Inpres 6/2018

Jokowi Instruksikan Semua Lembaga/Kementerian Terlibat dan Bersinergi Berantas Narkoba


Bhakti Hariani / Bayu Marhaenjati / Mikael Niman / Carlos Roy Fajarta / DAS
Kamis, 27 September 2018 | 15:23 WIB

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2018 pada 28 Agustus 2018. Inpres ini mengatur tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika (P4GN) 2018-2019 Tingkat Kementerian/Lembaga (K/L).

Inpres ini menuntut semua lembaga dan kementerian, bahkan sampai pada tingkat kabupaten dan kota, agar peduli pada upaya P4GN di mana BNN berperan sebagai institusi koordinator utama.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, Inpres 6/2018 sangat tepat untuk diterbitkan mengingat potensi kerusakan akibat narkoba terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), semakin nyata dan begitu mengkhawatirkan. "Inpres ini penting, karena tantangan bangsa dan negara sekarang selain persoalan korupsi, radikalisme/terorisme adalah narkoba. Perlu gerakan seluruh elemen bangsa dalam memeranginya," kata Tjahjo, Rabu (26/9).

Sedangkan menurut Kepala BNN, Heru Winarko, latar belakang terbitnya Inpres No 6/2018 adalah menata rencana aksi terkait penanggulangan narkotika. Ia berharap pencegahan dan pemberantasan narkoba dimasukkan dalam program setiap kementerian dan lembaga.

Koordinator Kelompok Ahli BNN, Ahwil Luthan menambahkan, keberadaan Inpres ini menjadi landasan baru bagi kementerian dan lembaga untuk saling bersinergi lebih optimal dalam pemberantasan narkotika. "Inpres ini agar ada koordinasi dan sinkronisasi antardepartemen sehingga semua kementerian dan lembaga bisa mengetahui dan mau tahu program P4GN. Jadi melalui Inpres ini semua urusan narkotika diselesaikan bersama-sama," ujar Ahwil, Rabu (26/9).

Dalam pemetaan jaringan narkotika dan prekursor BNN menjadi penanggung jawab atau vocal point dalam mengumpulkan informasi tindak pidana narkotika serta TPPU. "Inpres ini akan membuat mereka (institusi di luar BNN) lebih cepat bekerja dan berkoordinasi di tengah banyaknya modus narkoba," katanya.

Dengan adanya Inpres ini maka seluruh pemangku kepentingan memiliki kepedulian sinergitas yang lebih baik sedangkan BNN berperan sebagai institusi koordinator utama. Contohnya, di bidang pendidikan BNN berkoordinasi dengan Mendikbud dan kepala daerah agar kurikulum dan sosialisasi dini bahaya narkoba di tingkat sekolah bisa disampaikan melalui pelajaran.

Sedangkan dalam hal rehabilitasi BNN bekerja sama dengan Menkes. Ketika korban kembali ke masyarakat pascarehabilitasi, keluarga dan semua pihak bisa bertindak bersama untuk membangkitkan semangat mantan pemakai. “Koordinasi antarinstansi sangat penting. Dengan adanya Inpres ini tidak ada yang merasa lebih super semua sama," tambah Ahwil.

Heru mencontohkan lebih detail soal sinergi. Selama ini, tes urine di BNN hanya dianggarkan untuk 30.000 tes. Angka tersebut hanya mencukupi untuk mengetes napi sebuah lapas. Sedangkan bila tes urine dimasukkan ke dalam rancangan anggaran belanja (RAB) atau dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tiap lembaga atau kementerian maka pelaksanaannya akan lebih masif. Anggaran tes urine ditanggung masing-masing kementerian/lembaga sedangkan pihak BNN sebagai pengawas.

Ahwil menimpali, tes urine wajib bagi setiap pekerja di lingkungan kementerian dan lembaga negara tak terkecuali anggota BNN, Polri, dan TNI. “Nanti BNN sebagai pemeriksa atau pengawas. Tidak mungkin alat tes disiapkan semua oleh BNN karena keterbatasan anggaran," kata Ahwil.

Tes ini penting khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan yang membawahi sopir, pilot, masinis, atau nakhoda. Dengan adanya Inpres maka setiap institusi didorong untuk menyediakan urine test pack secara mandiri dan berkoordinasi dengan BNN dalam pemeriksaan.

Sistem P4GN ini juga diharapkan dimasukkan dalam perekrutan, promosi jabatan, atau alih golongan. Salah satunya melalui tes urine yang menjadi parameternya. “Kami juga meminta waktu itu kerja sama dengan KPU, calon-calon pimpinan, kepala daerah, caleg. Jadi mereka melakukan pengadaan sendiri untuk tes urine," katanya.

Lebih Detail
Inpres kali ini bukan yang pertama. Di Era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah terbit Inpres No 11/2012 terkait kebijakan dan strategi nasional P4GN. Inpres dibuat untuk lebih memfokuskan pencapaian "Indonesia Negeri Bebas Narkoba". Sama dengan Inpres terbaru, Inpres sebelumnya juga merupakan insrtuksi yang ditujukan ke seluruh menteri kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Sekab, Jaksa Agung, Kepala BKPM, hingga gubernur, bupati da wali kota.

Menurut Ahwil, pada Inpres No 6/2018 ini penjabarannya lebih detail mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kerja sama antarlembaga dan kementerian. "Ini lebih detail. Dalam lampirannya bahkan ada rencana aksi. Misalnya penyelundupan narkoba melalui jalur laut maka BNN bersama dengan Bea Cukai, Polisi Perairan, DKP, dan TNI AL,” katanya.

Contoh lain, kata Ahwil, setelah tersangka tertangkap dan ditahan, proses peradilan dan pengambilan keputusan vonis hukum harus proporsional selaras dengan semangat Inpres bahwa kondisi Indonesia darurat narkoba.

Terkait tupoksi antarlembaga, Mendagri Tjahjo Kumolo menuturkan, peran Kemdagri sesuai Inpres tersebut salah satunya ialah mengoordinasikan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Inpres.

Kerja sama antarlembaga, kata Ahwil, sangat diperlukan karena sekarang ini ada pola canggih dan modus operandi baru yang dilakukan bandar, kurir, dan jaringannya untuk menghindari aparat. “BNN juga bekerja sama dengan pihak luar yakni bersama institusi antinarkoba di setiap negara yang tergabung dalam United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Di sana untuk melakukan evaluasi dan mendapat masukan upaya pencegahan dan pemberantasan," kata Ahwil.

Sekjen DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Brigjen Pol (Purn) Ashar Soerjobroto menilai, Inpres No 6/2018 merupakan langkah tepat sebagai upaya untuk meningkatkan segenap bentuk perhatian dan pergerakan untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba. Apalagi Inpres tersebut juga mengatur peran pemimpin daerah untuk memberantas narkoba.

Inpres dinilai penting karena upaya pemberantasan narkoba memerlukan komitmen serius yang harus terus menerus diingatkan dan tidak boleh kendur. Terlebih saat ini Ashar menilai pemberantasan narkoba masih lemah pada tataran pencegahan. Sedangkan untuk tingkat penangkapan yang dilakukan oleh segenap aparat relatif sudah lebih maksimal.

Sangat baik bila pimpinan di sebuah daerah, bupati atau wali kota juga punya peran untuk melakukan upaya pemberantasan narkoba. "Sebagai pemilik wilayah sudah seharusnya bupati atau wali kota ini paham peta wilayahnya dan bisa memetakan wilayah wilayah mana yang rentan terhadap peredaran narkoba. Jika peran mereka ditingkatkan secara maksimal maka pencegahan terhadap peredaran narkoba tentunya akan lebih baik," ujar Ashar, Rabu (26/9).

Peredaran narkoba saat ini sudah merambah ke jalur udara, laut, dan juga darat. Setiap hari kasus penangkapan terhadap orang yang kedapatan membawa narkoba terus menerus terjadi. Ini menandakan bahwa narkoba masih dan harus terus diperangi.

Hal tersebut bukan melulu menjadi BNN atau aparat kepolisian semata tapi juga segenap pihak termasuk pemimpin daerah yang memiliki kuasa atas wilayah mereka. Titik-titik perbatasan yang dirasakan rawan akan peredaran narkoba bisa ditingkatkan pengawasannya untuk mencegah masuknya narkoba ke wilayah tersebut.

"Wilayah perbatasan seperti misalnya di Papua, perbatasan di dekat Timor Leste, dan di Kalimantan Utara ini masih sangat rentan dan memerlukan pengawasan dan perhatian bersama agar tidak ada narkoba yang masuk baik melalui jalur laut, udara ataupun darat. Di sini peran bupati atau wali kota bisa dijalankan untuk mencegah masuknya narkoba," papar Ashar.



Sumber: Suara Pembaruan

268.000 Bandar dan Pengedar Narkoba Masih Berkeliaran


Fana Suparman / Yeremia Sukoyo / Dwi Argo Santosa / DAS
Rabu, 26 September 2018 | 15:17 WIB

Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa bandar narkoba yang tertangkap sampai saat ini baru 20%. Sisanya masih berkeliaran mengoperasikan jejaring peredaran narkoba di semua golongan usia dan profesi. Ironisnya, bandar yang sudah dipenjara pun masih bisa mengatur bisnis ilegal dari balik bui.
"Dari banyaknya jumlah pengedar dan gembong narkoba dengan barang bukti ribuan kilo, hanya 20% saja yang sudah tertangkap," kata Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Irjen Dunan Ismail dalam Pelatihan Kader Inti Pemuda Anti-Narkoba 2018 yang diselenggarakan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kempora), Selasa (25/9). Artinya, 80% masih berkeliaran bebas.
Sementara itu data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), pada 2018 terdapat sekurangnya 111.000 napi narkoba. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 67.000 napi atau sekitar 60% adalah bandar dan pengedar. Sisanya adalah pengguna.
Bila angka 67.000 napi tersebut adalah 20% dari seluruh bandar dan pengedar berarti yang masih berkeliaran bebas menjalankan bisnisnya berjumlah 268.000-an. Jumlah ini sangat mengkhawatirkan karena merekalah otak dan penebar narkoba. Sementara itu para bandar dan pengedar yang sudah mendapatkan hukuman setimpal di penjara ternyata masih bisa menjalankan bisnis narkoba.
Contoh terbaru, BNN mengungkap peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas Lubuk Pakam, Medan, Sumatera Utara.
Dekyan, napi di lapas tersebut, mengendalikan peredaran narkoba dengan membayar sejumlah petugas dan sipir sebesar Rp 50 juta per minggu. Kepada aparat, Dekyan mengaku sudah berulang kali melakukan hal yang sama yakni mengendalikan penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia untuk dipakai, diedarkan, dan digunakan untuk merekrut napi lain agar membantunya bisnis narkoba di dalam lapas.
Bisnis haram ini terbongkar setelah aparat BNN menangkap Bayu, seorang kurir, yang mengantar contoh narkoba sabu seberat 50 gr untuk diedarkan dan digunakan di dalam lapas. Paket narkoba ini diterima oleh Maredi, seorang sipir. Maredi mengaku suruhan Dekyan.
Di Makassar, seorang oknum aparatur sipil negara yang bertugas di Rutan Kelas 1 Makassar berinisial Mm (49) ditangkap karena mengedarkan sabu, Jumat (7/9/2018). Mm diduga telah lama menjadi pengedar sabu di dalam rutan.
Masih banyak contoh lain peredaran narkoba dikendalikan dari dalam sel oleh napi bekerja sama dengan sipir penjara. Pertengahan tahun lalu BNN malah semat melansir terdapat 34 nama gembong yang masih bebas berbisnis narkoba dari balik sel di berbagai kota.

Petugas Lapas
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemkumham Sri Puguh Budi Utami mengakui adanya peredaran narkoba di dalam lapas. Hal ini karena memang terjadi.
Sri Puguh juga mengakui peredaran narkoba di dalam lapas lantaran ketidaktegasan petugas lapas, salah satunya dalam hal penerapan larangan telepon genggam. Dikatakan, pihaknya sudah tegas melarang narapidana menggunakan telepon genggam. Namun, di sisi lain, justru membiarkan petugas tetap membawa ponsel.
"Kejadian ini ada peran kami juga membiarkan ponsel masuk ke dalam. Inilah alat yang paling potensial menyebabkan adanya komunikasi dengan pihak luar," katanya, Rabu (26/9).
Sri menuturkan, seringkali ketegasan petugas lapas luruh setelah bertahun-tahun kenal dengan narapidana. Petugas yang membawa ponsel meminjamkannya kepada napi yang mengeluh sakit. Napi tersebut beralasan ingin menelepon anaknya untuk membelikan obat padahal komunikasi yang dilakukan adalah transaksi narkoba.
"Sebenarnya tidak ada urusan dengan (memberikan) fasilitas (khusus kepada napi). Kami sudah sangat dekat dengan napi tertentu karena tahunan kami bersahabat. Sisi tegas sering hilang kalau berhadapan dengan orang yang sudah sekian lama berteman," ungkapnya.
Sri tidak lupa menyoroti persoalan kelebihan kapasitas lapas. Kapasitas lapas sekarang di seluruh Indonesia hanya sekitar 124.000 namun dihuni oleh sekitar 248.000 napi. Kelebihan kapasitas ini yang membuat sistem tidak berjalan dengan baik karena tidak dapat terdeteksi.
Selain itu, sebagian besar penghuni lapas merupakan napi kasus narkoba. Dari 248.000 napi, sebanyak 111.000 napi atau 45% merupakan napi kasus narkoba. Sebanyak 44.000 merupakan pengguna narkoba, dan sisanya merupakan pengedar dan bandar narkoba. Padahal, kata Sri pengguna narkoba seharusnya direhabilitasi medis dan sosial. Hal ini lantaran pengguna apalagi pecandu narkoba akan berupaya mencari jalan untuk memenuhi kecanduannya.
"Yang namanya pengguna apalagi pecandu, yakinlah berupaya keras bagaimana memenuhi kecanduannya. Dampaknya Bukan hanya psikis tapi fisik. Kami tidak bisa melakukan rehabilitasi medis. Kalau terapi sosial bisa," katanya.
Sri juga mengakui, terdapat sejumlah oknum petugas lapas yang belum sepenuhnya memiliki visi yang sama untuk mencegah dan memberantas narkoba.
Hasil survei BNN dan Puslitkes Universitas Indonesia menyebutkan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 3,376 juta orang. Artinya 1,71 % penduduk Indonesia adalah pengguna narkoba. “Sementara jumlah pengedar dan gembong narkoba yang ditangkap masih sangat sedikit,” kata Irjen Dunan Ismail.
Kerugian negara mencapai puluhan triliun setiap tahunnya. Narkoba juga menyebabkan kriminalitas, seks bebas, dan penyebaran penyakit seperti HIV. “Dampak narkoba ini begitu parah. Seperti di Depok beberapa pekan lalu, seorang anak tega membunuh ibunya lantaran tidak diberi uang untuk membeli narkoba. Rata-rata ada sekitar 30 orang meninggal setiap hari karena narkoba," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan