Sosok yang Tepat Memimpin KPK


Herman / Yeremia Sukoyo / Robertus Wardi / Hotman Siregar / AO
Jumat, 12 Juli 2019 | 09:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi lembaga super, karena tak ada lagi lembaga hukum yang bisa membatalkan atau menganulir penetapan tersangka oleh KPK. Kewenangan yang dimiliki KPK juga sangat besar, seperti bisa melakukan penyadapan tanpa putusan pengadilan.

Dengan kewenangan itu, KPK bisa menangkap siap saja, mulai dari koruptor kelas teri hingga kakap. Namun, di sisi lain, KPK juga rawan mengusut perkara berdasarkan pesanan.

Oleh karena itu, pimpinan KPK yang sedang diseleksi harus sosok yang memiliki integritas tinggi, nonpartisan, memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan kasus-kasus berat, rekam jejak yang baik, dan memiliki keberanian atau nyali untuk bertindak tegas.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko mengatakan, sebagai sebuah lembaga penegak hukum di bidang korupsi, KPK memang harus dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas dan independen.

“Pimpinan KPK ke depan harus orang yang bebas. Artinya, tidak terikat lagi pada hubungan kerja lembaga negara atau pemerintah, bukan pengurus partai, dan tentu memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi-fungsi KPK,” kata Dadang kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (8/7).

Dadang juga mengingatkan, terkait dengan organisasi KPK, pimpinan harus juga orang yang bisa menjadi pemersatu, membeli, serta melindungi para pegawai KPK. “Hasil evaluasi TII terhadap kinerja KPK membuktikan bahwa pimpinan yang dibutuhkan adalah KPK yang mampu menangani masalah sumber daya manusia di internal lembaga itu,” ucapnya.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM)Yogyakarta, Zaenur Rohman mengatakan, pimpinan KPK menentukan nasib lembaga itu dan pemberantasan korupsi pada masa yang akan datang. Jika salah dalam memilih pimpinan KPK, Indonesia akan semakin terjerumus dalam praktik korupsi.

“Sebelum menyeleksi pendaftar, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK perlu memetakan tantangan pemberantasan korupsi empat tahun ke depan. Kemudian, menentukan kriteria dan konfigurasi pimpinan KPK yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut,” kata Zaenur.

Dikatakan, ada tiga syarat utama yang wajib dimiliki calon pimpinan KPK. Pertama, sosok yang berintegritas. Calon yang memiliki cacat integritas harus dicoret, karena akan menjadi beban, bahkan bisa menghancurkan KPK dari dalam.
“Kedua adalah sosok yang profesional. Dibutuhkan kemampuan dan pemahaman mendalam mengenai korupsi di Indonesia. KPK tidak bisa diisi sembarang orang, apalagi job seeker,” ujarnya.

Ketiga, KPK sebagai lembaga independen harus dipimpin oleh orang-orang yang bebas kepentingan. Pimpinan KPK tidak boleh diisi pihak luar yang memiliki kepentingan untuk mengendalikan lembaga itu dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Pansel juga jangan memberi kuota kepada pihak tertentu untuk mengisi jabatan pimpinan KPK, apalagi kepada institusi penegak hukum lain. Seleksi harus benar-benar dilakukan secara adil.

Kejar Popularitas
Sementara, peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (Leip) Alfeus Jebabun mengatakan, pimpinan KPK ke depan tidak hanya berjuang melakukan penangkapan atau pemberantasan korupsi. Yang lebih penting lagi, mereka harus memiliki ide atau visi yang jelas dalam melakukan pencegahan, bukan sekadar mengejar popularitas.

“Pimpinan KPK ke depan harus memiliki visi yang baik dalam melakukan asset recovery,” kata Alfeus. Dikatakan, selain memiliki keberanian, pimpinan KPK juga harus memiliki visi yang efektif dalam menyelesaikan perkara. Apalagi, selama ini banyak perkara korupsi yang tertunda.

Pimpinan KPK juga harus bersih dari catatan buruk masa lalu agar tidak menjadi bumerang terhadap lembaga yang dipimpinnya itu. Pansel harus betul-betul menggali informasi masa lalu kandidat.

Dikatakan pula, tantangan terbesar KPK saat ini adalah adanya upaya penggembosan dari dalam. Hal itu bisa dilihat dari aksi pegawai KPK beberapa waktu lalu yang mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinannya. Dalam kondisi seperti ini, KPK butuh pimpinan yang memiliki kemampuan merekatkan semua SDM dan memastikan internal lembaga tetap solid.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menambahkan, praktik korupsi semakin banyak karena kegiatan pembangunan yang juga semakin banyak. Oleh karena itu, fungsi KPK sangat penting dalam membongkar segala bentuk praktik korupsi di masa depan.

Persoalan selama ini, ujarnya, intervensi terhadap KPK dalam menangani kasus disinyalir mendapatkan intervensi. “Contohnya, ada yang sudah lama dijadikan tersangka, namun kasusnya tak kunjung dibawa ke pengadilan. Mungkin ada intervensi politik dan kekuasaan,” katanya.

Pakar hukum pidana Frans Hendra Winarta berpandangan, sosok pimpinan KPK ideal adalah yang memiliki pengalaman dalam penegakan hukum serta paham terhadap aspek-aspek korupsi.

“Kalau calon pimpinan KPK baru belajar dan menghayati sebab-sebab tindak pidana korupsi, dibutuhkan waktu yang lama untuk belajar memahami tindak pidana korupsi. Integritas dari calon pimpinan juga maha penting selain pintar dan memahami cara mengatasi tindak pidana korupsi,” kata Frans.

Relasi
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, tidak bisa dimungkiri bahwa banyak pihak yang berkepentingan dengan calon pimpinan KPK. Sejak awal mereka mendorong kandidat yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka.

Hal ini tentu harus menjadi perhatian Pansel KPK yang tidak sekadar melihat profil dan latar belakang calon. Pansel juga harus melihat sejauh mana relasi calon dengan pihak-pihak yang memiliki modal dan pengaruh politik.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus berpendapat, pimpinan KPK yang baru harus memiliki visi dan misi yang mengutamakan kepentingan nasional. Mereka harus sosok yang hanya fokus kepada upaya pemberantasan korupsi.

Pimpinan KPK harus independen, hanya mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara, dan tidak bisa disetir oleh pihak mana pun. Pimpinan KPK harus memiliki keluasan wawasan dan tegas dalam bertindak.

Kriteria sangat penting agar persoalan korupsi di Indonesia bisa teratasi, sehingga iklim usaha bisa tetap kondusif. Pasalnya, korupsi merupakan salah satu faktor dalam penurunan daya saing suatu bangsa, yang menyebabkan investasi berkurang akibat dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal menambahkan, pimpinan KPK harus memiliki integritas dan ketegasan untuk menjamin kepastian hukum dan kepercayaan pelaku ekonomi. Integritas dalam arti melaksanakan tugas dengan benar dan bertanggung jawab.

“Kadilan hukum yang ditegakkan akan menumbuhkan kepercayaan dan optimisme bagi pelaku usaha. Optimisme ini juga menjadi modal penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi,” kata dia.



Sumber: BeritaSatu.com

Integritas, Syarat Utama Pimpinan KPK


Fana Suparman / AO
Jumat, 12 Juli 2019 | 09:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V saat ini sedang berjalan. Terdapat sekitar 384 calon yang mendaftar kepada Panitia Seleksi (Pansel) hingga ditutup pada Kamis (4/7). Setelah diseleksi lagi, saat ini, tinggal 192 calon pimpinan KPK yang lolos seleksi administratif.

Proses seleksi capim KPK ini menentukan nasib pemberantasan di Indonesia empat tahun mendatang. Para calon itu akan mengikuti proses seleksi yang ketat, dari seleksi administrasi, uji kompetensi, uji publik, hingga wawancara.

Dari proses seleksi itu, Pansel akan memilih 10 calon yang diajukan ke Presiden untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Selanjutnya, DPR akan memilih lima orang yang akan memimpin lembaga antikorupsi yang disebut banyak kalangan sebagai lembaga superbody itu selama empat tahun ke depan.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, KPK membutuhkan kepemimpinan yang kuat, bersih, dan berwibawa atau yang disebutnya sebagai kepemimpinan berintegritas. Syarat ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antikorupsi.

“KPK adalah satu-satunya lembaga penegak hukum yang masih sangat diharapkan oleh masyarakat dibandingkan lembaga penegak hukum lain. Jadi, masih ada kepercayaan yang besar. Oleh karena itu, trust harus dijaga betul karena inilah satu-satunya kekuatan KPK,” ujar Samad kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (8/7).

Dikatakan, KPK tidak seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang memiliki infrastruktur organisasi yang kuat dan besar. Kepolisian, misalnya memiliki infrastruktur organisasi hingga tingkat kecamatan. Kejaksaan memiliki perangkat hingga tingkat kabupaten/kota.

Sementara, KPK hanya memiliki kantor di Jakarta. Untuk itu, satu-satunya modal yang dimiliki KPK hanya kepercayaan dari masyarakat. “Ini (kepercayaan masyarakat) sesuatu yang luar biasa, karena tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum yang lain. Oleh karena itu, kepercayaan ini yang harus dijaga,” katanya.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, ujar Samad, KPK harus memperlihatkan kinerja yang luar biasa. Untuk mencapai kinerja yang luar biasa itu, KPK harus dipimpin oleh orang-orang yang luar biasa juga.

Ketua KPK Jilid III itu meyakini, terdapat orang Indonesia yang memiliki kriteria berintegritas yang jujur dan berani. Untuk mencari sosok itu, proses seleksi harus dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.

“Pansel memang harus bersusah payah mencari seperti yang saya bilang. Itu ada, tinggal bagaimana melakukan mekanisme penjaringan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab agar orang-orang itu bisa direkrut. Bisa dijaring. Tetapi, kalau mekanisme penjaringan dengan cara yang unfair, pastilah orang-orang itu tersingkir,” kata Samad.

Dia mendorong dan mendukung para pegawai KPK yang memenuhi syarat untuk maju dan mencalonkan diri. Samad meyakini, banyak pegawai yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.

Menurutnya, keikutsertaan internal dalam bursa calon KPK Jilid V penting untuk menjaga rumah KPK agar tidak disusupi oleh orang-orang yang ingin menghancurkan lembaga antikorupsi itu dari dalam. Menurutnya, proses seleksi rentan menjadi ajang bagi pihak tertentu untuk memasukkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ke dalam KPK.

“Situasi sekarang ini, proses perekrutan berbahaya kalau tidak benar-benar menjaga KPK. Inilah cara orang-orang menginfiltrasi dan memasukkan orang yang tidak benar ke KPK agar lembaga itu keropos dari dalam. Ini berbahaya. Ini peringatan dari saya,” kata Samad.

Mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengatakan, terdapat tiga kriteria penting yang harus dimiliki pimpinan KPK. Tiga kriteria tersebut tidak boleh berubah setiap periode, yakni kompetensi, integritas, dan konsistensi. “Ciri integritas itu, orang bekerja dengan baik dan benar walaupun tidak ada seorang pun yang melihatnya,” kata Bibit.

Berjalan Baik
Sementara, Wakil Ketua Pansel Calon Pimpinan KPK Jilid V, Indriyanto Seno Adji mengatakan, sistem manajerial birokrasi KPK sebagai lembaga negara sudah berjalan dengan baik. Sistem itu termasuk Program Stranas Pencegahan Korupsi, yang diharapkan berjalan paralel dengan model penindakan dalam konteks umum pemberantasan korupsi.

Namun, Indriyanto mengakui bahwa saat ini terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi KPK. Persoalan itu tidak hanya gangguan intervensi dari pihak eksternal dan pelemahan independensi KPK.

Indriyanto mengungkapkan, saat ini KPK juga menghadapi persoalan di internal kelembagaan, terutama pada bidang penindakan. Persoalan ini telah menjadi rumor publik. “Yaitu, permasalahan kooptasi faksi-faksi pada penyelidik atau penyidik. Ini menjadi salah satu problem dasar kelembagaan KPK yang harus menjadi pekerjaan rumah pimpinan KPK mendatang,” kata Indriyanto.

Untuk itu, ujarnya, pimpinan KPK ke depan harus tetap berbasis kepada kriteria konvensional dan progresif, yakni berintegritas tinggi, nonpartisan, dan memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan masalah berat. Selain itu, mereka juga harus memiliki rekam jejak yang baik dan keberanian atau nyali untuk bertindak tegas.

“Walaupun dalam kehidupan praktik, seringkali basis integritas dimaknai relatif sekali. Bahkan, itu menjadi disintegritas, karena kekuatan intervensi atau merosotnya moral pimpinan. Core ethics yang berbasis integritas ini yang diperlukan bagi pimpinan KPK ke depan. Tegas, keras, dan santun dalam bertata negara,” kata Indriyanto, yang juga mantan pimpinan KPK.

Indriyanto meyakini bahwa Pansel Capim KPK mampu mendapatkan 10 orang yang memenuhi kriteria tersebut dari 384 orang yang mendaftar. Meski demikian, dia mengakui bahwa kriteria-kriteria tersebut bersifat relatif, terutama dalam implementasinya.

“Relatif, maksud saya adalah, saat benar menjadi pimpinan ternyata integritasnya terkikis, yang dampaknya kehilangan atau terpengaruh pada posisi nonpartisan dan kehilangan independensi. Ujiannya bisa terlihat pada saat pimpinan terpilih menjalankan roda kelembagaan KPK ini. Inilah pembuktian integritas murni pimpinan KPK,” kata Indriyanto.



Sumber: BeritaSatu.com

Pimpinan KPK yang Tak Takut Mati


Yustinus Paat / Carlos KY Paath / AO
Jumat, 12 Juli 2019 | 09:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu modal yang harus dimiliki oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatang adalah keberanian untuk bertindak tanpa harus takut kepada siapa pun. Bahkan, pimpinan KPK harus berani mati untuk menjalankan tugas memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi.

“Pimpinan KPK ke depan harus sudah ikhlas dan mewakafkan diri sepenuhnya serta tidak memikirkan diri lagi, bahkan nyawanya sendiri. Dia harus memiliki keberanian dan tidak takut kepada siapa pun,” ujar pengacara senior Saor Siagaan kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (8/7).

Menurut Saor keberanian dan keiklasan ini sangat penting. Pasalnya, para koruptor pasti memiliki jaringan yang kuat untuk melindungi diri lewat jaringan bisnis, jaringan kekuasaan atau politik, bahkan jaringan ke aparat keamanan.

“Karena itu, pimpinan KPK harus berani dan tidak takut kepada koruptor dan para pendukungnya. Jangan sampai karena dugaan korupsi melibatkan aparat keamanan, dia malah takut karena diteror atau mendapatkan ancaman lainnya. Dia (pimpinan KPK) harus lebih berani dari para penerornya,” kata Saor.

Dalam konteks ini, menurut Saor, pimpinan KPK harus independen dan tidak partisan. Dia tidak boleh menjadi bagian dari kelompok kekuasaan, kelompok politik tertentu, dan kelompok bisnis tertentu. Pasalnya, jika menjadi bagian dari kelompok-kelompok tersebut maka pimpinan KPK tersebut akan tersandera.

Saor juga mengatakan, salah satu tugas penting KPK ke depan adalah membersihkan aparat penegak hukum dari pelaku-pelaku korupsi. Menurut dia, jika aparat penegak hukum bersih, makan negara ini juga akan bersih.

“Pimpinan KPK juga tetap harus bersinergi dengan aparat penegak hukum, tetapi bukan dalam arti untuk melindungi kepentingan masing-masing lembaga, tetapi untuk memberantas dan mencegah terjadinya korupsi di negara ini,” ujarnya.

Dosa Masa Lalu
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menambahkan, pimpinan KPK mendatang harus memiliki integritas, kapasitas, dan kapabilitas. Selain itu, penting juga agar pimpinan KPK tidak mempunyai kesalahan secara hukum dan etik.

“Orang yang menjadi pimpinan KPK tidak boleh memiliki dosa masa lalu, baik secara hukum maupun etik, sehingga bisa menjadi pimpinan KPK sampai 2023,” ujarnya.

Menurut Kurnia, rekam jejak calon pimpinan KPK merupakan suatu hal yang penting untuk ditelusuri, terutama terkait komitmen dalam melaporkan harta kekayaan. “Kalau berasal dari penegak hukum atau penyelenggara negara, maka kita bisa melihat profil dari harta dan kekayaan di KPK. Patuh atau tidak dia melapor harta dan kekayaannya? Kalau tidak, itu berarti dia tidak memiliki transparansi untuk diri sendiri. Bagaimana publik akan percaya kalau dirinya sendiri tidak patuh melaporkan harta dan kekayaan,” ujarnya.

Dikatakan pula, ICW beserta koalisi masyarakat sipil telah mengeluarkan sejumlah kriteria ideal pimpinan KPK. Kriteria itu, antara lain memiliki integritas serta berpengalaman dalam konteks kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Pimpinan KPK, ujar dia, juga perlu mempunyai konsep manajerial. “KPK itu lembaga dinamis. Sehingga, dibutuh figur pemimpin yang paham terhadap seluk beluk ilmu manajerial,” katanya.

Kurnia juga mengaku kalau dirinya meragukan Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK bakal menghasilkan kandidat yang ideal. Pasalnya, kata dia, beberapa anggota pansel ada yang memiliki catatan negatif dalam konteks komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

Selain itu, anggota Pansel juga ada yang pernah menjadi kuasa hukum pelaku korupsi. “Ada juga yang menjadi saksi ahli dalam membela kasus korupsi. Ada juga (anggota) pansel yang pernah ikuti seleksi pejabat tinggi di salah satu kementerian, tetapi melakukan plagiasi makalah,” ujarnya. [YUS/C-6]



Sumber: BeritaSatu.com