Bawaslu: Kampanye Tatap Muka Masih Pilihan Utama Paslon
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Bawaslu: Kampanye Tatap Muka Masih Pilihan Utama Paslon

Jumat, 16 Oktober 2020 | 17:01 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan, hingga tanggal 14 Oktober 2020, kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas menjadi pilihan utama para pasangan calon (Paslon). Hingga hari ke-19 tahapan kampanye, metode tatap muka sudah ada 11.642 kegiatan.

"Trennya terus naik. Pada hari-hari awal, angkanya rata-rata 200 kegiatan per hari. Satu minggu terakhir, angkanya rata-rata 600 kegiatan per hari,” kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, di Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Fritz menjelaskan, metode kampanye dalam jaringan (daring) menjadi pilihan kedua yang digunakan para Paslon. Namun hingga hari ke-19, jumlahnya masih sangat sedikit bila dibandingkan kampanye tatap muka. Kampanye daring baru dilakukan hanya 932 kegiatan.

Metode ketiga adalah kampanye dengan penyebaran bahan kampanye. Hingga tanggal 14 Oktober, penyebaran kampanye mencapai 828 kegiatan. Sementara, kampanye melalui penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) masih sedikit dilakukan yaitu hanya mencapai 382 kegiatan.

"Metode kampanye paling sedikit adalah iklan media dan debat publik. Iklan media hanya 22 kegiataan dan debat publik hanya 26 kegiatan,” jelas Fritz.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Survei: Kang Emil dan Anies Potensial Cawapres

Gubernur Jawa Timur Khofidah Indar Parawansa turun dari 4,1 persen menjadi 3,8 persen, demikian dengan Tri Rismaharini.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Survei: Elektabilitas Ganjar Pranowo Saingi Prabowo Subianto

Elektabilitas Ganjar Pranowo semakin mendekati Prabowo Subianto dengan selisih tipis, hanya 0,3 persen.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Survei: Publik Percaya Jokowi Mampu Atasi Pandemi dan Resesi

Sebanyak 74,4 persen responden percaya Jokowi mampu mengatasi pandemi dan resesi.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Dewan Pakar Nasdem Beri Masukan untuk Efektivitas Manfaat Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja

Komite Bank Tanah nantinya akan diisi oleh tiga atau empat orang menteri, yang tugasnya adalah menentukan kebijakan.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Gatot Nurmantyo: Tujuan UU Cipta Kerja Sangat Mulia

UU Cipta Kerja merupakan suatu angan-angan dari Presiden Joko Widodo sejak pertengahan periode pertama menjadi presiden.

POLITIK | 15 Oktober 2020

Dewan Pakar Nasdem Gelar FGD Bahas UU Cipta Kerja, Siti Nurbaya: Penerapannya Perlu Kecermatan

Menurut Siti Nurbaya, FGD ini merupakan respons DPP Partai Nasdem yang menginginkan agar partai memberikan orientasi untuk meluruskan perspsi yang keliru.

POLITIK | 15 Oktober 2020

Mahfud: Pilkada Langsung Menghapus Sekat-sekat Ideologi

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dapat menghapus sekat-sekat ideologi yang ada di masyarakat.

POLITIK | 14 Oktober 2020

KSP Sebut Kepulangan Rizieq Syihab Tidak Benar

Pemerintah belum menerima konfirmasi kepulangan Rizieq Syihab ke Indonesia.

POLITIK | 14 Oktober 2020

PPP Minta Polemik SBY Merasa Dituduh Dalang Demo Diakhiri

Sekjen PPP Arsul Sani berharap tudingan SBY dalang di balik aksi demonstrasi, beberapa waktu lalu, dapat dihentikan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

KSP: Publik Akan Dilibatkan dalam Penyusunan Turunan UU Cipta Kerja

Setelah pemerintah menerima draf final UU Cipta kerja dari DPR, maka langkah pertama yang dilakukan adalah langsung membahas peraturan turunannya.

POLITIK | 14 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS