Perludem Sarankan Pilkada di Semua Wilayah Ditunda
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Perludem Sarankan Pilkada di Semua Wilayah Ditunda

Senin, 21 September 2020 | 16:59 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat telah terjadi sedikitnya 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada 2020. Namun demikian, tidak ada sanksi atau penegakan hukum berarti yang bisa dilakukan sebagai efek jera.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menjelaskan, tidak adanya sanksi atau penegakkan hukum terjadi karena di dalam pelaksanaan Pilkada 2020, Indonesia masih mengadopsi aturan lama yang berlaku di masa normal.

"Hal itu disebabkan karena instrumen hukum Pilkada yang ada saat ini masih bersandar pada aturan main lama yang didesain sebagai kerangka hukum penyelenggaraan pilkada di situasi normal," kata Titi Anggraini, di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Menurutnya, di dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Indonesia memang belum memiliki kerangka hukum yang didesain khusus untuk merespon situasi pandemi seperti yang saat ini dihadapi.

Titi mengingatkan, berdasarkan pertimbangan tersebut dan melihat perkembangan penyelenggaraan pilkada di daerah-daerah, maka sebaiknya KPU, Pemerintah, dan DPR, dapat menunda pelaksanaan Pilkada 2020 di seluruh wilayah.

"Penundaan pilkada di seluruh wilayah sampai jumlah kasus positif Covid-19 melandai atau berkurang signifikan secara konsisten. Atau setidaknya ditunda sampai pertengahan 2021," ujarnya.

Hal ini bertujuan agar semua pihak serius, bersungguh-sungguh, dan berupaya optimal dalam mengendalikan dan mengatasi penyebaran Covid-19 di masyarakat. Di samping itu sekaligus untuk terus membangun kesadaran dan disiplin masyarakat pada protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Menurut Titi, di masa penundaan pilkada, pembuat UU diharapkan menyiapkan instrumen hukum setingkat undang-undang yang memuat ketentuan yang jelas dan memadai bagi penyelenggaraan pilkada dengan protokol kesehatan.

Revisi atas Undang-Undang Pemilihan yang ada (UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana sudah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 10 Tahun 2016) mendesak untuk dilakukan.

"Revisi UU Pemilihan diperlukan guna mengakomodir sejumlah inovasi teknis pemilihan yang kompatibel dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang kita hadapi," ujarnya.

Termasuk pula pengaturan sanksi yang memberi efek jera bagi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam proses pemilihan.

Menurutnya, sanksi administratif bisa dibuat secara bertahap. Mulai dari pencabutan hak untuk berkampanye bagi peserta yang kampanyenya melanggar protokol kesehatan, lalu bila terjadi pelanggaran berulang maka bisa diikuti dengan sanksi diskualifikasi.

"Sanksi ini bisa direkomendasikan Bawaslu dengan mempertimbangkan pendapat pakar dari Satgas maupun pakar kesehatan yang bisa melihat dampak bahaya dari pelanggaran tersebut," kata Titi.

Di sisi lain, aparat keamanan juga wajib menindak tegas aktor-aktor politik yang dengan sengaja membuat kerumunan dan mengumpulkan massa dengan mengabaikan protokol kesehatan. Semua dilakukan agar menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak soal urgensi protokol kesehatan untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU: Paslon Boleh Miliki 30 Akun di Medsos

Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi mengemukakan setiap pasangan calon (paslon) yang maju pada Pilkada Serentak 2020 hanya boleh memiliki 30 akun resmi di medsos

POLITIK | 21 September 2020

Cegah Kerumunan Pilkada, Mendagri Sebut Bisa lewat Perppu atau Revisi PKPU

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan, pemerintah sedang menyiapkan dua opsi untuk mengatasi kerumunan massa di tahapan pilkada

POLITIK | 20 September 2020

Petahana Tidak Komitmen Tangani Covid-19, Mendagri: Jangan Dipilih

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 menjadi momentum agar daerah bergerak dalam penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 20 September 2020

PDI Perjuangan Sebut Pilkada Harus Dilakukan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, Pilkada Serentak 2020 harus diselenggarakan pada tahun ini

POLITIK | 20 September 2020

Perppu Pilkada Jilid II Besok Terbit, Calon Bisa Didiskualifikasi?

Perppu Pilkada Jilid II diperkirakan akan terbit Senin (21/9/2020) dan diperkirakan akan memuat sanksi diskualifikasi jika calon melanggar protokol kesehatan.

POLITIK | 20 September 2020

PBNU Minta Penyelenggaraan Pilkada Ditunda

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berharap agar anggaran pilkada bisa direalokasi untuk penanganan wabah Covid-19 bagi masyarakat.

POLITIK | 20 September 2020

KPK: Satu Orang Calon Kepala Daerah Belum Serahkan LHKPN

Sebanyak 1.485 bakal calon kepala daerah (Bacakada) telah melaporkan LHKPN kepada KPK.

POLITIK | 20 September 2020

Keterwakilan Calon Perempuan di Pilkada 2020 Hanya 10,6 Persen

Hanya terdapat 157 calon perempuan pada Pilkada 2020, berbanding dengan 1.329 calon laki-laki.

POLITIK | 20 September 2020

Pilkada Harus Jaga Komitmen Kerukunan Umat Beragama

Pilkada serentak 2020 harus dijadikan momentum untuk memilih pemimpin daerah yang mengayomi kerukunan umat beragama.

POLITIK | 20 September 2020

Ini Arahan Megawati untuk Cakada PDIP Hadapi Kampanye di Tengah Pandemi

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Cabang Khusus DPC PDIP Kota Surabaya secara virtual.

POLITIK | 20 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS