Formappi: Sanksi Diskualifikasi Timbulkan Efek Jera
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Formappi: Sanksi Diskualifikasi Timbulkan Efek Jera

Kamis, 24 September 2020 | 20:25 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, menilai pasangan calon (Paslon) yang bertarung di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, akan tetap melanggar protokol kesehatan. Alasannya, tidak ada sanksi diskualifikasi bagi para calon yang melanggar.

"Kalau hanya sanksi teguran seperti pada PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang baru tidak akan mempan. Tiap hari sudah biasa mereka (Paslon) terima sanksi teguran seperti itu. Mereka sudah anggap biasa itu. Maka kedepan, pasti masih banyak pelanggaran terjadi," kata Lusius di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Ia meminta pemerintah harus segera menerbitkan Perppu Pilkada kembali yang berisi aturan diskualifikasi. Pasalnya, PKPU yang baru diterbitkan KPU tidak ada sanksi diskualifikasi bagi pelanggar.

"Harus ada sanksi diskualifikasi, supaya ada efek jera. Ini situasi khusus dan darurat yaitu mencegah penyebaran Covid-19. Maka, sanksi diskualifikasi tidak melanggar konstitusi dalam situasi sekarang demi menyelamatkan nyawa manusia," tegasnya.

Lucius mengakui, PKPU yang baru masih akan diuji implementasinya. Jika bisa mencegah kerumunanan dan mampu menertibkan masyarakat agar taat protokol kesehatan maka penerbitan Perppu tidak perlu.

"Namun, jika terjadi sebaliknya yaitu pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah yaitu terbitkan Perppu. Hanya dengan Perppu yang ada sanksi diskualifikasi baru efektif menjaga protokol kesehatan," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Olly Dondokambey-Steven Kandouw Dapat Nomor Urut 3

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey-Steven Kandouw mendapat nomor urut 3.

NASIONAL | 24 September 2020

Ketua Timses: Nomor 2, Lambangkan Azizah-Ruhama Menang

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel), Siti Nur Azizah- Ruhamaben mendapatkan nomor urut 2.

POLITIK | 24 September 2020

Ini Nomor Urut Paslon Pilbup Karawang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang.

POLITIK | 24 September 2020

Milenial Merah Putih Dukung Pilkada 2020 Digelar Sesuai Jadwal

Komunitas Milenial Merah Putih mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020 yang tetap harus digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan.

POLITIK | 24 September 2020

Ini 7 Alasan Pilkada Tetap Digelar

Terapkan sanksi yang tegas bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan, mulai dari administratif hingga didiskualifikasi.

POLITIK | 24 September 2020

KPU Sebut 672 Pasangan Calon Maju dari Parpol

KPU di daerah terus memverifikasi persyaratan calon sehingga dinyatakan sah sebagai peserta Pilkada Serentak 2020.

POLITIK | 24 September 2020

KPU: Baru 486 Paslon Sah Menjadi Peserta Pilkada 2020

Masih ada 83 daerah yang belum menetapkan Paslon yang sah mengikuti Pilkada 2020.

POLITIK | 24 September 2020

Golkar Usul Paslon Pilkada Langgar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Azis menyebut PKPU semestinya memuat sanksi lebih berat. Misalnya diskualifikasi paslon yang melanggar protokol kesehatan.

POLITIK | 24 September 2020

Politikus Demokrat Harap Daya Beli Masyarakat Terjaga

Irwan menambahkan berbagai program padat karya tunai pun sepatutnya dioptimalkan.

POLITIK | 24 September 2020

Boyke Novrizon Mundur dari Kepengurusan DPP Partai Demokrat

Boyke mengungkap ada perasaan sedih yang berkecamuk dalam dirinya ketika memutuskan mundur.

POLITIK | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS