KPU Siap Revisi PKPU Soal Kampanye Virtual
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-0.17)   |   COMPOSITE 5126.33 (-0.48)   |   DBX 964.304 (2.12)   |   I-GRADE 140.573 (0.13)   |   IDX30 429.149 (0.46)   |   IDX80 113.629 (0.19)   |   IDXBUMN20 294.159 (0.12)   |   IDXG30 119.586 (-0.02)   |   IDXHIDIV20 382.889 (0.21)   |   IDXQ30 125.935 (-0.19)   |   IDXSMC-COM 219.954 (0.48)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-0.36)   |   IDXV30 106.718 (0.26)   |   INFOBANK15 842.264 (-0.64)   |   Investor33 375.573 (0.11)   |   ISSI 150.643 (0.48)   |   JII 545.954 (2.75)   |   JII70 186.804 (0.86)   |   KOMPAS100 1025.81 (-0.05)   |   LQ45 790.454 (0.49)   |   MBX 1419.3 (-0.61)   |   MNC36 282.56 (-0.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-0.09)   |   SMInfra18 242.071 (0.05)   |   SRI-KEHATI 317.648 (0.34)   |  

KPU Siap Revisi PKPU Soal Kampanye Virtual

Senin, 21 September 2020 | 19:28 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra menyatakan, pihaknya siap merevisi peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) demi melarang kampanye terbuka yang melibatkan banyak orang, dan mewajibkan kampanye lewat virtual atau daring, selama tahapan Pilkada 2020.

Ilham mengatakan, KPU harus meminta persetujuan semua stakeholder, dalam hal ini Pemerintah, Bawaslu, dan DPR, untuk memastikan komitmen tersebut.

"Tadi sudah disampaikan kalau bisa rapat-rapat umum, konser ditiadakan. Kalau memang ini menjadi komitmen kita bersama, KPU siap untuk kemudian memastikan seluruh kampanye dilakukan secara virtual atau daring," kata Ilham dalam rapat dengan Komisi II DPR, Senin (21/9/2020).

Menurut Ilham, ada konstruksi Undang-undang (UU) yang masih memperbolehkan pertemuan-pertemuan tersebut. Yakni UU nomor 10 tahun 2016. Yang jelas, KPU sudah melakukan evaluasi atas tahapan pilkada, khususnya masa pendaftaran dimana banyak yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

"Terkait potensi pelanggaran yang ada, KPU sudah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk memberi sanksi sesuai aturan perundang-undangan," kata Ilham.

KPU juga terus melakukan upaya memastikan petugas pemilu benar-benar bebas Covid-19. Setiap perekrutan dipastikan sudah melakukan rapid test dan memegang surat bebas dari virus tersebut. Para calon kepala daerah juga kini sudah diwajibkan swab test sehingga aman ketika proses penetapan dan pengundian nomor urut.

"Kemudian, jika salah satu bakal pasangan calon positif, maka nomor urut pasangan calon yang bersangkutan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut pasangan calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wakil Ketua DPR Dukung Perppu Pilkada

Perppu tersebut diharapkan dapat mengatur sanksi tegas bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam tahapan Pilkada.

POLITIK | 21 September 2020

Mendagri Sarankan KPU Revisi PKPU

Mendagri merekomendasikan semua kegiatan kampanye Pilkada 2020 dilaksanakan secara daring.

POLITIK | 21 September 2020

Istana Sebut Presiden Masih Pertimbangkan Tunda Pilkada Serentak

Penerbitan Peraturan Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) Penyempurnaan Pilkada juga masih dalam pertimbangan diperlukan atau tidak.

POLITIK | 21 September 2020

Perludem Sarankan Pilkada di Semua Wilayah Ditunda

Perludem menyarankan penundaan pilkada di seluruh wilayah sampai jumlah kasus positif Covid-19 melandai atau berkurang signifikan.

POLITIK | 21 September 2020

KPU: Paslon Boleh Miliki 30 Akun di Medsos

Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi mengemukakan setiap pasangan calon (paslon) yang maju pada Pilkada Serentak 2020 hanya boleh memiliki 30 akun resmi di medsos

POLITIK | 21 September 2020

Cegah Kerumunan Pilkada, Mendagri Sebut Bisa lewat Perppu atau Revisi PKPU

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan, pemerintah sedang menyiapkan dua opsi untuk mengatasi kerumunan massa di tahapan pilkada

POLITIK | 20 September 2020

Petahana Tidak Komitmen Tangani Covid-19, Mendagri: Jangan Dipilih

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 menjadi momentum agar daerah bergerak dalam penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 20 September 2020

PDI Perjuangan Sebut Pilkada Harus Dilakukan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, Pilkada Serentak 2020 harus diselenggarakan pada tahun ini

POLITIK | 20 September 2020

Perppu Pilkada Jilid II Besok Terbit, Calon Bisa Didiskualifikasi?

Perppu Pilkada Jilid II diperkirakan akan terbit Senin (21/9/2020) dan diperkirakan akan memuat sanksi diskualifikasi jika calon melanggar protokol kesehatan.

POLITIK | 20 September 2020

PBNU Minta Penyelenggaraan Pilkada Ditunda

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berharap agar anggaran pilkada bisa direalokasi untuk penanganan wabah Covid-19 bagi masyarakat.

POLITIK | 20 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS