Mendagri Tegaskan KPU dan Bawaslu Harus Bersikap Netral
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

Mendagri Tegaskan KPU dan Bawaslu Harus Bersikap Netral

Selasa, 20 Oktober 2020 | 19:11 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, selalu netral dalam menjalankan tugas. Tindakan penyelenggara yang tidak netral dapat merusak pelaksanaan Pilkada dan bisa melahirkan konflik di daerah.

"KPU diharapkan jadi pihak yang betul-betul netral. Di tingkat nasional, karena tak terlibat langsung di pilkada, kita yakin netral," kata Tito dalam webinar bertema Pilkada Berintegritas 2020 di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Dia mengungkap pengalamannya sebagai Kapolres, Kapolda hingga Kapolri dalam setiap pelaksanaan Pilkada. Di tingkat pusat, bisa saja netralitas terjaga karena tidak terkait langsung dengan pelaksanaan Pilkada. Namun petugas di daerah, baik KPUD maupun Bawaslu Daerah, sering dipakai oleh pasangan calon tertentu.

"Di tingkat provinsi, kabupaten, kota itu harus perhatikan betul. Saya berpengalaman jadi kapolres, saya berpengalaman jadi kapolda, dan berpengalaman di Kapolri juga. Mohon maaf, begitu mau pemilihan, saya tak katakan semua ya, ada daerah yang sengaja masang juga, calon itu masang orang di KPU," ujarnya.

Tito menjelaskan, persoalan dari lembaga KPU dan Bawaslu adalah sistem organisasi yang tidak rigid dan tegas seperti TNI dan Polri. Kalau TNI dan Polri, bersifat komando. Apa yang diperintahkan dari atas, tidak boleh ada yang beda sampai tingkat bawah.

Sementara petugas KPU dan Bawaslu bersifat temporer. Mereka hanya bekerja lima tahunan. Dengan kondisi itu, banyak yang beranggapan atau memakai bahasa mumpung lagi bertugas.

"Jaringan KPU-Bawaslu tak seperti TNI-Polri yang satu komando dan punya rigid dengan kode etik yang kuat. Rekrutmen KPU dan Bawaslu bersifat ad hoc, temporer, dari kecamatan ke bawah sampai TPS. Ini melibatkan ratusan ribu orang, bahkan jutaan. Apakah mungkin dengan latar belakang berbeda etnik, hubungan kekeluargaan, menjamin netralitas jajaran KPU-Bawaslu di tingkat bawah. Ini tidak gampang," jelas Tito.

Dia meminta KPU dan Bawaslu agar benar-benar menjadi wasit yang netral saat pelaksanaan Pilkada Serentak dapat bersikap netral. Wasit sangat menentukan pelaksanaan Pilkada. Jika wasit netral, wasitnya baik, akan dihormati dan disegani.

"Namun, kalau seandainya berpikirnya kapan lagi lima tahun sekali, maka itu akan menjadi awal permasalahan di daerah itu awal ketidakpercayaan,” tegas Tito.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Komisi I DPR: Jepang Melihat Indonesia Sebagai Negara Strategis

unjungan Perdana Menteri (PM) Jepang, Yoshihide Suga, ke Tanah Air dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kerja sama yang sudah lama terjalin antara RI-Jepang.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Mendagri Sebut Realisasi Pencairan Dana Pilkada Dekati 100%

Tito meminta daerah-daerah yang belum lunas hingga 100 persen agar segera menyelesaikan utangnya.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Mendagri: Pelaksanaan Kampanye Pilkada Relatif Aman

Menurut Tito, selama 25 hari pelaksanaan kampanye pilkada relatif aman.

POLITIK | 20 Oktober 2020

1 Tahun Pemerintahan Jokowi, Demokrasi Tertekan Pandemi

Secara umum banyak negara demokrasi terjebak dalam negara ototarianisme seperti India dan Filipina. Kalau di Indonesia relatif terjaga.

POLITIK | 20 Oktober 2020

PKS: Penegakan Hukum Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Belum Sesuai Harapan

Mardani berharap pemerintah dapat memperhatikan aspek penegakan hukum, termasuk situasi politik dan keamanan.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Anggota DPD Sarankan Tunda Pilkada di Zona Merah dan Hitam

Risiko terpapar virus corona bagi petugas dan pemilih sangat tinggi karena terjadi kerumunan massa.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Basarah: Pemerintahan Jokowi Tunjukkan Komitmen Kuat Tegakkan Keadilan

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menunjukkan komitmen kuat terkait penegakan hukum.

POLITIK | 19 Oktober 2020

Pengamat: Pandemi Covid-19 Hambat Kerja Jokowi-Ma'ruf di Tahun Pertama

Dampak pandemi Covid-19 bahkan menggerus daya tahan ekonomi nasional dan menghalangi banyak aktivitas pemerintahan.

POLITIK | 19 Oktober 2020

Hayono Isman: UU Cipta Kerja Sebaiknya Cepat Diundangkan

"Jika ditunda, maka berbagai spekulasi negatif akan terus membesar,” kata Hayono Isman.

POLITIK | 19 Oktober 2020

KIPP Dukung Pilkada di Zona Merah dan Hitam Boleh Ditunda

Namun KIPP mengingatkan penentuan zona suatu wilayah harus benar-benar valid sehingga tidak menjadi masalah.

POLITIK | 19 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS