Bamsoet Sebut Kewenangan DPD Sangat Besar dan Luas
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Bamsoet Sebut Kewenangan DPD Sangat Besar dan Luas

Selasa, 29 September 2020 | 19:13 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai, dewan perwakilan daerah (DPD) bisa tampil high profile atau percaya diri dengan kewenangan yang dimiliki saat ini. DPD tidak perlu berkecil hati atau tidak berani tampil hanya karena konstitusi mengatur kewenangan yang masih terbatas.

"Meski kata yang digunakan lunak, tetapi sebenarnya secara konstitusional ada potensi dan peluang yang cukup bagi DPD untuk menampilkan diri secara high profile untuk menjamin penguatan otonomi daerah," kata Bamsoet dalam dalam diskusi virtual tentang kiprah DPD di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Diskusi ini merupakan salah satu agenda dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 DPD yang jatuh pada tanggal 1 Oktober.

Menurut Bamsoet, langkah yang perlu dilakukan adalah intensifikasi peran dan kinerja DPD dalam batas-batas yang dapat dilakukan. "Tanpa harus terlalu fokus pada penguatan kewenangan DPD secara ekstensifikasi yang hanya bisa dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Dasar (UUD),” jelasnya.

Bamsoet menjelaskan, wewenang DPD sesungguhnya sudah diatur dalam Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ayat (1) menyatakan Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sementara Ayat (2) menyatakan Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang- undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Bamsoet melihat dengan bunyi ayat-ayat tersebut tidak diragukan lagi bahwa kewenangan DPD sebenarnya sangat luas dan besar. Meskipun kata yang digunakan adalah sangat lunak, yaitu 'dapat mengajukan' dan 'ikut membahas', tetapi wilayah dan volume bidang legislasinya sangat besar dan luas sekali.

Diantaranya kewenangan DPD terkait undang-undang masalah otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.

"Bidang-bidang tersebut jelas mencakup hampir seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," tegasnya.

Bamsoet berharap, DPD bisa menampilkan diri secara maksimal dan optimal, mengingat upaya pemerataan pembangunan masih menggambarkan karakteristik kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Selain itu, ketimpangan pembangunan antar-daerah masih menjadi persoalan yang harus segera diatasi.

Dia mengakui penguatan kewenangan DPD memang memerlukan revisi beberapa undang-undang. Namun perjuangan ke tujuan tersebut bukan jalan yang mudah karena harus mendapat dukungan dari fraksi-fraksi di DPR.

"Ke depan DPD memang perlu diperkuat kewenangannya, bukan hanya dalam bidang legislasi, melainkan juga fungsi pengawasan dan anggaran. DPD perlu menjadi penyeimbang dalam pelaksanaan tugas DPR dan Pemerintah," tandasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPD Minta Kejelasan Kelanjutan Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah sudah dimoratorium atau dihentikan sementara sejak tahun 2014 lalu.

POLITIK | 29 September 2020

16 Tahun Berkibar, DPD Telah Lahirkan 749 Keputusan

Keputusan itu meliputi 104 usul inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) dari DPD dan 265 Pandangan dan Pendapat DPD atas RUU tertentu.

POLITIK | 29 September 2020

Ketua DPR: Kita Bisa Atasi Semua Tantangan dengan SDM Berkarakter dan Tangguh

“Pandemi Covid-19 benar-benar sedang menguji ketahanan nasional Indonesia dalam berbagai sektor,” ujar perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.

POLITIK | 29 September 2020

Presiden Jokowi Diminta Segera Tetapkan Sekjen KPU

Kehadiran sosok sekjen KPU dinilai begitu mendesak.

POLITIK | 28 September 2020

KPU-Bawaslu Diminta Tegas Laksanakan Aturan

MPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan tegas melaksanakan PKPU 13/2020.

POLITIK | 28 September 2020

Bawaslu Catat 10 Kegiatan Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

Dalam dua hari kampanye, Bawaslu mencatat 10 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pasangan calon (Paslon).

POLITIK | 28 September 2020

PKB Minta Posisi Sekjen KPU Segera Ditetapkan

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta agar posisi sekretaris jenderal (sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera ditetapkan.

POLITIK | 28 September 2020

Pelanggaran Protokol Kesehatan Masih Terjadi, Politikus PKS: Butuh Sanksi Tegas

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyayangkan masih adanya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam tahapan pilkada.

POLITIK | 28 September 2020

Kampanye Pilkada, PDIP Sumut Bentuk Tim Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan

DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara (Sumut) membentuk tim khusus penegakan disiplin protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.

NASIONAL | 28 September 2020

Hari Hak untuk Tahu Sedunia, Wapres Dorong Badan Publik Lebih Transparan

Menurut Wapres, terwujudnya keterbukaan informasi di seluruh badan publik merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

POLITIK | 28 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS