Mahfud: Paslon yang Melanggar Protokol Kesehatan Bisa Dipidana
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Mahfud: Paslon yang Melanggar Protokol Kesehatan Bisa Dipidana

Jumat, 25 September 2020 | 17:07 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyatakan, pasangan calon (Paslon) yang maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, jika melanggar protokol kesehatan akan dijerat oleh Undang-undang (UU) lain, selain UU Pilkada.

Misalnya, kata Tito, dengan UU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Karantina Kesehatan, ataupun UU Wabah Penyakit Menular. Kemudian, ada berbagai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang telah diterbitkan untuk penanganan Covid 19.

"Kami sudah sepakat, disamping UU Pilkada atau PKPU, masih banyak aturan lain yang bisa ditegakan kepolisian. Meskipun itu adalah langkah terakhir,” kata Tito saat penyerahan keputusan Mendagri tentang Penunjukan Pejabat Sementara Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Kalimantan Utara, dan Gubernur Sulawesi Utara di Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Tito menjelaskan, sanksi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sifatnya hanya administratif. Dengan sanksi tersebut, para pelanggar protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan penghentian kegiatan kampanye jika terbukti melanggar. "Namun, jika pelanggarannya di luar administratif, akan dikenakan aturan lain yang telah berlaku," jelasnya.

Mantan Kapolri ini menegaskan, salah satu titik rawan dalam pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 adalah adanya kerumunan sosial. Dia tidak ingin kejadian pada tahap pendaftaran tanggal 4-6 September lalu, yang melahirkan berbagai kerumunan dan pengerahan massa, tidak boleh terjadi lagi.

"Pengalaman tanggal 4-6 September lalu saat pendaftaran dengan disertai kerumunan sosial itu mendapat sentimen yang negatif dari publik. Karena apa, karena akan menjadi media penularan. Kerumunan sosial seperti itu sedapat mungkin itu tidak terjadi lagi," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan, Polri bisa dibantu TNI dan Satpol PP dalam menegakkan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan. Apalagi, sudah ada Maklumat Kapolri Nomor 3 Tahun 2020 yang menyebutkan bisa dikenakan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Penegakan hukum pidana itu bersifat ultimum remedium tindakan terakhir jika langkah-langkah persuasif sudah tidak bisa lagi dilakukan karena selalu dilanggar. Dasar hukum pidananya banyak, ada KUHP, UU Karantina Kesehatan, UU Wabah Penyakit Menular, dan sebagainya,” jelas Mahfud.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pilkada Dilanjutkan, PBNU: Belum Terlambat Ditinjau Kembali

Pemerintah dan DPR disebut belum terlambat untuk meninjau kembali pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020.

POLITIK | 25 September 2020

Pandemi Covid-19 Berlanjut, Diusulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Pemerintah disarankan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur pilkada melalui DPRD.

POLITIK | 25 September 2020

Golkar Bagikan 3 Juta Masker Selama Kampanye Pilkada

Partai Golkar membagikan tiga juta masker untuk mendukung penerapan protokol kesehatan Covid-19 di masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada).

NASIONAL | 25 September 2020

Medan Penuh Masalah, Kehadiran Bobby Nasution Disebut Dibutuhkan

Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) menyebut Medan, Sumatera Utara (Sumut) sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, sangat mendesak untuk dibenahi.

NASIONAL | 25 September 2020

KPU Banggai Nyatakan Pasangan Petahana Winstar Tak Memenuhi Syarat

KPU Kabupaten Banggai menyatakan pasangan calon (paslon) petahana Pilkada Banggai, Herwin Yatim-Mustar Labolo tidak memenuhi syarat jadi peserta Pilkada 2020

POLITIK | 24 September 2020

Peneliti LIPI Siti Zuhro Sarankan Lelang Jabatan Sekjen DPD RI Jeda Dulu

Apabila prosesnya tidak sesuai dengan mekanisme UU dan Tatib itu lebih baik dihentikan sementara.

POLITIK | 24 September 2020

Politikus PDIP Bantah Klaim Gatot Nurmantyo

Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo mengaku diganti sebagai panglima TNI pada 2017, akibat perintah menonton film G30S/PKI.

POLITIK | 24 September 2020

Formappi: Sanksi Diskualifikasi Timbulkan Efek Jera

Tanpa aturan diskualifikasi, dipastikan paslon tetap langgar protokol kesehatan

POLITIK | 24 September 2020

Olly Dondokambey-Steven Kandouw Dapat Nomor Urut 3

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey-Steven Kandouw mendapat nomor urut 3.

NASIONAL | 24 September 2020

Ketua Timses: Nomor 2, Lambangkan Azizah-Ruhama Menang

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel), Siti Nur Azizah- Ruhamaben mendapatkan nomor urut 2.

POLITIK | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS