Perludem Dukung Bawaslu Diskualifikasi Paslon Petahana
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Perludem Dukung Bawaslu Diskualifikasi Paslon Petahana

Rabu, 21 Oktober 2020 | 20:23 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mendukung langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merekomendasikan enam pasangan calon (Paslon) petahana dicoret atau diskualifikasi dari peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020. Hal itu karena mereka telah melakukan pelanggaran yang tidak dibolehkan oleh Undang-undang (UU) Pilkada.

"Bawaslu berdasar UU Pilkada memang memiliki kewenangan untuk merekomendasikan diskualifikasi terhadap pasangan calon petahana yang dianggap telah melanggar ketentuan UU Pilkada. Hal itu berkaitan dengan larangan mutasi maupun penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," kata Titi di Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Namun, Titi mengingatkan eksekusi dari rekomendasi Bawaslu tersebut bergantung penuh pada tindak lanjut dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, ada rekomendasi Bawaslu yang dijalankan oleh KPU, namun ada juga rekomendasi tidak dijalankan oleh KPU.

"Itulah mengapa lantas ada yang oleh KPU didiskualifikasi seperti di Ogan Ilir dan ada pula yang tidak ditindaklajuti rekomendasinya seperti di Kaur," jelasnya.

Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Muhammadiyah ini menambahkan, baik keputusan Bawaslu untuk mendiskualifikasi maupun tindak lanjut dari KPU apakah mengeksekusi rekomendasi atau tidak, kesemuanya harus dilakukan berdasarkan fakta, data, dan argumentasi hukum yang kuat. Kemudian, diputuskan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

"Kehati-hatian untuk bertindak dan mengambil keputusan berdasar hukum dan aturan main yang ada, harus benar-benar dipraktikkan secara konsisten, baik oleh KPU maupun Bawaslu. Prinsipnya, hanya Paslon yang berhak dan memenuhi syarat yang bisa mengikuti proses Pilkada. Namun pihak-pihak yang punya otoritas juga tidak dibenarkan mencabut hak calon untuk berkompetisi secara sewenang-wenang," tegas Titi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bawaslu Rekomendasikan Enam Paslon Petahana Didiskualifikasi

Enam paslon petahana tersebut, dinilai telah melakukan pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh Undang-undang (UU).

POLITIK | 21 Oktober 2020

Cegah Covid-19, 16.000 Petugas KPPS di Makassar Jalani Rapid Test

Ribuan petugas KPPS tersebut akan menjalani rapid test massal di sejumlah Puskesmas di Kota Makassar mulai tanggal 14 November hingga 20 November mendatang.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Puan: Penundaan Pilkada Bisa Perlambat Kinerja Pemda Tangani Covid-19

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 lebih penting dilaksanakan untuk menguatkan penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Ketua DPR: Perempuan Butuh Berpolitik, Politik Butuh Perempuan

Ketua DPR menyampaikan kaum perempuan jangan ragu terjun ke politik. Pasalnya, perempuan memiliki karakteristik yang sangat dibutuhkan hadapi situasi krisis.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Jokowi Sebut Kunjungan PM Suga Makin Kokohkan Kemitraan Strategis Indonesia-Jepang

Menurut Presiden Jokowi, kunjungan tersebut akan semakin memperkokoh kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Mendagri: Pembagian Masker Lebih Efektif Katrol Elektabilitas Paslon

Tito juga mengimbau para paslon agar berkompetisi secara sehat dengan cara-cara yang cerdas.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Tokoh Indonesia Dijadikan Nama Jalan di Negara Lain

Proklamator kemerdekaan Indonesia Soekarno juga menjadi nama salah satu jalan di Maroko. Begitu pula dengan Pakistan.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Mendagri Tegaskan KPU dan Bawaslu Harus Bersikap Netral

Menurut Tito, tindakan penyelenggara yang tidak netral dapat merusak pelaksanaan Pilkada dan bisa melahirkan konflik di daerah.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Komisi I DPR: Jepang Melihat Indonesia Sebagai Negara Strategis

unjungan Perdana Menteri (PM) Jepang, Yoshihide Suga, ke Tanah Air dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kerja sama yang sudah lama terjalin antara RI-Jepang.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Mendagri Sebut Realisasi Pencairan Dana Pilkada Dekati 100%

Tito meminta daerah-daerah yang belum lunas hingga 100 persen agar segera menyelesaikan utangnya.

POLITIK | 20 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS