Banjir Landa 86% Kecamatan di Jakarta


Herman / Maria Fatima Bona / Lenny Tristia Tambun / Bhakti Hariani / Siprianus Edi Hardum / AB
Kamis, 2 Januari 2020 | 16:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Hujan yang turun sejak Selasa (31/12/2019) hingga Rabu (1/1/2020) mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Banjir besar membuat puluhan ribu orang mengungsi dan sedikitnya 16 orang meninggal dunia.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat banjir melanda Jakarta di 158 kelurahan di 38 kecamatan atau sekitar 86 persen dari total 44 kecamatan di DKI Jakarta.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Ridwan mengatakan total pengungsi per 1 Januari 2020 mencapai 31.232 orang yang berada di 269 lokasi pengungsian.

“Sekarang pengungsinya sudah mencapai 31 ribuan lebih. Mereka sudah ditempatkan di lokasi pengungsian yang telah kami siapkan,” kata Ridwan di Jakarta, Kamis (2/1/2020).

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bersama jajaran pemerintah kota administrasi telah mendistribusikan bantuan makanan siap saji, karpet, selimut, popok, pembalut wanita, hingga makanan pokok, seperti beras, telur, minyak goreng, sarden, dan kecap. Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan posko penerimaan bantuan banjir DKI Jakarta di lima wilayah kota administrasi, sehingga masyarakat dapat turut menyumbangkan bantuan melalui posko tersebut.

Ekstrem
Curah hujan ekstrem sebesar 150 milimeter (mm) per hari yang turun cukup merata di wilayah DKI Jakarta sejak Selasa (31/12/2019) hingga Rabu (1/1), menjadi memicu banjir besar. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat curah hujan 377 mm/hari di wilayah Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, merupakan rekor baru curah hujan tertinggi sepanjang ada pencatatan hujan di Jakarta dan sekitarnya sejak pengukuran pertama kali dilakukan pada 1866.

Deputi Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Herizal, melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, menyatakan berdasarkan pengkajian data historis curah hujan harian BMKG selama 150 tahun (1866 – 2015), terdapat kesesuaian tren antara semakin seringnya kejadian banjir signifikan di Jakarta dengan peningkatan intensitas curah hujan ekstrem tahunan sebagaimana terjadi pada Rabu (1/1/2020).

“Curah hujan ekstrem awal tahun 2020 ini merupakan salah satu kejadian hujan paling ekstrem selama ada pengukuran dan pencatatan curah hujan di Jakarta dan sekitarnya,” katanya.

Berdasarkan data 43 tahun terakhir, curah hujan harian tertinggi per tahun menunjukkan tren meningkat sekitar 10 mm sampai 20 mm per 10 tahun.

"Penyebab banjir di Jakarta sejatinya bukan hanya masalah curah hujan ekstrem dan fenomena meteorologis. Terdapat beberapa faktor lain, seperti besarnya limpasan air dari daerah hulu, berkurangnya waduk dan danau tempat penyimpanan air banjir, permasalahan menyempit dan mendangkalnya sungai akibat sedimentasi dan penuhnya sampah, rendaman rob akibat permukaan laut pasang, serta faktor penurunan tanah atau ground subsidence yang meningkatkan risiko genangan air. Namun, curah hujan ekstrem paling dominan sebagai penyebab banjir di Jakarta,” katanya.

Beberapa kejadian banjir besar di Jakarta yang terjadi pada 1918, 1979, 1996, 2002, 2007, 2013, 2014, dan 2015, selalu terkait curah hujan ekstrem selama satu sampai dua hari dan fenomena meteorologis yang membentuknya. Besaran dampak banjir yang ditimbulkan juga dapat dikaitkan dengan wilayah di mana curah hujan tinggi terkonsentrasi. "Intensitas curah hujan ekstrem berkontribusi 30 persen dari total curah hujan pada bulan tersebut," terangnya.

Siaga
Pada hari kedua banjir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh jajarannya tetap siaga, karena banjir belum usai melanda Jakarta.

“Saya, Anies Baswedan menyampaikan pesan ini untuk seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Pertama, alhamdulillah kita sudah merasakan bahwa hujan sudah mulai mereda. air mulai surut, tetapi tantangan kita belum selesai. Mari kita terus siaga, tanggap dan galang. Tiga ini yang selalu saya sampaikan kepada seluruh jajaran saat kita memasuki musim penghujan,” kata Anies Baswedan dalam pesan suaranya, Kamis (2/1/2020).

Yang kedua, Anies menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang bekerja nonstop 24 jam. “Saudara-saudara memilih untuk berada di lapangan bekerja all out atas nama kita semua, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi dan saya titip pesan dan sampaikan salam kepada organisasi-organisasi kemanusiaan kepada lembaga swadaya, masyarakat tokoh-tokoh, relawan yang Anda temui di lapangan yang membantu masyarakat, sampaikan kepada mereka terima kasih dan apresiasi dari kita semua,” ujar Anies Baswedan.

Yang ketiga, sambung Anies Baswedan, khusus untuk para lurah dan camat, pastikan bahwa warga di daerahnya, baik di kawasan yang masih terkena maupun yang sudah surut, kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi.

“Datangi semua. Jangan pasif, harus aktif. Tanyakan kebutuhan-kebutuhan mereka dan pastikan bahwa apa yang menjadi masalah terselesaikan sesegera mungkin. Hal-hal yang tampak sederhana harus segera diantisipasi mulai dari minuman, makanan obat-obatan, selimut umum itu semua harus dipastikan ada. Dan yang sudah surut dipastikan kebersihan segera terjaga. Pastikan semua petugas kita hadir. Kepada lurah dan camat harus ada koordinasi dengan tokoh masyarakat terutama di tempat pengungsian mandiri dan dapur umum mandiri,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh jajarannya merespons seluruh kebutuhan masyarakat dengan sikap dan tanggung jawab, meski bukan wilayah pekerjaan mereka. Sikap bertanggung jawab dibutuhkan sekali, karena jajaran Pemprov DKI merupakan wakil negara yang ada di depan masyarakat.

Terakhir, ungkap Anies Baswedan, pekerjaan masih banyak menanti. “Tanggung jawab dalam penanganan bencana ini baru dibilang tuntas, apabila semua banjir dan genangan sudah surut, serta semua jalan dan fasilitas publik sudah berfungsi. Apabila semua yang hari ini mengungsi sudah kembali ke rumah, bisa tidur dengan nyaman. Juga seluruh kegiatan masyarakat kembali seperti semula. Sampai dengan kondisi itu tercapai, kita kerja nonstop, all out, dan harus tuntas,” ucap Anies.

Mobil terseret banjir. (Foto: Joanito de Saojoao)

Semua Pihak
Secara terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penanganan bencana banjir bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah saja, tetapi harus melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat.
“Ini harus dikerjakan bersama-sama. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, semuanya harus bekerja sama dalam menangani ini,” kata Jokowi seusai membuka perdagangan saham Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/1/2020).

Menurutnya, musibah banjir tidak hanya disebabkan kerusakan ekosistem, juga ulah manusia yang tidak menjaga kebersihan. “Banjir ini ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada, tetapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah ke mana-mana. Kita ingin kerja sama itu dibangun mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik,” kata Jokowi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, melalui keterangan tertulis yang diterima SP, Kamis (2/1/2020), menyatakan untuk mengurangi air masuk ke Jakarta, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Bogor akan menuntaskan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Pembebasan tanah untuk kedua waduk tersebut mencapai 90% dan pembangunan fisik mencapai 45%. “Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020,” katanya.

Basuki mengatakan banjir yang melanda Jakarta akibat belum optimalnya pembangunan prasarana pengendalian banjir. Program pengendalian banjir Sungai Ciliwung baru ditangani sepanjang 16 km dari rencana keseluruhan 33 km. Dari pengamatannya pada Rabu (1/1/2020) pukul 15.00 – 16.30 WIB, area sekitar sungai yang telah dinormalisasi relatif aman dari banjir. Area sekitar sungai yang belum dinormalisasi dalam kondisi tergenang banjir, seperti di Bidaracina, serta area di sekitar Sungai Cipinang yang juga belum dinormalisasi.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Nirwono Joga mengatakan Pemprov DKI Jakarta bersama kementerian terkait harus segera bekerja sama untuk melakukan penataan aliran kali agar banjir tidak terulang kembali. Pembenahan daerah permukiman di bantaran kali mutlak dilakukan dan tidak sekadar bergelut mempertahankan konsep naturalisasi atau normalisasi.

“Prinsip dasarnya harus dipahami bahwa kondisi sungai saat ini lebarnya hanya 15-20 meter. Jauh sekali dari misalnya saat tahun 1950-an yang mencapai 50 meter. Sebenarnya bisa disepakati titik antara 35 meter ini sudah cukup ideal, jika 50 meter tidak dapat terealisasi," ujar Nirwono di Jakarta, Kamis (2/1/2020).

Sejalan dengan itu, lanjutnya, perlu dilakukan pelebaran area di sekitar bantaran sungai minimal 7,5 meter. “Banjir kali ini seharusnya membuka mata semua pihak bahwa penataan bantaran kali harus dilanjutkan. Seharusnya dari rentang waktu 2007 hingga saat ini sudah selesai normalisasi empat sungai, yakni Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, dan Sunter,” katanya.

Banjir yang terjadi awal tahun, kata Nirwono, juga menandakan buruknya sistem drainase di Jakarta. Drainase di Jakarta baru berfungsi sekitar 33 persen. Banyak drainase yang dibangun oleh pengembang perumahan baru tidak terhubung dengan drainase primer, sekunder, dan tersier.

Pengamat tata kota Yayat Supriatna menyatakan Pemprov DKI Jakarta Jakarta perlu segera membenahi sistem drainase tata air, termasuk memetakan lokasi yang berpotensi menimbulkan genangan air tinggi, hingga mengevakuasi warga yang terdampak bencana banjir.

Jakarta, lanjutnya, tergolong lambat melakukan pembaruan drainase dalam kota. Saat ini banyak jalan raya dan bangunan tinggi dibangun, tetapi drainasenya cenderung tidak diperbarui secara maksimal. Apalagi, saat ini di beberapa titik ada pembangunan yang diduga menutup jalan air, seperti pembangunan LRT. 

*Berita ini telah dimuat Suara Pembaruan edisi Kamis, 2 Januari 2020.



Sumber: Beritasatu.com, Suara Pembaruan

Solusi Banjir Jabodetabek: Lebarkan Sungai


Herman / Maria Fatima Bona / Bhakti Hariani / Heri Soba / AB
Sabtu, 4 Januari 2020 | 17:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah menyiapkan program penanganan banjir di wilayah Jabodetabek yang terus dikerjakan sampai sekarang, mulai dari wilayah hulu, tengah, dan hilir. Salah satu program tersebut adalah pelebaran sungai.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Data yang ada menunjukkan lebar 13 sungai di Jakarta terus menyusut. Sungai Ciliwung yang semula memiliki lebar sedikitnya 35 meter sampai 50 meter, sekarang tinggal 20 meter sampai 30 meter, bahkan ada yang kurang dari 10 meter. Sungai-sungai lain yang semula memiliki lebar sekitar 20 meter, kini berkurang hingga tinggal enam meter sampai tujuh meter.

Program penanganan banjir di wilayah hulu dilakukan dengan menuntaskan pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Proses pembebasan lahan telah selesai sekitar 90 persen dan pembangunannya mencapai 45 persen.

Penanganan banjir di wilayah tengah dilakukan lewat normalisasi atau naturalisasi sungai “Mau namanya naturalisasi atau normalisasi, sama saja. Semua butuh dilebarkan. Di video Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Red) juga sama, dilebarkan kemudian dibikin supaya penampung air lebih banyak,” katanya.

Untuk pelebaran sungai, Basuki mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ikut berkolaborasi untuk pengadaan tanah. “Pemprov tugasnya adalah bebaskan lahan. Kami membangun. Itu Kolaborasinya,” kata Basuki.

Meski sejumlah pihak menyebut normalisasi sungai belum efektif mengatasi banjir, Basuki mengatakan hal itu harus dilihat secara terperinci. Sebelumnya, Basuki menyatakan dari 33 kilometer panjang Sungai Ciliwung yang harus dinormalisasi, sekitar 16 kilometer telah selesai dilakukan. Hasilnya, wilayah di sisi sungai yang telah dinormalisasi tidak kebanjiran.

Basuki enggan membahas lebih jauh tentang perdebatan mengenai istilah normalisasi dan naturalisasi sungai. “Itu harus dilihat detail. Harus lihat skemanya. Saya enggak mau debatlah. Saya tidak dididik untuk berdebat,” tegasnya.

Kemudian, pihaknya juga membuat sudetan dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Basuki meyakini aliran air 60 meter kubik per detik yang melewati proyek itu akan sangat membantu mengurangi debit banjir.

“Penyelesaian proyek ini juga sangat bergantung kepada Pemprov DKI terkait proses pembebasan lahan,” tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kata Basuki, telah bertemu warga di wilayah yang akan disudet dan ada titik terang mengenai pembebasan lahan di sana.

Di wilayah hilir, pemerintah membangun tanggul laut pengaman pantai Jakarta melalui proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) yang hingga kini terus berjalan.

Untuk mengantisipasi datangnya banjir akibat tingginya curah hujan yang diprediksi masih akan terjadi, Basuki mengatakan telah menerjunkan 280 pegawai Kempupera ke 180 titik banjir yang telah dipetakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mencari tahu penyebab banjir pada hari pertama 2020.

“Dua hari ini mereka survei penyebab banjirnya. Di Kemang Pratama, ada dua (tanggul) yang jebol. Di tempat lain misalnya, ada pompa yang rusak. Kami akan menginventarisasi, Senin akan kita kerjakan untuk mengejar tanggal 11,12,13,14,15 Januari yang katanya mau jadi (puncak musim hujan). Kita akan persiapan di situ," kata Basuki.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kempupera, Endra Saleh Atmawidjaja mengatakan saat ini lebar sungai di Jakarta sekitar 8 meter sampai 15 meter. Upaya pelebaran sungai akan dilakukan hingga menjadi 35 meter sampai 50 meter.

Upaya selanjutnya yang dilakukan Kempupera adalah melakukan pembangunan sudetan untuk membantu mengurangi debit banjir di Sungai Ciliwung dengan mengalihkan 60 meter kubik per detik debit air ke Banjir Kanal Timur (KBT). Untuk percepatan pelaksanaan sudetan dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang telah diajukan perbaikan penetapan lokasi dari Kempupera melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 26 Desember 2019. Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1.200 meter.

Terkait progres pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Ditjen Sumber Daya Air, Bambang Hidayah menjelaskan progres pembangunan fisik Bendungan Ciawi telah mencapai 44 persen, sementara Bendungan Sukamahi 35 persen. Progres pembebasan lahan di Bendungan Ciawi telah mencapai 91,12 persen dan Bendungan Sukamahi 90,31 persen. Pembangunan kedua bendungan itu diharapkan selesai pada akhir 2020.

Bambang menyampaikan, tanpa bendungan, debit air di Sungai Ciliwung mencapai 365 meter kubik per detik. Dengan adanya bendungan, debit air bisa menjadi 253,25 meter kubik per detik atau terjadi penurunan hingga 30,6 persen, sehingga debit air di Pintu Air Manggarai bisa turun 11,9 persen dari 655,03 meter kubik per detik menjadi 577,05 meter kubik per detik.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Firdaus Ali menyatakan penanganan rencana strategis banjir Jabodetabek sudah ada sejak 2013. Namun, rencana tersebut tidak mudah direalisasikan karena melibatkan banyak unsur pemerintah daerah.

Program normalisasi sungai di Jakarta seharusnya sudah selesai sejak 2017, khususnya untuk Sungai Pesanggrahan, Angke, Krukut, dan Ciliwung. Namun, saat ini terhenti di kilometer 13 dari total 33 kilometer yang harus diselesaikan.

"Gubernur DKI Jakarta keukeuh maunya naturalisasi, bukan normalisasi. Ini konsep yang hingga kini tidak bisa kami pahami, meski sudah berulang kami pelajari,” tuturnya.

Firdaus yang telah berpengalaman dalam dunia yang berkaitan dengan air selama 32 tahun ini menyatakan normalisasi adalah cara tepat untuk mengembalikan kapasitas tampung atau angkut badan air, sehingga mampu mengalirkan air sesuai tampungan badan sungai.

“Sungai harus dilebarkan. Pinggirannya nanti diturap beton, lalu dasar sungai dikeruk dan dibersihkan. Sempadan sungai juga harus bersih dari hunian. Ini tentu membutuhkan pembebasan lahan,” katanya.

Bangun Infrastruktur
Di Istana Kepresidenan, Jumat (3/1/2020), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal dengan sejumlah menteri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Presiden Jokowi memerintahkan Menpupera Basuki Hadimuljono untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur pencegah banjir di Jakarta.

Basuki Hadimuljono menjelaskan rencana induk pengendalian banjir Jakarta sudah ada sejak 1973 yang disusun dengan bantuan Netherland Engineering Consultant (Nedeco) Belanda. Rencana induk tersebut kemudian ditinjau kembali JICA pada 1997 dan 2007.

“Di sini ada Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, kemudian normalisasi Sungai Ciliwung dan sodetan antara Ciliwung ke Banjir Kanal Timur. Banjir Kanal Timur sudah dampaknya. Kelapa Gading kan sekarang relatif enggak kebanjiran,” kata Basuki kepada wartawan seusai mengikuti rapat internal.

Dikatakan, debit Kali Ciliwung saat ini mencapai 570 meter kubik per detik. Sebelum dilakukan normalisasi, kapasitas Sungai Ciliwung dengan lebar antara 10 meter sampai 20 meter hanya mampu menampung debit air 200 meter kubik per detik. Dengan kondisi itu, kapasitas tampung Kali Ciliwung harus dibesarkan, termasuk dengan membuat sudetan ke Banjir Kanal Timur yang mampu mengalirkan air 60 meter kubik per detik.

“Dengan mengalirkan 60 meter kubik per detik, beban di Manggarai atau di hilir akan menjadi lebih kecil. Bapak Presiden mengarahkan (pembangunan infrastruktur pencegah banjir, Red) tetap lanjutkan,” katanya.

Untuk melakukan normalisasi, Basuki menyatakan telah menyiapkan rumah susun di Pasar Rumput untuk menampung warga yang tinggal di bantaran. Sekitar 800 keluarga harus dipindahkan dari bantaran kali sebelum normalisasi dilakukan.

Hingga Februari
Di tempat yang sama, Kepala BNPB Doni Monardo menyatakan sesuai informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) curah hujan tinggi diperkirakan akan tetap berlangsung sampai Februari mendatang. Terkait hal itu, Presiden Jokowi telah menugaskannya untuk menjalin kolaborasi dengan pihak terkait untuk meminimalisasi jumlah korban.

“Bapak Presiden menugaskan kembali kepada kami untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pemimpin di daerah agar kolaborasi antara pusat dan daerah, serta didukung oleh TNI-Polri serta segenap unsur-unsur pendukung lainnya termasuk relawan hendaknya menjadi satu kekuatan yang bisa melakukan berbagai upaya, baik itu pencegahan dan mitigasi,” katanya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta masyarakat yang ada di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) diimbau untuk waspada dan siap dievakuasi apabila terjadi banjir. “Kita sangat berharap bahwa ketegasan dari para pemimpin di daerah sampai dengan tingkat kepala desa atau lurah, mampu mengingatkan masyarakatnya agar tidak lagi berada di tempat yang sangat berisiko,” tegas Doni.

Presiden, lanjut Doni, juga meminta seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah diaktifkan kembali, bukan hanya di tingkat provinsi, juga di kabupaten/kota, terutama DKI Jakarta.

Fokus ke Warga
Di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengunjungi warga terdampak banjir yang masih berada di tempat penampungan sementara di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Jumat (3/1).

Seusai melakukan peninjauan, awak media bertanya tentang penanganan banjir yang akan dilakukan Pemprov DKI agar tidak terulang kembali. Menurut Anies, saat ini yang menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta adalah pemulihan fasilitas umum serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak banjir selama di pengungsian.

“Alhamdulillah jadi siang hari ini, saya bersama jajaran mengunjungi satu dari ada 109 tempat yang saat ini digunakan sebagai tempat penampungan sementara. Di Rumah Susun Rawa Buaya ini, ada lebih dari 1.300 warga yang berada di tempat ini. Mereka berasal dari wilayah sekitar sini yang masih tergenang dengan banjir,” katanya.

Saat ditanya tentang normalisasi dan naturalisasi sungai, Anies Baswedan kembali menegaskan bahwa pihaknya sedang dalam penanganan korban akibat bencana banjir. Sesudah selesai, baru didiskusikan langkah selanjutnya yang akan dikerjakan untuk penanganan dan pengendalian banjir di Jakarta.

“Pada fase ini, prioritas kita adalah penyelamatan, menjaga kesehatan selama warga berada di tempat pengungsian. Itu prioritas utamanya. Pada saat ini, kita konsentrasi pada soal penanganan korban akibat bencana banjir. Sesudah ini semua selesai, baru kita diskusikan tentang apa yang akan dikerjakan, termasuk perdebatan itu. Saat ini warga membutuhkan dukungan bantuan dan itu yang kita konsentrasikan,” tegasnya.

Meski banjir telah berangsur-angsur surut, tetapi warga belum bisa kembali ke rumah masing-masing. Selama mereka belum kembali ke rumah, maka Pemprov DKI akan menyiapkan kebutuhan pokok warga.

“Itu yang kita lakukan dan proses fasilitasi ini terus terjadi di semua tempat (pengungsian, Red),” ujar Anies Baswedan.
Agar bantuan kepada korban banjir merata dan tepat sasaran, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan puluhan organisasi kemanusiaan. Dengan demikian, distribusi bantuan logistik lebih terkoordinasi dan tidak terjadi penumpukan di satu tempat, sementara di tempat pengungsian lain kekurangan bantuan logistik.

Tak Dieksekusi
Sementara itu, pakar tata ruang Institut Pertanian Bogor (IPB) Ernan Rustiadi menyebutkan berbagai kajian tata ruang dan konsep untuk mencegah bencana untuk kawasan hulu sungai Ciliwung-Cisadane, Jawa Barat, sudah ada. Sayangnya, sistem pengambilan keputusan yang tidak holistik dan tidak konsisten menyebabkan sebagian besar konsep yang sudah digagas tidak bisa dieksekusi.

Bencana banjir yang terjadi saat ini adalah bagian dari pengelolaan tata ruang yang bermasalah. Namun, persoalan mendasar dan terus berulang sejak dua dekade terakhir untuk kawasan strategis, seperti di kawasan Puncak, Bogor dan Cianjur, Jawa Barat, adalah mekanisme pengambilan keputusan yang tidak tuntas.

“Ada banyak ahli dan kajian yang sudah dibahas, tetapi tidak ada tindak lanjut,” katanya.

Dia mengakui bahwa tidak mudah untuk membuat keputusan yang melibatkan berbagai daerah dan terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Setiap solusi untuk mencegah bencana banjir pasti melibatkan koordinasi antardaerah dan terkait pemerintah pusat.

Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme atau lembaga yang menjadi payung koordinasi atas berbagai kebuntuan yang terjadi. “Jadi semacam otorita atau apa pun namanya yang menjadi terobosan dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.

Sebenarnya, kata Ernan, ada payung hukum penataan ruang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur). PP tersebut sudah menetapkan Jabodetabekpunjur sebagai kawasan strategis nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu. Namun, sampai saat ini belum ada aturan operasional atau lembaga eksekutor yang punya kewenangan untuk menindaklanjuti PP tersebut.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yaya Nur Hidayati mengatakan upaya mengatasi banjir Jabodetabek harus dilakukan komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir.

Pemerintah pusat, lanjutnya, seharusnya berpikir lebih luas, bukan hanya fokus pada penanganan banjir di wilayah Jabodetabek. Pemerintah pusat seharusnya menjadi pihak yang mengoordinasikan pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan banjir.

Pemerintah daerah seharusnya juga melakukan evaluasi kebijakan di daerah masing-masing dalam mengatasi banjir. “Kalau 80 persen daerah sudah tertutup beton atau bangunan, bagaimana air hujan bisa terserap? Pemda harus membuat kebijakan untuk mengevaluasi bangunan-bangunan dan mewajibkan mereka membuat daerah serapan dan ruang terbuka hijau,” katanya. 

*Berita ini telah dimuat Suara Pembaruan edisi Sabtu, 4 Januari 2020.



Sumber: Beritasatu.com, Suara Pembaruan

Modifikasi Cuaca untuk Cegah Banjir Jabodetabek


Maria Fatima Bona / Carlos KY Paath / Mikael Niman / Bhakti Hariani / Vento Saudale / AB
Jumat, 3 Januari 2020 | 17:32 WIB

Jakarta, Beritsatu.com - Badan Pengkajian dan Penetapan Teknologi (BPPT) bersama TNI, Jumat (3/1/2020) mulai melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mencegah banjir di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Hari ini dilakukan empat sortie penerbangan operasi TMC.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan dua sortie penerbangan mulai dilakukan pada pukul 09.00 WIB, sedangkan dua sortie selanjutnya dilakukan pukul 13.00 WIB.
Keputusan melakukan upaya pencegahan banjir lebih besar di wilayah Jabodetabek dengan TMC diputuskan dalam rapat koordinasi penanganan banjir Jabodetabek di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (2/1/2020).

BPPT menyiapkan TMC untuk mempercepat penurunan hujan sebelum mencapai wilayah Jabodetabek. Langkah ini diyakini bisa mengurangi hujan yang turun di area tersebut dalam rangka mencegah banjir.

“Kami sudah menyiapkan 22 ton bahan semai (garam) dan segera ditambah lagi stoknya,” kata Kepala BPPT Hammam Riza.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan TMC dilakukan untuk mengurangi volume awan, sehingga curah hujan yang turun lebih terkendali dan tidak menyebabkan banjir. “Volume awan yang kemungkinan bisa menjadi hujan harus dikurangi dari sekarang agar tidak menumpuk di satu waktu,” katanya.

Sejak Kamis (2/1/2020), Mabes TNI telah menyiapkan dua pesawat tipe CN 295 dan Cassa yang bertugas melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca.

Ego Sektoral
Secara terpisah, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga dan pengamat perkotaan Yayat Supriatna sepakat bahwa banjir yang melanda sejumlah kawasan di Jabodetabek tidak akan teratasi secara permanen jika koordinasi dan sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah serta di antara pemerintah daerah belum terbangun dengan baik. Koordinasi dan sinergisitas itu terlihat lemah karena masih ada ego sektoral di antara pusat dan daerah.

Menurut Nirwono, untuk mengatasi banjir di Jabodetabek diperlukan sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah serta di antara pemerintah daerah. “Sampai saat ini belum ada titik temu pandangan. Misalnya saja, antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta masih berbeda pandangan soal penanganan banjir di Jakarta, khususnya antara normalisasi dan naturalisasi,” ujarnya.

Dikatakan, selain persoalan klasik pembebasan lahan di sekitar bantaran kali di Jakarta, revitalisasi danau, situ, embung, maupun waduk juga masih berjalan lambat. Selain itu, sampai saat ini hanya 33% saluran air atau drainase di Jakarta yang berfungsi dengan baik.

“Jadi, jangan hanya menyalahkan kondisi curah hujan yang ekstrem, banjir kiriman, dan kondisi permukaan laut yang lebih tinggi saja. Resapan air dan drainase juga harus dioptimalkan. Segera relokasi permukiman di bantaran kali tahun ini juga,” ujarnya.

Nirwono meminta Pemprov DKI meningkatkan kerja sama dengan pemerintah pusat, Pemprov Banten, dan Pemprov Jawa Barat untuk serius melakukan normalisasi bantaran kali di 13 aliran sungai yang bermuara di sekitar Jakarta. “Juga perlu dilakukan revitalisasi tepian 109 situ, danau, embung, dan waduk, serta diperlukan penambahan ruang terbuka hijau. Saat ini di Jakarta baru ada 9,98% ruang terbuka hijau. Minimal 30%,” ujarnya.

Yayat Supriatna juga menyoroti koordinasi yang masih lemah antara pusat dan daerah akibat adanya ego sektoral. Menurutnya, perlu ada kekompakan antara Pemprov DKI Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya dalam bekerja sama menanggulangi banjir di Jabodetabek. Pendekatan struktur berupa kerja sama antarpemerintah daerah harus dikedepankan. Salah satu bentuk kerja sama itu adalah sharing anggaran antara Pemprov DKI dan pemerintah kota/kabupaten Bekasi, Bogor, dan Depok.

“Ke depan, sharing anggaran ini bisa diwujudkan dalam bentuk hibah alokasi APBD dari Pemprov DKI ke kota-kota sekitarnya serta didukung pemerintah pusat untuk menanggulangi bencana banjir,” kata Yayat.

Dia menyebutkan Pemkab Bogor pernah berencana menertibkan bangunan-bangunan di kawasan Puncak. Namun, mereka terkendala anggaran. Ketika itu, Pemprov DKI memberikan bantuan anggaran agar Pemkab Bogor bisa menjalankan program tersebut. Namun, saat ini program tersebut terhenti.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan menilai Pemprov DKI Jakarta gagal dalam menjalankan manajemen bencana banjir dengan optimal. Padahal, instansi lain, seperti BMKG, Basarnas, dan BNPB, sudah berulang kali mengingatkan soal curah hujan tinggi dan risiko bencana banjir.

“Sebelum 1 Januari sudah diingatkan akan bahaya bencana banjir. Memang manusia tidak bisa mengatur curah hujan, tetapi kita bisa meminimalisasi dampak banjir dengan manajemen bencana menjalankan sistem peringatan dini. Kalau kita lihat, banyak masyarakat yang terjebak di rumah yang tergenang banjir, bahkan ada banyak korban banjir yang belum mendapatkan bantuan,” katanya.

 



Sumber: Beritasatu.com, Suara Pembaruan