Covid-19 dan Peradaban Baru


/ AB
Senin, 15 Juni 2020 | 17:50 WIB

Oleh: Primus Dorimulu*

Pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) melahirkan peradaban baru. Meski telah menelan ratusan ribu korban jiwa dan menular di 213 negara, virus ini membawa sesuatu yang positif, yakni "memaksa" manusia memasuki new normal dan beralih ke peradaban baru. Peradaban yang lebih menghargai kualitas hidup manusia, peradaban yang didominasi penggunaan teknologi digital, dan peradaban yang lebih mencintai bumi.

Seperti kata Charles Eisenstein, penulis AS,"We sense that ‘normal’ isn’t coming back, that we are being born into a new normal: a new kind of society, a new relationship to the earth, a new experience of being human." (Kita merasakan, "normal" tidak akan kembali. Kita dilahirkan ke dalam normal baru, masyarakat yang baru, relasi baru dengan bumi, dan pengalaman baru sebagai manusia).

Sejak Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO), 11 Maret 2020, setiap orang diwajibkan menerapkan protokol kesehatan, di antaranya menjaga jarak, tidak lagi bersalaman dengan berpegangan tangan, apalagi cipika-cipiki. Mengenakan masker saat bertemu orang, menjaga jarak, tidak menyentuh wajah sebelum mencuci tangan, selalu membawa hand sanitizer, dan membersihkan barang dari virus dengan disinfektan.

Virus yang berawal dari Wuhan, Tiongkok ini "memaksa" setiap orang untuk mengonsumsi makanan bernutrisi tinggi, menjaga kualitas tidur, dan olahraga rutin. Covid-19 membuka mata manusia akan betapa berharganya kesehatan.

Pandemi Covid-19 mempercepat manusia memasuki era industri 4.0. Sebuah era yang ditandai oleh penggunaan teknologi digital secara masif. Dengan kewajiban tinggal di rumah untuk menghindari penularan, orang bekerja dan belajar di rumah dengan menggunakan jaringan internet. Wawancara, diskusi, seminar, kegiatan belajar-mengajar, konsultasi dokter, hingga doa dilakukan secara virtual.

Ketika catatan ini ditulis, Minggu (14/6/2020), kewajiban menjaga jarak, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, dan menghindari kerumunan sudah berjalan tiga bulan lebih. Akibat, kegiatan bisnis terhenti. Ekonomi terkontraksi. Angka pengangguran meningkat dan kemiskinan melonjak.

Jika kegiatan bisnis tidak segera diaktifkan kembali, ekonomi akan lumpuh. Manusia tidak lagi mati karena Covid-19, melainkan juga karena kelaparan dan sakit jiwa. Jumlah korban meninggal akan jauh lebih banyak.

Sebagai leading indicator, harga saham di berbagai bursa dunia terjun bebas. Selama Januari hingga Jumat (12/6/2020), indeks harga saham gabungan (IHSG) terpangkas 22,5% ke level 4.880. Indeks pada awal Mei 2020 sempat di bawah level 4.000.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 masih positif 2,9%. Namun, sejak Maret 2020, terjadi kontraksi ekonomi serius di berbagai sektor. Bank Dunia memprediksi ekonomi dunia tahun ini minus 5,2% dan ekonomi Indonesia tidak mengalami pertumbuhan, bahkan kemungkinan besar minus satu hingga dua persen.

Karena itu, meski angka penduduk Indonesia yang terkena Covid-19 terus meningkat dan kurvanya belum melandai atau mencapai puncak, kegiatan bisnis harus diaktifkan kembali. Orang boleh mulai bekerja. Apabila dua-tiga bulan lagi tidak ada aktivitas bisnis, ekonomi akan lumpuh total. Bukan hanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang gulung tikar, korporasi pun bangkrut. Itu akan menghancurkan perbankan dan sistem keuangan.

Negara pasti akan berusaha memberikan stimulus untuk mengatrol daya beli masyarakat dan menghindarkan dunia usaha dari kebangkrutan masal. Namun, ke depan, kondisi fiskal Indonesia akan bermasalah besar akibat utang yang terlampau besar dan dampak buruk bakal memukul perekonomian nasional, cepat atau lambat.

Walau ada dukungan Bank Indonesia (BI) sebagai lender of last resort, pemerintah tidak bisa tanpa batas menjual surat berharga negara (SBN) untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Karena utang tetap utang yang harus dibayar.

Apabila BI selalu hadir di pasar perdana untuk membeli SBN dalam jangka waktu lama, sentimen pasar akan negatif. Pendapatan terbesar APBN harus kembali berasal dari penerimaan pajak. Selama dunia usaha mati suri, pajak akan sangat minimal. Tak cukup untuk membiayai pengeluaran APBN. Tak pelak lagi, bisnis harus diaktifkan kembali.

Normal Baru
Isu besar saat ini adalah pentingnya masyarakat kembali beraktivitas tanpa perlu menunggu kapan Covid-19 berakhir. Karena hingga pertengahan Juni 2020, belum ada vaksin yang ditemukan. WHO pun sudah menyatakan, vaksin belum tentu bisa ditemukan hingga dua tahun ke depan.

Sejumlah pakar malah mengatakan vaksin Covid-19 bisa saja tidak akan pernah ditemukan hingga akhirnya manusia lupa seakan tak pernah mengalami virus. Oleh karena itu, aktivitas manusia tidak boleh disandera oleh Covid-19. Manusia harus kembali beraktivitas.

Tidak salah ketika Presiden Jokowi awal Mei 2020 mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk belajar hidup berdamai dengan Covid-19. Karena manusia belum bisa menaklukannya, dengan obat dan vaksin, maka manusia harus "berdamai", yakni kembali beraktivitas meski virus ini masih menyebar.

Berbagai kegiatan usaha perlu dibuka. Orang harus bekerja, berbelanja, dan berekreasi agar ekonomi kembali hidup. Namun, pola hidup dan cara kerja tidak lagi seperti era sebelum Covid-19. Inilah yang dimaksudkan dengan new normal atau normal baru.

Hidup dengan normal baru artinya hidup dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena virus masih menyebar. WHO menggunakan istilah reproduction number (R0) dan effective reproduction number (Rt). R0 adalah angka dasar saat pertama virus merebak, sedangkan Rt adalah angka penyebaran riil virus. Peningkatan atau penurunan Covid-19 sehari terakhir diukur dengan Rt.

Ketika Covid-19 merebak awal Maret 2020 dan kasus positif per hari melonjak eksponensial, angka R0 di atas 5,0. Artinya, satu orang berpotensi menularkan virus kepada lima orang yang berinteraksi dengannya dan seterusnya meningkat secara eksponensial. Sedangkan Rt 1,0 berartu setiap satu orang yang bergerak hanya berpotensi menularkan virus kepada satu orang lainnya

WHO meminta setiap negara untuk menekan Rt di bawah 1,0. Karena belum ada vaksin, Rt tidak akan mencapai nol atau sama dengan keadaan sebelum Covid-19 merebak. Hingga pertengahan Juni 2020, hanya Pemprov DKI yang mampu mencapai Rt di bawah 1,0 selama lebih dari dua pekan. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta diperpanjang hingga akhir Juni, tetapi berbagai kegiatan mulai dibuka bertahap.

Meski kurva penyebaran Covid-19 belum melandai, apalagi menurun, dan diperkirakan baru akan terjadi pertengahan Juli 2020, Presiden Jokowi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan diri memasuki era new normal. Era menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Protokol kesehatan sudah disiapkan Kementerian Kesehatan. Setiap Kementerian pun menyusun protokol kesehatan untuk sektornya.

Saat mengunjungi Kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Rabu (10/6/2020), Presiden Jokowi mengeluarkan lima instruksi yang harus dijalankan oleh Gugus Tugas bersama para gubernur dan menteri Kabinet Indonesia Maju.

Pertama, perlunya prakondisi yang ketat menuju new normal. Sosialisasi tentang protokol kesehatan kepada masyarakat harus masif.

Kedua, setiap kepala gubernur perlu menentukan waktu yang tepat untuk beralih ke new normal. Daerah daerah yang hendak memasuki normal baru, perlu membicarakan terlebih dahulu dengan ketua Gugus Tugas dengan menganalisis data perkembangan Covid-19.

Ketiga, saat memasuki normal baru, tidak boleh semua sektor dan aktivitas dibuka serentak atau sekaligus, melainkan harus dibuka bertahap.

Sektor ekonomi dengan penularan Covid-19 yang rendah, tetapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi perlu dibuka terlebih dahulu, terutama sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi logistik, transportasi barang, sektor pertambangan dan perminyakan.

Sektor pendidikan dan pariwisata baru akan dibuka paling akhir, paling cepat Januari 2020. Meski tahun ajaran baru tetap dibuka 13 Juli 2020, kegiatan belajar-mengajar dengan tatap muka masih harus menunggu perkembangan. Bisa saja sekolah yang sudah siap dengan protokol kesehatan dipersilakan memulai kegiatan belajar-mengajar pertengahan Agustus 2020.

Keempat, koordinasi dan konsolidasi yang lebih baik antara pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, kota hingga tingkat desa, RW, dan RT. Upaya sistematis pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 dimulai dari level RT dan RW.

Kelima, Gugus Tugas dan para kepala daerah wajib melakukan evaluasi penanganan Covid-19 secara rutin. Meski penyebaran di suatu daerah menurun, secara nasional angka positif Covid-19 masih terus meningkat.

Jika angka positif baru kembali meningkat dengan Rt di atas 1,0, PSBB dan berbagai kebijakan yang membatasi pergerakan manusia akan kembali diberlakukan. Jika itu terjadi, pengorbanan selama berbulan-bulan akan sia-sia.

Penyebaran Covid-19 secara nasional masih mencemaskan. Karena hingga pertengahan Juni 2020, kurva penyebaran belum mencapai puncak. Belum ada gelombang pertama Covid-19.

Dengan capaian Rt di bawah 1,0, DKI Jakarta sudah membuka pasar rakyat. Senin (15/6/2020), giliran mal dan pusat perbelanjaan dibuka. Dua hari sebelumnya, tempat olahraga terbuka sudah boleh dikunjungi masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan Juni sebagai bulan transisi menuju new normal.

Membuka Mata
Pandemi Covid-19 membuka mata publik akan rapuhnya kapasitas medis di Indonesia. Selain jumlah tempat tidur rumah sakit yang minim, dokter umum dan dokter spesialis tidak sebanding dengan penduduk.

Sebelum kasus Covid-19 meledak, jumlah tempat tidur rumah sakit di Indonesia baru 1,04 per 1.000 penduduk. Pada saat yang sama, Tiongkok dengan 1,4 miliar penduduk memiliki 4,3 tempat tidur per 1.000 penduduk.

Jumlah dokter dan perawat juga di bawah standar. Setiap 1.000 penduduk Indonesia hanya punya 0,3 dokter, 1,2 perawat, dan 1,04 tempat tidur. Tiongkok memiliki dua dokter dan 2,7 perawat per 1.000 penduduk.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya laboratorium yang sanggup melakukan uji spesimen dengan metode polymerase chain reaction (PCR). Alat pelindung diri (APD) tidak mencukupi. Dokter dan perawat yang terbatas harus bekerja dengan APD yang minim. Sudah lebih dari 30 dokter yang nyawanya direnggut Covid-19.

Beruntung, jumlah pasien Covid-19 yang masuk rumah sakit hanya mengisi 50% kapasitas tempat tidur yang tersedia. Namun, kondisi ini bukan karena angka positif Covid-19 yang kecil, melainkan karena keengganan pasien non-Covid-19 ke rumah sakit.

Tidak banyak rumah sakit yang memiliki intensive care unit (ICU). Juga tidak banyak rumah sakit yang menyediakan ICU khusus untuk pasien dengan penyakit tertentu yang mudah tertular, seperti Covid-19. Pemisahan dengan instalasi yang baik memberikan rasa aman kepada pasien pengidap penyakit lain.

Ketika tulisan ini dibuat, Minggu (14/6/2020), total warga Indonesia yang positif Covid-19 sudah mencapai 38.277. Yang sembuh 14.531 atau 38%, dan yang meninggal 2.134 atau 5,5%. Dalam dua bulan terakhir, pasien yang sembuh meningkat signifikan, dan angka meninggal baru terus menurun.

Pasien yang meninggal umumnya yang memiliki penyakit peserta, terutama pasien dengan penyakit ginjal, gula, kanker, dan jantung. Itu sebabnya, Covid-19 tidak terlalu menakutkan lagi.

Pandemi Covid-19 juga menguak fakta lain, yakni ketidakandalan sistem telekomunikasi nasional. Saat warga harus work from home dan learn from home, jaringan internet acap bermasalah. Berbagai kegiatan e-learning, seminar atau wawancara jarak jauh lewat Zoom atau YouTube acap mengalami masalah akibat jaringan internet yang kurang andal.

Kondisi ini disebabkan oleh penetrasi jaringan telekomunikasi broadband di Indonesia belum sampai 15%. Untuk menunjang gaya hidup di era normal baru dari Sabang hingga Marauke, para investor yang hendak membangun jaringan internet broadband di berbagai wilayah di Indonesia perlu diberi karpet merah.

Stimulus Ekonomi
Tidak ada satu pun negara di dunia yang siap menghadapi badai pandemi Covid-19. Negara maju, seperti AS dan Jerman, pun tak siap. Bukan hanya sektor kesehatan yang terpukul. Ekonomi di berbagai negara didera masalah. Bank Dunia melukiskan kondisi ekonomi dunia tahun ini sebagai yang terburuk dalam 80 tahun terakhir.

Setiap negara memberikan stimulus untuk memperkuat kapasitas medis dan stimulus untuk menggerakkan ekonomi. Semua perusahaan, mulai dari skala mikro hingga korporasi terkena dampak Covid-19. Hanya kurang dari 10% perusahaan di Indonesia yang tidak terlalu mengalami masalah.

Berbeda dengan krisis 1998 dan 2008 yang lebih banyak memukul sisi pasokan, krisis ekonomi 2020 menghantam semuanya: supply and demand, pasokan barang serta jasa, dan daya beli masyarakat.

Berbagai negara di dunia memberikan stimulus fiskal hingga di atas 10% dari total produk domestik bruto (PDB). Stimulus fiskal Jerman sekitar US$ 1,5 triliun atau 37% dari PDB. Jepang menggelontorkan stimulus US$ 2,1 miliar atau 40% dari PDB, dan AS US$ 2,3 triliun atau 10,5% dari PDB. Di ASEAN, Singapura memberikan stimulus US$ 65,1 miliar atau 19,2%, Malaysia sekitar Rp 1.000 triliun atau 19% dari PDB, sedangkan Indonesia Rp 677 triliun atau 4,2% dari PDB.

Upaya melawan penyebaran pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap kesehatan warga dan ekonomi nasional adalah sebuah perang. Pemerintah sebagai penyelenggara negara akan habis-habisan berusaha memenangi perang ini demi melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Seperti yang dilakukan berbagai negara, Pemerintah Indonesia juga memberikan stimulus. Para pelaku bisnis mengapresiasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Kebijakan itu dinilai memiliki semangat keadilan sosial, memenuhi prinsip kehati-hatian, dan mendukung kebangkitan dunia usaha.

Dana stimulus ekonomi yang semula Rp 405,1 triliun dinaikkan menjadi Rp 677 triliun dengan konsekuensi pembengkak defisit fiskal dari 5,0% ke 6,7% dari PDB. Kebijakan ini sudah disetujui DPR. Sebuah kerja sama yang baik demi penyelamatan ekonomi nasional telah ditunjukkan para wakil rakyat.

Dana stimulus fiskal sebesar Rp 677 triliun dialokasikan untuk sektor kesehatan Rp 87,55 triliun (13%) dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp 589,65 triliun (87%). Dari PEN sebesar Rp 589,65 triliun, dana perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun (35%), UMKM Rp 123,46 triliun (21%), insentif usaha Rp 120,61 triliun (20%), biaya sektoral dan pemerintah daerah Rp 97,11 triliun (16%), dan pembiayaan korporasi Rp 44,57 triliun (8%).

Sebagian dana untuk bantuan sosial dan pembiayaan korporasi, yakni besar Rp 52,57 triliun (8,8%) dialokasikan untuk BUMN. Dana sebesar ini dialokasikan untuk subsidi listrik Rp 6,9 triliun, bantuan sosial untuk pangan sebesar Rp 10 triliun, penyertaan modal negara (PMN) untuk empat BUMN sebesar Rp 15,5 triliun, dan dana talangan (investasi) untuk modal kerja bagi lima BUMN total sebesar Rp 19,65 triliun.

Dengan jumlah pasien positif Covid-19 yang masuk rumah sakit hanya sekitar 50% dari kapasitas tempat tidur yang disiapkan, berbagai pihak memperkirakan dana kesehatan yang terpakai tidak sampai 50% dari Rp 87,55 triliun yang dialokasikan. Dana untuk bantuan sosial dan UMKM sudah cukup bagus, tetapi mengapa dana stimulus untuk korporasi sangat kecil?

Korporasi swasta dinilai dianaktirikan. Padahal, lebih dari 90% korporasi swasta dalam kondisi sangat sulit. Para pelaku bisnis menyarankan pemerintah untuk bisa membantu korporasi swasta lewat beberapa cara. Pertama, memberikan keringanan kepada korporasi swasta dalam membayar energi listrik. Keringanan yang sama sudah diberikan kepada UMKM.

Kedua, dana untuk restrukturiasi utang korporasi swasta, baik utang bank maupun utang dari penerbitan obligasi dan medium term notes (MTN) tak cukup hanya Rp 44,57%. Apalagi dana itu masih harus dibagi dengan BUMN.

Ketiga, perlu ada penjadwalan ulang pembayaran bunga dan cicilan pokok utang korporasi swasta, baik utang kepada bank maupun utang kepada bondholder. Dalam konteks ini, ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) perlu dilonggarkan agar debitur besar bisa mendapatkan tambahan likuiditas.

Penjadwalan ulang utang dan tambahan likuiditas merupakan wacana paling penting dalam upaya penyelamatan korporasi swasta. Dengan dana likuiditas yang terbatas, korporasi kesulitan membiayai karyawan. Sebagian korporasi kini sudah merumahkan karyawan dan hanya memberikan separuh gaji.

Jika hingga September 2020 situasi tidak berubah, karyawan yang dirumahkan lebih banyak lagi dan bakal banyak korporasi yang terpaksa gulung tikar. Ambruknya korporasi akan menghancurkan perbankan dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Tentu tidak semua korporasi swasta perlu mendapatkan bantuan. Korporasi swasta yang sudah kesulitan likuiditas jauh sebelum Covid-19 karena salah kelola atau lini bisnis yang tidak prospektif, tidak perlu diberikan bantuan.

Dalam menghadapi krisis besar ini, pemerintah diimbau memberikan dana stimulus hingga Rp 1.600 triliun atau 10% dari PDB sebagaimana yang dilakukan negara lain. Sebesar Rp 100 triliun untuk membantu dan membenahi sektor kesehatan, Rp 500 triliun untuk jaring pengaman sosial dan pemda, Rp 500 triliun untuk UMKM, dan sisanya, Rp 500 triliun diusulkan untuk menambah stimulus bagi sektor riil dan keuangan, termasuk korporasi swasta dan BUMN.

Kontribusi korporasi swasta sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja, pembayaran pajak, dan kontribusi terhadap PDB. Korporasi swasta adalah debitur sekaligus penyimpan dana terbesar di perbankan nasional. Sebagian besar UMKM hidup karena ada linkage dengan korporasi, baik backward dan forward.

Jika korporasi ambruk, bukan hanya perbankan yang jebol, tetapi juga sistem keuangan dan sistem ekonomi yang ambruk. Karena itu, upaya penyelamatan korporasi swasta nasional menjadi sebuah keniscayaan.

Last Resort
Dalam keadaan normal, Bank Indonesia (BI) hanya hadir di pasar sekunder untuk ikut membeli surat berharga negara (SBN), baik surat utang negara (SUN) maupun surat berharga syariah negara (SBSN). Ketika asing membuang SBN karena berbagai sebab, BI selalu tampil sebagai pembeli siaga. Pembelian SBN di pasar modal merupakan salah satu upaya bank sentral menjaga stabilitas rupiah.

Isu pencetakan uang yang digulirkan sejumlah kalangan hanya memicu pemahaman yang keliru. Seakan-akan bank sentral hendak mengulangi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 1998.

Kehadiran BI di pasar perdana saat ini berbeda dengan tahun 1998. Bank sentral tidak berperan sebagai pembeli utama, melainkan hanya sebagai non-competitive bidder. BI baru akan membeli SBN yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana saat tidak ada lagi pembeli yang kompetitif. Itu pun nilainya tak lebih dari 25% yang ditawarkan.

Peran BI dalam membeli SBN merupakan bagian dari kebijakan quantitative easing atau pelonggaran kuantitas. Pengadaan uang dilakukan secara digital setara dengan nilai SBN yang dibeli. Tidak ada pencetakan uang kartal bertruk-truk seperti zaman dahulu. Semua proses pembelian SBN, baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder tercatat dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bank sentral di setiap negara melakukan perhitungan cermat untuk menambah jumlah uang beredar. Uang beredar selalu dijaga ketat agar senantiasa mencerminkan kekuatan ekonomi negaranya. Jumlah uang beredar yang terlalu banyak berdampak inflatoar.

Inflasi tinggi adalah musuh ekonomi. Inflasi tinggi tidak saja merugikan masyarakat berpenghasilan tetap, juga memperlemah nilai tukar dan mendongkrak naik suka bunga. Karena itu, semua kebijakan bank sentral sangat memperhatikan dampak inflatoar. Apalagi tugas BI adalah menjaga kurs rupiah dan inflasi.

Selama Januari hingga Mei 2020, inflasi hanya sebesar 0,90% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2020 terhadap Mei 2019) hanya 2,19%. Pada Ramadhan dan Idulfitri, Mei 2020, inflasi cuma 0,07%. Inflasi rendah merupakan refleksi ambruknya daya beli masyarakat. Laju inflasi tahun ini diperkirakan di bawah 4%.

BI sukses menjaga nilai rupiah. Kurs yang pernah mencapai Rp 16.000 pada bulan Maret, pertengahan Juni 2020 sudah di level Rp 14.100-Rp 14.400 per dolar AS. Kebijakan quantitative easing yang diambil BI tidak mengganggu stabilitas ekonomi makro.

Bank sentral negara besar seperti AS sangat agresif dalam memberikan stimulus. Dengan posisi sebagai hard currency, The Federal Reserve (Fed) bisa menambah likuditas untuk membeli surat berharga korporasi selain surat berharga pemerintah. Bank sentral AS tak ada masalah dengan print money karena dolar laris di mana-mana.

Fungsi The Fed berbeda dengan BI. Fungsi utama BI adalah menjaga stabilitas kurs rupiah dan inflasi, sedangkan The Fed berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan di negaranya. Dengan fungsi itu, The Fed bisa membeli surat berharga yang dijual korporasi, baik korporasi yang bergerak di sektor keuangan maupun korporasi di sektor riil.

Menghadapi Covid-19, The Fed sudah mengumumkan quantitative easing sebesar US$ 700 miliar, setara Rp 9.800 triliun pada kurs Rp 14.000 per dolar AS. Sedang fed fund rate (FFR) sudah dipangkas ke level 00,00-25.00%.

Gubernur The Fed Jerome Powell menegaskan pihaknya akan terus memberikan quantitative easing untuk mencegah ekonomi AS dari resesi dan mendongkrak ekonomi negeri itu ke level yang mampu menyerap tenaga kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi yang baik.

Dalam pada itu, Presiden Donald Trump sudah mengumumkan dana stimulus sebesar US$ 2,3 triliun atau setara Rp 32.200 triliun pada kurs Rp 14.000. Ada big push dari otoritas moneter dan otoritas fiskal untuk mengangkat ekonomi negeri Paman Sam.

Sebagian besar dana stimulus fiskal berasal dari penerbitan SBN. Dalam situasi luar biasa seperti ini, saat rakyat dalam kesulitan, pemerintah harus tetap memiliki dana untuk bantuan sosial dan stimulus ekonomi. Negara harus hadir dan BI sebagai lender of last resort memberikan dukungan penuh.

Menghadapi Covid-19, BI sudah mengucurkan likuiditas sebesar Rp 583,5 triliun. Ke depan, Bank sentral selalu siap mengucurkan likuiditas sesuai kebutuhan. Selama ada kebutuhan riil dan tidak ada penyelewengan, likuiditas akan selalu disiapkan.

Peradaban Baru
Pandemi Covid-19 "memaksa" bangsa ini untuk bertransformasi dari peradaban lama ke peradaban baru. Pertama, bangsa ini dipaksa untuk hidup dengan lebih disiplin. Kunci sukses hidup berdamai dengan Covid-19 adalah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan konsisten.

Kedua, Covid-19 memberikan kesadaran baru akan pentingnya kualitas kesehatan yang lebih baik dengan meningkatkan imunitas tubuh lewat konsumsi makanan bergizi tinggi, berolahraga, melatih pernapasan, tidur yang cukup, dan menghindari stres.

Ketiga, dengan kewajiban menjaga jarak, social distancing, physical distancing, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah, kita mendapatkan waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan anggota keluarga, orang tua, anak, dan sanak keluarga.

Keempat, pandemi Covid-19 mempercepat manusia memasuki era baru, industri 4.0. Di rumah, kantor, tempat rekreasi, dan di berbagai tempat, manusia menggunakan digital untuk berkomunikasi, belajar, bekerja, berbelanja, mencari hiburan, dan beribadah.

Gaya hidup dan cara kerja berubah. Mereka yang dirumahkan selama Covid-19 belum tentu semuanya dipekerjakan kembali.

Di era serba-internet dan penggunaan kecerdasan buatan, peluang kerja manusia bakal menyempit. Ini merupakan tantangan masa akan datang. Angkatan kerja Indonesia yang pada Februari 2020 mencapai 128 juta bakal menemui masalah pada masa akan datang.

Hingga 2030, Indonesia menikmati bonus demografi yang ditandai penduduk usia produktif 68-72% dari total populasi. Tanpa transformasi pendidikan, bonus demografi bisa saja berubah menjadi bencana demografi.

Ini adalah tantangan serius bangsa ini yang sedang mempersiapkan generasi emas. Sistem belajar dan bekerja bakal berubah total. Ledakan pengangguran bakal terjadi jika angkatan kerja tidak disiapkan dengan benar sesuai tuntutan zaman.

Kelima, Covid-19 memaksa kita untuk lebih efisien atau berhemat. Dengan turunnya pendapatan, kita dipaksa untuk lebih mementingkan fungsi dari setiap barang yang dibeli, bukan kemewahan.

Keenam, Covid-19 memaksa manusia untuk belanja dengan skala prioritas yang ketat agar tidak besar pasak daripada tiang. Skala prioritas ini tidak saja terjadi pada lembaga pemerintahan dan lembaga negara, juga di perusahaan dan di rumah tangga.

Ketujuh, Covid-19 menempa rasa kemanusiaan dan semangat kegotongroyongan kita. Semangat ini diharapkan terus belanjut pada masa akan datang.

Kedelapan, Covid-19 membersihkan bumi dari emisi karbon yang polutif. Udara semakin bersih untuk kesehatan. Langit semakin cerah akibat penurunan emisi karbon yang membuat panas matahari terjebak di atmosfer.

Dalam satu abad terakhir, pemakaian energi fosil sangat masif, baik untuk transportasi maupun untuk pembangkit listrik. Konsumsi energi fosil yang terlalu besar menyebabkan global warming dan climate change.

Panas mata hari yang menghunjam bumi tidak bisa kembali menguap ke luar lapisan atmosfer. Kerusakan ozon yang disebabkan oleh emisi karbon menyebabkan panas matahari terkurung di bumi, sebuah kondisi yang biasa disebut efek rumah kaca. Bumi menjadi semakin panas dan memicu perubahan iklim yang ekstrem: angin kencang, hujan yang superlebat, banjir, longsor, dan kemarau panjang.

Covid-19 mengingatkan manusia agar segera beralih dari energi fosil ke energi nabati atau biofuel. Penurunan konsumsi energi fosil mengurangi kerusakan permukaan bumi oleh berbagai kegiatan pertambangan.

Kesembilan, Covid-19 memaksa manusia untuk tidak memusnahkan hewan liar. Semua ciptaan Allah pasti ada manfaatnya dalam satu kesatuan ekosistem: manusia dan alam.

Virus corona dikabarkan berasal dari hewan liar yang ditangkap dan diperjualbelikan manusia untuk dimakan. Begitu banyak jenis hewan yang bisa dimakan dan karena itu manusia tak perlu merambah ke hewan liar.

Kita berharap Covid-19 mendorong manusia untuk tidak merusak alam. Eksploitasi berlebihan terhadap alam, baik di darat maupun di laut perlu dihentikan agar manusia tidak dilumatkan alam. Alam adalah rahim kehidupan manusia.

Kita segera memasuki normal baru tanpa perlu menunggu kapan Covid-19 tidak lagi menjadi virus mematikan. Normal baru tidak sekadar hidup dengan menerapkan protokol kesehatan, melainkan hidup dengan kebiasaan, budaya, dan peradaban baru.

Seperti kata Charles Eisenstein, penulis ternama AS, kita telah dilahirkan ke dalam normal baru, masyarakat baru, relasi baru dengan bumi, dan pengalaman baru sebagai manusia.

*Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH)



Sumber:

Sinergi Dibutuhkan untuk Hadapi Masa Kenormalan Baru


Dina Fitri Anisa / IDS
Jumat, 12 Juni 2020 | 22:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Managing Director Siloam Hospitals Group, dr Grace Frelita mengatakan, di masa new normal, semua pihak, baik perusahaan maupun pekerja/buruh, harus bersinergi dalam menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Komitmen menerapkan protokol kesehatan adalah kunci terwujudnya kenormalan baru yang produktif, sehat, dan aman.

“Berdamai dengan Covid-19 bukan berarti menyerah tetapi kita melakukan langkah sinergi yang berkelanjutan. Kita sadari kita harus mulai saat ini harus melakukan sesuatu yang informatif dan transparan kepada karyawan,” jelasnya dalam diskusi virtual berjudul "Back to Work and Building Resilience in The Pandemic Era: Establishing The New Normal" yang digelar, Siloam Hospitals Group, Jumat (12/6/2020).

Sebelum menerapkan protokol kesehatan, sebaikanya setiap individu wajib memahami bagaimana tanda serta proses penyebaran virus Covid-19 itu terjadi. Dengan demikian, proses protokol pun bisa dijalani dengan baik.

“Jadi hal terpenting pertama, setiap individu mengetahui kewajiban yang harus mereka taati. Mulai dari menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak fisik minimal 2 meter. Ini memang sulit, tetapi harus dibiasakan,” terangnya.

Kemudian, ia pun memaparkan beberapa protokol yang sebaiknya diberlakukan di area perkantoran. Di antaranya, pegawai yang rentan terinfeksi Covid-19 sebaiknya tidak dianjurkan untuk bekerja di kantor. Mereka yang rentan antara lain, pekerja yang memiliki penyakit komorbid, berusia di atas 50 tahun, dan juga ibu yang sedang mengandung.

“Pemimpin perusahaan setidaknya menerapkan kebijakan tersebut untuk mengurangi risiko infeksi pada karyawannya,” jelasnya.

Selain itu, pengecekan kesehatan secara berkala juga dibutuhkan, terlebih bagi wilayah perkantoran yang masuk dalam zona merah. Beberapa tes yang bisa diikuti antara lain, rapid test atau juga serology test yang berfungsi screening, setidaknya setiap 10 hari sekali.

“Kalau karyawan dengan asimtomatik atau tidak punya gejala (OTG) di rapid atau serologi test hasilnya negatif, setidaknya disarankan untuk tidak pergi ke kantor keesokan harinya. Kemudian imbau untuk tetap di rumah mengisolasi mandiri, dan melakukan tes lanjutan atau swab test. Dalam keadaan seperti ini, diharap perusahaan bisa mendukungan dengan tidak memberikan stigma negatif pada orang yang terinfeksi,” terangnya.

Setelah itu, hal-hal lain yang juga harus ditegaskan antara lain, mengecek temperatur sebelum masuk kantor, menyediakan sarana cuci tangan dan hand sanitizer, melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di lingkungan kantor, serta menerapkan pshycal distancing di lift, ataupun ruang rapat.



Sumber: BeritaSatu.com

Jokowi: Adaptasi Kebiasaan Baru Bukan Berarti Kita Menyerah dan Kalah dari Covid-19


Lennny Tristia Tambun / EHD
Rabu, 10 Juni 2020 | 12:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan mulai diberlakukannya transisi new normal atau tatanan normal baru dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, bukan berarti masyarakat Indonesia menyerah kalah melawan virus corona atau Covid-19.

“Oleh sebab itu, kita harus beradaptasi dengan Covid-19, beradaptasi kebiasaan baru, adaptasi itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah. Tidak,” kata Jokowi saat mengunjungi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di gedung BNBP, Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020).

Melainkan, mencoba berdamai dengan Covid-19 dengan beradaptasi menerapkan kebiasaan normal baru. Diantaranya, menggunakan masker dalam beraktifitas, menghidari kerumunan banyak orang serta selalu mencuci tangan dengan sabun sehabis berkegiatan.

“Tetapi kita harus memulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru sesuai protokol kesehatan sehingga masyarakat tetap produktif, tetapi juga aman dari penularan Covid-19,” ujar Jokowi.

Situasi seperti ini, lanjut Jokowi, akan terus dialami bangsa Indonesia selama vaksin virus corona belum ditemukan dan bisa dipergunakan secara efektif untuk mencegah penularan virus ini.

“Dan situasi seperti ini akan kita hadapi terus sampai vaksi kita temukan dan bisa kita pergunakan secara efektif,” terang Jokowi.

Bahkan, kalau vaksi virus corona sudah ditemukan, menurut Jokowi masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk didistribusikan sebagai obat. Karena harus melalui uji klinis, uji lapangan hingga proses produksinya.  “Karena kalau vaksin ketemu harus ada uji klinis, uji lapangan, kemudian juga diproduksi. Itu yang membutuhkan waktu,” tegas Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com

136 Kabupaten/Kota Zona Kuning Diminta Siapkan Aktivitas Masyarakat Produktif


Ari Supriyanti Rikin / YUD
Senin, 8 Juni 2020 | 19:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengumumkan dan meminta 136 kabupaten/kota yang memiliki tingkat risiko rendah Covid-19 (zona kuning) untuk mempersiapkan pelaksanaan aktivitas masyarakat produktif dan aman Covid-19.

"Menindak lanjuti perintah Presiden Joko Widodo tanggal 4 Juni 2020 dan memperhatikan hasil evaluasi tim pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, pakar sosial budaya, pakar ekonomi kerakyatan dan keamanan, saya mengumumkan 136 kabupaten/kota di zona kuning untuk mempersiapkan pelaksanaan aktivitas masyarakat produktif dan aman Covid-19," katanya dalam telekonferensi di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (8/6/2020).

Baca juga: Masuk Zona Kuning, Kota Bogor Direkomendasikan Perpanjang PSBB

Doni memerinci 136 kabupaten/kota berzona hijau tersebut sebagai berikut Provinsi Aceh 9 kabupaten/kota, Sumatera Utara 1 kabupaten dan 1 kota, Sumatera Selatan 3 kabupaten/kota, Sumatera Barat 2 kota, Jambi 7 kabupaten/kota, Lampung 10 kabupaten/kota, Bengkulu 6 kabupaten/kota, Riau 10 kabupaten/kota, Kepulauan Riau 3 kabupaten/kota dan Bangka Belitung 3 kabupaten.

Selanjutnya Kalimantan Timur 6 kabupaten/kota, Kalimantan Selatan 1 kabupaten, Kalimantan Barat 9 kabupaten/kota, Kalimantan Tengah 1 kabupaten, Jawa Barat 11 kabupaten/kota, Jawa Tengah 10 kabupaten/kota, Jawa Timur 4 kabupaten/kota, Daerah Istimewa Yogyakarta 1 kabupaten, Nusa Tenggara Timur 6 kabupaten/kota.

Kemudian Sulawesi Utara 4 kabupaten, Sulawesi Barat 1 kabupaten, Sulawesi Tengah 7 kabupaten/kota, Sulawesi Selatan 5 kabupaten/kota, Sulawesi Tenggara 3 kabupaten, Maluku Utara 4 kabupaten, Maluku 5 kabupaten, Papua Barat 2 kabupaten dan Papua 1 kabupaten.

Baca juga: Wapres: Kunci Hadapi New Normal Adalah Patuhi Protokol Kesehatan

Sementara itu kabupaten/kota yang masih bertahan di zona hijau berjumlah 92. Sehingga total kabupaten/kota di zona hijau dan kuning mencapai 228 kabupaten/kota atau 44 persen dari total kabupaten/kota secara nasional.

Doni menjelaskan, zona hijau adalah daerah yang belum ada kasus terkonfirmasi positif pada 30 Mei 2020. Kondisi di wilayah itu tidak dilakukan tetap melainkan dinamis yang sewaktu-waktu bisa berubah. Hal ini bergantung pada kesungguhan pemerintah daerah dan segenap komponen masyarakat untuk mempertahankannya.

Hal yang sama juga berlaku pada sembilan sektor yang telah diperbolehkan untuk melakukan kembali kegiatannya yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, konstruksi, logistik, transportasi barang, pertambangan dan perminyakan.

"Kabupaten/kota yang telah dibuka menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 akan berhasil bila menaati protokol kesehatan yang ketat," ucapnya.

Baca juga: Operasional Kapal, Pelni Susun Skenario New Normal

Doni menambahkan, perkembangan status wilayah akan disampaikan secara berkala kepada masyarakat setiap minggu. Menurutnya, perubahan masyarakat menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 bergantung pada kesiapan daerah dan dukungan masyarakat serta diserahkan sepenuhnya kepada bupati/wali kota.

Untuk itu Doni mengingatkan agar bupati/walikota selaku ketua gugus tugas kabupaten/kota untuk selalu bermusyawarah melalui forum komunikasi pimpinan daerah dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Dalam proses itu harus melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk Ikatan Dokter Indonesia di daerah, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, budaya, masyarakat dan pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, DPRD melalui pendekatan pentahelix berbasis komunitas.

Selain itu pemerintah kabupaten/kota selalu berkoordinasi dan berkonsultasi kepada gubernur sebagai kepala daerah provinsi dan perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Proses pelaksanaan keputusan harus melalui tahapan prakondisi, edukasi, sosialisasi dan simulasi sesuai kondisi dan karakteristik di masing-masing daerah dan dilakukan secara bergotong royong.

"Keberhasilan masyarakat produktif dan aman Covid-19 sangat bergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan," imbuhnya.

Doni mengingatkan, jangan sampai karena kelengahan, kerja keras yang sudah dilakukan selama tiga bulan ini menjadi sia-sia.

Di samping itu, daerah yang berada di zona hijau dan kuning harus menyiapkan manajemen krisis termasuk melakukan monitoring dan evakuasi dengan tetap melakukan testing masif, tracing agresif, isolasi ketat untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Jika dalam perkembangannya, ditemukan peningkatan kasus, maka gugus tugas kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan dan penutupan kembali setelah berkonsultasi dengan gugus tugas provinsi dan pusat.



Sumber: BeritaSatu.com