DPD Minta Kejelasan Kelanjutan Pemekaran Wilayah
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

DPD Minta Kejelasan Kelanjutan Pemekaran Wilayah

Selasa, 29 September 2020 | 16:05 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meminta kejelasan terkait kelanjutan pemekaran wilayah. Pasalnya, pemekaran wilayah sudah dimoratorium atau dihentikan sementara sejak tahun 2014 lalu.

"DPD menilai saat ini masih terdapat pekerjaan rumah yang belum selesai, yaitu dengan masih berlakunya moratorium pembentukan daerah otonom baru atau DOB,” kata Ketua DPD, La Nyalla Matalitti dalam diskusi virtual tentang kiprah DPD di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Diskusi tersebut, merupakan salah satu agenda dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 DPD yang jatuh pada tanggal 1 Oktober.

La Nyalla minta pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang tata cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Pemerintah juga harus segera menerbitkan PP tentang desain besar penataan daerah (Desartada), sebagai kebijakan nasional yang berperan sebagai roadmap penataan daerah otonom di Indonesia hingga tahun 2025.

Menurut La Nyalla, penerbitan kedua PP sangat penting karena hingga saat ini, belum ada PP terkait Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Padahal menurut UU, PP harus diterbitkan dua tahun setelah UU disahkan.

"Melalui kedua PP itu, diharapkan akan memberikan rambu-rambu mengenai penilaian kelayakan terhadap usulan pemekaran daerah. Dengan dua PP itu, pemekaran daerah akan dikaji dari berbagai aspek strategis dari sudut kepentingan nasional, kepentingan daerah dan kepentingan sosial-ekonomi,” jelasnya.

Menurut La Nyalla, sejak tahun 1999 hingga tahun 2014 terdapat 223 DOB. Jumlah ini terdiri dari 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota. Namun, dari hasil evaluasi Kemdagri-Bappenas, terdapat banyak daerah yang menggantungkan perekonomiannya dari APBN karena pendapatan asli daerah (PAD) lebih kecil dari dana transfer pusat.

"DPD memandang ini sebagai tantangan bagi daerah untuk berbenah diri dalam meningkatkan pendapatan daerahnya melalui inovasi dan kebijakan daerah yang tepat dalam menggali potensi daerah yang dapat diunggulkan dalam meningkatkan pendapatan daerah,” tutup La Nyalla.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

16 Tahun Berkibar, DPD Telah Lahirkan 749 Keputusan

Keputusan itu meliputi 104 usul inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) dari DPD dan 265 Pandangan dan Pendapat DPD atas RUU tertentu.

POLITIK | 29 September 2020

Ketua DPR: Kita Bisa Atasi Semua Tantangan dengan SDM Berkarakter dan Tangguh

“Pandemi Covid-19 benar-benar sedang menguji ketahanan nasional Indonesia dalam berbagai sektor,” ujar perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.

POLITIK | 29 September 2020

Presiden Jokowi Diminta Segera Tetapkan Sekjen KPU

Kehadiran sosok sekjen KPU dinilai begitu mendesak.

POLITIK | 28 September 2020

KPU-Bawaslu Diminta Tegas Laksanakan Aturan

MPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan tegas melaksanakan PKPU 13/2020.

POLITIK | 28 September 2020

Bawaslu Catat 10 Kegiatan Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

Dalam dua hari kampanye, Bawaslu mencatat 10 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pasangan calon (Paslon).

POLITIK | 28 September 2020

PKB Minta Posisi Sekjen KPU Segera Ditetapkan

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta agar posisi sekretaris jenderal (sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera ditetapkan.

POLITIK | 28 September 2020

Pelanggaran Protokol Kesehatan Masih Terjadi, Politikus PKS: Butuh Sanksi Tegas

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyayangkan masih adanya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam tahapan pilkada.

POLITIK | 28 September 2020

Kampanye Pilkada, PDIP Sumut Bentuk Tim Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan

DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara (Sumut) membentuk tim khusus penegakan disiplin protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.

NASIONAL | 28 September 2020

Hari Hak untuk Tahu Sedunia, Wapres Dorong Badan Publik Lebih Transparan

Menurut Wapres, terwujudnya keterbukaan informasi di seluruh badan publik merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

POLITIK | 28 September 2020

Sedulur Jowo Dukung Bobby-Aulia Pimpin Kota Medan

Sedulur Jowo berharap semoga apa yang menjadi impian mereka dapat terwujud.

POLITIK | 27 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS