Bekasi, Kota Metropolitan Setengah Hati


Mikael Niman / HS
Rabu, 18 September 2019 | 12:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Secara adminsitratif Kota Bekasi dibagi menjadi 12 kecamatan antara lain Medansatria, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Rawalumbu, Pondokgede, Jatiasih, Pondokmelati, Mustikajaya, Bantargebang, dan Jatisampurna. Dari 12 kecamatan, terbagi menjadi 56 kelurahan. Kecamatan Mustikajaya mempunyai wilayah terluas yaitu 24,7 kilometer persegi (km2). Sedangkan, Bekasi Timur merupakan wilayah terkecil yaitu 13,5 km2.

Jumlah penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kota Bekasi saat ini mencapai 2,7 juta jiwa dengan luas wilayah 210,49 km2. Jadi, Kota Bekasi hanya terpaut sedikit dengan Kota Surabaya dengan penduduk mencapai 2,8 juta jiwa, tetapi luas wilayahnya mencapai 350,54 km2. Lain halnya dengan Kabupaten Bekasi, jumlah penduduk mencapai 3,6 juta jiwa dengan luas wilayah mencapai 1.484,37 km2.

Dengan demikian, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi termasuk wilayah yang memiliki penduduk padat. Kondisi seperti itu, tanpa langkah strategis dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, Kota dan Kabupaten Bekasi akan semakin padat dalam beberapa waktu ke depan.

Masih teringat jelas dalam benak pada Oktober 2014 lalu, warga Bekasi mendapat bullying dari warganet yang menyebutkan Bekasi berada di planet lain. Atau ejekan lain yang menggambarkan, rusaknya infrastruktur jalan menuju ke Bekasi.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan idealnya tata ruang wilayah Bekasi mempertimbangkan berbagai aspek, di antaranya struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang berkaitan dengan pusat-pusat kegiatan dan pola ruang berkaitan dengan jaringan pelayanan seperti penyediaan jalan, jaringan air, jaringan listrik, pengelolaan sampah serta sanitasi.

“Sebuah kota harus ditetapkan, pusat kegiatan utama di mana. Seperti Kota Bekasi, pusat kegiatan pusat utama ada di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Pusat kegiatan utama ini tumbuh berkembang jika didukung jaringan pelayanan,” ujar Yayat baru-baru ini.

Dia mengatakan, misalkan ada pusat kegiatan utama di daerah lain di Tambun, Kabupaten Bekasi, tetapi ternyata tidak berkembang karena tidak didukung penyediaan jaringan seperti infrastruktur jalan, transportasi, pengelolaan sampah dan sebagainya. “Kota bisa berkembang ketika pusat kegiatannya didukung jaringan pelayanannya. Bekasi itu merupakan kota metropolitan setengah hati,” ujar Yayat.

Dia membandingkan dengan Jakarta yang disebut sebagai kota metropolitan mandiri dengan mengelola pembiayaan pembangunan dalam skala metropolitan. “Kota Bekasi merupakan kota metropolitan tapi dalam konteks pembiayaan pembangunan, kota ini belum mampu membiaya pembangunan skala metropolitan karena ada keterbatasan. Kota Bekasi merupakan daerah otonom di bawah Provinsi Jawa Barat. Banyak kewenangan-kewenangan Kota Bekasi yang diambil alih oleh provinsi,” tuturnya.

Yayat menyontohkan, Kota Bekasi memiliki sumber pendapatan yang besar dari pajak kendaraan bermotor dan banyak menyumbang ke Provinsi Jawa Barat. “Tapi sumbangan dari Jawa Barat kepada Bekasi besar tidak? Akibatnya Bekasi kesulitan membangun jaringan jalan, flyover belum ada, infrastruktur jalan tidak bertambah karena anggarannya terbatas. Untuk menambah jaringan perpipaan air minum, persampahan, pelayanan kesehatan. Itu yang dinamakan sebagai pusat kegiatan dan jaringan pelayanannya,” bebernya.

Keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pembangunan satu wilayah tidak maksimal. Berbeda dengan DKI Jakarta yang memiliki kemampuan anggaran lebih besar. “Bekasi hanya sekitar Rp 6,6 triliun per tahun, penduduknya 2,7 juta jiwa lebih. Cukupkah keuangan daerah itu? Hanya digunakan untuk pembangunan rutin, anggaran sudah habis. Apalagi, sekarang masih defisit keuangan di Kota Bekasi. Jadi, kota akan dikembangkan pola dan struktur ruangnya, harus didukung dengan pembiayaan,” imbuhnya.

Dia menambahkan, ketersedian lahan di Kota Bekasi saat ini sangat terbatas tetapi jumlah penduduknya sangat padat sehingga diperlukan upaya pembangunan rumah vertikal atau rumah susun di jalur light rail transit (LRT), double-double track (DDT), dengan harga rumah yang terjangkau. “Pemkot Bekasi harus ada upaya meminta kerja sama dukungan pemerintah pusat untuk menambah rumah susun sewa,” katanya.

Jadi, tidak perlu membawa kendaraan pribadi kerja ke Jakarta. “Sebagian warga Kota Bekasi kerja di Jakarta dan pada siang hari Kota Bekasi ditinggal warganya yang bekerja di Jakarta. Bagaimana caranya agar hubungan fungsional Bekasi dan Jakarta itu didukung dengan banyaknya koridor jaringan KRL (kereta rel listrik) maupun LRT, pembangunan TOD (transit oriented development) dikembangkan, dibuat rumah susun sewa kerja sama dengan BUMN dan Pemkot menata kawasan,” ungkapnya.

Yayat pun menyoroti kemacetan yang kerap terjadi di semua ruas jalan Kota Bekasi. Dia menyarankan menjalin kerja sama dengan pihak lain guna menambah pelayanan transportasi umum, penataan trotoar menuju ke stasiun KRL sehingga aman bagi pejalan kaki. Penataan Bekasi itu dapat dilakukan kepala daerah dan DPRD, bila ada kemauan dan kemampuan keuangan daerah. Apabila semua persoalan tersebut tidak bisa diatasi, lebih baik bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta, yang mempunyai keuangan yang sangat besar.
“Tergantung kemauan kepala daerah dan DPRD-nya yang mendukung, serta bantuan keuangan dari provinsi. Kalau tidak bisa diatasi, gabung saja dengan Jakarta,” ujar Yayat.

Dia melihat potensi di Bekasi saat ini sedang gencar-gencarnya pembangunan infrastruktur seperti Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), LRT, Tol Layang Jakarta-Cikampek II, Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan sebagainya untuk menyinergikan pembangunan transportasi dengan pembangunan perkotaan di Bekasi. Berbagai upaya tersebut untuk mencari solusi atas kemacetan dan membenahi sistem transportasi Bekasi.



Sumber: Suara Pembaruan

Pembangunan Bekasi Masif


Mikael Niman / HS
Rabu, 18 September 2019 | 12:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tokoh masyarakat Bekasi, Abdul Manan, menceritakan terjadinya pembangunan besar-besaran atau berskala luas (masif) saat kepemimpinan Rahmat Effendi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan menjabat Wali Kota Bekasi definitif pada 2012 lalu.

Dalam periode itu, pengembang properti Summarecon meresmikan jembatan layang KH Noer Ali Summarecon Bekasi. Jembatan ini sebagai akses penghubung antara wilayah Bekasi Utara dan Bekasi Selatan. Sebelum dilirik Summarecon, kawasan tersebut merupakan rawa-rawa dan persawahan yang nilai jual obyek pajak (NJOP) masih rendah.

Setelah dibuka jembatan layang KH Noer Ali Summarecon Bekasi, perkembangan pesat mulai terasa di Kota Bekasi. Di sekitar kawasan Summarecon Bekasi, NJOP melambung tinggi, pusat perekonomian berkembang pesat. Tak hanya itu, di lokasi lain pembangunan pusat perbelanjaan semakin banyak, pembangunan apartemen semakin gencar, rumah sakit, sekolah, kampus, semakin menjamur.

“Pembangunan pesat di Kota Bekasi terjadi saat Rahmat Effendi sebagai Plt Wali Kota Bekasi. Terjadi perubahan besar di Kota Bekasi,” ungkap Abdul Manan.

Pria yang pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tingkat II Bekasi (1994) ini mengungkapkan apresiasianya terhadap kepala daerah terdahulu mulai dari Wali Kota Administratif (Kotif) Bekasi Andi Sukardi (1988-1991), Wali Kotif Bekasi Soejono (1992-1996), Wali Kotif Bekasi Kailani AR (1996-1997) dan menjabat Wali Kota Bekasi periode Maret-Oktober 1997, Wali Kota Bekasi Nonon Sonthanie (1998-2003). Lalu, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Akhmad Zurfaih dan Mochtar Mohamad (2003-2008). Kemudian, Mochtar Mohamad menjabat Wali Kota berdampingan dengan Rahmat Effendi sebagai Wakil Wali Kota periode 2008-2013.

Dia menegaskan, kepemimpinan daerah harus dapat mengelola semua potensi daerah. Penarikan pajak dari investor, pengembang dan sebagainya dikembalikan lagi utuk kepentingan masyarakat. “Pembangunan infrastruktur, polder air (kolam retensi), pelebaran jalan yang digunakan dari pajak untuk kepentingan warga,” tuturnya.

Selain itu, potensi lain seperti kedekatan hubungan dengan DKI Jakarta, Kota Bekasi memperoleh dana hibah untuk pembangunan di wilayah perbatasan dan kelancaran operasional truk sampah DKI Jakarta menuju ke TPST Bantargebang.

Berdasarkan data, Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) berupa rumah tinggal tahun 2012 sebanyak 2.338 bangunan, tahun 2013 sebanyak 1.975 bangunan, dan tahun 2014 sebanyak 1.906 bangunan. Sementara IMB untuk perumahan (rumah kompleks) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2012 sebanyak 1.671 bangunan, tahun 2013 sebanyak 356 bangunan, dan tahun 2014 sebanyak 49 bangunan (Bappeda Kota Bekasi 2015).

Perumahan dan tempat tinggal di Kota Bekasi berpusat di Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, dan Bekasi Utara. Sedangkan di bagian Selatan Kota Bekasi masih banyak wilayah yang belum terbangun seperti di Kecamatan Jatiasih, Jatisampurna, Bantargebang dan Mustikajaya (Dinas Tata Kota Bekasi 2013).

Juga terjadi, perubahan luas antara lahan bervegetasi dengan lahan terbangun selama 15 tahun terakhir. Luas lahan vegetasi berkurang sebesar 4.805 hektare (ha) dan lahan terbuka yang berkurang sebesar 752 ha. Sementara lahan terbangun menjadi bertambah sebesar 5.596 ha.

“Keberanian dan ketegasan kepala daerah dalam membuat lompatan program pembangunan, membuat wajah Kota Bekasi semakin berubah dengan pembangunan yang pesat,” tuturnya.



Sumber: Suara Pembaruan

Menuju Kota Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan


Mikael Niman / HS
Rabu, 18 September 2019 | 12:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi menyebutkan rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 2,53% per tahun. Jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2.873.484 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.447.872 dan perempuan 1.425.612 pada 2017 lalu.

“Saat ini, penduduk Kota Bekasi 2,9 hingga 3 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk sekitar 2,53% per tahun,” ujar Kepala BPS Kota Bekasi Anazri.

Dia mengatakan, penghitungan versi BPS, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Sedangkan versi Pemerintah Kota Bekasi, penduduk adalah warga yang telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kota Bekasi. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Bekasi selama periode 2013-2017 sebesar 2,64%.

Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 382.840 jiwa dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Bantargebang yaitu sebanyak 122.710 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata mencapai 137 jiwa/Ha.

Anazri mengatakan, dalam waktu 10-20 tahun mendatang penduduk Kota Bekasi semakin meningkat tetapi dengan lahan yang tersedia semakin terbatas. Oleh karena itu, pihaknya berharap pembangunan rumah tinggal tidak lagi dengan konsep rumah tapak tetapi dengan pembangunan vertikal atau rumah susun. “Konsep pembangunan rumah tinggal, tidak lagi dengan konsep rumah tapak tetapi sudah memikirkan pembangunan rumah susun atau apartemen,” tuturnya.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi periode 2013-2017 mengalami fluktuasi. Berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Bekasi telah bertambah dari Rp 49,7 triliun pada 2013 menjadi Rp 62,2 triliun di 2017.

Pertambahan ini telah menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi sebesar 6,04% pada 2013, namun merosot hingga angka 5,61% pada 2014 dan 5,57% pada 2015. Tahun berikutnya, 2016, perekonomian Kota Bekasi mampu bangkit kembali untuk meraih laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,09%. Namun pada 2017 pertumbuhan ekonomi merosot menjadi 5,73%. Dengan demikian, selama 2013-2017 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi adalah 5,81% per tahun.

“Laju pertumbuhan ekonomi yang diraih Kota Bekasi melampui pencapaian Provinsi Jawa Barat dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Provinsi Jawa Barat, rata-rata 5,48% per tahun dan laju pertumbuhan ekonomi nasional 5,11% per tahun untuk jangka waktu yang sama. Jadi, perekonomian Kota Bekasi memiliki daya saing kuat di tingkat provinsi dan nasional. Sumber utama pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor industri pengolahan. Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menduduki posisi kedua. Sedangkan sektor pertanian dan perikanan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang paling kecil.

Sanitasi lingkungan merujuk penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urin dan feces. Salah satu indikatornya adalah perentase rumah tangga yang memiliki toilet pribadi sehingga tidak menggunakan toilet umum. Sistem sanitasi lingkungan rumah tangga di Kota Bekasi sudah cukup baik jika dibandingkan dengan kota di sekitarnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi telah menyediakan sarana dan prasarana kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan puskesmas. Di Kota Bekasi terdapat 42 rumah sakit, 39 puskesmas dan 8 puskesmas pembantu.

Kota Bekasi mendata ada 49 titik rawan banjir yang tersebar di 10 kecamatan, antara lain di Kecamatan Jatiasih (8 titik), Kecamatan Bekasi Selatan (7), Kecamatan Rawalumbu (5), Kecamatan Bekasi Timur (8), Kecamatan Bekasi Utara (3), Kecamatan Bekasi Barat (6), Kecamatan Pondokmelati (2), Kecamatan Pondokgede (5), Kecamatan Medansatria (3) dan Kecamatan Mustikajaya (2).

“Pemerintah Kota Bekasi membangun polder air dan memasang pompa air untuk mengatasi persoalan banjir di beberapa titik,” sambungnya.

Untuk penyediaan air bersih, volume air yang terjual kepada warga Bekasi pada 2015 sebesar 18.438.570 meter kubik (PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi) dan 11.081.482 meter kubik (PDAM Tirta Patriot).

Terkait kemacetan yang kerap terjadi, pemerintah daerah melalui Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP) menambah dua rute baru bus Transpatriot. Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan pengoperasian bus Transpatriot merupakan paradigma baru transportasi di Kota Bekasi, agar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih menggunakan angkutan umum. "Keberadaan bus Transpatriot ini mengubah pola pikir masyarakat dan mulai beranggapan bahwa naik angkutan umum itu keren," ujar Tri, belum lama ini.

Begitu juga dengan persoalan sampah di Kota bekasi. Saat ini, pemerintah daerah sedang merintis pembangkit listrik tenaga sampah (Peltas) di Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang. Diharapkan, dengan beroperasinya Peltas ini dapat mereduksi sampah menjadi energi listrik melalui proses pembakaran yang ramah lingkungan.

Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan, Pendapatan Daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam lima tahun terakhir, persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bekasi meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2013, persentase di angka 32,7 persen, kemudian meningkat menjadi 37,92 persen pada 2015. Memasuki tahun 2017, persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Bekasi sudah mencapai 40,31 persen.



Sumber: Suara Pembaruan