Brexit Tertunda Lagi, PM May Makin Terjepit


Heru Andriyanto / HA
Kamis, 11 April 2019 | 21:41 WIB

Brussels, Beritasatu.com - Setelah hampir tiga tahun memulai tekad untuk lepas dari Uni Eropa, justru Inggris yang akhirnya harus datang ke Brussels, Rabu (10/4/2019) malam, pasrah menunggu nasibnya diputuskan.

Perdana Menteri Inggris Theresa May diminta keluar ruangan, setelah itu selama sekitar lima jam para mitranya di Eropa membahas permintaan penundaan darinya.

Akhirnya diputuskan tenggat waktu keluarnya Inggris dari UE, atau Brexit, pada 31 Oktober 2019, lebih panjang dari permintaan May sendiri yaitu 30 Juni.

Masa enam bulan itu untuk memberi waktu bagi Inggris membuat kesepakatan dengan UE, sehingga menghindari terjadinya Brexit yang tanpa kesepakatan apa pun. Sebelumnya, kesepakatan yang diajukan May dan disetujui UE justru ditolak parlemennya sendiri, sampai tiga kali!

“Cemoohan Rabu malam -- ketika 27 negara lainnya memutuskan nasib kita … di mana keputusan tentang Inggris dibuat tanpa kehadiran kita -- mengungkap semua kebohongan para Brexiter dan kemustahilan untuk meraih posisi yang kuat dan stabil di luar UE,” kata penulis senior The Guardian, John Grace, di kolom opini.

“Sejarah akan mencatat bahwa rakyat Inggris tidak menghargai kekuatan mereka sendiri di Eropa, sampai mereka kehilangan itu. Theresa May juga kembali dipermalukan, tetapi itu tidak akan berpengaruh karena tampaknya dia tidak merasa malu.”

Dalam pertemuan di Brussels itu, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengirim pesan ke para rekannya di Inggris: “tolong jangan buang waktu lagi kali ini.”

May, yang menginginkan tenggat lebih dini yaitu 30 Juni, mengatakan Inggris atau lebih tepatnya United Kingdom masih bertekad untuk keluar dari UE secepat mungkin.

Tenggat waktu 31 Oktober atau berbarengan dengan tradisi Halloween itu diikuti sejumlah persyaratan. Misalnya, Inggris harus ikut menggelar pemilu Eropa di bulan Mei. Kalau tidak, maka Inggris dinyatakan secara otomatis keluar dari UE pada 1 Juni tanpa kesepakatan apa pun.

Rakyat United Kingdom yang terdiri atas Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara telah menggelar referendum yang hasilnya memutuskan mereka akan keluar dari UE. Tenggat waktu adalah 29 Maret lalu tetapi gagal tercapai akibat perlawanan di parlemen dan ketidakmampuan May dalam merangkul oposisi.

Batas waktu ditunda 12 April dan gagal lagi, karenanya May minta diperpanjang hingga 30 Juni. Akhirnya, UE yang memutuskan, 31 Oktober.

Kronologi Brexit

"Pilihan-pilihan yang kita hadapi sekarang sudah jelas, dan tengat waktunya juga jelas. Jadi kita sekarang harus menggenjot upaya untuk meraih konsensus atas kesepakatan yang mewakili kepentingan nasional,” tulis May di akun Twitter usai pertemuan di Brussels.

Saat ditanya wartawan, dia menolak disalahkan atas berlarut-larutnya masalah ini.

"Jika cukup banyak anggota parlemen yang memberikan suara mendukung saya pada Januari, kita sudah berada di luar Uni Eropa sekarang,” ujarnya.

Tahun lalu, pemerintahan May dan para pemimpin UE sudah meraih kesepakatan tentang tata cara Brexit.

Kebuntuan terjadi karena para anggota parlemen menolak kesepakatan itu, dan dalam pemungutan suara parlemen mereka juga menolak Brexit tanpa kesepakatan apa pun.

Di pihak lain, UE menolak negosiasi ulang tentang kesepakatan yang sudah mereka setujui bersama May.

Perdana Menteri Inggris Theresa May tiba di pertemuan Dewan Eropa membahas Brexit di gedung parlemen Eropa, Brussels, 10 April 2019. (AFP)

Setelah diperpanjang, selanjutnya apa?
Ada sejumlah kemungkinan yang bisa terjadi setelah tenggat waktu kembali diperpanjang enam bulan.

May ingin mengakhiri kebuntuan dengan parlemen, kesepakatan versi dia disetujui, dan Brexit bisa dilakukan dengan landasan kesepakatan antara UE dan Inggris.

Kalau itu tidak cepat terlaksana, pada 23 Mei nanti Inggris harus mengikuti pemilu Eropa, atau kalau tidak Inggris dinyatakan otomatis tidak lagi anggota UE dan tanpa kesepakatan sama sekali pada 1 Juni.

Pemerintahan May terus mendekati kubu oposisi Partai Buruh untuk meraih kompromi. Jika bisa akur, parlemen akan memberi peluang voting untuk kesepakatan yang dibuat May.

Kesepakatan yang dibuat May tentang Brexit akan mengikat secara hukum, mencakup misalnya mata uang, periode transisi, hak warga negara, dan perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia.

Infografis Brexit

Jika tidak ada kompromi, banyak hal bisa terjadi.

1. Tanpa kesepakatan
Brexit tanpa kesepakatan (no-deal Brexit) adalah konsekuensi logis jika parlemen tidak memberikan persetujuan apa pun. Jika parlemen tidak cepat bekerja dan UK tidak ikut pemilu UE pada 23 Mei, no-deal Brexit akan terjadi otomatis pada 1 Juni.

Kalau UK ikut pemilu Eropa, maka masih ada waktu sampai 31 Oktober.

Bisa saja parlemen akan mendukung no-deal Brexit – meskipun mayoritas anggotanya menentang itu dalam voting sebelumnya.

2. Brexit dengan kesepakatan versi May
Meskipun beberapa kali kesepakatan versi Theresa May ditolak, peluangnya belum habis sama sekali.

Bahkan sekarang, jika tidak ada kompromi dengan Partai Buruh dan tidak ada suara mayoritas untuk alternatif lain, kesepakatan May itu masih sebuah opsi.

Dengan makin sering terjadinya penundaan, pada akhirnya nanti kesepakatan versi May bisa menjadi alternatif agar bisa secepatnya mewujudkan Brexit.

Juga kalau negosiasi dengan UE tentang kesepakatan pengganti ternyata menghadapi banyak kendala, dua pihak bisa kembali ke kesepakatan semula yang sudah pernah dibahas.

3. Negosiasi ulang.
Pemerintah bisa memilih negosiasi ulang dengan draft kesepakatan yang sama sekali baru.

Ini bukan cuma memberi tambahan-tambahan kecil dalam deklarasi politik, tetapi negosiasi ulang yang benar-benar mulai dari nol dan memakan waktu, termasuk menulis ulang isi perjanjian yang butuh waktu lebih lama.

Jika UE menolak, maka harus dicari opsi lain.

4. Referendum lagi
Kemungkinan lain adalah kembali menggelar referendum. Bisa seperti pada 2016 yang sifatnya tidak mengikat secara hukum.

Namun, para anggota parlemen menghendaki referendum yang mengikat sehingga hasilnya otomatis berlaku, seperti referendum 2011 tentang perubahan sistem pemungutan suara dalam pemilu di UK.

Hal yang ramai dibicarakan adalah “pemungutan suara konfirmasi” di mana masyarakat diberi pilihan menerima kesepakatan May itu atau tetap bersama UE.

Yang lain berpendapat referendum ulang harus juga memuat opsi keluar dari UE tanpa kesepakatan atau no-deal Brexit.

Apa pun opsinya, referendum tidak bisa dilakukan secara otomatis, harus sesuai UU tentang parpol, pemilu dan referendum yang disahkan pada 2000.

Juga harus ada legislasi baru di parlemen untuk melakukan referendum dan menetapkan aturan mainnya, misalnya siapa yang berhak memberikan suara.

Referendum tidak bisa digelar secara tergesa-gesa, karena Komisi Pemilihan Umum butuh waktu untuk menimbang dan memberi saran atas pertanyaan yang akan diajukan dalam referendum.

Pertanyaan yang sudah ditetapkan kemudian butuh legislasi parlemen. Setelah legislasi, referendum juga tidak bisa langsung digelar karena harus ada periode tertentu sebelum pemungutan suara.

Para pakar konstitusi di University College London mengatakan waktu minimal untuk semua tahapan di atas adalah 22 pekan.

5. Pemilu dini
Theresa May bisa meminta digelarnya pemilu dini untuk mengatasi kebuntuan.

Dia tidak punya wewenang untuk menggelar pemilu. Namun, seperti pada 2017, dia bisa meminta parlemen melakukan voting berdasarkan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam UU Masa Jabatan Parlemen.

Usulan ini harus mendapat dukungan duapertiga anggota parlemen. Paling cepat, pemilu bisa digelar dalam 25 hari kerja setelah voting dan perdana menteri bisa memutuskan tanggalnya.

6. Mosi tidak percaya
Pemerintahan May lolos dari mosi tidak percaya pada 16 Januari lalu dengan suara 325 berbanding 306. Partai Buruh bisa kembali mengajukan mosi serupa kapan saja.

Dalam UU Masa Jabatan Parlemen 2011, pemilu di UK digelar setiap lima tahun, dan yang paling dekat pada 2022.

Namun, mosi tidak percaya memungkinkan parlemen untuk melakukan pemungutan suara apakah pemerintah yang ada bisa dilanjutkan atau tidak. Mosi itu harus mencantumkan kalimat: "DPR ini tidak percaya pada pemerintahan Yang Mulia."

Jika mosi dimenangkan, dimulailah hitung mundur selama 14 hari. Jika dalam jangka waktu itu pemerintah atau calon penggantinya tidak bisa memenangkan pemungutan suara, barulah pemilu dini bisa digelar. Pemilu itu juga baru bisa dilaksanakan setelah 25 hari kerja.

7. Brexit dibatalkan
Mahkaman Eropa sudah memutuskan bahwa UK bisa secara sepihak membatalkan Brexit (tanpa persetujuan dari 27 negara anggota UE lainnya).

Karena pemerintah tampaknya masih berkomitmen dengan Brexit, perlu ada peristiwa besar seperti referendum ulang atau pergantian pemerintahan sebelum Brexit dibatalkan.

Belum jelas bagaimana proses untuk membatalkan Brexit, tetapi tampaknya pemungutan suara di parlemen sudah cukup.

Kemungkinan lain
Theresa May sudah menegaskan dia akan turun setelah kesepakatan yang dibuatnya lolos di parlemen.

Setelah lolos dari mosi tidak percaya, dia tidak bisa dipaksa turun sampai Desember ini menurut regulasi Partai Konservatif.

Namun, dia juga bisa mundur kalau draft kesepakatannya ditolak dan dia berkeras tidak mau berubah pikiran.

Hal itu akan membuat Partai Konservatif melakukan kampanye untuk menunjuk perdana menteri yang baru.



Sumber: BBC, The Guardian

Yang Perlu Anda Tahu Tentang Brexit


Heru Andriyanto / HA
Kamis, 11 April 2019 | 21:45 WIB

Apa arti Brexit?
Ini merupakan ungkapan yang digunakan untuk mempersingkat kalimat "Inggris meninggalkan Uni Eropa (UE)", dengan menggabungkan dua kata “Britain” dan “exit” menjadi Brexit.

Kenapa Inggris ingin meninggalkan UE?
Hasil dari sebuah referendum -- di mana semua warga negara yang usianya mencukupi boleh memberikan suara -- yang digelar pada 23 Juni 2016. Referendum ini memberi dua pilihan, tetap bersama (remain) atau meninggalkan (leave) UE. Hasilnya, leave mendapatkan 51,9% suara, remain 48,1% suara. Referendum diikuti oleh 71,8% warga usia pemilih, atau lebih dari 30 juta orang yang memberikan suara.

Bagaimana rincian hasil referendum di masing-masing wilayah United Kingdom (UK)?
Sebelumnya harus dipahami dulu bahwa Inggris yang kita maksudkan di sini sebetulnya adalah United Kingdom, yaitu kerajaan yang mempersatukan Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara.

Di Inggris Brexit menang 53,4% berbanding 46,6%, demikian juga Wales 52,5% melawan 47,5%. Namun, Skotlandia memilih remain dengan keunggulan cukup besar 62% berbanding 38%, seperti halnya Irlandia Utara ingin tetap bersama UE 55,8% melawan 44,2%. Setelah ditotal, leave menang atas remain.

Hasil referendum Brexit

Apa itu Uni Eropa?
Uni Eropa adalah kemitraan politik dan ekonomi yang melibatkan 28 negara di Eropa. Sejarahnya dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia 2 untuk mempererat kerjasama ekonomi, dengan pemikiran bahwa negara-negara yang saling berhubungan dagang akan lebih mampu menghindari perang di antara mereka sendiri.

Sejak itu UE tumbuh menjadi “pasar tunggal”yang memungkinkan lalu lintas barang dan manusia di antara anggotanya, seolah-olah mereka berada di satu negara yang sama. Mereka juga punya mata uang sendiri, euro, yang dipakai di 19 negara anggota, parlemen sendiri, dan sekarang juga berusaha memperluas cakupan integrasi untuk bidang-bidang lain seperti lingkungan, transportasi, hak konsumen, dan bahkan sampai tarif ponsel.

Kapan UK dijadwalkan keluar dari UE?
Tenggat aslinya adalah 29 Maret 2019 atau dua tahun setelah disahkannya Article 50 atau Pasal 50 Traktat Lisabon UE tentang tata cara keluar dari blok tersebut. Namun, perjanjian antara UE dengan UK soal Brexit justru ditolak sampai tiga kali oleh parlemen UK sendiri. Para pemimpin UE kemudian setuju penundaan Brexit hingga 12 April 2019. Namun, Perdana Menteri Inggris Theresa May kembali meminta perpanjangan hingga 30 Juni dan disetujui parlemen Inggris. Pada Rabu (10/4/2019), UE menyetujui tenggat waktu baru 31 Oktober 2019.

Bisakah Brexit dibatalkan?
Bisa. Untuk membatalkan Brexit perlu adanya perubahan undang-undang, tetapi pemerintah dan para partai oposisi belum bersedia melakukannya untuk saat ini. Pada 10 Desember 2018 Pengadilan Eropa memutuskan bahwa Inggris bisa membatalkan Pasal 50 itu tanpa minta izin kepada 27 anggota UE lainnya, dan tetap menjadi anggota UE asalkan melalui proses demokratis di parlemen. Bulan lalu, sebuah petisi online yang menuntut dicabutnya Pasal 50 itu sudah mendapatkan lebih dari 6 juta tanda tangan.

Article 50 sebagai dasar Brexit

Ini mulai membingungkan, yang ingin keluar dari UE itu UK apa Inggris?
UK. Kami menggunakan Inggris untuk memudahkan saja. UK sejatinya adalah gabungan empat negara: Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara.

Apa bedanya UK, Britania, Inggris?
UK padanan lengkap dan resminya adalah "Kerajaan Serikat Britania Raya dan Irlandia Utara" (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Sangat panjang bukan? Itulah kenapa disingkat UK saja.

Inggris dalam makna geopolitik yang sebenarnya adalah padanan dari England.

Sementara Britain dan Great Britain sebetulnya sama, padanan dalam Bahasa Indonesia adalah Britania atau Britania Raya, terdiri dari tiga negara dalam satu pulau, yaitu Inggris, Skotlandia dan Wales.

Di ajang Piala Eropa atau Piala Dunia sepakbola, empat negara itu mengirim tim sendiri-sendiri. Di ajang Olimpiade, mereka bersatu dalam bendera UK.

Kembali ke Brexit, mungkinkah ada referendum lagi?
Itu harus diundangkan dulu oleh pemerintah, sementara pemerintah sendiri sudah mengesampingkan kemungkinan itu. Namun, setelah tiga kali gagal mendapat persetujuan parlemen atas kesepakatan Brexit dengan UE, Perdana Menteri Theresa May berunding dengan pemimpin oposisi Partai Buruh, Jeremy Corbyn. Jika Partai Buruh dan Partai Konservatif pimpinan May gagal menghasilkan persetujuan, parlemen akan dihadapkan pada sejumlah opsi, yang bisa saja termasuk referendum baru.

Kenapa para politisi ingin kesepakatan dulu dengan UE?
Untuk menjamin adanya proses transisi yang mulus bagi dunia usaha dan warga negara ketika Brexit diberlakukan, dan untuk memberi waktu bagi pembahasan hubungan dagang yang permanen.

Apa isi kesepakatan Theresa May dengan UE?
Setelah perundingan berbulan-bulan, UE dan UK meraih kesepakatan soal Brexit, terdiri dari dua bagian.

Pertama, kesepakatan penarikan UK dari UE setebal 585 halaman. Berisi pasal-pasal yang mengikat secara hukum tentang “perceraian” UK dari UE. Di situ diatur berapa besar uang yang dipinjamkan UK ke UE -- sekitar £ 39 miliar -- dan apa yang yang harus dilakukan terhadap warga UK di negara-negara UE dan warga UE di UK. Selain itu juga diatur upaya untuk mencegah adanya pos perbatasan di Irlandia Utara.

Kedua, pernyataan tentang hubungan di masa depan setebal 26 halaman. Ini tidak mengikat secara hukum dan hanya membahas hubungan UK dan UE jangka panjang termasuk di bidang perdagangan, pertahanan, dan keamanan.

Apa maksud periode transisi?
Ini merupakan bagian dari kesepakatan, yang sejauh ini belum disetujui parlemen. Periode transisi mengatur sejak diberlakukannya Brexit hingga 31 Desember 2020 (atau lebih lama lagi) semua hambatan akan dibereskan dan memungkinkan duunia usaha atau pihak lain untuk bersiap menghadapi regulasi pasca-Brexit. Selain itu juga memberi waktu untuk masalah-masalah detail terkait pola hubungan baru UK-UE agar bisa diputuskan. Pada masa transisi, lalu lintas barang dan manusia masih bebas hambatan, seperti dikehendaki UE.

Mungkinkan Brexit terjadi tanpa kesepakatan sama sekali?
Ya. Skenario inilah yang sering disebut “no-deal Brexit” atau Brexit tanpa kesepakatan.

Apa yang akan terjadi kalau UK lepas dari UE tanpa kesepakatan?
UK akan segera memutus semua hubungan dengan UE, tanpa periode transisi, dan tanpa jaminan atas hak tinggal warga negara. Pemerintah khawatir situasi ini akan menimbulkan disrupsi besar pada dunia usaha, misalnya antrean panjang kontainer di perbatasan karena harus melewati inspeksi kargo. UK bisa kekuarangan pasokan bahan makanan segar dan obat-obatan kalau pengiriman dari UE diinterupsi. Dampak jangka panjang pada perekonomian UK juga bisa negatif. Namun, para anggota parlemen berdalih situasinya tidak akan seburuk itu karena UK bisa mendapat dana pelunasan utang £ 39 miliar dari UE dan setelah itu bebas menjalin hubungan dagang yang menguntungkan dengan negara mana pun di dunia.

Apakah hubungan dagang dengan UE akan berlanjut?
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memberi landasan hukum bagi negara-negara yang tidak terikat perdagangan bebas, termasuk tarif impor. Jika berpisah tanpa kesepakatan, hubungan dagang UK dan UE akan diatur oleh WTO.

Terkait Brexit, sering muncul istilah backstop. Apa maksudnya?
Backstop adalah pagar pengaman di belakang pemukul dalam olahraga bisbol.

Dalam konteks Brexit, ini terkait perbatasan sepanjang 310 mil (496 km) antara Irlandia dan Irlandia Utara. Jika UK lepas dari UE, maka itu akan menjadi satu-satunya perbatasan darat yang memisahkan UK dan UE. Irlandia tidak terlibat dalam Brexit dan masih bersama UE, sementara Irlandia Utara bagian dari UK sehingga ikut lepas dari UE.

Baik UK maupun UE tidak menghendaki kembalinya pos pemeriksaan, menara pengawas, kamera pengintai, maupun kantor bea di perbatasan itu, karena bisa mengingatkan pada perang 30 tahun silam. Namun, mereka juga belum menemukan solusi bersama.

Mereka setuju untuk memasang semacam jaring pengaman atau backstop untuk memastikan tidak ada pos-pos pemeriksaan. Backstop ini memungkinkan Irlandia Utara untuk tetap tunduk pada sebagian regulasi UE misalnya tentang produk makanan dan standar kualitas barang, sehingga tidak perlu inspeksi lagi di perbatasan. Namun, produk dari Inggris, Skotlandia, dan Wales tetap harus diperiksa.

Kenapa banyak yang menentang backstop?
Karena para anggota parlemen itu khawatir UK akan terus terikat dengan UE tanpa kepastian dan tanpa kemampuan untuk menjalin hubungan dagang dengan negara-negara lain.

Apa solusinya?
Alternatifnya adalah melibatkan skema trusted trader atau pedagang yang bisa dipercaya untuk menghindari pemeriksaan fisik atas barang yang melintasi perbatasan, lalu mutual recognition atau saling menerapkan aturan serupa dengan UE, dan solusi yang sifatnya teknologi. Betapa pun, UE berkeras bahwa rencana backstop ini tetap diperlukan.



Sumber: BBC