Babak II Perang Dagang

AS-Tiongkok Tak Lagi Menyasar Kenaikan Tarif


Jeany Aipassa / JAI
Senin, 9 September 2019 | 16:19 WIB

Washington, Beritasatu.com - 1 September 2019 menjadi babak baru perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Setelah gencatan perang dagang selama enam bulan, dan negosiasi yang tak kunjung mencapai titik temu, AS dan Tiongkok kini mempersiapkan amunisi yang tak lagi menyasar kenaikan tarif impor.

Maret 2018, menjadi titik awal bergejolaknya perang dagang AS-Tiongkok, yang berawal dari pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengenai kenaikan tarif 25% atas impor baja dan 10% untuk impor aluminium.
Saat itu, banyak yang menduga bahwa negara adi kuasa itu hanya mengincar saingan terbesarnya, yakni Tiongkok.

Kenyataannya, kenaikan tarif baja dan aluminium yang diberlakukan AS membuat negara-negara sekutu Eropa dan anggota kelompok Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (North American Free Trade Agreement/NAFTA) blingsatan.

Pemimpin Jerman, Prancis, Kanada dan Meksiko yang menjadi mitra AS ikut terkena imbas kenaikan tarif baja dan aluminium yang diberlakukan AS. Sejumlah negosiasi pun dilakukan, dan AS melonggarkan para mitra dagangnya dari kenaikan tarif tersebut.

AS seolah di atas angin dengan peberlakukan kenaikan tarif baja dan aluminium. Banyak analis yang memperkirakan, Tiongkok akan tunduk pada keinginan AS yang ingin menegosiasikan perjanjian perdagangan dan melindungi kekayaan intelektual dari perusahaan AS yang berinvestasi di Tiongkok.

Namun hanya berselang sebulan, tepatnya pada 2 April 2018, Tiongkok membalas dengan menaikan tarif impor produk daging babi dan skrap aluminium sebesar 25%, dan 15% untuk 120 produk pertanian AS, antara lain buah apel, berry, anggur dan hasil olahannya, yakni wine (minuman anggur).

Balasan Tiongkok terhadap AS terkesan sepele. Tetapi faktanya, sektor pertanian dan produsen produk olahan pertanian AS terpukul dan langsung mengajukan keberatan. Pasalnya, Tiongkok menjadi pasar terbesar pemasaran produk agribisnis AS, termasuk wine (minuman anggur).

Merespon langkah Tiongkok tersebut, AS melancarkan serangan lanjutan dengan menaikan tarif sebesar 25% untuk 1.300 produk teknologi industri, transportasi dan medis Tiongkok, yang diberlakukan mulai Mei 2018. Tidak tanggung-tanggung, nilainya diperkirakan mencapai US$ 50 miliar atau sekitar Rp Rp 702,100 triliun.

Kamar Dagang Amerika Serikat (United State Trade Representative/USTR), menyatakan daftar produk teknologi Tiongkok yang akan dinaikkan tarifnya antara lain, elektronik telepon seluler (ponsel), televisi layar datar, kendaraan bermotor.

Kelompok industri AS langsung bereaksi dengan memperingatkan bahwa kenaikan tarif tersebut akan memukul rantai pasokan industri yang bergantung pada komponen Tiongkok, yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya bagi konsumen AS.

Banyak produk elektronik seperti ponsel yang dibuat Apple Inc, dan laptop yang diproduksi Dell, juga teknologi untuk produksi manufaktur, beberapa komponennya diimpor dari Tiongkok. Hal itu membuat pengecer mengkhawatirkan biaya yang lebih tinggi untuk konsumen AS.

Babak pertama perang dagang AS-Tiongkok pun meluas dengan sejumlah saksi yang dikeluarkan AS, antara lain terhadap salah satu produsen teknologi telepon pintar terbesar asal Tiongkok, yakni Huawei. Meski beralasan bahwa sanksi terhadap Huawei terkait dengan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan Iran, banyak pihak menduga hal itu terkait dengan teknologi G-5 yang sedang dikembangkan Huawei dan dianggap mencuri kekayaan intelektual dari Apple.

AS melarang entitas bisnis di Amerika dan negara lain yang memiliki ikatan dagang dengan AS untuk membeli produk teknologi yang dikembangkan Huawei. Kanada yang sedang menjejaki teknologi G-5 bersama Huawei pun diberi peringatan keras.

Babak pertama perang dagang AS-Tiongkok membuat sejumlah sektor terpukul, antara lain industri baja dan aluminium, pertanian, peternakan, elektronik, dan kendaraan bermotor. Perekonomian global pun terguncang. Beberapa negara mulai mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2019 setelah melihat kinerja semester I 2018 yang melemah.

AS dan Tiongkok lalu sepakat melakukan gencatan setelah perang dagang berlangsung selama enam bulan. Pada Oktober 2019, kedua negara raksasa ekonomi dunia itu, sepakat menghentikan setiap ancaman kenaikan tarif dan mengirim utusan dagang untuk bernegosiasi.

Tim negosiasi kedua negara diberi waktu selama enam bulan untuk membahas poin-poin keberatan kedua pihak dan mencapai kesepakatan perdagangan. Keputusan AS dan Tiongkok tersebut, meredam guncangan pada perekonomian global, namun menyisakan kekhawatiran karena ketidakpastian kapan perang dagang akan berakhir.

Saat memutuskan melakukan gencatan perang dagang pada Oktober 2019, AS telah mengenakan tarif barang impor Tiongkok dengan nilai total US$ 250 miliar atau Rp 3.510 triliun, sebaliknya Tiongkok telah menerapkan bea masuk atas barang-barang AS senilai US$ 110 miliar atau Rp 1.544 triliun

Namun hingga enam bulan negosiasi, AS dan Tiongkok tak kunjung mencapai titik temu kesepakatan perdagangan. Tepat enam bulan setelah gencatan senjata, lagi-lagi Presiden Trump, membuat pengumuman yang mengejutkan.

Pada 10 Mei 2019, Trump menyatakan akan memberlakukan kenaikan tarif baru untuk barang-barang impor asal Tiongkok dari 10% menjadi 25%, setelah delegasi AS dan Tiongkok gagal mencapai kesepakatan.

Kenaikan bea masuk produk Tiongkok dari 10% menjadi 25% diperkirakan mencapai US$ 325 miliar dan akan diberlakukan mulai 1 September 2019. Pelaku bisnis diminta memberikan tanggapan dan masukaan kepada USTR berkaitan dengan rencana kenaikan tarif tersebut.

Saat mengumumkan rencana kenaikan tarif, Presiden Trump menuduh Tiongkok mengingkari bagian penting dari perjanjian yang berkembang. Dia mengklaim Beijing "melanggar kesepakatan", namun kemudian berubah sikap dengan menyatakan bahwa dia menerima surat dari Presiden Tiongkok Xi Jinping dan dapat berbicara dengan rekannya di telepon.

Beijing bersumpah akan mengambil tindakan balasan, jika AS merealisasikan kenaikan tarif baru hingga 25%. Kementerian Perdagangan Tiongkok justru menuding balik AS yang telah berubah sikap menjelang akhir perundingan.

Babak Kedua
Seiring dengan ancaman kenaikan tarif baru tersebut, AS-Tiongkok memasuki babak kedua perang dagang. Pasar keuangan bereaksi negatif, sehingga bursa saham di berbabagi negara terkoreksi hingga berminggu-minggu.

Sejumlah pengamat menilai babak kedua perang dagang AS-Tiongkok akan semakin memukul perekonomian global. Sejumlah negara mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi 2019, karena khawatir perang dagang AS-Tiongkok akan semakin pelik.

Meskipun memberi waktu tiga bulan sebelum pemberlakuan tarif baru produk impor Tiongkok pada 1 September 2019, keputusan Trump yang kembali memanaskan perang dagang dengan Tiongkok membuat pelaku pasar berada dalam ketidakpastian.

Menyikapi ancaman kenaikan tarif baru AS, Tiongkok lagi-lagi membuat aksi balasan yang di luar dugaan. Beijing mengambil langkah mendevaluasi mata uang yuan untuk menghadapi kenaikan tarif impor barang baru yang dikeluarkan AS pekan lalu. Presiden AS, Donald Trump, menyebut Tiongkok sebagai “manipulator mata uang” dengan melakukan langkah gtersebut.

Tak hanya itu, Beijing dilaporkan menyiapkan amunisi baru, yakni melepas surat utang (obligasi) AS yang nilainya mencapai US$ 1,1 triliun atau setara Rp 14.202 triliun. Dilaporkan, Tiongkok memiliki Obligasi AS (US Treasury) sebesar US$ 1,1 triliun. Jika Tiongkok melepas obligasi tersebut dan membanjirinya di pasar, maka harga obligasi AS akan runtuh dan berimbas pada biaya pinjaman AS yang akan melonjak.

Menanggapi soal amunisi baru yang disiapkan Tiongkok untuk mengadapi AS, Presiden Trump, tak mengendorkan serangan. Sepekan menjelang jatuh tempo 1 September 2019, Trump justru mengeluarkan pernyataan yang mengguncang dengan menyarankan perusahaan-perusahaan AS yang berinvestasi di Tiongkok segera hengkang dari negara itu.

Meskipun hanya melalui cuitan di akun Twitternya, pernyataan Trump tersebut, menimbulkan kekhawatiran sehingga kalangan industri langsung membuat surat ke Gedung Putih untuk mempertanyakan keseriusan Trump.

Pengamat menilai, pernyataan Trump tersebut, jelas menunjukkan bahwa perang dagang dengan Tiongkok tak lagi soal kenaikan tarif impor. Hal itu, jelas menjadi “pukulan” bagi Tiongkok, mengingat ratusan perusahaan AS, baik industri maupun ritel, berinvestasi di negara itu dan menyerap jutaan tenaga kerja.

Jika babak pertama perang dagang mengguncang sektor industri, maka babak kedua perang dagang AS dikhawatirkan akan memukul industri ritel, sektor ketenagakerjaan, bahkan pasar keuangan global. Trump bahkan telah sesumbar bahwa Tiongkok telah kehilangan tiga juta lapangan pekerjaan akibat perang dagang dengan AS.

Ancaman Trump yang menganjurkan perusahaan AS hengkang dari Tiongkok, nampaknya membuat negeri tirai bambu itu sedikit melunak. Tiga hari menjelasng 1 September sebelum 1 September 2019, Tiongkok memberi sinyal akan kembali ke meja perundingan untuk membahas kesepakatan perdagangan, sekaligus solusi mengakhiri perang dagang dengan AS.

Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan kedua pihak sedang membahas rencana pertemuan pada September 2019 untuk tingkat menteri. Namun Tiongkok menegaskan penting bagi Washington untuk membatalkan kenaikan tarif pada 1 September 2019.

Juru bicara kementerian perdagangan Tiongkok, Gao Feng, mengatakan berharap Washington dapat membatalkan kenaikan tarif yang direncanakan untuk menghindari eskalasi dalam perang perdagangan. "Yang paling penting saat ini adalah menciptakan kondisi yang diperlukan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan negosiasi," kata Gao (SP, 29 Septermber 2019).

Sikap Tiongkok yang menuntut AS membatalkan kenaikan tarif diperkirakan terkait dengan dampak perang dagang yang mulai memukul sektor ketenagakerjaan negara itu. Kantor pers Gedung Putih mengutip survei South China Morning Post menyatakan laporan dari bank investasi Tiongkok, China International Capital Corp (CICC), memperkirakan Tiongkok kehilangan hingga 1,9 juta pekerjaan terkait perdagangan di sektor manufaktur antara Juli 2018 dan Mei 2019.

Namun sejumlah pengamat menilai hal itu tidak signifikan. Total tenaga kerja Tiongkok pada tahun 2018 adalah 788 juta, menurut Bank Dunia. Jadi, kehilangan pekerjaan dua juta di sektor manufaktur selama setahun terakhir hanya akan mewakili 0,25% dari total tenaga kerja. Pengangguran keseluruhan negara untuk 2018, menurut statistik resmi pemerintah, adalah 3,8%, level terendah sejak 2002.

Meski membuka peluang negosiasi, Administrasi Trump tetap memberlakukan kenaikan tarif impor sebesar 15% terhadap sejumlah produk AS, antara lain popok dan alas kaki, yang nilainya diperkirakan mencapai US$ 125 miliar atau sekitar Rp 1.775 triliun.

Administrasi Trump menyatakan kenaikan tarif 15% diberlakukan terhadap 122 barang impor asal Tiongkok, antara lain speaker pintar, headphone Bluetooth, alas kaki, popok dan makanan yang nilainya mencapai US$ 300 miliar atau Rp 4.260 triliun.

Pemberlakuan tarif baru terhadap produk impor asal Tiongkok itu dalam dua putaran, yakni pada 1 September 2019 dan 15 Desember 2019. Dalam pengumuman pada Minggu (1/9), AS menyatakan putaran pertama kenaikan tarif menargetkan produk popok, alas kaki dan makanan yang nilainya mencapai US$ 125 miliar. Sedangkan sisanya (sekitar US$ 175 miliar) akan diberlakukan pada 15 Desember 2019, yakni untuk barang-barang seperti speaker bluetooth, smartphone, laptop, mainan dan pakaian.

Sebagai aksi balasan, Tiongkok memberlakukan tarif tambahan pada beberapa barang asal AS dengan target US$ 75 miliar atau sekitar Ro 1.065 triliun. Tarif tambahan 5% dan 10% diberlakukan per 1 September 2019, terhadap 1.717 item dari total 5.078 produk yang berasal dari AS.

Tiongkok akan mulai mengumpulkan tarif tambahan sisanya pada 15 Desember 2019. Selain itu, Tiongkok juga memberlakukan kenaikan tarif sebesar 5% untuk minyak mentah AS yang menandai pertama kalinya pemberlakuan tarif terhadap bahan bakar.

Tiongkok juga menggugat AS ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), terkait kenaikan tarif terbaru pada 1 September 2019, karena dinilai melanggar konsensus yang dicapai para pemimpin Tiongkok dan Amerika Serikat dalam pertemuan di Osaka, Jepang, awal tahun ini.

Meskipun menggugat AS ke WTO, Tiongkok ternyata tetap membuka pintu untuk negosiasi. Utusan dagang Tiongkok dikabarkan akan mengunjungi Washington pertengahan September 2019 untuk membahas rencana pertemuan tingkat tinggi kedua negara yang dijadwalkan pada awal Oktober 2019.

Kabar mengenai rencana negosiasi AS-Tiongkok tersebut sedikit meredam gejolak di pasar keuangan. Bursa saham dunia tak lagi terkoreksi tajam, beberapa bursa Asia bahkan berbalik ke zona positif. Meski demikian, pelaku pasar dan pemerintah dunia harap-harap cemas dengan hasil pertemuan kedua negara raksasa ekonomi dunia itu.

Pengamat menilai, tindakan nekat Trump yang menantang Tiongkok dalam perang dagang memang berisiko melukai industri dalam negeri, petani, bahkan pertumbuhan ekonomi negara itu, karena Tiongkok menjadi tempat investasi bahkan pasar terbesar ekspor produk pertanian AS. Namun Langkah Trump nampaknya tidak bisa diremehkan, dan jelas penuh strategi.

Secara tidak langsung, Trump membuktikan kekuatan AS untuk memaksa Tiongkok kembali ke meja perundingan untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang disebutnya win-win solution. Kini semua mata menunggu apakah AS-Tiongkok akan mencapai kesepakatan ataukah membiarkan perang dagang terus berlanjut dengan risiko melukai keduanya bahkan global?



Sumber: Suara Pembaruan

Saat Perang Dagang Berbuah Peluang untuk Asia


Natasia Christy Wahyuni / JAI
Senin, 9 September 2019 | 16:32 WIB

Tokyo, Beritasatu.com - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok dapat membuahkan peluang bahkan keuntungan bagi negara-negara di Asia.

Hal itu disampaikan oleh pengamat ekonomi yang merupakan manajer keuanagn di JPMorgan Chase Bank, Rashmi Gupta, dalam wawancara dengan Markets Insider, Kamis (29/8).

Menurut dia, perang dagang antara AS dan Tiongkok sudah berdampak pada peralihan bisnis. Perusahaan-perusahaan AS mulai mengalihkan pabriknya dari Tiongkok ke kawasan Asia Tenggara, antara lain Vietnam.

Pasalnya, saat ini perusahaan-perusahaan AS membuat produk-produknya di Tiongkok atau menggunakan produk-produk dari Tiongkok dalam rantai pasokan global mereka. Tapi untuk menghindari tarif atas produk-produk Tiongkok, mereka dapat mengalihkan produksinya dari Tiongkok ke negara-negara Asia.

Senada dengan itu, dalam laporan bulan Juni 2019, kelompok ekonom di perusahaan keuangan Jepang, Nomura, memberi peringkat kepada negara-negara yang akan paling diuntungkan dari pengalihan impor antara AS dan Tiongkok ke negara lainnya. Produk-produk yang dialihkan sebagian besar barang elektronik, diikuti furnitur dan perlengkapan perjalanan.

“Ini bisa jadi positif dan menguntungkan bagi beberapa industri di ekonomi-ekonomi ini,” sebut pernyataan Nomura.

Pemindahan impor dari Tiongkok sudah disampaikan Presiden AS Donald Trump sebagai salah satu opsi. Dalam pesannya di Twitter pekan lalu, Trump memerintahkan perusahaan-perusahaan Amerika agar keluar dari Tiongkok setelah Beijing menerapkan tarif impor balasan senilai US$ 75 miliar (Rp 1.067 triliun) barang AS. Trump menegaskan agar perusahaan-perusahaan AS secepatnya mencari alternatif untuk berbisnis dengan Tiongkok.

Dalam pesan yang sama, Trump membalas langkah Tiongkok dengan meningkatkan tarif yang sudah berlaku atas barang impor dari Tiongkok senilai US$ 250 miliar (Rp 3.559 triliun) dari 25 persen menjadi 30 persen per 1 Oktober 2019. Dia menambahkan total impor US$ 300 miliar (Rp 4.270 triliun) yang akan diberlakukan tarif per 1 September 2019 akan dikenakan pajak 15 persen, bukan 10 persen.

Negara-negara pasar tambahan telah terpukul keras atas perang dagang AS-Tiongkok tahun ini. Indeks MSCI Emerging Markets tetap datar pada 2019, sedangkan Indeks S&P 500 telah naik lebih dari 14 persen. Namun, Gupta mengatakan masih banyak peluang di pasar-pasar negara berkembang.

“Kita berbicara tentang pasar-pasar negara berkembang satu bagian, satu kelas aset, tapi Anda harus ingat ada banyak negara yang berbeda,” ujar Gupta.

Perbedaan itu, ujarnya termasuk dari sisi rezim kebijakan dan pemicu pertumbuhan, yang bisa membuat pasar-pasar berkembang menjadi lahan kaya untuk pengembalian. Misalnya, berdasarkan kenaikan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari perdagangan, Nomura mencatat delapan negara yang mendapatkan keuntungan dari perang dagang AS-Tiongkok.

Diuntungkan

Peringkat pertama dari penilaian Nomura, adalah Vietnam dengan keuntungan PDB dari perdagangan sebesar 7,9 persen. Produk-produk yang memicu keuntungan antara lain peralatan listrik untuk ponsel, suku cadang untuk kantor dan mesin otomatis pemroses data. Negara ini juga bisa mendapatkan kenaikan 5 persen dari total ekspor.

Peringkat kedua adalah Taiwan dengan keuntungan PDB dari perdagangan 2,1 persen. Produk-produk penghasil keuntungan antara lain peralatan listrik untuk ponsel dan suku cadang untuk kantor atau mesin otomatis pemroses data. Peringkat ketiga adalah Malaysia denagn nilai keuntungan PDB 1,5 persen. Produk yang menghasilkan keuntungan adalah semikonduktor dan gas alam. Peringkat keempat adalah Hong Kong dengan keuntungan PDB 1 persen dan produknya adalah emas.

Selanjutnya berturut-turut adalah Korea Selatan (keuntungan PDB: 0,8 persen), Singapura (keuntungan PDB: 0,7 persen), Thailand (keuntungan PDB: 0,5 persen), dan Filipina (keuntungan PDB: 0,1 persen).

Keuntungan perang dagang AS-Tiongkok setidaknya sudah dirasakan oleh dua perusahaan di Vietnam yang memproduksi sepeda listrik untuk Pedego, yaiitu perusahaan Amerika berbasis di California. Sekitar 80 persen suku cadang sepeda Pedego awalnya berasal dari Tiongkok, tapi sekarang tidak lagi.

“Sekarang, kami mungkin 70 persen di Vietnam, dan 30 persen di Taiwan,” kata salah satu pendiri dan kepala eksekutif Pedego, Don DiCostanzo.

Pada Februari 2018, DiCostanzo memutuskan untuk memindahkan produksi ke Vietnam karena ancaman tingginya tarif Uni Eropa (UE) atas barang-barang sepeda listrik buatan Tiongkok. Produksi di Vietnam dimulai tujuh bulan setelahnya, yaitu September 2018. Ini merupakan bulan yang sama saat pemerintah AS memerintahkan tarif pada produk-produk buatan Tiongkok termasuk sepeda listrik.

“Kami setelah itu dapat mempercepat produksi. Dan kami mulai memproduksi sepeda di Vietnam untuk negara ini (AS) pada September, tepat setelah tarif diberlakukan,” kata DiCostanzo.

Perusahaannya kemudian mengurangi seluruh produksi di Tiongkok dan memindahkannya ke Vietnam. Selanjutnya pada awal 2019, pabrik-pabrik di Vietnam memproduksi sepeda untuk Pedego. Namun, beberapa suku cadang masih berasal dari Tiongkok, sehingga DiCostanzo masih mencari negara-negara lain untuk mengalihkan produksinya. Otomatis saat ini, kebutuhan Pedego untuk suku cadang dari Tiongkok semakin lama menurun.

Negara di luar kawasan Asia yang juga diuntungkan atas perang dagang AS-Tiongkok adalah Meksiko. Perusahaan kamera berbasis di AS, GoPro memindahkan produksinya untuk AS dari Tiongkok ke Meksiko sejak Juni 2019. Namun, kamera-kamera GoPro untuk pasar lain selain AS tetap dibuat di Tiongkok.

“Kedua negara mendapatkkan keuntungan paling besar adalah Vietnam dan Meksiko. Dan setiap orang di sini melihat mereka dengan iri,”” kata Kepala Pusat untuk Ekonomi Kawasan di Institut Milken California, Kevin Klowden.

Biro Sensus AS melaporkan barang-barang impor dari Meksiko mengalami peningkatan lebih dari enam persen dalam enam bulan pertama tahun 2019, dibandingkan periode yang sama pada 2018. Senada dengan itu, impor dari Vietnam selama periode sama juga meningkat lebih dari 33 persen. Sedangkan, impor Tiongkok untuk periode yang sama turun sampai lebih dari 12 persen.



Sumber: Suara Pembaruan

Perang Dagang, Berawal dari Ambisi Bernama Trump


Unggul Wirawan / WIR
Senin, 2 September 2019 | 11:39 WIB

Defisit neraca perdagangan menjadi fokus Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membenahi ekonomi dalam negeri. Tetapi dia hanya menggunakan logika pendek saat mengumumkan pengenaan bea masuk sebesar US$ 50 miliar pada barang-barang Tiongkok pada 22 Maret 2018.

Tiongkok menjadi fokus Trump dalam kebijakan proteksi ekonomi AS. Dia bahkan terang-terangan menuding “Naga Raksasa Asia” itu sebagai pencuri yang menggerogoti kedigdayaan AS di kancah perdagangan global.

Sikap dan tindakan Trump sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Sejak kampanye pemilihan presiden tahun 2016, dia memang selalu mengedepankan slogan "Make America Great Again" ke penjuru benua. Intinya, "beli produk Amerika dan pekerjaan orang Amerika".

Setelah memenangi pilpres, Trump segera merekrut Peter Navarro, ekonom yang menulis buku “Death by China” sebagai Direktur Kebijakan Perdagangan dan Manufaktur AS. Pengaruh Navarro yang antiTiongkok boleh jadi cukup signifikan pada Trump.

Bagaimana pun Trump memang seorang ambisius yang serba pragmatis. Alih-alih bersaing sportif atau negosiasi, Trump mengambil solusi praktis kenaikan tarif. Dia berdalih semua kebijakannya adalah demi melindungi keamanan nasional dan kekayaan intelektual bisnis AS.

Trump tak segan menjuluki Tiongkok sebagai manipulator mata uang. Dia bahkan menuding "pencurian" yang didalangi Tiongkok telah merugikan AS hingga US$ 600 miliar per tahun. Sebagai presiden, dia merasa sah “bersenjatakan” UU federal tahun 1977 tentang Kekuatan Darurat Ekonomi Nasional yang sebenarnya tak pernah dipakai untuk sengketa perdagangan.

Di pihak lain, Tiongkok tak tinggal diam digedor AS. Meskipun pada 19 Mei 2018 sepakat untuk mengurangi surplus perdagangan, Naga Asia itu akhirnya membalas kenaikan tarif AS yang keterlaluan. Sejak kenaikan tarif melejit hingga 25%, eskalasi perang dagang AS-Tiongkok makin memanas.

Walaupun sudah kasat mata dan sangat gamblang, Trump tetap membantah perseteruan dengan Tiongkok sebagai perang dagang. Orang-orang di Gedung Putih pun bersuara sama. Mereka mengecilkan dampak Tiongkok yang tak lebih dari 0,3% produk domestik bruto AS. Meskipun "sakit sebentar", kebijakan proteksionisme ini akan membawa AS pada kesuksesan jangka panjang.

Jika menoleh ke belakang, sejujurnya, negara manapun sulit membendung produk Tiongkok. Buktinya, topi bisbol merah bertuliskan slogan "Make America Great Again" dalam setiap kampanye pilpres Trump lalu, sebagian besar ternyata produk "Made in China". Jadi benarkah Trump sungguh garis keras antiTiongkok, atau justru menebar kebingungan?



Sumber: Suara Pembaruan