-Juli 2020, telah dihasilkan sembilan RUU usul inisatif DPD. "Pada saat ini ada beberapa pembahasan RUU yang masih berproses untuk diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2020,” katanya.

La Nyalla menjelaskan, DPD melakukan pengawasan terhadap penyusunan regulasi. Tujuannya, untuk menjaga arah sekaligus agar hasil produk Undang-undang (UU), dijalankan demi kepentingan dan kejahteraan rakyat.

"Terhindar dari praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam implementasi di lapangan. Pada tahun sidang 2019-2020, DPD telah melaksanakan 18 kegiatan pengawasan atas pelaksanaan UU yang dilakukan oleh masing-masing Komite DPD,” ungkap Senator dari Jawa Timur (Jatim) ini.

Baca Juag: Sidang Tahunan Digelar Sederhana Layak Diapresiasi

La Nyalla menuturkan, DPD juga telah memberikan pertimbangan anggaran berkaitan dengan RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020. Selain itu, DPD turut memberikan pertimbangan atas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan UU APBN 2019.

"DPD juga telah memberikan Pertimbangan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Semester I dan II Tahun 2019,” katanya.

Selanjutnya, untuk kepentingan penyusunan RUU APBN 2021, menurut La Nyalla, DPD telah menyampaikan pertimbangan atas kerangka ekonomi makro, termasuk pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer ke daerah. Hal tersebut, tentunya mengacu pada situasi dan kondisi luar biasa akibat pandemi Covid-19.

"Untuk itu diperlukan terobosan-terobosan yang out of the box dalam upaya mengatasi dan mencari upaya keluar dari krisis yang dihadapi negara kita,” tegasnya.

Baca Juga: DPD Tugaskan PPUU Kawal Omnibus Law Cipta Kerja

La Nyalla menambahkan, DPD memiliki kewenangan dalam hal memberikan pandangan atau pendapat dan pertimbangan atas RUU yang sedang dibahas DPR dan pemerintah.

"Pada Tahun Sidang 2019-2020, DPD telah memberikan pandangan atau pendapat terhadap RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Partai Demokrat Harap Pemerintah Tetap Bekerja Maksimal

Partai Demokrat berharap Jokowi tetap bekerja maksimal.

NASIONAL | 14 Agustus 2020

Golkar: Pidato Jokowi Bangun Optimisme

Golkar menilai bahwa pidato Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR 2020 mengajak bangsa ini untuk tetap optimistis.

POLITIK | 14 Agustus 2020

Sidang Tahunan Digelar Sederhana dan Empati Layak Diapresiasi

Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang digelar sederhana dan menerapkan protokol kesehatan dinilai sepatutnya diapresiasi.

POLITIK | 14 Agustus 2020

Jokowi Dinilai Masih Konsisten Ingin Pangkas Birokrasi

Birokrasi yang ringkas, sangat dibutuhkan saat pandemi virus corona atau Covid 19 seperti sekarang ini.

POLITIK | 14 Agustus 2020

Amien Rais Sebaiknya Luruskan Perilaku Anak-anaknya

Amien Rais diminta intropeksi diri.

NASIONAL | 14 Agustus 2020

Pengamat: Ajakan Jokowi Bajak Krisis Memesona

Membajak krisis yang disebutkan dalam pidato kenegaraan Jokowi merupakan ajakan bagi bangsa Indonesia untuk "membajak" pandemi Covid-19.

POLITIK | 14 Agustus 2020

Ketua DPR : APBN 2021 Diarahkan Untuk Penguatan Kesehatan

Ketua DPR RI, Puan Maharani menekankan agar kebijakan APBN tahun 2021 lebih diarahkan kepada penguatan bidang kesehatan.

NASIONAL | 14 Agustus 2020

Teruskan Bansos, Jokowi Anggarkan Perlindungan Sosial Sebesar Rp 419,3 T di 2021

Antisipasi pemulihan ekonomi, pemerintah alokasikan anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2021 Rp 419,3 triliun.

NASIONAL | 14 Agustus 2020

Pakar: Ada Banyak Kata Tersirat dalam Pidato Kenegaraan Jokowi

Dalam pidato kenegaraan kali ini Jokowi banyak menggunakan kata-kata tersirat dan bersifat holistik dan konotatif.

POLITIK | 14 Agustus 2020

Jokowi Salat Jumat di Masjid Baiturrahim, Ma’ruf Amin Khotbah Tentang Kemerdekaan RI

Ma'ruf Amin bertindak sebagai khatib dan membawakan khotbah dengan tema "Rasa Syukur dan Refleksi Kemerdekaan".

POLITIK | 14 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS