Mendagri: Pembagian Masker Lebih Efektif Katrol Elektabilitas Paslon
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Mendagri: Pembagian Masker Lebih Efektif Katrol Elektabilitas Paslon

Selasa, 20 Oktober 2020 | 20:17 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menilai, pemanfaatan hand sanitizer dan masker yang ditempeli gambar atau nomor urut pasangan calon (paslon) sebagai bahan kampanye, jauh lebih efektif untuk mengatrol elektabilitas paslon yang bertarung di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, dibandingkan memasang baliho.

"Masker lebih efektif daripada baliho. Baliho itu statis, yang nonton orangnya lewat-lewat itu aja. Tapi kalau masker, bisa masuk sampai ke gang-gang, ke pasar, tempat ibadah. Orang ngobrol pasti melihat muka. Sebetulnya yang pakai masker pasangan calon, itu menjadi ajang promosi,” kata Tito dalam webinar Pilkada Berintegritas 2020 di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Titomeminta para paslon mengutamakan alat peraga kampanye (APK) yang mempedomani protokol kesehatan seperti hand sanitizer, masker, tempat cuci tangan dan lain-lain. Setiap alat peraga kampanye bisa ditempel foto, nomor urut dan kata-kata yang menarik pemilih. Dengan penyebaran APK seperti akan bermanfaat bagi masyarakat yang sedang berjuang melawan Covid 19.

"Kalau dipasang sebanyak-banyaknya, popularitas dan elektabilitas ibu-ibu dan bapak-bapak akan baik. Kemudian masyarakat juga mengapresiasi karena paslon yang ini bisa membantu menangani pandemi. Kalau dia menjadi pemimpin, nanti otomatis ini akan membantu dalam rangka penanganan Covid-19," jelasnya.

Mantan Kapolri ini juga mengimbau para paslon agar berkompetisi secara sehat dengan cara-cara yang cerdas. Diantaranya melakukan negative campaign (kampanye negatif) dari penantang.

"Petahana A misalnya, pada waktu menjabat banyak kelemahannya, janjinya nggak dipenuhi nih. Kalau saya menang, saya akan lakukan perbaikan begini begini. Itulah negative campaign dan dibolehkan," tegasnya.

Tito menyebutkan, yang tidak boleh adalah black campaign atau kampanye hitam dengan menyebarkan kebohongan. Bagi yang melakukan, bisa mendapat sanksi pidana. Paslon juga diminta siap menerima setiap hasil Pilkada kelak, entah itu terpilih maupun tidak terpilih.

"Boleh melakukan positive campaign jadi mengekspos kelebihan masing-masing. Boleh juga mengekspos kelemahan lawan atau negative game, negative campaign. Yang tidak boleh adalah black campaign, yaitu kampanye hitam yang isinya hoax, kebohongan. Kalau itu yang terjadi itu adalah tindak pidana,” tutup Tito.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tokoh Indonesia Dijadikan Nama Jalan di Negara Lain

Proklamator kemerdekaan Indonesia Soekarno juga menjadi nama salah satu jalan di Maroko. Begitu pula dengan Pakistan.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Mendagri Tegaskan KPU dan Bawaslu Harus Bersikap Netral

Menurut Tito, tindakan penyelenggara yang tidak netral dapat merusak pelaksanaan Pilkada dan bisa melahirkan konflik di daerah.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Komisi I DPR: Jepang Melihat Indonesia Sebagai Negara Strategis

unjungan Perdana Menteri (PM) Jepang, Yoshihide Suga, ke Tanah Air dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kerja sama yang sudah lama terjalin antara RI-Jepang.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Mendagri Sebut Realisasi Pencairan Dana Pilkada Dekati 100%

Tito meminta daerah-daerah yang belum lunas hingga 100 persen agar segera menyelesaikan utangnya.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Mendagri: Pelaksanaan Kampanye Pilkada Relatif Aman

Menurut Tito, selama 25 hari pelaksanaan kampanye pilkada relatif aman.

POLITIK | 20 Oktober 2020

1 Tahun Pemerintahan Jokowi, Demokrasi Tertekan Pandemi

Secara umum banyak negara demokrasi terjebak dalam negara ototarianisme seperti India dan Filipina. Kalau di Indonesia relatif terjaga.

POLITIK | 20 Oktober 2020

PKS: Penegakan Hukum Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Belum Sesuai Harapan

Mardani berharap pemerintah dapat memperhatikan aspek penegakan hukum, termasuk situasi politik dan keamanan.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Anggota DPD Sarankan Tunda Pilkada di Zona Merah dan Hitam

Risiko terpapar virus corona bagi petugas dan pemilih sangat tinggi karena terjadi kerumunan massa.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Basarah: Pemerintahan Jokowi Tunjukkan Komitmen Kuat Tegakkan Keadilan

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menunjukkan komitmen kuat terkait penegakan hukum.

POLITIK | 19 Oktober 2020

Pengamat: Pandemi Covid-19 Hambat Kerja Jokowi-Ma'ruf di Tahun Pertama

Dampak pandemi Covid-19 bahkan menggerus daya tahan ekonomi nasional dan menghalangi banyak aktivitas pemerintahan.

POLITIK | 19 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS