Bawaslu Sebut Pelanggaran Protokol Kesehatan Berkurang
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Bawaslu Sebut Pelanggaran Protokol Kesehatan Berkurang

Jumat, 16 Oktober 2020 | 17:47 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukakan pelanggaran protokol kesehatan di ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 mulai berkurang.

Data pada tanggal 9-15 Oktober 2020, menyebutkan hanya ada 30 pelanggaran protokol kesehatan di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada. Jumlah ini turun jauh pada 10 hari pertama kampanye (26 September hingga 8 Oktober) yang menemukan 237 pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota.

"Pelanggaran protokol kesehatan terdapat di 24 Kabupaten dan Kota,” kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, di Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Fritz menjelaskan, pelanggaran terbanyak berupa para peserta kampanye yang tidak memakai masker. Kemudian jumlah peserta lebih dari 50 orang dari yang disyaratkan. Pelanggaran lain adalah tidak menjaga jarak dan tidak menyediakan tempat cuci tangan.

Selain pelanggaran protokol kesehatan, lanjut Fritz, terdapat juga sejumlah pelanggaran lain. Pertama, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Desa yang terdapat di lima daerah yaitu Kota Tangsel, Kabupaten Belu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Lampung Selatan.

Kedua, pelanggaran kampanye tanpa pemberitahuan (STTP) di dua daerah yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Sidoarjo. Ketiga, kampanye tidak sesuai jadwal dan zonasi kampanye terdapat di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Buru Selatan.

"Ada satu tindak pidana berupa praktik politik uang yang terjadi Kota Makassar,” jelas Fritz.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU: 2 Paslon Belum Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Ada lima paslon yang gagal maju karena tidak memenuhi persyaratan.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Bawaslu: Kampanye Tatap Muka Masih Pilihan Utama Paslon

Metode kampanye paling sedikit adalah iklan media dan debat publik.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Survei: Kang Emil dan Anies Potensial Cawapres

Gubernur Jawa Timur Khofidah Indar Parawansa turun dari 4,1 persen menjadi 3,8 persen, demikian dengan Tri Rismaharini.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Survei: Elektabilitas Ganjar Pranowo Saingi Prabowo Subianto

Elektabilitas Ganjar Pranowo semakin mendekati Prabowo Subianto dengan selisih tipis, hanya 0,3 persen.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Survei: Publik Percaya Jokowi Mampu Atasi Pandemi dan Resesi

Sebanyak 74,4 persen responden percaya Jokowi mampu mengatasi pandemi dan resesi.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Dewan Pakar Nasdem Beri Masukan untuk Efektivitas Manfaat Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja

Komite Bank Tanah nantinya akan diisi oleh tiga atau empat orang menteri, yang tugasnya adalah menentukan kebijakan.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Gatot Nurmantyo: Tujuan UU Cipta Kerja Sangat Mulia

UU Cipta Kerja merupakan suatu angan-angan dari Presiden Joko Widodo sejak pertengahan periode pertama menjadi presiden.

POLITIK | 15 Oktober 2020

Dewan Pakar Nasdem Gelar FGD Bahas UU Cipta Kerja, Siti Nurbaya: Penerapannya Perlu Kecermatan

Menurut Siti Nurbaya, FGD ini merupakan respons DPP Partai Nasdem yang menginginkan agar partai memberikan orientasi untuk meluruskan perspsi yang keliru.

POLITIK | 15 Oktober 2020

Mahfud: Pilkada Langsung Menghapus Sekat-sekat Ideologi

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dapat menghapus sekat-sekat ideologi yang ada di masyarakat.

POLITIK | 14 Oktober 2020

KSP Sebut Kepulangan Rizieq Syihab Tidak Benar

Pemerintah belum menerima konfirmasi kepulangan Rizieq Syihab ke Indonesia.

POLITIK | 14 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS