Bawaslu Jatim Tangani 28 Kasus Netralitas ASN
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

Bawaslu Jatim Tangani 28 Kasus Netralitas ASN

Rabu, 21 Oktober 2020 | 23:30 WIB
Oleh : Didik Fibrianto / FER

Malang, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur (Jatim), mengungkapkan, terdapat laporan 28 kasus terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

"Laporan dan temuan kasus netralitas ASN itu sebanyak 28 kasus. Setelah ditindaklanjuti, enam kasus dihentikan lantaran tidak memenuhi unsur pelanggaran," kata Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jatim, Totok Hariyono, saat dikonfirmasi, Rabu (21/10/2020).

Totok menyebutkan, temuan dugaan ASN tidak netral terdapat di sejumlah kabupaten dan kota, misalnya di Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, Tuban dan Kota Surabaya. Namun, dalam kasus itu hanya ASN dan tidak ada yang di tingkat polri maupun TNI.

“Untuk saat ini, Bawaslu Jatim sedang memroses dua kasus dugaan terkait netralitas ASN yakni di Kabupaten Ponorogo dan Sidoarjo,” sebutnya.

Untuk kasus di luar ASN, kata Totok, Bawaslu Jatim mencatat terdapat 83 pelanggaran. Temuan kasus tersebut, juga tengah ditindaklanjuti.

"Sebanyak 17 kasus di antaranya tidak memenuhi unsur pelanggaran, sedangkan sisanya terdapat pelanggaran berupa pelanggaran administrasi, kode etik dan hukum. Saat ini, kasusnya dalam proses," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Setahun Jokowi-Ma'ruf Banyak Kemajuan, PDIP: Masih Ada Elite Politik yang Iri

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin banyak menghadirkan kemajuan dalam setahun pemerintahan.

POLITIK | 21 Oktober 2020

Perludem Dukung Bawaslu Diskualifikasi Paslon Petahana

Menurut Titi, Bawaslu berdasar UU Pilkada memang memiliki kewenangan untuk merekomendasikan diskualifikasi terhadap pasangan calon.

POLITIK | 21 Oktober 2020

Bawaslu Rekomendasikan Enam Paslon Petahana Didiskualifikasi

Enam paslon petahana tersebut, dinilai telah melakukan pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh Undang-undang (UU).

POLITIK | 21 Oktober 2020

Cegah Covid-19, 16.000 Petugas KPPS di Makassar Jalani Rapid Test

Ribuan petugas KPPS tersebut akan menjalani rapid test massal di sejumlah Puskesmas di Kota Makassar mulai tanggal 14 November hingga 20 November mendatang.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Puan: Penundaan Pilkada Bisa Perlambat Kinerja Pemda Tangani Covid-19

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 lebih penting dilaksanakan untuk menguatkan penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Ketua DPR: Perempuan Butuh Berpolitik, Politik Butuh Perempuan

Ketua DPR menyampaikan kaum perempuan jangan ragu terjun ke politik. Pasalnya, perempuan memiliki karakteristik yang sangat dibutuhkan hadapi situasi krisis.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Jokowi Sebut Kunjungan PM Suga Makin Kokohkan Kemitraan Strategis Indonesia-Jepang

Menurut Presiden Jokowi, kunjungan tersebut akan semakin memperkokoh kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Mendagri: Pembagian Masker Lebih Efektif Katrol Elektabilitas Paslon

Tito juga mengimbau para paslon agar berkompetisi secara sehat dengan cara-cara yang cerdas.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Tokoh Indonesia Dijadikan Nama Jalan di Negara Lain

Proklamator kemerdekaan Indonesia Soekarno juga menjadi nama salah satu jalan di Maroko. Begitu pula dengan Pakistan.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Mendagri Tegaskan KPU dan Bawaslu Harus Bersikap Netral

Menurut Tito, tindakan penyelenggara yang tidak netral dapat merusak pelaksanaan Pilkada dan bisa melahirkan konflik di daerah.

POLITIK | 20 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS