Penyelesaian Masalah Papua Dinilai Masih Gunakan Pola Lama
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Penyelesaian Masalah Papua Dinilai Masih Gunakan Pola Lama

Kamis, 29 Oktober 2020 | 16:41 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma mengemukakan, kondisi saat ini membutuhkan tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengendalikan politik keamanan di Papua. Pasalnya, cara-cara pendekatan yang digunakan selama ini masih menggunakan konsep lama.

“Saya melihat masih pola-pola lama digunakan,” kata Filep di Jakarta, Kamis (29/10/2020).

Ia menjelaskan, masalah penolakan status otonomi khusus (Otsus) adalah masalah wajar. Penolakan itu sebagai ekspresi kebebasan menyampai kan pendapat, berkumpul dan berserikat yang dilindungi oleh Undang-undang (UU). "Negara harus hadir untuk memberikan perlindungan bagi siapa saja yang menyampaikan pendapat,” ujar Filep.

Menurutnya, masalah Papua jangan dianggap mudah. Penyelesaiannya harus berpikir profesional, terutama dalam penegakan hukum.

"Kita menegakan hukum sepanjang tindakan atau perbuatan berdampak hukum. Tetapi jika aksi sebatas demonstrasi menyampaikan pendapat, pihak keamanan tidak perlu berlebihan dalam menangani atau bertindak sehingga tidak menciptakan persoalan baru di tanah Papua,” tutur Filep.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai dengan mengubah sistem alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang lebih terpadu dan terpadu, pemerintah pusat ingin memastikan penggunaan dana Otsus lebih efektif dan tepat sasaran. Alasannya, selama ini, kuat dugaan dana Otsus yang telah dikucurkan puluhan triliun tidak membawa perubahan di Papua.

"Tapi pertanyaannya apakah ide ini sudah dibicarakan dengan wakil-wakil Papua? Sudahkah dilakukan evaluasi menyeluruh mengenai otsus Papua yang akan habis masa berlaku tahun depan?" kata Bonar.

Ia menegaskan, akan ada efek samping yang negatif dengan perubahan sistem kucuran dana Otsus melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmatif. Orang Papua merasa tidak dipercaya dan dianggap kurang memiliki kapasitas dalam pengelolaan pembangunan.

Bonar berharap, perubahan mekanisme perlu ada dialog antara pemerintah pusat dengan wakil-wakil orang Papua tentang kelanjutan otsus Papua dan bagaimana peran dan tupoksi masing-masing. "Jangan ditentukan sepihak oleh Jakarta begitu saja," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini Ternyata Alasan PDIP Dorong Bangun Banyak Patung Bung Karno

Hasto Kristiyanto mengatakan ada alasan sendiri mengapa dibangun patung Sang Proklamator RI Soekarno dibangun di area kantor partai di Yogyakarta.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Tepis Tudingan Rezim Jokowi Otoriter, Ini Jawaban Lengkap Hasto

Menurut Hasto Kristiyanto, yang ditindak oleh Pemerintah adalah perilaku yang melanggar hukum seperti merusak fasilitas umum maupun menyebarkan "hoax".

POLITIK | 28 Oktober 2020

Refleksi 28 Oktober, Megawati: Lebih Enak Menyanyi daripada Menyebarkan Kebencian

Menurut Megawati, berpolitik itu tak boleh melakukan sesuatu yang justru merusak diri sendiri.

POLITIK | 28 Oktober 2020

PDIP Tidak Ambil Pusing Hasil Survei

"Bagi PDI Perjuangan, kami diajarkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, bahwa berpolitik itu bukan memelototi survei," kata Hasto.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Ditanya Elektabilitas Puan dan Ganjar Menuju 2024, Ini Jawaban Hasto

Hasto memberikan sinyal bahwa partainya sama sekali belum memikirkan bagaimana pilpres ke depan.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Sadar Potensi Di-bully, Ini Pernyataan Lengkap Megawati soal Milenial, Isu PKI, hingga Demo Anarkistis

Saat peresmian sejumlah kantor partai di daerah lewat virtual, Rabu (28/10/2020), Megawati Soekarnoputri menyampaikan segala hal mengenai politik aktual.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Megawati Minta Pembangunan Kantor PDIP di Daerah-daerah Diteruskan

Partai politik bukan hanya hadir di masyarakat dalam wujud individu anggota, namun juga fisik kantornya.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Survei IPO: 60% Responden Dukung Perombakan Kabinet

Mayoritas publik mendukung perombakan kabinet.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Peneliti LIPI: Ganjar Pranowo Sosok yang Dekat dengan Rakyat

Ganjar Pranowo merupakan sosok politikus yang mampu dekat dengan wong cilik.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Survei Kinerja Menteri, Sri Mulyani dan Kementerian BUMN Tertinggi

Tingkat kepuasan publik atas Sri Mulyani dari sisi kinerja ketokohan mencapai 61%, disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada angka 57%.

POLITIK | 28 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS