Defisit Neraca Perdagangan Tantangan Besar Pemerintah Baru


Herman / MPA
Senin, 21 Oktober 2019 | 13:47 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan baru Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, menghadapi persoalan besar terkait neraca perdagangan yang terus defisit. Impor melaju lebih kencang daripada ekspor. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2019, neraca peragangan Indonesia mengalami defisit sebesar US$160,5 juta.

Jika diakumulasikan selama periode Januari sampai September 2019, neraca perdagangan Indonesia juga masih defisit US$1,95 miliar. Ini disebabkan oleh defisit sektor minyak dan gas (migas) sebesar US$6,44 miliar, walaupun sektor nonmigas surplus US$4,49 miliar. Namun bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, defisit neraca perdagangan ini memang terlihat mulai menipis. Pada periode Januari sampai September 2018, defisitnya mencapai US$3,81 miliar.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-September 2019 mencapai US$ 124,17 miliar, turun dibanding periode yang sama tahun 2018 yang mencapai US$ 134,96 miliar. Sedangkan nilai impornya mencapai US$ 126,11 miliar, naik dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang mencapai US$ 138,77 miliar.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengungkapkan, buruknya kinerja neraca perdagangan Indonesia tidak terlepas dari kondisi perekonomian global yang masih mengalami perlambatan, terutama di negara-negara utama tujuan ekspor. Akibatnya, negara-negara tersebut mengurangi permintaan terhadap barang impor, termasuk barang dari Indonesia. Penurunan ekspor ini terjadi untuk tujuan Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, India, Australia, Korea Selatan, dan juga negara-negara Uni Eropa.

“Kalau dilihat, penurunan ekspor ini terjadi hampir ke seluruh negara. Kondisi globalnya memang sedang ada perlambatan ekonomi, yang mengakibatkan permintaan semakin menurun. Saya kira defisit ini masih akan terjadi sampai akhir tahun,” kata Tauhid Ahmad kepada Beritasatu.com, pekan lalu.

Ia menambahkan, ketergantungan impor migas yang cukup dominan juga menjadi biang keladi defisitnya neraca perdagangan. Selain itu, Tauhid juga melihat adanya faktor penurunan harga sejumlah komoditas ekspor, terutama yang bersumber dari alam seperti batubara dan minyak sawit yang merupakan andalan ekspor Indonesia.

Adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga turut memengaruhi struktur ekspor Indonesia. Tauhid menambahkan, perang dagang ini sebetulnya juga membuka peluang bagi sejumlah negara untuk meningkatkan penetrasi ekspor ke kedua negara tersebut. Sayangnya, Indonesia belum mampu memanfaatkan peluang ekspor tersebut dengan baik.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah. Ia melihat adanya perlambatan ekonomi global menyebabkan harga dan permintaan untuk barang-barang komoditas mengalami penurunan, sementara barang komoditas merupakan andalan ekspor Indonesia.

“Dengan kondisi ini, secara natural ekspor kita pasti akan turun. Selain itu, saya juga melihat kita tidak punya trategi dalam menahan laju impor. Kita asik membuat perjanjian perdagangan bebas FTA-CEPA dan sebagainya, tetapi barang yang untuk kita ekspor tidak ada. Sehingga yang namanya non tariff barrier tidak bisa kita terapkan, dan pintu impor kita buka lebar-lebar. Jadi wajar lah kalau akhirnya neraca perdagangan kita menjadi defisit,” kata Piter Abdullah.

Ditambahkan Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, persaingan antara negara eksportir saat ini juga sudah semakin ketat. Contohnya negara Vietnam yang telah tumbuh menjadi negara industri baru dan merupakan pesaing terkuat Indonesia. Apalagi Vietnam punya banyak kesamaan dengan Indonesia dari sisi produk yang diekspor. Inilah yang kemudian menghambat Indonesia dalam melakukan penetrasi lebih luas lagi di negara-negara tujuan ekspor.

Dari sisi domestik, Faisal juga melihat daya saing industri manufaktur Indonesia relatif stagnan atau tidak meningkat. Harga produk yang diekspor cenderung lebih mahal karena dipengaruhi oleh biaya produksi yang tinggi dan juga biaya logistik. Hal lainnya adalah kemampuan Indonesia dalam melihat selera konsumen di negara tujuan ekspor.

"Dari sisi impor, kemampuan kita untuk mengontrol impor juga lemah sekali. Hambatan tarif kita termasuk yang paling rendah atau lemah dibandingkan negara-negara besar seperti Tiongkok, Brazil, atau India. Di luar itu, hambatan non tarif kita juga relatif sedikit. Jumlahnya sekitar 290 sampai 300, sementara negara maju bisa sampai ribuan. Bahkan negara tetanggan seperti Thailand sampai 1.000, sehingga penetrasinya ke negara tersebut jauh lebih susah," kata Faisal.



Sumber: BeritaSatu.com

Pengendalian Impor Migas Harus Diperkuat


Herman / MPA
Minggu, 20 Oktober 2019 | 17:57 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com-Defisit neraca perdagangan masih menjadi persoalan besar yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode Januari sampai September 2019, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit US$1,95 miliar. Ini disebabkan oleh defisit sektor minyak dan gas (migas) sebesar US$6,44 miliar, walaupun sektor nonmigas surplus US$ 4,49 miliar.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengungkapkan, persoalan defisit neraca perdagangan Indonesia salah satunya disebabkan oleh ketergantungan impor migas yang cukup dominan. Apalagi kemampuan Indonesia memproduksi minyak hanya sampai 780.000 barel per hari, sementara kebutuhannya saat ini mencapai sekitar 1,4 juta barel per hari.

Karenanya, menurut Tauhid pemerintah perlu mengendalikan impor migas melalui berbagai kebijakan, misalnya dengan meningkatkan produksi migas melalui pemberian insentif yang besar, sehingga eksplorasi ladang minyak baru bisa tumbuh dengan cepat. Selain itu, Tauhid juga memandang perlu adanya pengaturan kembali terkait pengendalian konsumsi yang berbasis minyak dan gas.

“Saat ini separuh kebutuhan migas kita berasal dari impor. Memang, ada berbagai upaya yang sudah dilakuan, seperti penggunaan biodiesel, pengelolaan minyak mentah diubah yang tadinya sebagian di Singapura pindah ke Indonesia oleh Pertamina, dan sebagainya. Ini kan juga merupakan salah satu upaya mengurangi defisit migas. Tetapi yang lebih penting menjadi terobosan adalah kami sepakat untuk ke depan energi yang berbasis minyak dan gas harusnya dikurangi. Kendaraan listrik dan sebagainya bisa dijadikan salah satu alternatif yang prospektif untuk ke depan,” kata Tauhid kepada Beritasatu.com, pekan lalu.

Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah juga menyoroti hal yang sama. Di saat kebutuhan migas terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, produksi dan lifting minyak dari tahu ke tahun justru mengalami penurunan.

“Neraca migas itu adalah suatu keniscayaan yang mau tidak mau pasti terjadi. Jumlah penduduk kita naik terus, sementara lifting minyak kita terus turun. Sehingga kebutuhan impor migas kita menjadi semakin lebar. Satu-satunya jalan untuk bisa mengurangi impor migas adalah dengan mengubah struktur energi mix kita. Salah satunya memperbaiki sektor transportasi dan banyak hal lain yang bisa dilakukan,” kata Piter Abdullah.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani mengungkapkan, di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami pelemahan, memang cukup sulit bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspor.

Untuk bisa menekan defisit neraca perdagangan, selain melakukan industrialisasi di sektor hulu agar ketergantungan impor bisa berkurang, Shinta berpendapat pemerintah juga harus terus mengembangkan ekspor ke pasar-pasar non tradisional. Menurut Shinta, selama ini tujuan ekspor Indonesia masih terlalu bergantung ke beberapa negara traditional ekspor.

Hal yang sama juga disampaikan peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus. Menurutnya, Indonesia kurang agresif dalam melakukan penetrasi pasar ekspor. “Pelemahan ekspor dan membengkaknya defisit neraca perdagangan perlu segera disiasati dengan berbagai bauran kebijakan, beberapa strategi jangka pendek di antaranya FTA jangan hanya diarahkan ke negara maju, tapi lebih penting ke negara-negara berkembang dan low-income yang prospek bagi pasar barang Indonesia,” ujar Heri.

Ditambahkan Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Mudrajad Kuncoro, untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan, peran dari para duta besar di masing-masing negara menurutnya juga harus diperkuat. Tidak hanya diplomsi politik, tetapi juga lebih dioptimalkan pada peningkatan kinerja perdagangan.

“Para dubes di masing-masing negara harus bisa menjalankam fungsi sebagai market  intelligence. Mereka harus bisa mengidentifikasi kebutuhan produk, mengidentifikasi selera konsumen di negara tujuan, hambatan perdagangan, dan juga jaringan distribusi di negara tempat mereka bertugas,” ujar Mudrajad.



Sumber: BeritaSatu.com

Pacu Manufaktur, Ciptakan Produk Ekspor Berdaya Saing


Herman / MPA
Minggu, 20 Oktober 2019 | 19:02 WIB


Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengungkapkan, ekspor dari Indonesia saat ini masih mengandalkan barang-barang komoditas. Padahal barang tersebut sangat rentan terhadap gejolak perubahan harga. Sehingga apabila ingin memperbaiki neraca perdagangan, Piter mengatakan Indonesia perlu melakukan perubahan struktur ekonomi agar tidak lagi bertumpu pada barang-barang komoditas.

“Kita harus mengubah struktur ekonomi kita, tidak lagi bertumpu pada barang komoditi seperti tambang, karet, dan sebagainya, tetapi kita harus menciptakan industri manufaktur baik hulu maupun hilir dengan memanfaatkan semua potensi yang kita punya, agar kita punya produk yang bisa diekspor dan berdaya saing. Selain itu, impornya juga harus dikurangi dengan cara membangun industri,” kata Piter Abdullah kepada Beritasatu.com, pekan lalu.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia menurutnya juga harus mengevaluasi kebijakan perdagangan internasional yang selama ini dijalankan. Pintu impor yang selama ini dibuka lebar-lebar harus berani dikoreksi sebagai upaya untuk menekan laju impor.

“Untuk membatasi impor, tentu industrinya juga harus dibangun. Bahan baku yang selama ini masih diimpor harus bisa kita sediakan dulu, sehingga tidak sampai mematikan industri dalam negeri. Karena itu, penting sekali untuk memetakan kebutuhan industri kita,” ujar Piter.

Namun, pembatasan impor ini menurutnya harus berdasarkan kajian. Untuk bahan baku impor yang memang bertujuan mendorong industri dalam negeri, bea masuknya justru diusulkan untuk diturunkan. “Misalnya saja untuk industri kakao. Pemikiran kita adalah industri kakao kita saat ini masih kekurangan bahan baku. Produksi biji kakao kita masih kurang dan tidak cukup menyerap kapasitas industri pengolahan kakao. Sehingga bea masuknya perlu diturunkan agar impor biji kakao bisa lancar. Jadi, ada kalanya kita harus menutup keran impor, ada kalanya kita juga perlu membuka keran impor, tetapi semua ini harus didasarkan pada kajian,” tegasnya.

Piter juga menyayangkan pemerintahan Jokowi periode pertama tidak memiliki strategi untuk menghambat penurunan pertumbuhan sektor industri. Pada akhirnya sektor inilah yang membuat neraca perdagangan Indonesia terus mengalami defisit.

“Ini memang sangat disayangkan. Sektor industri manufaktur di jaman Pak Jokowi turun. Tetapi tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi karena proses penurunannya itu sudah berlangsung sekitar 10 tahunan yang lalu. Saat itu kontribusi dari sektor industri manufaktur sudah turun. Sayangnya pada periode Pak Jokowi, saya melihat tidak ada upaya untuk mengurangi laju penurunan itu. Pertumbuhan industri kita sekarang bahkan di bawah 5%, itu kan kecil sekali. Seharusnya seperti di negara-negara lain, pertumbuhan industrinya bisa sampai 20 persen. Kita juga pernah mengalami itu, jadi sangat disayangkan. Tidak menganggap ini sesuatu yang penting, padahal ini sangat penting,” kata Piter.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal. Menurutnya, revitalisasi industri manufaktur harus dilakukan untuk mereformasi struktur ekonomi menjadi lebih kompetitif.Sehingga ke depannya porsi ekspor industri manufaktur bisa semakin besar.

"Kita harus membenahi dari sisi daya saing ekspor manufaktur. Saat ini sebagian besar ekspor kita masih di komoditas, padahal negara-negara tetangga yang berkembang lainnya sudah semakin besar porsi ekspor industri manufakturnya. Sehingga kinerja perdagangan mereka menjadi lebih kuat. Pembenahan ini yang harus dilakukan di industri manufaktur dalam negeri, supaya punya daya saing dan berorientasi ekspor," kata Faisal.



Sumber: BeritaSatu.com