Daya Rusak Narkoba Lebih Dahsyat daripada Korupsi dan Terorisme


Maria Fatima Bona / ALD Jumat, 1 Maret 2019 | 19:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena menjadi salah satu senjata proxy war untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Narkoba menyasar semua kalangan masyarakat, dan peredarannya bisa melibatkan banyak profesi, mulai dari petani hingga pesohor. Apalagi, daya rusak narkoba lebih besar daripada tindak pidana korupsi maupun terorisme. Untuk itu, ancaman narkoba harus ditangani secara intensif dengan mengoptimalkan seluruh komponen, terutama unsur pemerintah dan lembaga negara.

Demikian disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko, saat pertemuan kelompok ahli BNN di Gedung BeritaSatu Plaza, Kamis (28/2/2019).

Heru Winarko mengungkapkan, kerugian negara akibat narkoba jauh lebih besar daripada korupsi. “Kerugian akibat korupsi Rp 31 triliun per tahun, sedangkan kasus narkoba bisa menghabiskan dana Rp 72 triliun per tahun,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, dari sisi korban jiwa, narkoba merenggut nyawa 30-40 orang per hari di Indonesia. “Sedangkan korban jiwa akibat terorisme 80 orang per hari di seluruh dunia,” tambahnya.

Heru Winarko mengakui, selama ini belum ada kesadaran tinggi dari masyarakat tentang bahaya narkotika. “Bahkan, masyarakat ini tidak menganggap narkotika ini sebagai kejahatan yang menakutkan dan memalukan, layaknya terorisme dan korupsi,” ujarnya.

Padahal, ancaman narkoba ini sangat berbahaya karena peredarannya mengunakan jaringan layaknya multilevel marketing. “Seorang pengguna biasanya belum sampai setahun bisa berubah menjadi pengedar,” ungkap Heru Winarko.

Untuk itu, di bawah kepemimpinannya, BNN menempuh strategi nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan peredaran gelap narkoba. Beberapa langkah yang dilakukan adalah memetakan 654 wilayah rawan narkoba. Dari jumlah itu, BNN berencana menjadikan 21 kawasan bebas narkoba, dengan menggandeng badan usaha milik negara (BUMN) untuk menjadikannya kawasan binaan. “Saya akan mengajak BUMN untuk menjadikan kawasan-kawasan rawan ini menjadi kawasan binaan. Untuk tahap pertama direncanakan 21 kawasan dulu,” jelas Heru Winarko.

Pembentukan kawasan bebas narkoba ini diarahkan untuk membendung pengguna baru dan mantan pencandu. Sebab, setiap lapisan masyarakat berpotensi menjadi bagian dari rantai bisnis narkotika. “Melalui kawasan bebas narkotika ini, BNN menyediakan balai pelatihan usaha mandiri untuk para mantan pengguna untuk melakukan hal positif seperti membuat usaha kecil. Kami telah berdiskusi dengan badan kreatif untuk memberi akses hasil produk mereka, sehingga tidak lagi ada yang kembali menjadi pengedar narkotika,” kata Heru Winarko.

Dia menambahkan, karena narkoba telah merambah wilayah pedesaan, BNN juga akan menggandeng semua unsur di daerah. “Termasuk Babinsa (bintara pembina desa) dari TNI. Demikian juga dari Polri kami juga akan menggandeng Babinkamtibmas (bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat),” ungkap Heru Winarko.

Selain itu, BNN juga ingin menggandeng Puskesmas di semua kecamatan untuk menjadi ujung tombak pencegahan narkoba. “Untuk pencegahan HIV/AIDS saja sudah memanfaatkan Puskesmas. Kami ingin Puskesmas juga berperan mengatasi narkoba,” kata Winarko.

Meski segala upaya telah dilakukan oleh BNN, Heru Winarko menyebutkan, upaya pemberantasan narkotika ini perlu adanya koordinasi antarlembaga dan kementerian. Pasalnya, yang terjadi selama ini adanya tumpah tindih wewenang. Masing-masing mengklaim memiliki kewenangan. Situasi ini diakui mempersulit BNN untuk melakukan segala upaya pemberantasan maupun rehabilitasi pengguna.

Kondisi itu membuat jaringan pengedar narkotika ini tetap berkembang luas. Untuk itu, Heru Winarko mengaku perlu adanya koordinasi yang baik dari setiap lembaga dan kementerian seperti Kementerian Kesehatan(Kemkes), Kementerian Perindustrian, BPOM, TNI dan Polri untuk satu misi pemberantasan narkotika.

Selanjutnya, Heru Winarko menuturkan, upaya lain yang akan dilakukan BNN sebagai langkah pemberantasan narkotika adalah akan memeriksa semua sipir di lembaga pemasyarakatan (lapas). Pasalnya, maraknya peredaran narkotika di lapas tidak terlepas dari peran oknum sipir. “Mereka memberikan ruang gerak kepada bandar untuk tetap menjalankan aksinya. Maka tahap pengawasan mendatang, akan diperiksa semua sipir,” ujarnya.

Ancaman peredaran narkoba melalui lapas, menurut Heru Winarko, sudah sampai taraf membahayakan. Dia menggambarkan, konsumen lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan narkoba dari lapas daripada tempat lain.

Rehabilitasi Minim
Semakin banyaknya pengguna narkoba, Heru Winarko mengakui BNN menghadapi kendala untuk merehabilitasi mereka. Sebab, kapasitas fasilitas rehabilitasi yang ada sangat terbatas.

Saat ini ada sekitar 1 juta pengguna yang menjadi prioritas untuk direhabilitasi. Namun, kapasitas fasilitas rehabilitasi yang ada sangat terbatas hanya mampu menampung 3%, masing-masing 20.000 pasien di fasilitas milik pemerintah, dan 10.000 pengguna di panti rehabilitasi milik swasta. “Total kapasitas fasilitas rehabilitasi baik milik pemerintah maupun masyarakat belum mampu merehabilitasi jumlah pencandu yang ada,” ungkap Heru Winarko.

Di negara maju, fasilitas rehabilitasi rata-rata menampung 18-22% pencandu. “Di Indonesia baru mampu 3%, itu sudah fasilitas rehabilitasi gabungan milik BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah, serta swasta,” jelas Heru Winarko.



Sumber: Suara Pembaruan

2017-2019, Ada Tambahan 98 Terpidana Mati Kasus Narkoba


Yeremia Sukoyo / ALD Jumat, 1 Maret 2019 | 20:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Hukuman mati terhadap bandar besar narkoba akan terus dilakukan selama hukum positif Indonesia masih memperbolehkan. Dengan hukuman mati juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap bandar-bandar besar narkoba. Kendati demikian, untuk melakukan eksekusi tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan semena-mena karena menyangkut keberlangsungan hidup seseorang yang tentunya tidak bisa dikembalikan.

Sebelum melakukan eksekusi mati, aparat penegak hukum juga harus dapat memastikan bahwa terpidana mati sudah benar-benar diberikan seluruh hak hukumnya. Celah inilah yang sampai dengan saat ini dimanfaatkan kuasa hukum maupun keluarga terpidana mati untuk terus mengulur-ngulur eksekusi.

Sepanjang periode tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2019, ada tambahan sedikitnya 98 terpidana kasus narkoba yang divonis hukuman mati oleh pengadilan. Jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan masih ada banyaknya kasus-kasus narkoba lain yang masih berproses hukum.

Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan, hingga saat ini hukum positif di Indonesia masih memberlakukan hukuman mati untuk beberapa kejahatan tertentu. Di antaranya seperti kejahatan luar biasa narkoba, pembunuhan berencana, hingga terorisme.
Karena itu, berdasarkan hukum positif yang ada, hakim bisa menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan bukti dan fakta yang ada, yang tentunya dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, kesungguhan dan keterbukaan dan tidak bisa sembarangan.

"Semua proses dilakukan secara terbuka, secara terukur, secara objektif, profesional, dan proporsional. Semua hak hukum (tereksekusi mati) pasti diberikan. Termasuk pada saat menghadapi eksekusi, baru akan kita laksanakan setelah semua hak hukumnya dipenuhi," kata M Prasetyo, Kamis (28/3/2019).

Hak hukum yang dimaksud adalah terpidana bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan terpidana bisa mengajukan peninjauan kembali jika memang mempunyai bukti baru, termasuk meminta grasi dan ampunan kepada presiden. "Setelah semuanya itu terpenuhi, baru penegak hukum bisa menuju ke tahap selanjutnya, yakni pelaksanaan hukuman matinya," ujar M Prasetyo.

Hingga saat ini Kejaksaan Agung sendiri belum bisa memastikan kapan eksekusi terpidana mati tahap IV dilakukan. M Prasetyo menilai, para terpidana mati juga terus mengulur waktu eksekusi dengan menggunakan hak hukum. Di satu sisi, undang-undang (UU) yang ada juga memberikan peluang.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga memberikan peluang para terhukum mati menguji vonis melalui Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali. Selain itu, tidak adanya batas waktu pengajuan grasi juga menjadi kendala tersendiri bagi pelaksanaan eksekusi mati para bandar narkoba.

M Prasetyo mengatakan hukuman mati di Indonesia masih harus dilakukan melihat bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan yang memang layak dihukum mati. Salah satu bukti kekonsistenan Indonesia dalam upaya perang terhadap peredaran narkoba adalah mengeksekusi mati bandar narkoba yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Amnesty International Indonesia sendiri mencatat, pengadilan di Indonesia telah menjatuhkan sebanyak 84 vonis hukuman mati sepanjang tahun 2017 hingga akhir 2018. Dari jumlah itu, sebanyak 47 vonis dijatuhkan pada 2017 dan sisanya sepanjang 2018.
Vonis terbanyak terjadi pada tahun 2016 yaitu 60 kasus. Sementara pada 2015, jumlahnya menurun menjadi 46 vonis. Kemudian, untuk tahun 2014, terdapat 6 vonis yang dijatuhkan, 16 vonis di tahun 2013, dan 12 vonis hukuman mati sepanjang tahun 2012. Hingga saat ini, ada sedikitnya 300 terpidana mati yang menunggu dieksekusi.



Sumber: Suara Pembaruan

Media Sosial Strategis untuk Sosialisasi Bahaya Narkoba


Maria Fatima Bona / ALD Jumat, 1 Maret 2019 | 20:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu mengintensifkan sosialisasi bahaya narkoba. Saluran sosialisasi yang dianggap penting dan efektif saat ini adalah media sosial (medsos) yang penggunanya terus bertumbuh.

Hal tersebut disampaikan anggota Kelompok Ahli BNN Primus Dorimulu dalam diskusi bertemu “Peran Media Sosial dalam Gerakan Anti-Narkotika” yang digelar Kelompok Ahli BNN di Gedung BeritaSatu Plaza, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Primus Dorimulu memaparkan hasil survei yang dilakukan Hootsuite yang berbasis di Kanada. Hasil survei per Januari 2019 tersebut menunjukkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna medsos tertinggi di dunia, yakni sekitar 150 juta atau 56% dari total penduduk. Jumlah pengguna medsos tersebut sama dengan pengguna internet aktif di Indonesia, yakni 150 juta orang, di mana 142 juta di antaranya mengakses internet melalui layanan bergerak (mobile).

Berkaca dari survei tersebut, menurut Primus Dorimulu, BNN perlu menyosialisasikan bahaya narkoba melalui saluran medsos, selain mengunakan media arus utama. BNN bisa memanfaatkan medsos, seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhattApp, Line, dan lainnya, sebagai sarana untuk menyosialisasikan program antinarkotika.

“Perkembangan medsos yang begitu meluas ini memberi dampak positif dan negatif. Jadi, BNN harus memiliki tim medsos yang kuat untuk menyebarluaskan berbagai hal positif,” kata Primus Dorimulu.

Dari platform medsos yang ada, Primus Dorimulu menyebutkan, Facebook menjadi favorit dengan 130 juta pengguna di Indonesia, disusul Instagram dengan 62 juta pengguna, dan Twitter dengan 6,43 juta pengguna. Pengguna masing-masing platform tersebut terus bertumbuh setiap tahun.

Konten-konten yang penting untuk disosialisasikan melalui medsos, antara lain testimoni orang-orang terkendal mengenai bahaya narkoba, bahaya narkoba bagi anak dan remaja, ajakan untuk tidak takut melaporkan jika ada anggota keluarga yang menjadi pengguna narkoba, manfaat rehabilitas pengguna, serta pemahamanan bahwa Indonesia kini menjadi pasar narkotika dan jenis-jenis baru barang haram tersebut.

Dari survei yang sama, Primus Dorimulu mengungkapkan, pengguna medsos terbanyak di Indonesia adalah pada kelompok umur 18 tahun hingga 34 tahun. “Oleh karena itu, konten yang ditawarkan untuk menyosialisasikan bahaya narkotika lewat medsos adalah testimoni dari orang-orang terkenal, misalnya, mereka yang dulu menjadi pemakai, sekarang sudah bertobat. Juga penting menyebarluaskan posisi Indonesia yang saat ini menjadi target utama pasar nakotika dunia,” jelasnya.

Primus Dorimulu menekankan, salah satu persoalan pelik yang dihadapi adalah sikap orangtua atau keluarga yang cenderung protektif terhadap anggota keluarganya yang terpapar narkoba. Sikap yang dilatari perasaan malu dengan lingkungan ini dinilai justru membuat pengguna sulit direhabilitasi. Padahal, hal terpenting yang harus dilakukan adalah merehabilitasi para pengguna.

“Di sini pentingnya sosialisasi kepada para orangtua untuk berani melaporkan jika ada anak atau anggota keluarga yang pengguna narkoba,” jelas Primus Dorimulu.



Sumber: Suara Pembaruan