Kerugian Akibat Stunting Mencapai Rp 300 Triliun


Dina Manafe / ALD
Selasa, 18 September 2018 | 13:49 WIB

Jakarta - Kondisi bayi yang mengalami gangguan pertumbuhan atau stunting masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Sebab, stunting bukan hanya persoalan gagal tumbuh secara fisik, tapi juga menyangkut otak. Anak-anak yang lahir dan tumbuh dengan kondisi stunting bukan hanya persoalan kesehatan serius, tapi juga menyangkut pembangunan dan martabat bangsa. Anak stunting menyumbang generasi yang kurang berdaya saing.

Dampak dari stunting juga merugikan secara ekonomi. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jika tidak diatasi, kerugian akibat stunting bisa mencapai 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan PDB pada 2017 sebesar Rp 13.000 triliun, kerugian akibat stunting diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 triliun. Jumlah itu mencakup biaya mengatasi stunting dan hilangnya potensi pendapatan akibat rendahnya produktivitas anak yang tumbuh dengan kondisi stunting.

“Balita (tumbuh) kerdil dikarenakan kekurangan gizi kronis. Ini mengakibatkan otaknya juga kerdil. Artinya anak-anak itu jadi kurang pandai,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita Moeloek, saat kampanye pencegahan stunting di Monas, Minggu (16/9).

Menurut Menkes, stunting bisa dicegah, diawali dari peran orang tua. Langkah pencegahan dimulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, yakni 8 bulan dalam kandungan dan 2 tahun setelah lahir. Melalui layanan kesehatan masyarakat di semua daerah, Kementerian Kesehatan (Kemkes) mendorong pemenuhan air susu ibu (ASI) eksklusif atau bayi hanya mengonsumsi ASI selama enam bulan, dan dilanjutkan ASI dengan makanan pendamping selama 2 tahun kepada balita.

“Secara khusus bagi para ibu hamil, agar senantiasa menjaga kehamilan. Salah satu dengan mencukupi kebutuhan gizi anak sejak 1.000 hari pertama kehidupan. Sejak janin tumbuh dalam kandungan (270 hari) selama hingga usia 2 tahun kehidupan (730 hari), dengan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI,” kata Menkes.

Kemkes juga mendorong pencegahan sejak sebelum kehamilan, yaitu pada kesiapan remaja perempuan. Remaja perempuan sebagai calon ibu harus dipersiapkan secara matang baik dari kesehatan fisik maupun mentalnya. Mereka harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai gizi dan kebersihan individu. Calon ibu sejak remaja sudah harus dipastikan tidak kekurangan gizi atau menderita anemia. Untuk memastikan remaja putri tidak menderita anemia, Kemkes memiliki program memberikan tablet tambah daerah di sekolah dan berbagai daerah.

Terkait profil stunting di Indonesia, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 sebanyak 37,2% atau 4 dari 10 anak Indonesia mengalami stunting. Per 2017, prevalensi stunting turun menjadi 29,6%. Saat ini, diperkirakan jumlah penderita stunting di Indonesia sekitar 9 juta anak.

Data Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut sebanyak 48,4% stunting terjadi pada balita di keluarga yang masuk dalam 20% masyarakat termiskin, dan 29% di 20% masyarakat terkaya. Stunting tak hanya terjadi di 42,1% di pedesaan, tapi juga di 32,5% perkotaan. Agar stunting tidak lagi dikategorikan masalah kesehatan masyarakat, Indonesia harus mampu menurunkannya di bawah 20% sebagaimana rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Melalui program padat karya tunai atau cash for work, dana desa maupun dari dana dari kementerian/lembaga, pemerintah memfokuskan pencegahan stunting di 1.000 desa di 100 kabupaten/kota tahun ini. Pada 2019, sebanyak 600 desa di 60 kabupaten/kota lain yang ditambahkan masuk dalam program pencegahan stunting ini. Pencegahan dilakukan melalui tiga program intervensi, yaitu pola makan, pola asuh (pemberian ASI eksklusif), dan perbaikan sanitasi. Sekitar 15 kementerian/lembaga terlibat langsung dalam program ini.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, sebelumnya mengungkapkan, pemerintah pusat membuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mengatasi stunting di daerah-daerah dengan prevalensi tinggi. “Mulai Januari 2018, pemerintah melaksanakan program penurunan stunting secara komprehensif dan terintegrasi di 100 kabupaten/kota. Seratus kabupaten ini memiliki angka stunting tinggi, kekurangan sarana sanitasi dan air bersih serta fasilitas layanan kesehatan,” kata Puan di Jakarta, baru-baru ini.

Upaya penanganan stunting ini menggunakan dua pendekatan, yakni intervensi dari sisi kesehatan (spesifik), dan luar sektor kesehatan (sensitif). Selama ini, stunting dianggap masalah kesehatan, sehingga hanya diintervensi dari sektor kesehatan. Padahal, intervensi kesehatan hanya efektif menyelesaikan 30% masalah, sedangkan 70% justru dari sektor nonkesehatan, seperti ketersediaan pangan, air bersih, dan perumahan layak.

Untuk meningkatkan kepedulian seluruh pihak, pemerintah menyerukan dimulainya Kampanye Nasional Pencegahan Stunting secara nasional di Monumen Nasional, Minggu (16/9). Pesan “cegah stunting itu penting” dideklarasikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Menteri Kesehatan, dan sejumlah gubernur.

Deklarasi ini menjadi titik awal penyadaran masyarakat mengenai bahaya stunting dan bagaimana upaya pencegahannya. Melalui berbagai upaya ini, diharapkan prevalensi stunting bisa diturunkan menjadi 28% pada 2019.

Persoalan Gizi
Sementara itu, Guru Besar Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB) Purwiyatno Haryadi, mengatakan, stunting masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Pasalnya, stunting tergolong masalah kesehatan yang sangat kompleks, baik penyebabnya maupun dampak yang ditimbulkan.

Hingga saat ini Indonesia belum berhasil menurunkan jumlah balita stunting secara signifikan. Balita stunting menggambarkan kondisi gizi kronis, yakni kekurangan gizi yang berlangsung cukup lama. Penyebabnya macam-macam, mulai dari pemberian ASI yang tidak adekuat (memenuhi syarat atau layak), makanan pendamping ASI yang tidak cukup, pengasuhan anak kurang tepat, penyakit infeksi, hingga keamanan pangan yang tak terjaga serta mutu dan gizi pangan yang buruk.

Menurut Haryadi, kondisi kurang gizi ini tidak sekadar permasalahan kurang kalori, tapi justru menunjukkan adanya kekurangan berbagai zat gizi mikro. Dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat luas, mulai dari penurunan kognitif, sistem kekebalan tubuh, penurunan produktivitas hingga berimplikasi pada ekonomi bangsa. Upaya luar biasa harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Penanganan stunting perlu melibatkan banyak kementerian. Harus ada tim khusus untuk menangani secara khusus darurat stunting ini. Salah satu tugas tim adalah mengoptimalkan posyandu sebagai sarana penyuluhan, mengajarkan masyarakat pentingnya pemberian makanan bergizi pada anak, dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil.

Tulisan ini juga dimuat di Suara Pembaruan edisi Selasa, 18 September 2018



Sumber: Suara Pembaruan

Pemda Harus Aktif Atasi Stunting


Ari Supriyanti Rikin / Markus Junianto Sihaloho / ALD
Selasa, 18 September 2018 | 14:00 WIB

Jakarta - Pemerintah daerah (pemda) didorong untuk lebih aktif ikut mengatasi ancaman stunting di Tanah Air. Pasalnya, pemda adalah organ pemerintah yang paling mengetahui kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat hingga ke lingkup terkecil. Dengan demikian, inisiatif intervensi diharapkan datang dari pemda.

Pemerintah di desa juga harus didorong untuk membantu mengatasi stunting. Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat, yang nilainya meningkat setiap tahun dan tahun ini mencapai Rp 60 triliun, harus dialokasikan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya ibu hamil dan bayi yang baru lahir, meningkatkan edukasi kesehatan sejak dini, meningkatkan akses layanan kesehatan di desa, serta perbaikan sanitasi.

Demikian kesimpulan pandangan Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan Dede Yusuf, dan Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia Hardinsyah, saat dihubungi Senin (17/9) dan Selasa (18/9).

Bambang Soesatyo menyatakan, persoalan stunting yang berpangkal pada gizi buruk, tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat. “Pemda, dengan bantuan Kementerian Kesehatan, harus didorong untuk ikut bertanggung jawab mengatasi persoalan ini,” tandasnya.

Mengingat penanganan stunting sudah menjadi salah satu gerakan dan program prioritas nasional, pemerintah pusat dan pemda perlu terus mengedukasi pentingnya perbaikan gizi dan pola hidup sehat, penguatan layanan kesehatan dasar berkualitas, dan pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih di wilayah-wilayah yang rawan gizi buruk.

“Ini kerja bersama untuk menjamin kecukupan gizi untuk balita dan ibu hamil dengan menggalakkan program imunisasi dan pemberian makanan sehat dan bergizi. Ini mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibanding negara-negara berpendapatan menengah lainnya,” paparnya.

Hal senada disampaikan Dede Yusuf. Dia meminta pemerintah serius memerangi stunting di Indonesia. “Semua pihak harus ikut serta dalam menangani kasus ini. Pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan bersama menanganinya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah tidak membiarkan anak Indonesia banyak yang mengalami stunting. “Mereka harus segera ditangani. Semua pihak bisa berkoordinasi lebih baik dalam melaksanakan program ini. Dan ini bukan tanggung jawab Kementerian Kesehatan sendiri,” tandasnya.

Kualitas SDM
Secara terpisah, Hardinsyah mengingatkan, secara global Indonesia tergolong negara dengan jumlah penderita stunting cukup tinggi di Indonesia. “Posisi Indonesia yang bermasalah dengan stunting ini mirip dengan negara-negara berkembang di Afrika,” katanya.

Jika tidak segera diatasi, stunting bisa menjadi ancaman terhadap bonus demografi. “Bonus demografi akan menjadi peluang berharga jika diisi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sebaliknya jika diisi oleh SDM yang tidak berkualitas, antara lain akibat stunting, akan menjadi ancaman terhadap pembangunan sosial ekonomi,” jelasnya.

Anak-anak yang lahir dan tumbuh dengan kondisi stunting, juga akan mengancam hilangnya potensi pendapatan negara. “Di level inovasi pun ketika dibandingkan negara lain akan terlambat. Persaingan inovasi hanya skala menengah ke bawah. Inovasi ini merupakan cerminan dari hadirnya manusia dengan penguasaan iptek dan berdaya saing tinggi,” jelasnya.

Rektor Universitas Sahid itu berpandangan, berbagai program pemerintah untuk mengatasi stunting sudah cukup baik. “Hanya saja program yang sudah bagus di pusat apakah juga dilakukan di level pemerintah daerah,” jelasnya.

Dalam program 1.000 hari pertama kehidupan, pemerintah menempatkan pentingnya perbaikan gizi. Oleh karena itu, dia menegaskan, di level daerah program tersebut pun harus membumi.

Kondisi kehamilan ibu juga memengaruhi anak yang dilahirkan apakah terbebas dari stunting atau sebaliknya. Ketidakcukupan gizi ibu hamil bisa berakibat buruk bagi bayi yang dilahirkan. Dalam kondisi normal, bayi lahir dengan panjang minimal 48 cm.

“Bagaimana ada optimalisasi layanan di posyandu, pelayanan bidan, edukasi terhadap ibu hamil agar memiliki pertambahan berat badan antara 8-12 kg agar anak yang dilahirkan tidak stunting. Berbagai program hebat di tingkat pusat harus dibumikan dan digetarkan ke bawah. Kepala daerah juga sekarang sudah tahu apa itu stunting,” ungkapnya.

Selain memastikan aspek gizi, lanjut Hardinsyah, yang tidak kalah pentingnya adalah aspek pendukung lain seperti air bersih dan sanitasi. “Gizi baik saja tidak akan efektif kalau kita sakit atau terinfeksi. Sebab hal ini berkaitan dengan sanitasi atau lingkungan bersih,” tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan

Optimalkan Dana Desa untuk Atasi Stunting


Dina Manafe / ALD
Selasa, 18 September 2018 | 14:09 WIB

Jakarta - Hingga saat ini Indonesia belum berhasil mengatasi masalah stunting atau balita pendek. Ada sekitar 9 juta atau 37,2% dari jumlah balita di Indonesia menderita stunting. Dengan angka ini Indonesia tercatat sebagai negara peringkat kelima di dunia dengan angka kasus stunting terbanyak.

Stunting erat kaitannya dengan kemiskinan, kendati kasus balita stunting tidak hanya terjadi pada keluarga miskin tapi juga keluarga mampu. Antara kemiskinan dan stunting seperti lingkaran setan. Kemiskinan membuat kecukupan gizi keluarga prasejahtera tidak terpenuhi, sehingga ibu hamil yang kurang gizi akan melahirkan anak kurang gizi dan stunting. Anak penderita stunting yang tidak bisa diintervensi selama 1.000 hari pertama kehidupan, tumbuh dewasa dan hidup dengan kurang produktif dan kualitas hidup rendah.

Dalam sebuah kesempatan belum lama ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, harus ada upaya bersama dalam memotong rantai kemiskinan dan stunting di Indonesia. Sebab, kemiskinan menyebabkan keluarga kekurangan asupan gizi dan menyediakan sanitasi yang sehat. Kondisi ini menyebabkan tingginya kasus balita pendek. Stunting bisa menyebabkan kualitas hidup masyarakat buruk, sehingga rentan miskin. Kemudian kemiskinan melahirkan stunting.

Upaya bersama yang dimaksud harus melibatkan seluruh potensi yang ada seperti kepala daerah, kepala desa, akademisi, tenaga kesehatan, budayawan, rohaniwan, instansi swasta dan sebagainya. Wapres juga berharap, para kepala daerah memberikan penghargaan kepada kepala desa yang berhasil menurunkan angka stunting di desanya.

Selain disebabkan kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, dari janin hingga usia 24 bulan, stunting juga disebabkan pola hidup dengan sanintasi yang buruk, dan cara pengasuhan. Saat ini, prevalensi balita pendek di Indonesia bisa disebut sudah gawat darurat. Dengan jumlah 29,6%, Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Kamboja 41%, Laos 44%, Timor Leste 58%, yang mengalami masalah stunting di kawasan Asia Tenggara.

Seperti di negara lain, masalah stunting di Indonesia tidak bisa hanya diselesaikan oleh sektor kesehatan. Harus ada intervensi secara holistik dan terintegrasi. Salah satunya dengan mengoptimalkan dana desa untuk mengurangi kemiskinan di desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, setelah 72 tahun merdeka, Indonesia termasuk 17 negara di dunia dengan PDB US$ 1 triliun. Diperkirakan PDB Indonesia pada 2030 mencapai US$ 2,5 triliun, yang akan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi nomor sembilan di dunia. Dengan PDB US$ 7,2 triliun di 2050, Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi keempat dunia setelah Tiongkok dan Amerika. Namun, semua itu tidak akan dicapai jika jumlah orang miskin dan stunting masih tinggi.

Menurut Eko, ada tiga faktor besar yang menyebabkan stunting, yakni ketidaktahuan, masalah infrastruktur dasar, dan kemiskinan. “Beberapa daerah memiliki lumbung pangan, tapi angka balita stunting tinggi. Infrastruktur dasar juga tidak memadai untuk orang hidup sehat, seperti sarana air bersih, sarana MCK, akses ke posyandu atau puskesmas. Kami ingin menangani tiga faktor besar ini,” kata Eko.

Dengan dana desa, dalam tiga tahun terakhir sudah mampu mengatasi masalah infrastruktur dasar di seluruh desa, seperti 123.145 km jalan, 108.000 MCK, dan 30.000 sumur air bersih, dan 73.000 sarana air bersih. Selain itu, juga dibangun 18.000 unit PAUD, 11.000 unit posyandu, dan 5.000 polindes.

“Ini dampaknya akan sangat besar. Dengan dana desa dalam tiga tahun ini jumlah orang miskin turun 10 juta orang, dan gini ratio jauh lebih rendah. Angka-angka ini juga akan membantu mengurangi stunting,” kata Eko.



Sumber: Suara Pembaruan

Kampanye Nasional Cegah Stunting Didukung Kalangan Swasta


Iman Rahman Cahyadi / CAH
Minggu, 16 September 2018 | 20:58 WIB

Jakarta - Pemerintah resmi memulai Kampanye Nasional Pencegahan Stunting, Minggu (16/9). Acara yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko didampingi oleh Menteri Kesehatan ini dihadiri berbagai kalangan termasuk sektor swasta. Kampanye Nasional Pencegahan Stunting di area Monumen Nasional (Monas), Jakarta. “Cegah Stunting untuk Generasi Cerdas Indonesia” menjadi tema gerakan nasional ini.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupannya. Stunting menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Tinggi badan balita stunting lebih rendah daripada standar umurnya. Ketika beranjak dewasa anak stunting rentan terhadap penyakit, kurang berprestasi di sekolah, rentan mengalami kegemukan, dan ketika dewasa lebih mudah terkena berbagai penyakit tidak menular, seperti jantung dan diabetes.

Di antara perwakilan perusahaan yang mendukung acara itu, tampak hadir Rachmat Hidayat, Government Relations Director Danone Indonesia mewakili PT Tirta Investama.

“Kami senantiasa berkomitmen dan siap bekerjasama dengan pemerintah untuk mendukung program pencegahan stunting pada anak,” kata Arif Mujahidin, Corporate Affairs Director Danone Indonesia.

Kampanye Nasional Pencegahan Stunting mendesak dilakukan saat ini karena BPS mencatat satu dari tiga anak bawah lima tahun (balita) Indonesia masih mengalami stunting (2013). Jumlahnya mencapai sembilan juta balita.

Pada usia produktifnya, anak stunting berpenghasilan 20 persen lebih rendah daripada anak yang tumbuh optimal. Stunting bisa menurunkan Produk Domestik Bruto negara sebesar 3 persen. Bagi Indonesia, kerugian akibat stunting mencapai sebesar Rp 300 triliun per tahun.

Kampanye Nasional Pencegahan Stunting ini sekaligus implementasi dari Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo 16 Agustus 2018 lalu yang menegaskan bahwa pembangunan SDM diawali sejak dari kandungan. 

Sebelumnya, Moeldoko dalam kampanye di Monas menuturkan stunting tidak hanya terjadi pada anak dari keluarga miskin tetapi juga terjadi pada anak keluarga kaya, di kota maupun di desa.

"Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, investasi apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM menjadi tidak optimal. Karena apapun yang kita beri, guru, laboratorium, kurikulum, atau pelatihan menjadi kurang optimal karena kemampuan otak anak-anak kita dalam menyerap ilmu pengetahuan terbatas,” jelas Moeldoko.

Stunting disebabkan oleh perilaku pola asuh dan pola makan yang tidak baik, serta sanitasi yang tidak bersih dan tidak sehat. Oleh karena itu, stunting hanya bisa dicegah dengan memperbaiki pola asuh, pola makan, dan menciptakan sanitasi yang bersih dan sehat.

Agar kondisi itu terwujud, keluarga perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Pemerintah menyiapkan berbagai program dan aktivitas untuk mencegah stunting, antara lain merevitalisasi pos pelayanan terpadu (Posyandu) bagi sarana pendidikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita, serta melatih para petugas kesehatan dan kader agar mampu mendidik masyarakat. Juga, pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil serta vitamin A, obat cacing, dan imunisasi untuk balita.

Dengan berbagai program tersebut, pemerintah menargetkan, prevalensi stunting bisa ditekan dari angka 37,2 persen pada 2013 menjadi 28 persen pada 2019.



Sumber: BeritaSatu.com