Pilkada Serentak 2020, Polri Akan Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Pilkada Serentak 2020, Polri Akan Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Selasa, 15 September 2020 | 18:05 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kasubdit IV Ditipidum Bareskrim Polri, Kombes Agus Hermawan menegaskan, Polri akan menindak pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020. Namun, penegakan hukum dilakukan apabila proses teguran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap pelanggar diabaikan.

"Penegakan hukum yang dilakukan Polri, dasarnya setelah proses teguran Bawaslu, tetapi tidak diindahkan. Prinsipnya terkait kegiatan-kegiatan penerapan protokol kesehatan, ada atensi dari Bapak Kabareskrim (Komjen Listyo Sigit Purnomo),” tegas Agus saat diskusi daring, di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Agus menjelaskan penegakan hukum berpedoman pada Undang-undang (UU) 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. "Apabila terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan,” ujar Agus.

Agus menambahkan Polri juga senantiasa berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, termasuk pemerintah daerah (pemda). Diketahui, Pilkada Serentak di 270 daerah akan digelar pada 9 Desember 2020.

Anggota KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut terdapat dua prinsip pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Pertama, penerapan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran Covid-19. Kedua, perhatian penuh terhadap kesehatan dan keselamatan penyelenggara, termasuk para pihak yang terlibat.

"Prinsip pelaksanaan pilkada itu yaitu penerapan protokol kesehatan. Lalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan,” kata Raka.

Raka menyatakan Peraturan KPU (PKPU) 10/2020 terkait pencalonan, mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan. “Jadi dalam PKPU sudah diatur, siapa saja yang wajib laksanakan protokol kesehatan. Intinya, semua pihak wajib untuk patuh. Tinggal bagaimana kemudian langkah-langkah yang perlu dikoordinasikan ketika terjadi dugaan pelanggaran,” ucap Raka.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPU Wajibkan Bakal Paslon Pilkada 2020 Terapkan Protokol Kesehatan

Peraturan KPU (PKPU) 10/2020 terkait pencalonan, mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan.

POLITIK | 15 September 2020

KPU Terima Pendaftaran 739 Bakal Paslon Pilkada 2020

Terdapat 60 bapaslon positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab yang dilakukan mandiri

POLITIK | 15 September 2020

Pilkada Serentak 2020 Tetap Digelar pada 9 Desember

Pemungutan suara pada Pilkada 2020 tetap dijadwalkan digelar pada 9 Desember 2020.

POLITIK | 15 September 2020

Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada 2020 Hanya 10%

keterwakilan perempuan di Parlemen pada Pemilu 2014 17,3 persen dan Pemilu 2019 naik menjadi sebesar 20,5 persen.

POLITIK | 15 September 2020

Bawaslu: Kelompok Rentan dalam Pemilu Perlu Lebih Diakomodasi

Setidaknya ada empat kelompok rentan di dalam Pemilu, di antaranya kelompok disabilitas, masyarakat adat, kelompok muda, hingga kaum perempuan.

POLITIK | 15 September 2020

Presiden Perintahkan Menko Luhut Kawal Ketat Penanganan Pandemi di 9 Provinsi Utama

Presiden perintahkan Luhut tangani kasus covid-19 di sembilan Pronvinsi.

NASIONAL | 15 September 2020

Perempuan Kelompok Paling Rentan Hadapi Pelanggaran Pemilu

Jika Indonesia ingin mendorong tingkat keterwakilan perempuan mencapai 30 persen, maka proses penegakkan hukum dan pengawasan pemilu juga perlu ditingkatkan.

POLITIK | 15 September 2020

Transparan dan Akuntabel, Anggota DPR Apresiasi Kebijakan Penataan Staf Ahli BUMN

Kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir dinilai transparan serta akuntabel terkait kebijakan pengangkatan staf ahli direktur BUMN.

POLITIK | 15 September 2020

Pilkada Diyakini Sukses Jika Protokol Kesehatan Ketat Diterapkan

Pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi membutuhkan langkah-langkah yang luar biasa dari semua pihak.

POLITIK | 14 September 2020

PAN Minta Pilkada 2020 Tetap Lanjut dengan Sejumlah Catatan

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berharap Pemerintah tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020, walau saat ini banyak pihak yang mendorong penundaan.

POLITIK | 14 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS