Kiprah Calon Perseorangan di Pilkada Terus Menurun
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.63)   |   COMPOSITE 5126.33 (-26.49)   |   DBX 964.304 (-0.19)   |   I-GRADE 140.573 (-0.75)   |   IDX30 429.149 (-2.2)   |   IDX80 113.629 (-0.31)   |   IDXBUMN20 294.159 (-2.49)   |   IDXG30 119.586 (-0.66)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-3.09)   |   IDXQ30 125.935 (-1.22)   |   IDXSMC-COM 219.954 (-0.25)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-1.1)   |   IDXV30 106.718 (-0.07)   |   INFOBANK15 842.264 (-5.44)   |   Investor33 375.573 (-1.87)   |   ISSI 150.643 (-0.08)   |   JII 545.954 (1.33)   |   JII70 186.804 (0.25)   |   KOMPAS100 1025.81 (-5.25)   |   LQ45 790.454 (-4.02)   |   MBX 1419.3 (-8.37)   |   MNC36 282.56 (-2.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-1)   |   SMInfra18 242.071 (-0.08)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.45)   |  

Kiprah Calon Perseorangan di Pilkada Terus Menurun

Selasa, 1 September 2020 | 18:49 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti senior dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Dian Permata menilai, hadirnya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bentuk pengakuan kesetaraan warga negara. Hal tersebut sekaligus menjadi bentuk kontrol publik atas partai politik (Parpol).

"Parpol hendaknya mampu mengagregasikan kepentingan rakyat jika tidak ingin ditinggalkan konstituennya,” kata Dian saat diskusi bertema 'Calon Perseorangan di Pilkada: Anak Kandung atau Anak Haram Demokrasi? di Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Dian menjelaskan, calon perseorangan bisa menjadi alternatif membangun partisipasi warga dalam politik. Apalagi di tengah menguatnya oligarki Parpol seperti yang terjadi saat ini.

Sayangnya, lanjut Dian, ruang alternatif bagi warga itu dibatasi oleh Undang-undang (UU) yang terlalu ketat. Akibatnya kehadiran calon perseorangan menjadi terbatas, bahkan terus berkurang.

"Beratnya syarat dukungan dianggap penyebab utama tren jumlah pasangan calon perseorangan yang makin menurun dalam tiga kali pilkada terakhir,” ujarnya.

Dian memberi catatan pada Pilkada 2015, diikuti 135 calon perseorangan. Angka keikutsertaan calon perseorangan turun drastis pada Pilkada 2017 menjadi 68 calon. Angka itu juga kembali turun pada Pilkada 2018 yang hanya menyisakan 8 calon. "Kita belum tahu berapa banyak calon perseorangan di Pilkada 2020, karena belum ditetapkan," ujarnya.

Dian menyebutkan, dalam sistem kepartaian yang sudah melembaga seperti Jerman, jalur independen (perseorangan) diberikan syarat rendah. Untuk kota berpenduduk di atas 500.000, syarat dukungan 5 kali jumlah anggota DPRD.

Kota Koeln yang penduduknya 1,2 juta, syarat dukungan untuk calon perseorangan 5 kali 90 jumlah anggota DPRD, alias 450 penduduk. Hal tersebut dimaksudkan agar penduduk di daerah, diberikan peluang untuk berdemokrasi lebih longgar ketimbang di pusat.

"Di Jerman, pada beberapa daerah (kabupaten/Kota), masyarakatnya cenderung menginginkan kepala daerah yang 'netral', tidak terikat dengan partai," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hak Pilih ASN dalam Pemilu Tidak Akan Dicabut

Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap mempunyai hak pilih dalam pemilu.

POLITIK | 1 September 2020

Diumumkan Besok, PDIP Sangat Hati-hati Tentukan Paslon untuk Pilwako Surabaya

PDI Perjuangan (PDIP) sangat berhati-hati menentukan pasangan calon untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwako) Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

POLITIK | 1 September 2020

Revisi RUU MK Sudah Resmi Disahkan Jadi UU

RUU MK antara lain mengatur batas usia minimum dan maksimum hakim MK; persyaratan hakim MK yang berasal dari lingkungan peradilan, dll.

POLITIK | 1 September 2020

Puan Ajak Seluruh Anggota DPR Perkuat Gotong Royong Atasi Dampak Pandemi

Ketua DPR Puan Maharani menyerukan kepada seluruh anggota dewan untuk memperkuat gotong royong bersama rakyat dalam menangkal penyebaran Covid-19.

POLITIK | 1 September 2020

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Jokowi: Kembalikan Rasa Aman Masyarakat

Presiden meminta para gubernur mengembalikan rasa aman kepada masyarakat dan menggerakkan dunia usaha.

POLITIK | 1 September 2020

Kinerja Legislasi DPR Dikritik, Ini Jawaban Puan Maharani

"DPR RI tetap dapat menjalankan berbagai kegiatan dengan memerhatikan protokol kesehatan," kata Puan

POLITIK | 1 September 2020

Jokowi Minta Gubernur Kerja Keras Bagi Daerah yang Masih Tinggi Jumlah Kasus Aktif

Truk bahan kimia terbakar di Tol Jagorawi.

NASIONAL | 1 September 2020

Pasangan Balon Wali Kota Depok Kantongi Rekomendasi DPP Parpol

Masing-masing pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan bertarung dalam Pilkada Depok 9 Desember 2020 telah mengantongi rekomendasi dari DPP.

POLITIK | 31 Agustus 2020

AIPI Dukung Rekomendasi MPR soal Visi Misi Kepala Daerah

Rekomendasi MPR terkait integrasi visi dan misi calon kepala daerah harus dimplemetasikan ke tataran teknis.

POLITIK | 31 Agustus 2020

La Nyalla: DPD Bakal Responsif Tanggapi Persoalan di Daerah

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti berjanji lembaga yang dipimpinnya akan bisa lebih cepat lagi dalam menanggapi berbagai persoalan di daerah

POLITIK | 31 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS