20 Hari Kampanye, Bawaslu Temukan 53 Pelanggaran Medsos
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

20 Hari Kampanye, Bawaslu Temukan 53 Pelanggaran Medsos

Jumat, 23 Oktober 2020 | 16:16 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 53 kasus dugaan pelanggaran kampanye di Media-Sosial (Medsos) selama 20 hari kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, dari tanggal 26 September hingga 15 Oktober 2020.

Pelanggaran berupa penyebaran konten dengan materi yang dilarang seperti berita bohong atau hoax, hasutan, dan ujaran kebencian. Pelanggaran lain berupa dugaan netralitas yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat di media internet.

"Tehadap dugaan pelanggaran-pelanggaran itu, kami telah menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur terhadap bentuk pelanggaran," kata Ketua Bawaslu, Abhan, di Jakarta, Jumat (23/10/2020).

Abhan menjelaskan, pada pada 10 hari kedua kampanye, dari 6-15 Oktober, ada 375 kasus pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes). Angka tersebut bertambah 138 dibandingkan pada 10 hari pertama kampanye, dari 26 September hingga 5 Oktober dengan jumlah pelanggaran Prokes 237 kasus.

Dia menyebut Bawaslu menindaklanjuti berbagai pelanggaran itu dengan menerbitkan peringatan tertulis. Ada 233 surat peringatan tertulis pada periode kampanye 10 hari kedua. Jumlah itu meningkat sebanyak 163 surat
dibandingkan pada 10 hari pertama kampanye dengan 70 surat peringatan tertulis.

Sementara Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU, Ilham Saputra mengemukakan ada 6.375 akun Sosmed resmi yang telah didaftarkan oleh 671 Paslon. Dari jumlah tersebut, ada 405 atau 6 persen akun Medsos Paslon yang maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub). Kemudian 5.970 atau 94 persen akun Medsos yang maju di Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Pemilihan Walikota (Pilwalkot).

“Yang paling banyak menggunakan Facebook sebanyak 4.310 akun atau 68 persen. Kemudian Instagram sebanyak 1.113 atau 18 persen. Ada yang juga pakai TikTok sebesar 6 akun atau 0,1 persen,” jelas Ilham.

Ilham menyebut sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2020, setiap Paslon boleh memiliki maksimal 30 akun bagi yang maju di Pilgub. Kemudian masing-masing 20 akun yang maju di Pilbup atau Pilwalkot. Setiap akun harus didaftarkan ke KPU.

"Hingga tanggal 13 Oktober 2020, sudah 673 Paslon (92,3 persen) yang telah mendaftarkan akun Medsos. Masih ada 27 Paslon atau 3,7 persen yang belum mendaftarkan akun Medsos. Sementara 29 Paslon yang terlambat atau tidak mendaftarkan akun Medsos,” ungkap Ilham.

Ilham menambahkan, baru 23 persen pasangan calon (Paslon) yang menggunakan media dalam jaringan (Daring) dan media sosial (Medsos) untuk kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020. Sisanya, sebanyak 77 persen paslon masih menggunakan cara lama dengan pertemuan langsung atau kampanye tatap muka.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Draf Final UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Segera Ditandatangani Jokowi

"Naskah UU Cipta Kerja sedang dalam proses penandatangan Presiden," kata Dini Purwono kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

POLITIK | 23 Oktober 2020

Kampanye Paslon Pilkada Dinilai Belum Kreatif

Model kampanye yang diusung masing-masing paslon masih menggunakan cara-cara lama yaitu kampanye tatap muka dan berkerumun.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Syahrul Yasin Limpo: UU Ciptaker Menata Ulang Kewenangan Daerah

Asas desentralisasi harus tetap dijaga dan pemerintah pusat bisa mendrave daerah.

POLITIK | 23 Oktober 2020

KPU Sebut Mayoritas Paslon Pilih Kampanye Tatap Muka

Kampanye tatap muka masih dianggap efektif untuk memengaruhi pemilih.

POLITIK | 22 Oktober 2020

Bawaslu Usulkan Perpanjangan Waktu Pencoblosan di TPS

Bawaslu menilai, waktu 6 jam tidak cukup menampung 500 orang dalam satu tempat pemungutan suara (TPS).

POLITIK | 22 Oktober 2020

Bawaslu: Ada Beban Psikologis Polisi Bubarkan Kampanye Petahana

Menurut Abhan, Polisi dan Satpol PP seakan memiliki beban psikologis membubarkan kampanye petahana atau incumbent yang melanggar aturan protokol kesehatan.

POLITIK | 22 Oktober 2020

Bawaslu Jatim Tangani 28 Kasus Netralitas ASN

Temuan dugaan ASN tidak netral terdapat di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur.

POLITIK | 21 Oktober 2020

Setahun Jokowi-Ma'ruf Banyak Kemajuan, PDIP: Masih Ada Elite Politik yang Iri

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin banyak menghadirkan kemajuan dalam setahun pemerintahan.

POLITIK | 21 Oktober 2020

Perludem Dukung Bawaslu Diskualifikasi Paslon Petahana

Menurut Titi, Bawaslu berdasar UU Pilkada memang memiliki kewenangan untuk merekomendasikan diskualifikasi terhadap pasangan calon.

POLITIK | 21 Oktober 2020

Bawaslu Rekomendasikan Enam Paslon Petahana Didiskualifikasi

Enam paslon petahana tersebut, dinilai telah melakukan pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh Undang-undang (UU).

POLITIK | 21 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS