Amerika Pergi, Taliban Kembali
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Home > Fokus > Amerika Pergi, Taliban Kembali

20 Tahun Dikeroyok Amerika dan NATO, Taliban Kembali Berkuasa

Rabu, 18 Agustus 2021 | 12:12 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / Heru Andriyanto

Beritasatu.com – Setelah 20 tahun gempuran pasukan Amerika Serikat dan sekutu dekatnya, kelompok milisi Taliban tetap eksis dan bahkan berhasil merebut kembali kekuasaan di Afghanistan sejak hari Minggu (15/8/2021) yang lalu.

Hal itu dimungkinkan karena AS sendiri akhirnya tidak tahan menjalani perang terlama dalam sejarahnya yang menelan biaya ratusan miliar dolar dan menewaskan ribuan tentaranya.

Menurut riset Brown University, perang itu menewaskan sekitar 69.000 pasukan pemerintah Afghanistan, 51.000 warga sipil, 51.000 militan, dan lebih dari 3.500 tentara pasukan koalisi – sekitar duapertiganya tentara Amerika.

Sejak 2012, sekitar 5 juta warga Afghanistan dipaksa atau sengaja meninggalkan rumah dan tidak bisa pulang, sebagian mengungsi ke negara-negara lain.

Menurut Brown University, pengeluaran Amerika sepanjang konflik termasuk belanja militer dan dana rekonstruksi di Afghanistan dan Pakistan mencapai US$ 978 miliar.

Di era Presiden Donald Trump, dibuat kesepakatan dengan Taliban untuk menarik mundur seluruh pasukan Amerika.

Penarikan pasukan itu dituntaskan oleh presiden selanjutnya, Joe Biden, terutama dalam dua bulan terakhir ini.

Tanpa perlindungan militer AS, moral pasukan Afghanistan anjlok dan mudah dikalahkan Taliban di berbagai wilayah, dan akhirnya Presiden Ashraf Ghani melarikan diri ke luar negeri.

Biden berkeras dengan keputusannya, dengan mengatakan "rakyat Amerika tidak bisa dan tidak boleh tewas atau berperang di pertempuran di mana rakyat Afghanistan sendiri tidak bersedia angkat senjata."

Tayangan eksklusif televisi Al-Jazeera menunjukkan video dramatis pasukan Taliban yang menguasai istana kepresidenan di Kabul dengan menenteng senjata, Senin (16/8/2021).

Taliban berjanji bahwa mereka tidak akan lagi mengizinkan Afghanistan sebagai basis teroris dari kelompok mana pun yang mengancam negara-negara Barat.

Dalam wawancara telepon dengan BBC, juru bicara kelompok itu juga menjanjikan “alih kekuasaan secara damai” dan bahwa properti dan keselamatan seluruh rakyat Afghanistan tidak akan diganggu.

Pemicu Perang
Pada 11 September 2001, serangan teroris paling mematikan terjadi di Amerika. Empat pesawat penumpang yang dikuasai teroris melakukan serangan bunuh diri; dua menabrak menara kembar World Trade Center di New York, satu jatuh dekat Gedung Pentagon di Washington DC, dan satu lagi jatuh di Shanksville, Pennsylvania, kabarnya dalam perjalanan ke area Gedung Putih.

Hampir 3.000 orang tewas dalam tragedi tersebut.

Amerika mengindentifikasi para pelaku sebagai anggota kelompok al-Qaeda yang dipimpin Osama Bin Laden.

(AFP)

Bin Laden berada di Afghanistan di bawah perlindungan Taliban, yang sudah berkuasa di Afghanistan sejak 1996.

Pada tahun itu juga Presiden Amerika George W Bush mengultimatum Taliban untuk menyerahkan Bin Laden, dan kemudian melakukan aksi militer di Afghanistan setelah tuntutan itu tidak dipenuhi dengan tekad menyingkirkan Taliban, mendukung demokratisasi di Afghanistan dan membasmi ancaman teroris.

Negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) bergabung dengan AS dan kemudian berhasil membentuk pemerintahan baru di Afghanistan pada 2004.

Meski tersingkir dari pemerintahan, Taliban masih gigih melawan. Di era Presiden Barack Obama, jumlah pasukan AS di Afghanistan meningkat pesat sejak 2009 dan mampu meredam perlawanan Taliban, tetapi tidak dalam waktu lama.

Pada 2014, pasukan multinasional NATO mengakhiri misi tempur di sana dan menyerahkan tugas kepada tentara Afghanistan sendiri.

Perkembangan itu menjadi momentum bagi Taliban untuk kembali merebut sejumlah wilayah.

Perundingan damai antara AS dan Taliban mulai dilakukan nyaris tanpa keterlibatan pemerintah Afghanistan, dan perjanjian penarikan pasukan AS diteken pada Februari 2020 di Qatar.

Amerika juga setuju membebaskan 5.000 tawanan perang Taliban -- mereka ini kembali terlibat dalam perebutan kekuasaan internal.

Perjanjian itu rupanya tidak mampu menghentikan serangan Taliban -- yang mengalihkan sasaran kepada angkatan bersenjata Afghanistan dan warga sipil, serta mengincar nyawa tokoh-tokoh tertentu. Wilayah kekuasaan mereka juga makin meningkat.

Di sisi lain, pemerintahan yang dipimpin Presiden Ashraf Ghani tidak dilibatkan dalam kesepakatan AS-Taliban dan mereka seperti sendirian menghadapi serangan balik Taliban sementara pasukan Amerika berangsur pulang ke negara mereka.

Pelatihan dan dana miliaran dolar yang diterima pasukan pemerintah Afghanistan dari AS seperti tidak berguna tanpa tekad dan keberanian untuk menghadapi Taliban dengan absennya bantuan pihak asing.

Amerika Pernah Bantu Mujahidin
Jika menengok sejarah lebih ke belakang, tentara Amerika Serikat sudah masuk ke Afghanistan pada 1980-an. Namun, alasannya ketika itu sangat bertolak belakang dengan invasi pada 2001.

Amerika datang justru untuk memberi bantuan dana, senjata, dan pelatihan militer bagi para gerilyawan Mujahidin Afghanistan yang berperang melawan pendudukan oleh Uni Soviet.

Dekade tersebut merupakan era Perang Dingin ketika Amerika dan sekutunya berjuang membendung ideologi komunisme dari Uni Soviet dan kelompoknya.

Uni Soviet menyerbu Afghanistan pada 1979 setelah terjadi perpecahan di Partai Komunis Afghanistan dan khawatir penguasa partai yang baru akan menjadi sekutu AS.

Setelah sekitar satu dekade, Uni Soviet akhirnya menarik pasukannya dan Presiden Ronald Reagan bisa mengklaim kemenangan Amerika dan “para pejuang Afghanistan yang gagah berani”.

Selepas perang dengan Uni Soviet, muncul kelompok-kelompok militan baru di Afghanistan dan Taliban akhirnya berkuasa pada 1996.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Siapakah Taliban?

Rabu, 18 Agustus 2021 | 12:28 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / Heru Andriyanto

Beritasatu.com - Kelompok milisi Taliban pertama kali berkuasa di Afghanistan pada 1996, sebelum kemudian disingkirkan oleh pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat pada 2001.

Belakangan ini, kelompok tersebut kembali bangkit setelah AS menarik mundur pasukannya dan kembali menguasai pemerintahan pusat di Afghanistan.

Pada Februari 2020, Amerika dan Taliban meraih kesepakatan di Doha bahwa AS akan menarik pasukannya dan Taliban berjanji tidak akan menyerang. Kesepakatan lain, Taliban tidak akan mengizinkan al Qaeda atau organisasi militan lainnya untuk beroperasi di wilayah yang mereka kuasai dan melakukan perundingan damai di tingkat nasional.

Namun di tahun berikutnya, Taliban terus menargetkan angkatan bersenjata Afghanistan dan warga sipil, dan terus memperluas wilayah kekuasaannya.

Menuju Kekuasaan
Taliban, atau "murid" dalam bahasa Pashto, pertama kali muncul di awal dekade 1990-an di wilayah utara Pakistan setelah pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Diyakini bahwa gerakan yang didominasi suku Pashtun itu pertama kali muncul dalam acara-acara pengajian -- yang sebagian besar didanani oleh uang dari Arab Saudi -- dengan ajaran Sunni versi garis keras.

Janji yang dibuat Taliban di wilayah Pashtun sepanjang perbatasan Pakistan dan Afghanistan adalah memulihkan perdamaian dan keamanan serta menegakkan syariah versi mereka, kalau suatu saat berkuasa.

Dari barat daya Afghanistan, Taliban dengan cepat menyebarkan pengaruhnya. Pada September 1995 mereka merebut Provinsi Heart yang berbatasan dengan Iran, dan tepat satu tahun kemudian menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul.

Mereka menggulingkan rezim Presiden Burhanuddin Rabbani – salah satu pendiri kelompok Mujahidin yang melawan pendudukan Uni Soviet. Pada 1998, Taliban sudah menguasai hampir 90% wilayah Afghanistan.

Warga Afghanistan secara umum menyambut Taliban saat pertama kali hadir karena mereka khawatir Mujahidin akan makin berkuasa dan terjadi konflik internal di antara mereka sendiri pasca-kepergian tentara Soviet.

Taliban awalnya populer karena dinilai berhasil melawan korupsi, menegakkan hukum, dan mengamankan jalan raya dan wilayah yang mereka kuasai sehingga perdagangan bisa berjalan lancar.

Namun, Taliban juga menerapkan atau mendukung hukum syariah secara ketat, seperti eksekusi hukuman mati di muka umum untuk terpidana pembunuhan dan perzinahan, dan amputasi bagi pencuri. Kaum pria diharuskan memanjangkan jenggot dan kaum perempuan wajib mengenakan burka.

Taliban waktu itu juga melarang televisi, musik dan bioskop, dan tidak setuju anak gadis usia 10 tahun ke atas pergi ke sekolah.

Taliban sering dituduh melakukan pelanggaran HAM, merusak cagar budaya, dan tidak toleran. Contohnya pada 2001, ketika Taliban nekat menghancurkan patung-patung Budha Bamiyan di Afghanistan bagian tengah meskipun rencana itu sebelumnya dikecam oleh masyarakat internasional.

Pakistan berulang kali membantah bahwa mereka mendalangi terbentuknya Taliban, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka yang bergabung dalam masa awal gerakan tersebut adalah para lulusan dari berbagai madrasah di Pakistan.

Pakistan adalah juga satu dari tiga negara yang mengakui kepemimpinan Taliban di Afghanistan. Dua lainnya adalah Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Pakistan juga negara terakhir yang memutus hubungan diplomatik dengan kelompok itu.

Taliban pernah mengancam untuk mendestabilisasi Pakistan dari wilayah yang dikuasainya di barat laut. Salah satu tindakan Taliban Pakistan yang dikecam dunia luas adalah penembakan terhadap murid perempuan Malala Yousafzai saat pulang dari sekolah di kota Mingora pada Oktober 2012.

Dua tahun kemudian, pasukan Pakistan menyerbu kelompok Taliban setelah terjadi serangan maut di sebuah sekolah di Peshawar. Aksi balasan militer Pakistan itu melemahkan pengaruh Taliban di sana.

Pada 2013, setidaknya tiga tokoh kunci Taliban Pakistan termasuk ketuanya, Hakimullah Mehsud, tewas oleh serangan drone Amerika Serikat.

Taliban dan al Qaeda
Taliban di Afghanistan menjadi pusat perhatian dunia tak lama setelah serangan teroris 11 September 2001 di gedung World Trade Center di New York. Taliban dituduh memberi perlindungan kepada para tersangka utama -- Osama Bin Laden dan gerakan al Qaeda yang dia pimpin.

Pada 7 Oktober2001, koalisi pimpinan AS mulai melancarkan serangan di Afghanistan, dan baru pada pekan pertama Desember rezim Taliban sudah runtuh. Namun, pemimpin Taliban Mullah Mohammad Omar dan Bin Laden lolos dari kejaran pasukan koalisi meskipun upaya pencarian dikerahkan di seluruh dunia.

Banyak pemimpin senior Taliban yang dikabarkan bersembunyi di kota Quetta, Pakistan, dan memimpin Taliban dari sana. Pakistan membantah kabar tersebut.

Saat jumlah pasukan asing makin meningkat, secara perlahan Taliban juga mulai menghimpun kekuatan dan memperluas pengaruh di Afghanistan. Negara itu kembali dilanda konflik dan kekerasan pada level yang lebih parah dari 2001.

Berbagai serangan oleh Taliban terjadi di Kabul dan pada September 2012 kelompok itu menyerbu pangkalan Camp Bastion milik NATO.

Pada 2013, Taliban mengumumkan rencana membuka “kantor” di Qatar dan muncul harapan bisa terjadi perundingan damai. Namun, dua kubu masih saling tidak percaya dan konflik berlanjut.

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani (kanan) bertemu dengan salah satu pendiri Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar di Qatar, 12 September 2020. (AFP)

Pada Agustus 2015, Taliban mengakui mereka telah merahasiakan kematian pemimpin Mullah Omar selama dua tahun. Dia disebut-sebut meninggal saat dirawat di sebuah rumah sakit di Pakistan. Wakilnya, Mullah Mansour, ditunjuk sebagai pemimpin baru pada bulan berikutnya.

Sekitar waktu yang sama, Taliban mampu menguasai sebuah ibu kota provinsi di Afghanistan untuk pertama kali sejak kekalahan pada 2001. Mereka merebut kota Kunduz yang cukup strategis.

Mullah Mansour tewas dalam serangan drone AS pada Mei 2016 dan digantikan oleh wakilnya, Mawlawi Hibatullah Akhundzada, yang tetap berkuasa sekarang ini.

Perubahan Taktik
Setelah kesepakatan damai Amerika-Taliban diraih pada Februari 2020 - yang menjadi kulminasi rangkaian perundingan panjang sebelumnya - Taliban terlihat mulai mengubah taktik dari serangan di kota-kota dan pos-pos militer ke pembunuhan tokoh-tokoh tertentu yang meneror warga sipil Afghanistan.

Target mereka termasuk wartawan, hakim, aktivis perdamaian, dan tokoh perempuan yang punya jabatan. Perubahan taktik ini menunjukkan Taliban tidak mengubah ideologi, hanya strategi mereka.

Meskipun pemerintah Afghanistan mengatakan mereka sangat rentan dari serangan Taliban tanpa dukungan internasional, Presiden AS Joe Biden mengumumkan April lalu bahwa militer Amerika akan sepenuhnya hengkang pada 11 September – persis dua dekade sejak runtuhnya World Trade Center.

Setelah puluhan tahun mampu bertahan dari serbuan sebuah negara superpower, Taliban mulai bergerak untuk merebut kekuasaan kembali di banyak wilayah Afghanistan dan menyingkirkan pemerintah pusat di Kabul.

Menurut estimasi NATO, Taliban sekarang punya kekuatan sekitar 85.000 pejuang, yang paling besar sejak 2001.

Dalam banyak kasus, Taliban merebut berbagai kota tanpa pertempuran karena pasukan pemerintah menyerah untuk menghindari korban sipil.

Lebih Lunak
Dalam jumpa pers pertama sejak kembali berkuasa, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan hak-hak perempuan di Afghanistan akan dihormati sesuai Hukum Islam.

"Kami akan mengizinkan perempuan untuk bekerja dan belajar dalam ketentuan kami. Perempuan akan sangat aktif dalam masyarakat kami,” kata Mujahid, Selasa (17/8/2021).

Namun, dia tidak menjelaskan secara terperinci.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid. (AFP)

Selain itu, Mujahid menegaskan Taliban tidak akan mengizinkan siapa pun untuk memanfaatkan Afghanistan sebagai ajang untuk melawan pihak lain.

Dia juga mengisyaratkan keinginan Taliban untuk melakukan rekonsiliasi dengan rakyat dan kubu lain, dan hidup berdampingan dengan pemerintah negara-negara asing.

"Kami tidak ingin memiliki musuh di dalam dan di luar,” kata Mujahid.

Taliban akan memberi amnesti bagi semua mantan anggota pasukan pemerintah dan mereka yang pernah bekerja untuk militer asing, imbuhnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Perdagangan Narkoba Afghanistan Picu Kelahiran Taliban

Rabu, 18 Agustus 2021 | 14:07 WIB
Oleh : Unggul Wirawan / Unggul Wirawan

Kabul, Beritasatu.com- Perdagangan narkoba Afghanistan telah membantu kelahiran Taliban. Seperti dilaporkan Reuters, Senin (16/8/2021), Taliban terlibat dalam semua aspek industri narkoba, mulai dari penanaman opium, ekstraksi opium, perdagangan hingga membebankan biaya ekspor penyelundup.

“Saat Amerika Serikat (AS) mengakhiri perang terpanjang, Afghanistan tetap menjadi pemasok opiat ilegal terbesar di dunia. Tampaknya Afghanistan akan tetap demikian ketika Taliban berada di ambang mengambil alih kekuasaan di Kabul,” kata para pejabat dan pakar AS dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) saat ini dan sebelumnya.

Kehancuran yang meluas selama perang, jutaan orang tercerabut dari rumah mereka, pemotongan bantuan asing, dan kerugian lokal pengeluaran oleh pasukan asing pimpinan AS yang telah pergi memicu krisis ekonomi dan kemanusiaan. Krisis ini kemungkinan akan membuat banyak orang Afghanistan yang miskin bergantung pada perdagangan narkotika untuk bertahan hidup.

Ketergantungan itu mengancam untuk membawa lebih banyak ketidakstabilan ketika Taliban, kelompok bersenjata lainnya, pemimpin milisi etnis, dan pejabat publik yang korup bersaing untuk keuntungan dan kekuasaan narkoba.

“Taliban telah mengandalkan perdagangan opium Afghanistan sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka. Lebih banyak produksi membawa obat-obatan dengan harga lebih murah dan lebih menarik, sehingga aksesibilitas lebih luas,” ujar Cesar Gudes, kepala Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) di Kabul, kepada Reuters.

Taliban sempat melarang penanaman opium pada tahun 2000 karena mereka mencari legitimasi internasional. Tetapi mereka menghadapi reaksi keras dan kemudian sebagian besar mengubah pendirian mereka, menurut para ahli.

“Dengan Taliban memasuki Kabul pada hari Minggu, ini adalah saat-saat terbaik di mana kelompok-kelompok terlarang ini cenderung memposisikan diri untuk memperluas bisnis mereka,” kata Gudes.

Terlepas dari ancaman yang ditimbulkan oleh bisnis obat-obatan terlarang Afghanistan, para ahli mencatat, AS dan negara-negara lain jarang menyebutkan di depan umum perlunya menangani perdagangan. Paling tidak, nilai yang diperkirakan oleh UNODC, Afghanistan memasok lebih dari 80 persen pasokan opium dan heroin global.

Beberapa pejabat PBB dan AS khawatir jatuhnya Afghanistan ke dalam kekacauan menciptakan kondisi untuk produksi opiat ilegal yang lebih tinggi, potensi keuntungan bagi Taliban.

“Kami telah berdiri di sela-sela dan, sayangnya, membiarkan Taliban menjadi mungkin organisasi teroris terbesar yang didanai di dunia. Tapi AS dan mitra internasional terus menarik diri dan tidak membahas budidaya opium," kata pejabat itu tanpa menyebut nama. Apa yang akan Anda temukan adalah bahwa itu telah meledak,” kata seorang pejabat AS dengan pengetahuan tentang perdagangan narkoba Afghanistan.

Diminta komentar, seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan AS akan terus mendukung rakyat Afghanistan, termasuk upaya kontranarkotika yang sedang berlangsung. Tetapi dia menolak untuk mengatakan bagaimana bantuan akan berlanjut jika bantuan AS berhenti jika Taliban merebut kekuasaan.

Petani Afghanistan mempertimbangkan banyak sekali faktor dalam memutuskan berapa banyak opium yang akan ditanam. Ini berkisar dari curah hujan tahunan dan harga gandum, tanaman alternatif utama untuk opium, hingga harga opium dan heroin dunia.

Namun bahkan selama kekeringan dan kekurangan gandum, ketika harga gandum meroket, para petani Afghanistan telah menanam opium dan mengekstrak permen karet opium yang disuling menjadi morfin dan heroin. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak yang memasang panel surya buatan China untuk memberi daya pada sumur air dalam.

Menurut UNODC, tiga dari empat tahun terakhir telah menyaksikan beberapa tingkat produksi opium tertinggi di Afghanistan. Bahkan ketika pandemi Covid-19 berkecamuk, penanaman opium melonjak 37% tahun lalu, seperti dilaporkan pada bulan Mei.

“Narkotika ilegal adalah industri terbesar di negara itu kecuali untuk perang,” kata Barnett Rubin, mantan penasihat Departemen Luar Negeri AS untuk Afghanistan.

UNODC melaporkan perkiraan produksi opium tertinggi sepanjang masa ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 9.900 ton senilai sekitar US$ 1,4 miliar (Rp 20,2 triliun) dalam penjualan oleh petani atau sekitar 7% dari PDB Afghanistan.

Ketika nilai obat-obatan untuk ekspor dan konsumsi lokal diperhitungkan, bersama dengan bahan kimia prekursor yang diimpor, UNODC memperkirakan keseluruhan ekonomi opiat ilegal negara itu tahun itu sebanyak US$ 6,6 miliar (Rp 95,5 triliun).

Para pakar mengatakan Taliban dan pejabat publik telah lama terlibat dalam perdagangan narkotika. Meskipun demikian, beberapa pihak memperdebatkan sejauh mana peran dan keuntungan Taliban.

PBB dan Washington berpendapat bahwa Taliban terlibat dalam semua aspek, mulai dari penanaman opium, ekstraksi opium, dan perdagangan hingga menuntut “pajak” dari penggarap dan laboratorium obat-obatan hingga membebankan biaya penyelundup untuk pengiriman menuju Afrika, Eropa, Kanada, Rusia, Timur Tengah, dan bagian lain di Asia.

“Beberapa dari pengiriman itu melintasi perbatasan yang dijaga ketat ke para penyelundup di Iran dengan ketapel yang belum sempurna” lapor David Mansfield, seorang peneliti terkemuka dalam perdagangan obat-obatan terlarang di Afghanistan.

Pejabat PBB melaporkan bahwa Taliban kemungkinan memperoleh lebih dari US$ 400 juta (Rp 5,78 triliun) antara 2018 dan 2019 dari perdagangan narkoba. Laporan Inspektur Jenderal Khusus AS untuk Afghanistan (SIGAR) Mei 2021 mengutip seorang pejabat AS yang memperkirakan bahwa mereka memperoleh hingga 60% dari pendapatan tahunan mereka dari narkotika gelap.

Mansfield mengatakan studi lapangannya menunjukkan bahwa sebagian besar yang dapat diperoleh Taliban dari opiat ilegal adalah sekitar US$ 40 juta (Rp 578 miliar) per tahun, terutama dari pungutan atas produksi opium, laboratorium heroin, dan pengiriman obat-obatan.

Para milisi, kata Mansfiled, menghasilkan lebih banyak uang dengan menuntut biaya impor dan ekspor legal di pos pemeriksaan pinggir jalan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Taliban Berkuasa, Biden Salahkan Trump dan Ghani

Selasa, 17 Agustus 2021 | 05:19 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / Heru Andriyanto

Beritasatu.com – Setelah Taliban makin nyata terlihat telah mengambil alih kekuasaan di Afghanistan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjadi sasaran kritik media setempat dan para lawan politiknya karena menarik mundur pasukan dari sana yang memberi jalan bagi kebangkitan kelompok milisi itu.

Namun, dalam pidatonya di Gedung Putih Senin (16/8/2021) sore waktu setempat atau Selasa dini hari WIB, Biden mengatakan keputusan penarikan pasukan Amerika bukan dari dia saja.

Pendahulu dia, Donald Trump, terlebih dulu membuat kesepakatan dengan Taliban untuk memangkas jumlah pasukan AS di sana dari 15.500 personel menjadi hanya 2.500, kata Biden.

Dia menambahkan bahwa dalam kesepakatan Trump-Taliban itu, kekuatan militer AS akan hengkang pada 1 Mei 2021.

"Pilihan yang harus saya ambil sebagai presiden kalian adalah menjalani kesepakatan itu, atau bersiap kembali memerangi Taliban di tengah masa pertempuran bulan Mei," kata Biden dalam pidato yang disiarkan secara langsung di televisi.

Kesepakatan yang ada tidak menyebut jaminan untuk melindungi pasukan AS dari serangan Taliban setelah tanggal 1 Mei, imbuhnya.

"Jadi memang tidak ada waktu yang tepat untuk menarik kekuatan militer AS,” jelas Biden.

Namun, dia mengakui perkembangan yang terjadi sekarang lebih cepat dari dugaannya semula, karena Taliban sudah masuk ke Kabul dan menguasai istana kepresidenan.

Tidak hanya Trump, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani juga disebut Biden sebagai penyebab mudahnya Taliban merebut kekuasaan.

Menurut klaim Biden, dia sudah menasihati Ghani untuk merundingkan penyelesaian politik dengan kelompok Taliban.

“Ghani berkeras bahwa angkatan bersenjata Afghanistan akan melawan. Namun jelas, dia keliru,” kata Biden.

Ghani saat ini sudah meninggalkan Afghanistan dan disebut-sebut bersembunyi di Tajikistan.

Biden menambahkan dia tetap bertahan dengan keputusannya untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan.

"Warga Amerika tidak bisa dan tidak boleh meninggal dan bertempur dalam peperangan di mana warga Afghanistan sendiri tidak berminat untuk ikut angkat senjata," kata Biden.

Untuk langkah selanjutnya, Washington akan melanjutkan upaya diplomasi di Afghanistan.

"Sekarang kami fokus pada apa yang mungkin dilakukan," kata Biden.

"Saya sudah jelaskan, hak asasi manusia harus menjadi tema sentral kebijakan luar negeri kita, tetapi cara melakukan itu tidak harus melalui pengerahan kekuatan militer tanpa henti," paparnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Biden: Jika Taliban Serang Warga AS, Kami Balas dengan Dahsyat

Selasa, 17 Agustus 2021 | 04:32 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / Heru Andriyanto

Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengancam kelompok milisi Taliban agar tidak mengganggu proses evakuasi warga Amerika dari Afghanistan atau mereka akan menghadapi aksi pembalasan yang dahsyat.

Hal tersebut disampaikan Biden dalam pidato di Gedung Putih, Senin (16/8/2021) sore waktu setempat atau Selasa dini hari WIB.

"Kami sudah menegaskan kepada Taliban bahwa jika mereka berani menyerang personel kami, respon dari AS akan cepat dan penuh kekuatan," kata Biden.

"Kami akan menjaga rakyat dengan kekuatan yang dahsyat jika memang diperlukan,” imbuhnya.

Saat pidato itu disampaikan, kelompok Taliban sudah masuk ke Kabul dan praktis merebut pemerintahan pusat dari penguasa sipil dukungan Amerika sebelumnya.

Taliban mulai memperluas wilayah kekuasaannya sejak pasukan Amerika menarik diri mulai awal Juli lalu.

Kemenangan kelompok Taliban membuat Biden menjadi sasaran kritik bagi lawan politiknya di dalam negeri dan banyak orang menantikan pidatonya itu untuk mengetahui kebijakan dia selanjutnya terkait Afghanistan.

Biden menegaskan dia tetap bertahan dengan keputusannya untuk menarik seluruh pasukan Amerika setelah 20 tahun berperang melawan Taliban, perang terlama yang dilakoni AS dengan empat presiden berbeda.

"Saya tidak akan mewariskan tanggung jawab ini kepada presiden yang kelima," tegas Biden. Kalimat yang sama sudah sering dia ucapkan sejak mengambil keputusan untuk menarik pasukan Amerika dari Afghanistan April lalu.

Biden menargetkan seluruh pasukannya sudah pergi dari Afghanistan pada 11 September 2021, tepat 20 tahun sejak serangan teroris paling mematikan di bumi Amerika yang menjadi dasar invasi militer Amerika ke Afghanistan.

"Saya sangat sedih oleh fakta yang kita hadapi sekarang, tetapi saya tidak menyesali keputusan untuk mengakhiri pertempuran Amerika di Afghanistan," kata Biden.

"Saya presiden AS, beban ini harus berakhir di saya," tegasnya.

Saat ini seluruh staf Kedutaan Amerika di Kabul sudah ditarik pulang, dan sejumlah pasukan Amerika yang masih bertahan fokus untuk mengamankan proses evakuasi di bandara.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Taliban Janji Hormati Hak-hak Perempuan dan Kebebasan Pers

Rabu, 18 Agustus 2021 | 12:01 WIB
Oleh : Unggul Wirawan / Unggul Wirawan

Kabul, Beritasatu.com- Taliban menyatakan akan menghormati hak-hak perempuan dan kebebasan pers. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Selasa (17/8/2021), Taliban menyatakan akan mengizinkan perempuan Afghanistan untuk bekerja dan belajar, serta menjamin pekerja media akan dilindungi.

“Kami akan mengizinkan perempuan untuk bekerja dan belajar. Kami punya kerangka kerja, tentu saja. Wanita akan sangat aktif di masyarakat tetapi dalam kerangka Islam,” kata Zabihullah Mujahid, juru bicara kelompok itu, pada konferensi pers di Kabul, Selasa.

Menyusul serangan kilat di Afghanistan yang membuat banyak kota jatuh dengan perlawanan minimal, Taliban telah berusaha untuk menggambarkan dirinya sebagai lebih moderat daripada ketika memberlakukan aturan brutal pada akhir 1990-an.

Mujahid, yang telah menjadi sosok bayangan selama bertahun-tahun, mengatakan bahwa “tidak akan ada diskriminasi terhadap perempuan”. Dia menambahkan bahwa kaum perempuan akan bekerja bahu-membahu dengan Taliban.

Ditekan tentang bagaimana pemerintahan baru Taliban akan berbeda dari yang sebelumnya, Mujahid mengatakan bahwa kelompok tersebut telah berkembang dan tidak akan mengambil tindakan yang sama seperti yang mereka lakukan di masa lalu.

“Akan ada perbedaan dalam hal tindakan yang akan kita ambil dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Kelompok ini berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja media. Kami berkomitmen pada media dalam kerangka budaya kami. Media swasta dapat terus bebas dan mandiri. Mereka bisa melanjutkan aktivitasnya,” kata Mujahid kepada wartawan yang berkumpul.

Mujahid juga mengatakan kelompok Taliban tidak memiliki rencana untuk memasuki rumah orang atau melakukan serangan balasan terhadap siapa pun yang bertugas di pemerintahan sebelumnya, bekerja dengan orang asing atau menjadi bagian dari Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan.

Tetapi ada laporan yang belum dikonfirmasi tentang milisi Taliban memasuki rumah penduduk Kabul. Tetapi Mujahid mengatakan mereka adalah penipu yang harus diserahkan ke Taliban dan menghadapi hukuman yang sesuai.

Sebelumnya pada Selasa (17/8), Mullah Abdul Ghani Baradar, salah satu pendiri kelompok dan sekarang wakil pemimpin, tiba di kota terbesar kedua di negara itu Kandahar dari Doha, Qatar.

Di Doha, Baradar telah menghabiskan berbulan-bulan memimpin pembicaraan dengan Amerika Serikat dan kemudian perunding perdamaian Afghanistan. Kandahar adalah tempat kelahiran spiritual dan ibu kota Taliban selama masa kekuasaan pertama mereka.

Kedatangan Baradar mungkin menandakan kesepakatan untuk membentuk pemerintahan sudah dekat. Tetapi dalam kemungkinan komplikasi, wakil presiden Amrullah Saleh dari pemerintah yang digulingkan itu mengklaim di Twitter pada Selasa bahwa dia adalah presiden sementara yang “sah” di Afghanistan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Tiongkok Siap Jalin Hubungan dan Kerja Sama dengan Taliban

Selasa, 17 Agustus 2021 | 14:31 WIB
Oleh : Unggul Wirawan / Unggul Wirawan

Beijing, Beritasatu.com- Tiongkok siap untuk memperdalam hubungan "persahabatan dan kooperatif" dengan Afghanistan. Seperti dilaporkan AFP, pernyataan itu dilontarkan juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok pada Senin (16/8/2021), setelah Taliban menguasai Afghanistan.

Beijing telah berusaha untuk mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taliban selama penarikan Amerika Serikat (AS) dari Afghanistan. Tiongkok berbagi perbatasan 76 km yang terjal dengan Afghanistan.

Beijing telah lama khawatir Afghanistan bisa menjadi titik pementasan bagi separatis minoritas Uighur di wilayah perbatasan sensitif Xinjiang.

Tetapi delegasi tingkat atas Taliban bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Tianjin bulan lalu, menjanjikan bahwa Afghanistan tidak akan digunakan sebagai basis bagi milisi.

Sebagai ganti, Tiongkok menawarkan dukungan ekonomi dan investasi untuk rekonstruksi Afghanistan.

Pada Senin, Tiongkok menyatakan "menyambut baik" kesempatan untuk memperdalam hubungan dengan Afghanistan, satu negara yang selama beberapa generasi telah didambakan karena kepentingan geo-strategisnya oleh kekuatan yang lebih besar.

"Taliban telah berulang kali menyatakan harapan mereka untuk mengembangkan hubungan baik dengan Tiongkok, dan bahwa mereka menantikan partisipasi Tiongkok dalam rekonstruksi dan pembangunan Afghanistan," kata juru bicara kementerian luar negeri Hua Chunying kepada wartawan.

Hua meminta Taliban untuk "memastikan transisi kekuasaan yang mulus" dan menepati janjinya untuk merundingkan pembentukan "pemerintahan Islam yang terbuka dan inklusif" dan memastikan keamanan warga Afghanistan dan warga negara asing.

Kedutaan Tiongkok di Kabul tetap beroperasi, kata Hua, meskipun Beijing mulai mengevakuasi warga Tiongkok dari negara itu beberapa bulan lalu di tengah situasi keamanan yang memburuk.

Dalam satu pernyataan pada Senin, kedutaan mengatakan kepada warga Tiongkok yang tersisa di Afghanistan untuk "memperhatikan situasi keamanan" dan tinggal di dalam rumah.

Presiden AS Joe Biden menjanjikan penarikan penuh pasukan AS pada 11 September, menandai berakhirnya perang selama dua dekade. Tetapi Washington dikejutkan oleh keruntuhan yang cepat dari pemerintah Afghanistan dan kemajuan besar Taliban.

Mempertahankan stabilitas setelah beberapa dekade perang di tetangga baratnya akan menjadi pertimbangan utama Beijing, karena berusaha untuk mengamankan perbatasannya dan investasi infrastruktur strategis di negara tetangga Pakistan, rumah bagi Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan.

“Bagi Beijing, pemerintahan yang stabil dan kooperatif di Kabul akan membuka jalan bagi perluasan Inisiatif Sabuk dan Jalan ke Afghanistan dan melalui negara-negara Asia Tengah,” kata para analis.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


BAGIKAN
Share to WhatsApp


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak


B1 Livestream

TERKINI
Liga 1: PSIS Sudah Kantongi Taktik Lawan Arema FC

Liga 1: PSIS Sudah Kantongi Taktik Lawan Arema FC

BOLA | 7 jam yang lalu









BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings