Banjir Jakarta, Antrean Air, dan Drainase


Heri Soba / HS
Kamis, 5 Maret 2020 | 22:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Masih ingat heboh antrean air yang pernah diangkat pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ketika banjir merebak baru-baru ini? Ketika banjir meluap pada awal Februari 2020 lalu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Juaini Yusuf mengakui genangan air mudah terjadi di beberapa titik ruas jalan dikarenakan ada sampah yang menghambat saluran atau drainase.

“Hujan kan turun, lalu airnya mampir dulu nih. Kan ada sampah (di saluran),” kata Juaini Yusuf, Minggu (2/2/2020).

Jadi, setiap ada genangan air yang muncul di jalan-jalan karena hujan, maka pasukan biru SDA DKI akan turun ke titik genangan tersbut untuk membersihkan drainase dari sampah-sampah. Setekah itu aliran air hujan dapat mengalir dengan cepat ke dalam drainase dan mempercepat waktu surut genangan air di jalan-jalan. “Makanya satgas kita stand by juga. Kalau ada yang mampet (karena sampah), biar dikeruk biar lancar,” ujar Juaini.

Rupanya, soal antrean air tersebut juga pernah disampaikan Juaini sejak pertengahan Desember 2019. Saat itu, ketika hujan deras mengguyur Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (17/12), sejumlah jalan protokol di terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) DKI mencatat ada 19 ruas jalan Jakarta terendam genangan air.

Juaini menjelaskan banjir di sejumlah titik di Jakarta terjadi karena adanya antran masuk air hujan ke saluran. Sementara saluran air sendiri dipastikan tak bermasalah. "Sebagian besar karena antrean air yang masuk ke mulut-mulut air. Kalau dicek kondisi saluran tidak bermasalah," kata Juaini, Selasa (17/12/2019)

Dia menjelaskan, air hujan yang antre disebabkan derasnya guyuran hujan Jakarta dan berlangsung cukup lama. Meski begitu, banjir yang terjadi tak berlangsung lama, yakni hanya sekitar 30 menit. Dinas SDA sendiri menyebar 596 pompa air untuk menyedot genangan air di sejumlah ruas jalan.

Penjelasan terkait antrean air itu terdengar agak lucu. antrean itu menganalogikan bahwa air bisa mengatur diri sendiri. Padahal persoalan mendasar dari luapan atau genangan yang terjadi ketika hujan itu adalah drainase. Meskipun dijelaskan bahwa drainase lancar, tetapi karena kekecilan atau desain yang tidak mengantisipasi luapan yang terjadi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan rupanya pernah menegaskan bahwa banjir yang terjadi bukan karena drainase Jakarta bermasalah. Dia yakin semua saluran drainase sudah dibersihkan. "Ini bukan masalah drainase," ucap Anies pada Desember lalu.

Anies kemudian menyinggung, pemerintah DKI tak dapat mengendalikan curah hujan. Dia tak secara gamblang menyebut curah hujan tinggi jadi penyebab banjir. "Curah hujan tidak dalam kendali kami, tetapi penanggulangan atas curah hujan ada dalam kendali kita. Sekarang kami fokus di situ," ujar dia terkait banjir Jakarta.

Fakta yang didukung dengan banyak kajian dan pandangan para pakar menyebutkan drainase menjadi salah satu persoalan utama terjadinya luapan dan banjir. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga pernah menanggapi soal antrean air tersebut. Dia mengatakan tidak semua sistem drainase Ibu Kota berfungsi dengan baik.

Dalam beberapa kesempatan, Nirwono menjelaskan curah hujan yang tinggi seharusnya dapat tertampung jika drainase berfungsi. Sayangnya, hingga kini hanya 33 persen saluran air di Ibu Kota yang berfungsi dengan baik. "Curah hujan tinggi dapat tertampung dengan baik dan mengantisipasi banjir kalau drainase DKI berfungsi," kata Nirwono.

Dia menilai pemerintah DKI tak siap menghadapi banjir. Ada beberapa sebab yakni program penataan di bantaran kali yang terhenti karena perbedaan konsep antara normalisasi dan naturalisasi. Selain itu, pembebasan lahan di bantaran pun tidak berlanjut.

Lalu, revitalisasi situ, danau, embung, dan waduk berjalan lambat. Kemudian, penambahan ruang terbuka hijau (RTH) baru yang tidak signifikan membuat daerah resapan air tak bertambah banyak.



Sumber: BeritaSatu.com

Sistem Drainase Tak Berfungsi, Jakarta pun Banjir


Heri Soba / HS
Kamis, 5 Maret 2020 | 22:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Berbeda dengan sikap Pemprov DKI yang awalnya tak mengakui persoalan drainase, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) malah langsung memaparkan banjir di DKI Jakarta mayoritas disebabkan sistem drainase yang tidak berfungsi. Dari hasil survei PUPR, hanya 35 persen yang disebabkan oleh luapan sungai.

"Dari 83 lokasi banjir yang kami survei di DKI Jakarta, kami memperoleh 71 titik banjir disebabkan oleh drainase yang tidak berfungsi. Banjir tanggal 25 Februari lalu yang disebabkan sungai itu hanya sekitar 35 persen. Dibandingkan banjir yang disebabkan oleh drainase, itu lebih tinggi, yakni sekitar 65 persen," kata Kasubdit Perencanaan Direktorat Sungai dan Pantai PUPR Bambang Heri Mulyono dalam konferensi pers "Penanggulangan Bencana" di Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta, Jumat (28/2/2020) lalu.

Hal serupa, kata Bambang, juga terjadi pada banjir Minggu (23/2/2020). Persentase drainase yang tersumbat sekitar 86 persen dan persentase paling rendah akibat sungai yang meluap. "Pada 23 Februari banjir yang disebabkan sungai itu sekitar 13-14 persen dibandingkan banjir yang disebabkan drainase, yakni 86 persen," katanya.

Namun, kata Bambang, pada banjir awal tahun, persentase drainase dan air sungai yang meluap berada pada posisi seimbang. Saat itu kondisi Bendung Katulampa dan Pintu Air Manggarai berada di siaga I. "1 Januari status Bendung Katulampa siaga I dan Manggarai siaga I. Karenanya, persentase banjir sungai dan banjir disebabkan drainase itu separuh-separuh," ujarnya.

Dia mengimbau agar setiap rumah membuat sumur resapan untuk menahan air hujan yang turun. "Kita perlu membuat sumur resapan. Kita bayangkan saja setiap rumah tangga bisa menahan air hujan sebanyak 1-2 meter kubik, betapa banyak aliran tengah yang bisa tertahan," katanya.

Setidaknya ada tiga konsep besar penanganan banjir yang ditawarkan PUPR. Pertama, di hulu PUPR membuat air untuk lebih lama ditahan dengan memperhatikan kapasitas air dengan waduk dan kolam retensi. Kemudian di bagian tengah membuat sumur resapan, lalu konsep hilir dengan mempercepat laju air hingga ke laut. Cara untuk mempercepat laju air ialah dengan menggalakkan normalisasi dan dengan membangun sodetan.

Sebelumnya diberitakan, Jakarta diguyur hujan deras hingga membuat beberapa wilayah banjir. "Ini kondisi sudah siaga satu semua, sungai limpas (luber) semua. Jadi kebetulan air pasang juga, lagi naik. Nah, pukul 11.00 WIB ini baru pada turun," kata Kadis Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Jakarta kembali dilanda banjir pada 25 Februari lalu. Setidaknya, ada 294 RW yang terendam banjir serta perkiraan warga yang mengungsi saat itu ialah sebanyak 12 ribu warga.

Survei Kementerian PUPR soal drainase diatas terkonfirmasi dengan fakta yang ditemukan DPRD DKI Jakarta. Salah satu temuan dari inspeksi mendadak (sidak) DPRD sangat terkait dengan draianse.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pihaknya melihat fakta bahwa bak kontrol saluran air di Jakarta bermasalah. Ia memberi contoh di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. "Kepala Dinas Bina Marga mengatakan dari semua trotoar bak kontrolnya bisa dibuka. Tapi kenyataannya sulit dibuka," ujar Prasetyo, Senin (24/2/2020).

Dari hasil sidak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (23/2/2020), terlihat jelas ada masalah drainase di Jakarta. Sidak dilakukan setelah ada laporan warga bahwa saluran airnya tersumbat hingga rumahnya terendam banjir.

"Saat tutup bak kontrolnya dibuka ternyata ditemukan bahwa saluran banyak sisa -sisa beton. Ini bukannya jadi baik malah merusak," kata Prasetyo.

Kondisi yang sama juga terjadi pada banjir di terowongan (underpass) Kemayoran, Jakarta Pusat. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah, menilai drainase wilayah Kemayoran perlu dievaluasi. "Sistem drainasenya juga perlu dikaji ulang dan di underpass perlu disiapkan pompa dengan kapasitas besar," kata Bambang belum lama ini.

Evaluasi drainase Kemayoran, lanjut Bambang, bisa dilakukan pemerintah pusat bersama-sama dengan Pemprov DKI. Drainase yang ada sekarang ini dianggap tidak mampu menampung tingginya debit air. Pihaknya meyakini underpass Kemayoran rentan banjir akibat dangkalnya Waduk Kemayoran serta Sungai Sentiong. Sistem drainase di wilayah tersebut mengalir ke Waduk Kemayoran, kemudian ke rawa-rawa sebelum masuk ke Sungai Sentiong.

Sekalipun begitu, langkah mengeruk Waduk Kemayoran maupun Sungai Sentiong tidak cukup untuk menangkal banjir. Selain dibutuhkan pompa, kapasitas drainase juga perlu dikaji.



Sumber: BeritaSatu.com

Pansus Banjir dan Sulitnya Memperlebar Drainase


Heri Soba / HS
Kamis, 5 Maret 2020 | 22:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Serangkaian peristiwa banjir di DKI Jakarta harus dijadikan momentum jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulanginya. Jakarta sebenarnya telah memiliki masterplan penanggulangan banjir sejak 1973. Tahun 2013 konsep tersebut telah direvisi dengan memasukan program normalisasi (melebarkan luas) sungai-sungai. Namun sepanjang 2013-2017 hanya Sungai Ciliwung yang dinormalisasi, itu pun baru rampung 16,38 km dari total 33,69 km panjang yang harus dinormalisasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerjemahkan normalisasi sebagai naturalisasi. Tidak ada perbedaan substansial, tetapi lebih pada tidak legowo menerima gagasan yang pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Sekarang ini programnya hendak dilanjutkan lagi bekerja sama dengan pemerintah pusat. DKI menyiapkan lahan, pemerintah pusat melakukan normalisasi.

Sejalan dengan itu, perbaikan drainase merupakan hal yang mendesak dilakukan. Tidak tanggung-tanggung, masalah drainase ini juga menjadi perhatian serius dari Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta. Pansus Banjir sudah disetujui pimpinan DPRD DKI dan akan efektif bekerja setelah pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta sekitar dua pekan lagi. Pembentukan Pansus sesuai ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Ketua Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengatakan Pansus Banjir bakal membahas banyak hal termasuk sistem drainase DKI Jakarta. "Yang pertama sistem drainase. Salah satu faktornya kan itu (sistem drainase buruk) dan itu kewenangannya dari Pemprov," ujar Basri, Jumat (28/2/2020).

Menurut Basri sebenarnya tidak sulit mengecek sistem drainase tersebut. Apalagi, dalam banjir belakangan ini terdapat genangan air sehingga mudah mengecek sistem drainasenya. Selain itu, kata Basri, Pansus Banjir bakal mempertanyakan keberadaan pompa-pompa di Jakarta. Ada tiga persoalan pompa, yakni penambahan pompa, peremajaan pompa dan sistem penanganan pompa termasuk masalah pompa yang terlambat nyala.

Sejalan dengan Pansus DPRD DKI tersebut, Pemprov DKI Jakarta rupanya mulai mencari dengan memperlebar drainase.

"Nanti ada beberapa tempat, kita lihat masih kecil, yah harus dilebarin kalau menurut kita masih kecil, sudah enggak nampung," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Juaini Yusuf di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Juaini mengatakan pihaknya akan menggunakan anggaran normalisasi dalam memperbaiki atau memperlebar drainase di Jakarta. Meskipun Juaini tidak merinci berapa anggaran Pemprov DKI untuk memperlebar drainase.
"Kita lihat ini saja, memang kita ada anggaran normalisasi (untuk memperlebar drainase)," tandas Juaini.

Pernyataan ini jauh berbeda ketika dia mempertahankan argumentasi soal antrian air yang bukan karena drainase.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa sistem drainase di Jakarta dirancang dengan asumsi curah hujan 100 hingga 150 mililiter. Karena itu, jika terjadi curah hujan 100 hingga 150 mililiter, maka drainase bisa berfungsi dengan baik.

Rencana perluasan drainase yang sudah mulai digagas Pemprov DKI Jakarta rupanya bakal sulit terlaksana. Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Muslim Muin menilai drainase DKI Jakarta tidak mungkin lagi diperlebar. Pasalnya, tidak ada ruangan yang cukup lagi untuk memperlebar drainase di Jakarta.

"Tidak mungkin (drainase diperlebar lagi) karena ruangnya tidak ada," kata Muslim di Jakarta, Kamis (5/3).

Menurut dia, memperlebar drainase pasti membutuhkan lahan lagi dan membongkar jalan sehingga sulit dilakukan mengingat lahan kosong di Jakarta sudah sangat terbatas. "Drainase itu tinggal dirawat dan dibersihkan, dan itu sudah dilakukan Pak Anies (Gubernur Anies Baswedan) dan birokrasinya. Kalau menyalahkan Pak Anies karena drainase, itu salah," tandas dia.

Muslim menyebutkan dua persoalan drainase di Jakarta, yakni drainase warisan dan sistemnya tidak normal. Dia mencontohkan sistem drainase yang tidak normal dengan sebuah industri yang mempunyai pompa air berkapasitas 12 m³/detik. Sementara saluran drainasenya hanya sebesar 2 meter x 2 meter.

Persoalan lain, kata Muslim, sistem drainase DKI dirancang untuk menampung air dengan curah hujan 100 mililiter.

"Drainase ini hanya didesain untuk curah hujan 100 ml atau hujan 10 tahunan. Sedangkan yang datang 200 ml, bahkan curah hujan 1 Januari 2020 itu 370 ml, sudah pasti banjir kan," ungkap dia.

Karena itu, kata Muslim, cara efektif mencegah dan mengantisipasi banjir adalah dengan program gerakan lumbung air (gela). Sistem gela ini sangat sederhana dengan menampung air hujan di tempat penampungan, lalu diresapkan atau digunakan jika memungkinkan dan sisanya disalurkan ke drainase atau saluran air secara perlahan-lahan.

Jadi, perluasan drainase sebagai salah satu solusi mendesak untuk mengurangi luapan dan banjir di sejumlah titik masih sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan upaya lain sehingga solusi atas banjir bisa tercapai.



Sumber: BeritaSatu.com