Perludem Paparkan Kelebihan dan Kekurangan Kampanye Virtual
INDEX

BISNIS-27 450.793 (0.85)   |   COMPOSITE 5144.05 (7.69)   |   DBX 982.653 (0.75)   |   I-GRADE 141.194 (0.47)   |   IDX30 430.883 (1)   |   IDX80 114.327 (0.2)   |   IDXBUMN20 295.098 (0.61)   |   IDXG30 119.385 (0.18)   |   IDXHIDIV20 382.257 (1.19)   |   IDXQ30 125.574 (0.19)   |   IDXSMC-COM 221.901 (0.38)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (0.28)   |   IDXV30 107.621 (-0.12)   |   INFOBANK15 842.759 (1.9)   |   Investor33 376.322 (0.84)   |   ISSI 151.265 (0.01)   |   JII 550.5 (-0.33)   |   JII70 187.95 (0.04)   |   KOMPAS100 1026.39 (1.31)   |   LQ45 794.213 (1.54)   |   MBX 1420.94 (2.29)   |   MNC36 281.737 (0.44)   |   PEFINDO25 284.937 (-0.51)   |   SMInfra18 242.709 (-0.26)   |   SRI-KEHATI 318.969 (0.69)   |  

Perludem Paparkan Kelebihan dan Kekurangan Kampanye Virtual

Rabu, 23 September 2020 | 16:30 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut kampanye virtual melalui iklan politik yang dipasang di platform digital termasuk media sosial akan digemari. Pasalnya, platform digital memiliki beberapa keunggulan dibanding di media konvensional.

Selain itu, partai dan kandidat yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, dapat membuat iklan yang dipersonalisasi berbeda-beda sesuai dengan perilaku konstituen secara online.

"Ini memungkinkan pesan yang disiapkan bisa lebih mengena," kata peneliti Teknologi Kepemiluan Perludem, Nurul Amalia Salabi, di Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Keuntungan kedua, lanjut Amel, adalah distribusi iklan dapat ditargetkan spesifik pada kelompok-kelompok tertentu. Hal itu bisa sesuai dengan demografi, lokasi geografis, usia, isu yang menjadi perhatian, dan lain-lain.

"Kedua keuntungan ini memungkinkan dilakukan dengan memanfaatkan data pemilih pengguna platform digital yang ditambang oleh platform digital atau oleh partai dan kandidat itu sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Amel mengingatkan, metode kampanye virtual membawa beberapa risiko. Bagi individu, penargetan iklan politik dapat mengancam privasi. Pengumpulan data pribadi pengguna hingga perilaku menjelajah di daring dapat memberikan informasi yang cukup bagi pengiklan untuk menyingkap dan memetakan kecenderungan preferensi politik pengguna.

"Berdasarkan pemetaan ini, individu rentan menerima manipulasi informasi. Disinilah disinformasi hingga deep fake bisa tumbuh subur dan luput dari pengawasan karena hanya dapat dilihat oleh pengguna platform digital tertentu yang menjadi target,” tuturnya.

Menurut Amel, risiko lain adalah berdampak pada partai. Biaya iklan politik di media sosial dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi partai yang memiliki dana kampanye lebih besar daripada partai lain.

Hal ini dapat menahan ide-ide politik, dari partai dengan dana kampanye yang kecil, terdistribusi luas ke publik. Partai juga akan semakin bergantung pada platform digital untuk menjalankan kampanye politik modern.

"Bagi publik luas, penargetan iklan politik dapat membuat fragmentasi. Publik makin tersekat-sekat dengan kelompok yang sesuai dengan isu tunggal yang relevan bagi mereka secara pribadi," tandasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bawaslu Usulkan Dua Solusi Atasi Kerumunan Massa Pilkada

Bawaslu meyakini, jika semua aturan dapat diterapkan dengan tegas bisa mengurangi kerumunan massa saat kampanye Pilkada.

POLITIK | 23 September 2020

Puan: Revolusi Mental Dibutuhkan untuk Hadapi Pandemi Covid-19

“Saya tegaskan kembali bahwa Revolusi Mental masih terus berjalan, Revolusi Mental belum selesai,” kata Puan.

POLITIK | 23 September 2020

Ini Pidato Lengkap Presiden Jokowi pada Sesi Debat Sidang Majelis Umum PBB

Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau.

POLITIK | 23 September 2020

Edy Rahmayadi: Penundaan Pilkada Tak Sejalan dengan Demokrasi

Penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama dalam mengantisipasi Pilkada agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran virus corona.

POLITIK | 23 September 2020

DPP PDIP Keluarkan Surat Perintah, Pelanggar Protokol Kesehatan Kena Sanksi

Seluruh kader dan kandidat sepatutnya mematuhi protokol pencegahan Covid-19 pada setiap tahapan pilkada.

POLITIK | 23 September 2020

Mahfud MD Tegaskan Parpol Berperan Arahkan Kader Patuhi Protokol Covid-19

Partai politik berperan untuk mengarahkan kadernya agar disiplin menegakkan protokol kesehatan Covid-19 selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

POLITIK | 22 September 2020

Mendagri : Gunakan Mekanisme Hukum Jika Tidak Lolos Penetapan Calon

Bakal calon kepala daerah yang tak lolos KPU jangan anarkis.

NASIONAL | 22 September 2020

Mahfud MD: Cegah Kerumunan, Pengumuman Paslon Melalui Situs KPU

Pengumuman bakal pasangan calon akan dilakukan pada 23 September besok hanya melalui situs KPU.

POLITIK | 22 September 2020

Mahfud MD: Pilkada Tidak Ditunda

Pilkada tetap dilanjutkan dengan waktu pemungutan suara tetap pada tanggal 9 Desember 2020.

POLITIK | 22 September 2020

Ganjar Minta Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Dicoret

Dengan dilanjutkannya proses Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi, Ganjar meminta penyelenggara pemilu harus berani mengeluarkan aturan tegas.

POLITIK | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS