Mendagri Sarankan KPU Revisi PKPU
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.29)   |   COMPOSITE 5099.84 (-2.99)   |   DBX 964.111 (0.24)   |   I-GRADE 139.821 (-0.09)   |   IDX30 426.948 (0.87)   |   IDX80 113.317 (0.27)   |   IDXBUMN20 291.67 (3.2)   |   IDXG30 118.931 (0.29)   |   IDXHIDIV20 379.8 (0.34)   |   IDXQ30 124.715 (0.06)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.44)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.66)   |   IDXV30 106.644 (0.76)   |   INFOBANK15 836.821 (-4.09)   |   Investor33 373.706 (-0.46)   |   ISSI 150.561 (0.38)   |   JII 547.285 (1.78)   |   JII70 187.054 (0.64)   |   KOMPAS100 1020.57 (-0.41)   |   LQ45 786.439 (1.69)   |   MBX 1410.93 (-1)   |   MNC36 280.006 (-0.35)   |   PEFINDO25 280.13 (1.79)   |   SMInfra18 241.99 (0.7)   |   SRI-KEHATI 316.197 (0.07)   |  

Pilkada 2020

Mendagri Sarankan KPU Revisi PKPU

Senin, 21 September 2020 | 19:03 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi sejumlah peraturannya (PKPU) demi memperkuat disiplin protokol kesehatan Covid-19. Dalam konteks penanganan Covid-19, yang diperlukan untuk menghindarinya adalah kerumunan sosial.

"Oleh karena itu, di dalam PKPU yang sudah ada, mohon maaf dengan tidak mengurangi hormat kepada mitra kami kolega dari KPU, ada hal yang perlu diperbaiki," kata Tito dalam rapat kerja di Komisi II DPR, Senin (21/9/2020).

Mendagri memberikan contoh tentang aturan yang membolehkan rapat umum dengan konser maksimal 100 orang. Menurut Tito, hal demikian akan sulit dikendalikan saat di lapangan.

Selain itu, harus ada revisi PKPU demi menghindarkan potensi kerumunan sosial yang tidak bisa menjaga jarak. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) merekomendasikan agar semua kegiatan kampanye terkait pilkada dilaksanakan secara daring.

"Menggunakan sarana yang ada, baik aplikasi, kemudian saluran media massa, baik sosial media dan konvensional, termasuk juga jaringan TVRI dan RRI yang sampai ke daerah. Itu dapat dimanfaatkan," jelasnya.

"Kemudian di daerah dengan kesulitan sarana teknologi, dapat dilakukan rapat terbatas yang bisa menjaga jarak dan pengawasannya akan mengikutsertakan stakeholder, penegak hukum," imbuhnya.

Tito mengatakan, Kemdagri mengusulkan agar mendorong tema sentral kampanye kepala daerah. Yakni peran kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

Alasannya, berdasarkan prediksi dunia, kemungkinan dampak pandemi Covid-19 akan terjadi hingga 2023. Ini berarti kepala daerah yang terpilih pada 2020, pasti juga akan menghadapi berbagai masalah terkait pandemi Covid-19.

"Untuk itu kami mengusulkan agar tema sentral Pilkada tahun ini tentang peran kepala daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di daerah masing-masing," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Istana Sebut Presiden Masih Pertimbangkan Tunda Pilkada Serentak

Penerbitan Peraturan Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) Penyempurnaan Pilkada juga masih dalam pertimbangan diperlukan atau tidak.

POLITIK | 21 September 2020

Perludem Sarankan Pilkada di Semua Wilayah Ditunda

Perludem menyarankan penundaan pilkada di seluruh wilayah sampai jumlah kasus positif Covid-19 melandai atau berkurang signifikan.

POLITIK | 21 September 2020

KPU: Paslon Boleh Miliki 30 Akun di Medsos

Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi mengemukakan setiap pasangan calon (paslon) yang maju pada Pilkada Serentak 2020 hanya boleh memiliki 30 akun resmi di medsos

POLITIK | 21 September 2020

Cegah Kerumunan Pilkada, Mendagri Sebut Bisa lewat Perppu atau Revisi PKPU

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan, pemerintah sedang menyiapkan dua opsi untuk mengatasi kerumunan massa di tahapan pilkada

POLITIK | 20 September 2020

Petahana Tidak Komitmen Tangani Covid-19, Mendagri: Jangan Dipilih

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 menjadi momentum agar daerah bergerak dalam penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 20 September 2020

PDI Perjuangan Sebut Pilkada Harus Dilakukan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, Pilkada Serentak 2020 harus diselenggarakan pada tahun ini

POLITIK | 20 September 2020

Perppu Pilkada Jilid II Besok Terbit, Calon Bisa Didiskualifikasi?

Perppu Pilkada Jilid II diperkirakan akan terbit Senin (21/9/2020) dan diperkirakan akan memuat sanksi diskualifikasi jika calon melanggar protokol kesehatan.

POLITIK | 20 September 2020

PBNU Minta Penyelenggaraan Pilkada Ditunda

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berharap agar anggaran pilkada bisa direalokasi untuk penanganan wabah Covid-19 bagi masyarakat.

POLITIK | 20 September 2020

KPK: Satu Orang Calon Kepala Daerah Belum Serahkan LHKPN

Sebanyak 1.485 bakal calon kepala daerah (Bacakada) telah melaporkan LHKPN kepada KPK.

POLITIK | 20 September 2020

Keterwakilan Calon Perempuan di Pilkada 2020 Hanya 10,6 Persen

Hanya terdapat 157 calon perempuan pada Pilkada 2020, berbanding dengan 1.329 calon laki-laki.

POLITIK | 20 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS