25 Dakwaan untuk Najib


Heru Andriyanto / HA
Kamis, 20 September 2018 | 17:28 WIB

Kuala Lumpur – Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak dikenakan 25 dakwaan terkait pencucian uang dan penyalahgunaan wewenang dalam mega-skandal di lembaga bentukan pemerintah 1Malaysia Development Berhad (1MDB), termasuk kasus transfer 2,3 miliar ringgit (Rp 8,3 triliun) ke rekening pribadinya, dalam persidangan Kamis (20/9).

Najib mengklaim tidak bersalah terhadap semua dakwaan yang didengarnya dalam sidang di Kuala Lumpur. Sejak kekalahannya dalam pemilu Mei lalu, dia telah dikenakan total 32 dakwaan terkait dana 1MDB.

Dalam kasus pencucian uang, dia dikenakan 21 dakwaan, termasuk sembilan kasus penerimaan pendapatan secara ilegal, lima kasus menggunakan pendapatan ilegal, dan tujuh kasus mentransfer dana pendapatan itu ke lembaga-lembaga lain.

Dia juga dituduh menerima transfer dana ilegal senilai 2,3 miliar ringgit yang merupakan inti skandal tersebut. Najib sebelumnya berkeras bahwa dana itu merupakan donasi dari Kerajaan Arab Saudi.

Najib, 64, ditangkap Rabu kemarin dan hari ini dihadapkan ke pengadilan untuk mendengarkan dakwaannya.

Mengenakan jas warna biru, Najib melintasi kerumunan awak media ketika tiba di pengadilan, dan sekelompok kecil pendukungnya melambaikan tulisan “berjuang untuk kebenaran” dan berteriak “bangkitlah rakyat”.

Skandal penjarahan dana di 1MDB ini merupakan faktor utama kekalahan koalisi Barisan Nasional dalam pemilu beberapa bulan lalu sekaligus mengakhiri kekuasaan Najib, dan digantikan oleh Mahathir Mohamad, pemimpin koalisi Pakatan Harapan yang menjadi pemenang pemilu.

Mahathir, 93, yang meninggalkan masa pensiun untuk melawan bekas anak buahnya, Najib, membuka kembali penyelidikan atas 1MDB yang telah ditutup oleh pemerintah sebelumnya dan bertekad mengadili Najib.

Pada 3 Juli lalu, atau hanya dua bulan setelah tersingkir dari kursi perdana menteri, Najib juga ditangkap dan dikenakan sejumlah dakwaan terkait laporan bahwa dia menerima jutaan dolar dari SRC International, anak perusahaan 1MDB yang fokus pada investasi bidang energi di luar negeri.

Ketika itu dia sempat ditahan semalam dan bebas dengan jaminan.

Namun, penangkapan yang dilakukan Rabu kemarin lebih bermakna signifikan karena berkaitan langsung dengan inti skandal bahwa dana dalam jumlah gila-gilaan mengalir ke rekening-rekening pribadinya sebelum pemilu 2013.

Saat itu, komisi anti-korupsi atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mengatakan investigasi ini terkait "masuknya dana 2,6 miliar ringgit ke rekening pribadinya ".

Najib akan diadili dengan sejumlah dakwaan terkait penyalahgunaan wewenang.

James Chin, pakar politik Malaysia dari University of Tasmania, mengatakan penangkapan Najib sekarang "jauh lebih signifikan" dibandingkan yang sebelumnya.

"Menurut saya rakyat Malaysia akan sangat-sangat senang. Sebelumnya muncul banyak keluhan bahwa pemerintah bergerak kurang cepat dalam kasus 1MDB," ulasnya.

Titik Balik
Ketika kabar tentang transfer dana itu mencuat pada 2015, titik balik skandal 1MDB terjadi dan secara dramatis meningkatkan tekanan pada Najib dan lingkar dalamnya.

Jaksa agung kemudian membebaskan Najib dari semua tuduhan, dan mengatakan uang itu adalah donasi pribadi dari anggota keluarga kerajaan Arab Saudi, dan kemudian penyidikan dihentikan.

Namun, kecurigaan publik atas skandal di 1MDB terus meningkat dan Najib kemudian melakukan sejumlah aksi tangan besi.

Dia memecat orang-orang yang kritis di pemerintahan, memenjarakan para lawan politik, dan mengadopsi hukum yang makin otoriter untuk membungkam semua pengkritik.

Sebelumnya, para analis menduga bahwa koalisi Barisan Nasional pimpinan Najib tidak akan bisa dikalahkan. Koalisi itu sudah berkuasa sejak Malaysia merdeka dari koloni Inggris pada 1957.

Namun, Mahathir mampu memanfaatkan kemarahan publik atas skandal 1MDB dan menyingkirkan mereka dari kekuasaan.

Kroni dan Keluarga Penjarah
Najib, keluarganya, dan para kroni dituduh menggunakan uang curian dari 1MDB untuk membeli semuanya, dari real estat papan atas di Amerika Serikat sampai lukisan super mahal. Dia dan istrinya yang dikenal pecinta benda mewah, Rosman Mansor, menjadi figur yang dibenci.

Kementerian Kehakiman AS, yang berupaya mendapatkan kembali barang-barang yang dibeli dengan dana curian dari 1MDB di Amerika, memperkirakan sekitar US$ 4,5 miliar (Rp 66,8 triliun) dana yang dijarah dari 1MDB.

Setelah kekalahan Najib dalam pemilu, polisi Malaysia menyita ratusan barang termasuk tas dan perhiasan mahal senilai US$ 273 juta dari berbagai properti Najib.

Penangkapan Pertama
Penegak hukum di era Najib menutup kasus 1MDB dengan dalih tidak ditemukan penyelewengan dan bahwa dana yang mengalir ke rekening perdana menteri adalah donasi pribadi.

Namun Juli lalu, seiring perubahan rezim, penegak hukum Malaysia mengatakan kasus penjarahan dan penyelewengan dana 1MDB ini sangat kuat, bahkan ketika pertama kali berkas kasus yang telah diperbarui ini disampaikan ke kejaksaan.

“Kami memiliki kasus prima facie yang kuat yang akan kami buktikan dalam persidangan,” kata Jaksa Agung Tommy Thomas usai sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap Najib 4 Juli lalu.

Prima facie adalah istilah dalam bahasa latin yang bermakna kesan pertama ketika menghadapi sesuatu.

Najib saat itu dihadapkan pada empat dakwaan pengingkaran sumpah jabatan atau criminal breach of trust dan satu dakwaan tentang gratifikasi. Tindak pidana yang dituduhkan itu diduga dilakukan dalam rentang 2011 dan 2015.

Di bawah hukum Malaysia, setiap dakwaan itu diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Khusus gratifikasi, ada juga ancaman denda pengganti sebanyak lima kali nilai gratifikasi yang diterima.

"Sebagai pejabat publik, yaitu sebagai perdana menteri dan menteri keuangan, Anda menafaatkan posisi untuk menerima gratifikasi senilai 42 juta ringgit," kata Tommy Thomas saat membaca dakwaan 4 Juli.

Najib memang merangkap jabatan menteri keuangan dari Maret 2009 hingga Mei 2018. Tim penuntut umum yang beranggotakan 12 orang meminta pengadilan untuk menetapkan uang jaminan 4 juta ringgit dan memerintahkan paspornya disita.

Uang jaminan untuk Najib kemudian ditetapkan 1 juta ringgit dan dia diminta menyerahkan paspornya.

Sidang lanjutan kasus perdana ini akan digelar Februari dan Maret 2019.

Najib menjadi perdana menteri ke-6 Malaysia pada 2009 dan segera mendirikan 1MDB yang saat ini menjadi subjek penyelidikan di sedikitnya enam negara terkait pencucian uang.

Setelah itu, pada 2011 didirikan SRC International, anak usaha 1MDB yang berinvestasi di bidang energi di luar negeri, sebelum kemudian pengelolaannya diserahkan ke Kementerian Keuangan pada 2012. Dakwaan yang dibacakan Juli lalu lebih terkait gratifikasi dari SRC International.

SRC menjadi fokus awal para penyidik Malaysia karena semua transaksi mencurigakan dilakukan melalui lembaga-lembaga dalam negeri, tidak seperti transaksi 1MDB lainnya yang dilakukan lewat bank-bank dan perusahaan-perusahaan asing.

Najib, yang memenangi masa jabatan kedua dalam pemilu kontroversial pada 2013, adalah perdana menteri Malaysia pertama yang menghadapi dakwaan pidana.

AS Campur Tangan, Baru Rezim Najib Panik
Sejak penegak hukum Malaysia menutup kasus 1MDB pada 2015, Najib dan para kroninya seperti tidak tersentuh. Namun ketenangan rezim Najib tiba-tiba terusik oleh gugatan perdata yang diajukan oleh pemerintah Amerika Serikat pada Juli 2016.

Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan sita atas aset-aset mewah senilai ratusan juta dolar antara lain di New York dan Los Angeles, karena meyakini aset itu dibeli menggunakan uang hasil penggelapan dana rakyat Malaysia yang dihimpun oleh 1MDB.

Dalam gugatan sita 20 Juli 2017, disebutkan sejumlah orang yang terlibat dalam penggelapan dana dan pembelian aset itu, antara lain putra tiri Najib dan sejumlah orang dekatnya.

Mereka ditengarai telah menggelapkan lebih dari US$ 3 miliar (Rp 39 triliun) dari 1MDB. Dana itu sebagian berasal dari kesepakatan bisnis minyak bersama PetroSaudi International dan obligasi yang dikelola oleh Goldman Sachs.

Lalu, menurut bunyi gugatan, mereka mentransfer lebih dari US$ 1 miliar dana yang digelapkan itu ke Amerika Serikat menggunakan perusahaan-perusahaan cangkang dan rekening-rekening bank rekanan yang dikelola oleh firma hukum terkemuka Shearman & Sterling.

“Uang itu dikumpulkan sebagai dana kesejahteraan Malaysia agar bisa diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan, yang kemudian akan dipakai untuk membantu rakyat Malaysia," kata Leslie R. Caldwell, Asisten Jaksa Agung AS yang mengepalai divisi pidana, seperti dikutip The New York Times.

“Apa yang kemudian terjadi justru para pejabat korup di dalam 1MDB dan sejumlah orang lain menggelapkan persentase besar uang yang telah dikumpulkan hingga mencapai US$3 miliar dan menggunakannya dengan cara-cara yang sama sekali tidak menguntungkan rakyat Malaysia, kecuali diri mereka sendiri."

Aset yang dibeli lewat dana penggelapan itu antara lain sebuah griya tawang di Time Warner Center Manhattan, New York (US$ 30,6 juta) dengan pemandangan Central Park; mansion di Los Angeles (US$ 39 juta); dan sebuah bangunan bekas (tear-down) di Beverly Hills (US$ 17,5 juta).

Menurut gugatan, antara Oktober 2009 hingga Juni 2010, lebih dari US$ 85 juta dana curian itu dihabiskan untuk judi di Las Vegas, sewa pesawat jet, yachts, dan pembayaran bagi orang-orang lain.

Kemudian dana sebesar US$ 44,8 juta dipakai untuk membeli sebuah hotel di Beverly Hills dan US$ 35,4 juta untuk membeli sebuah pesawat jet.

Ada juga dana sebesar US$ 130 juta untuk membeli benda seni mahal seperti lukisan Picasso dan Monet di rumah lelang, dan saham di perusahaan musik EMI.

Dana ini juga dipakai untuk menyokong produksi film Hollywood “The Wolf of Wall Street”, kata jaksa dalam gugatannya.

Pelaku Penggelapan
Gugatan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS itu antara lain menyebutkan tiga nama. Pertama, Riza Aziz, putra tiri Perdana Menteri Najib yang juga seorang produser film Hollywood.

Kedua, ahli keuangan Jho Low, teman lama Aziz dan keluarganya. Ketiga, Mohamed Badawy al-Husseiny, mantan pejabat keuangan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Gugatan Amerika ini tidak mencantumkan nama PM Najib, namun menyebutkan “Malaysian Official 1,” yang digambarkan sebagai seorang pejabat tinggi pemerintah yang membawahi 1MDB dan merupakan kerabat dekat Aziz. Petunjuk ini seperti mengarah ke perdana menteri.

Orang-orang yang disebutkan dalam gugatan ini belum didakwa pidana. Terdakwa dalam gugatan sita adalah properti yang ingin disita oleh pemerintah.

Gugatan sita atau forfeiture complaint sifatnya perdata, namun tidak menghalangi dakwaan pidana di kemudian hari.

1MDB didirikan pada 2009 sebagai "perusahaan pembangunan strategis" yang bertugas menampung dana masyarakat dan menginvestasikannya pada proyek-proyek yang menguntungkan negara.

Setelah kasus ini bergulir di pengadilan Amerika, berita seperti itu tak mungkin dicegah sampai ke telinga rakyat Malaysia.

Rezim Najib pun kembali tersentak dan ramai-ramai menanggapi. Intinya adalah kasus ini sudah ditutup oleh pemerintah Malaysia.

Melalui akun Twitter resminya, Najib mengunggah tanggapan yang intinya menegaskan bahwa gugatan itu adalah perdata, bukan pidana.

“Dan kasus ini terbatas kepada nama-nama yang telah disebutkan dalam laporan tersebut. Oleh karena itu, dari pihak kerajaan kita akan bekerjasama penuh dengan semua pihak dalam investigasi di tingkat internasional,” kata Najib.

Salleh Said Keruak, menteri komunikasi dan multimedia di era Najib, mengatakan semua tuduhan terkait 1MDB bermotif politik.

“1MDB telah menjadi target serangan bertubi-tubi yang bermotifkan politik, sasarannya adalah untuk menggulingkan kepala pemerintahan yang telah terpilih secara demokratis,” ujarnya.

Salleh bahkan sempat menyinggung nama Mahathir.

“Begitu banyak tuduhan, seperti pernyataan Dr Mahathir Mohamad bahwa dana sebesar 42 miliar Ringgit telah raib, yang kemudian dinyatakan terbukti keliru -- dalam kasus ini oleh Komite Akuntan Publik yang bipartisan,” kata Salleh.

"Setelah investigasi komprehensif oleh banyak pihak yang berwenang, telah dipastikan bahwa dana itu adalah donasi dari Keluarga Kerajaan Arab Saudi -- seperti dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi pada 14 April."

Sementara itu, sekretaris Najib urusan media, Tengku Sariffuddin, menegaskan bahwa kasus 1MDB sudah selesai.

“Pihak berwenang Malaysia telah memimpin investigasi atas 1MDB. Perusahaan ini telah menjadi subjek penyelidikan berulangkali di Malaysia, termasuk oleh Komisi Anti-Korupsi Malaysia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komite Akuntan Publik bipartisan,” kata Sariffudin.

“Setelah dilakukan telaah menyeluruh, Jaksa Agung mendapati bahwa tidak ada tindak pidana yang terjadi.”

Di bawah pimpinan Mahathir yang dalam kampanyenya dulu sudah berjanji untuk mengadili Najib, klaim 'tidak ada tindak pidana' itu terdengar absurd. Jika terbukti bersalah, Najib bisa menghabiskan sisa hidupnya di dalam sel penjara.



Sumber: AFP, NYT, Channel News Asia

Skandal 1MDB dan Najib Razak


Danung Arifin / Heru Andriyanto / HA
Sabtu, 22 September 2018 | 02:09 WIB



Sumber: BeritaSatu.com