Pilkada Diyakini Sukses Jika Protokol Kesehatan Ketat Diterapkan
INDEX

BISNIS-27 447.922 (-2.38)   |   COMPOSITE 5096.45 (-20.84)   |   DBX 966.383 (-3.17)   |   I-GRADE 139.404 (-0.96)   |   IDX30 427.333 (-2.25)   |   IDX80 113.424 (-0.5)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.1)   |   IDXG30 119.109 (-0.52)   |   IDXHIDIV20 379.033 (-2.14)   |   IDXQ30 124.381 (-0.5)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-0.57)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (0.35)   |   IDXV30 108.161 (-0.42)   |   INFOBANK15 830.634 (-7)   |   Investor33 372.738 (-1.82)   |   ISSI 150.924 (-0.31)   |   JII 548.46 (-1.24)   |   JII70 187.38 (-0.44)   |   KOMPAS100 1019.47 (-5.04)   |   LQ45 787.196 (-3.67)   |   MBX 1409.36 (-5.93)   |   MNC36 279.413 (-1.35)   |   PEFINDO25 280.307 (0.94)   |   SMInfra18 241.86 (-0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (-1.67)   |  

Pilkada Diyakini Sukses Jika Protokol Kesehatan Ketat Diterapkan

Senin, 14 September 2020 | 19:36 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Para Syndicate mengemukakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan sukses jika protokol kesehatan diterapkan secara ketat dan tegas. Jika setengah-setengah, apalagi tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan Pilkada akan menjadi media penyebaran wabah Covid-19.

Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo, mengatakan, Pilkada 2020 di tengah pandemi membutuhkan langkah-langkah yang luar biasa dari semua pihak. Kunci Pilkada 2020 bisa dilaksanakan dengan syarat wajib adanya jaminan perlindungan kesehatan masyarakat dan ketentuan sanksi tegas terhadap pelanggaran atau pengabaian aturan kesehatan.

"Tanpa kesungguhan penegakan aturan protokol kesehatan dengan hukum dan sanksi yang tegas, Pilkada 2020 terlalu beresiko karena berpotensi menjadi genosida penyebaran Covid-19 yang sangat membahayakan,” kata Ari Nurcahyo di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Ari menjelaskan, pandemi Covid-19 memang tidak begitu saja bisa dijadikan alasan untuk menunda proses demokrasi. Namun proses demokrasi apapun harus tetap menjunjung tinggi keselamatan warga negara. Tujuan demokrasi untuk memuliakan rakyat, bukan untuk melanggengkan kekuasaan, apalagi dengan mengorbankan rakyat.

"Pilkada 2020 ditengah amuk pandemi corona ini hanya bisa diselenggarakan dengan jaminan adanya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), pemerintah, DPR, dan partai politik bersama para paslon kepala daerah harus menjamin terpenuhinya kewajiban melindungi kesehatan masyarakat dan keselamatan warga sepanjang tahapan Pilkada 2020,” jelasnya.

Menurut Ari, penundaan Pilkada Serentak 2020 sudah dilakukan, sehingga waktu pelaksanaan pilkada bergeser dari awalnya 23 September menjadi 9 Desember 2020. Pemetaan masalah dan mitigasi potensi risiko serta penyiapan regulasi dan anggaran untuk memenuhi protokol kesehatan Covid-19 sewajarnya sudah dilakukan.

"Kami sangat menyesalkan dan mengecam keras adanya banyak kejadian pengabaian dan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan saat tahapan pendaftaran paslon sehingga pilkada berpotensi menjadi klaster baru Covid-19 di banyak wilayah,” pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PAN Minta Pilkada 2020 Tetap Lanjut dengan Sejumlah Catatan

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berharap Pemerintah tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020, walau saat ini banyak pihak yang mendorong penundaan.

POLITIK | 14 September 2020

DPR Setujui Alokasi Rp 30,9 Triliun untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial

DPR menyetujui anggaran Rp 30,9 triliun untuk Kementerian Sosial (Kemsos) untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam RDP di DPR hari ini.

POLITIK | 14 September 2020

Bapaslon Wajib Ikuti Aturan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

KPU sebagai penyelenggara pilkada bisa memberikan teguran kepada pihak yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

POLITIK | 14 September 2020

KPU: Sebanyak 738 Bapaslon Akan Bertarung di Pilkada 2020

Jumlah tersebut, tersebar di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada.

POLITIK | 14 September 2020

KPU: Tiga Bapaslon Daftar di Masa Perpanjangan

Sesuai jadwal, KPU akan menetapkan Bapaslon menjadi Paslon pada tanggal 23 September mendatang.

POLITIK | 14 September 2020

Yoshihide Suga Akan Jadi PM Jepang Baru

Suga memenangkan 377 suara dari 535 suara dalam pemilihan yang dilakukan LDP.

POLITIK | 14 September 2020

Jokowi: Kepala Daerah Jangan Buru-buru Tutup Wilayah

Jokowi meminta kepala daerah untuk melihat data sebaran Covid-19 saat hendak mengeluarkan keputusan merespon penambahan kasus di daerah masing-masing.

POLITIK | 14 September 2020

Jokowi Lantik 20 Dubes RI, Suryopratomo Ditempatkan di Singapura

Upacara pelantikan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (14/9/2020) disaksikan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

POLITIK | 14 September 2020

Unggul di Survei, Olly: Prinsip Saya Kerja, Kerja, Kerja

Sejak dipercaya masyarakat pada Pilgub Sulut 2015, prinsip utama yang dijalankan yakni terus bekerja.

POLITIK | 14 September 2020

Partai Baru Amien Rais Diprediksi Sulit Berkembang

Amien Rais berencana mendirikan partai baru berasaskan Islam yang kemungkinan bernama PAN Reformasi pada akhir tahun ini.

POLITIK | 13 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS