Pelanggaran Kampanye Pilkada Masih Tinggi Akibat Lemahnya Sanksi
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Pilkada 2020

Pelanggaran Kampanye Pilkada Masih Tinggi Akibat Lemahnya Sanksi

Jumat, 23 Oktober 2020 | 18:19 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai masih tingginya pelanggaran protokol kesehatan pada kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 karena sanksi yang diberikan sangat lemah.

Sanksi berupa teguran tertulis dan penghentian kegiatan kampanye pasangan calon (Paslon) dinilai tidak memberikan efek jera bagi pelanggar.

"Penyelenggara pemilu tidak dapat memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera kepada paslon yang melanggar. Pasalnya, dalam Undang-undang, tidak mengatur sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan,” kata Nur di Jakarta, Jumat (23/10/2020).

Nur melihat para paslon tidak merasa takut dengan sanksi teguran atau penghentian kegiatan kampanye. Mereka terlihat lebih siap menerima sanksi teguran daripada membatasi kegiatan kampanye.

“Masih terdapat pelanggaran terhadap protokol kesehatan karena paslon masih menganggap cara yang paling efektif untuk berkampanye adalah dengan cara kampanye tatap muka. Kampanye melalui dalam jaringan atau daring belum diminati paslon. Kampanye daring sebetulnya bisa menjadi alternatif agar mencegah kerumunan pada saat kampanye,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, melihat kepatuhan melakukan kampanye dengan protokol kesehatan yang ketat masih seperti ilusi. Hal itu diperparah PKPU Nomor 13 Tahun 2020 hanya mengatur sanksi dengan amat halus yakni teguran tertulis, pembubaran kampanye dan sanksi peniadaan kampanye selama 3 hari.

“Sanksi-sanksi ini dianggap angin lalu. Karena dengan mudah diabaikan atas nama kegesitan peserta memobilisasi massa dan juga tuntutan massa untuk menunjukkan kekuatan dukungan di hadapan lawan saing mereka,” jelasnya.

Menurut Lucius, keterbatasan sanksi atau keringanan sanksi dengan mudah dilanggar para peserta dan berpotensi membuka ruang kerumunan warga pada setiap kampanye. Dalam konteks memerangi pandemi Covid 19, potensi pelanggaran kampanye selalu berpeluang akan terjadinya penularan baru.

“Jika hanya mengacu aturan UU Pilkada, maka PKPU memang tak punya pilihan untuk menerapkan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran atas protokol kesehatan. Maka Perpu tentu saja diperlukan agar ada sanksi lebih tegas," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

20 Hari Kampanye, Bawaslu Temukan 53 Pelanggaran Medsos

Pelanggaran yang ditemukan Bawaslu berupa penyebaran konten dengan materi yang dilarang seperti berita bohong atau hoax, hasutan, dan ujaran kebencian.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Draf Final UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Segera Ditandatangani Jokowi

"Naskah UU Cipta Kerja sedang dalam proses penandatangan Presiden," kata Dini Purwono kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

POLITIK | 23 Oktober 2020

Kampanye Paslon Pilkada Dinilai Belum Kreatif

Model kampanye yang diusung masing-masing paslon masih menggunakan cara-cara lama yaitu kampanye tatap muka dan berkerumun.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Syahrul Yasin Limpo: UU Ciptaker Menata Ulang Kewenangan Daerah

Asas desentralisasi harus tetap dijaga dan pemerintah pusat bisa mendrave daerah.

POLITIK | 23 Oktober 2020

KPU Sebut Mayoritas Paslon Pilih Kampanye Tatap Muka

Kampanye tatap muka masih dianggap efektif untuk memengaruhi pemilih.

POLITIK | 22 Oktober 2020

Bawaslu Usulkan Perpanjangan Waktu Pencoblosan di TPS

Bawaslu menilai, waktu 6 jam tidak cukup menampung 500 orang dalam satu tempat pemungutan suara (TPS).

POLITIK | 22 Oktober 2020

Bawaslu: Ada Beban Psikologis Polisi Bubarkan Kampanye Petahana

Menurut Abhan, Polisi dan Satpol PP seakan memiliki beban psikologis membubarkan kampanye petahana atau incumbent yang melanggar aturan protokol kesehatan.

POLITIK | 22 Oktober 2020

Bawaslu Jatim Tangani 28 Kasus Netralitas ASN

Temuan dugaan ASN tidak netral terdapat di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur.

POLITIK | 21 Oktober 2020

Setahun Jokowi-Ma'ruf Banyak Kemajuan, PDIP: Masih Ada Elite Politik yang Iri

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin banyak menghadirkan kemajuan dalam setahun pemerintahan.

POLITIK | 21 Oktober 2020

Perludem Dukung Bawaslu Diskualifikasi Paslon Petahana

Menurut Titi, Bawaslu berdasar UU Pilkada memang memiliki kewenangan untuk merekomendasikan diskualifikasi terhadap pasangan calon.

POLITIK | 21 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS