PAN Minta Paslon yang Diusung Patuhi Protokol Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

PAN Minta Paslon yang Diusung Patuhi Protokol Kesehatan

Jumat, 25 September 2020 | 19:41 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi, menyatakan pasangan calon (paslon) yang diusung partainya atau bersama koalisi partai, mematuhi aturan protokol kesehatan Covid-19.

Menurut Viva, PAN tidak ingin pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Bagi PAN, keselamatan nyawa masyarakat lebih utama.

"Makanya dalam menjalankan agenda demokrasi melalui penyelenggaraan Pilkada harus diperketat agar tidak menjadi sumber penularan baru," kata Viva, Jumat (25/9/2020).

Viva mengatakan, PAN meminta para paslon harus tunduk pada Undang-undang (UU) tentang Pilkada dan Peraturan KPU (PKPU). "Aturan tersebut, tidak boleh dilanggar atau diabaikan," tegasnya.

Bagi PAN sendiri, lanjut Viva, kampanye adalah upaya menyosialisasikan misi kepada masyarakat. Hal ini tidak harus dilakukan secara konvensional lagi, karena kondisi pandemi Covid-19.

"Upaya untuk meningkatkan elektoral paslon tidak harus dengan sosialisasi melalui rapat yang masif. Hal itu di samping melanggar protokol kesehatan juga menjadi tidak efektif dan mahal. Masih banyak program paslon untuk meningkatkan keterpilihan yang tidak melanggar protokol kesehatan," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendagri: Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Susah Sinyal

Tito meminta paslon yang maju dalam Pilkada Serentak 2020 agar menggunakan media daring dalam berkampanye.

POLITIK | 25 September 2020

Mahfud: Paslon yang Melanggar Protokol Kesehatan Bisa Dipidana

Penegakan hukum pidana bersifat ultimum remedium tindakan terakhir jika langkah-langkah persuasif sudah tidak bisa lagi dilakukan.

POLITIK | 25 September 2020

Pilkada Dilanjutkan, PBNU: Belum Terlambat Ditinjau Kembali

Pemerintah dan DPR disebut belum terlambat untuk meninjau kembali pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020.

POLITIK | 25 September 2020

Pandemi Covid-19 Berlanjut, Diusulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Pemerintah disarankan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur pilkada melalui DPRD.

POLITIK | 25 September 2020

Golkar Bagikan 3 Juta Masker Selama Kampanye Pilkada

Partai Golkar membagikan tiga juta masker untuk mendukung penerapan protokol kesehatan Covid-19 di masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada).

NASIONAL | 25 September 2020

Medan Penuh Masalah, Kehadiran Bobby Nasution Disebut Dibutuhkan

Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) menyebut Medan, Sumatera Utara (Sumut) sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, sangat mendesak untuk dibenahi.

NASIONAL | 25 September 2020

KPU Banggai Nyatakan Pasangan Petahana Winstar Tak Memenuhi Syarat

KPU Kabupaten Banggai menyatakan pasangan calon (paslon) petahana Pilkada Banggai, Herwin Yatim-Mustar Labolo tidak memenuhi syarat jadi peserta Pilkada 2020

POLITIK | 24 September 2020

Peneliti LIPI Siti Zuhro Sarankan Lelang Jabatan Sekjen DPD RI Jeda Dulu

Apabila prosesnya tidak sesuai dengan mekanisme UU dan Tatib itu lebih baik dihentikan sementara.

POLITIK | 24 September 2020

Politikus PDIP Bantah Klaim Gatot Nurmantyo

Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo mengaku diganti sebagai panglima TNI pada 2017, akibat perintah menonton film G30S/PKI.

POLITIK | 24 September 2020

Formappi: Sanksi Diskualifikasi Timbulkan Efek Jera

Tanpa aturan diskualifikasi, dipastikan paslon tetap langgar protokol kesehatan

POLITIK | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS