Dunia Sambut Jokowi


Asni Ovier / Primus Dorimulu / Carlos KY Paath / AO
Jumat, 28 Juni 2019 | 14:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Saat menuruni tangga pesawat di Bandara Internasional Osaka, Jepang, Presiden Jokowi terlihat melangkah mantap dan menebar senyum. Ada kepercayaan diri yang kuat dalam dirinya sebagai peserta pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20.

Ia sungguh hadir sebagai pemimpin Republik Indonesia, sebagai presiden dan kepala negara setelah Mahkamah Konstitusi pada putusannya Kamis (27/6/2019) malam menolak semua tuntutan pemohon dari pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga S Uno. Sembilan hakim MK satu suara menolak permohonan kuasa hukum paslon nomor dua untuk mendiskualifikasi kemenangan Jokowi dan KH Ma’ruf Amin.

Ketika memasuki ruang pertemuan G-20, Jumat (28/6/2019), Jokowi disambut hangat para kepala negara. Di dalam ruangan eksklusif tersebut Jokowi bertemu dan disalami para pemimpin negara yang hadir di KTT G-20. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Perdana Menteri Jepang Sinzho Abe, yang menjadi tuan rumah KTT G-20, langsung menyalami Presiden Jokowi.

Di ruangan itu ada juga PM Australia Scott Morrison, PM Kanada Justin Trudeau, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad Bin Salman, dan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde. Saat berbincang-bincang dengan mereka, Jokowi selalu menebarkan senyum yang lebar. Sangat percaya diri.

Kepala Protokol Negara Andri Hadi, yang ikut menemani Presiden Jokowi mengatakan, banyak ucapan selamat yang disampaikan para pemimpin di dunia di ruangan itu. Mereka menyelamati Jokowi karena terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Congratulation! Congratulation! (Selamat! Selamat!, Red),” kata Andri Hadi menirukan ucapan para kepala negara dan kepala pemerintahan ketika bertemu Presiden Jokowi.

Menurut Andri, ucapan selamat juga datang dalam berbagai kesempatan di sela-sela perhelatan KTT G20. Misalnya, saat menunggu official welcome dan family photo, juga ketika para kepala negara dan kepala pemerintahan akan memulai Leader’s Side Event.

Kita pun bisa memahami sikap Presiden Jokowi yang menunggu sekitar satu jam lebih di Bandara Halim sebelum berangkat ke Osaka. Pukul 21.00 WIB, Jokowi sudah berada di Halim, sementara putusan MK baru disampaikan pukul 22.16 WIB.

Jokowi ingin hadir di forum KTT G-20 dengan sebuah kepastian. Ia tidak mau dipandang sebelah mata sebagai kepala negara yang tidak pasti dipilih kembali untuk periode lima tahun ke depan. Sulit untuk dibayangkan apa yang terjadi seandainya MK menerima gugatan Prabowo.

40 Kepala Negara
Ucapan selamat kepada Jokowi sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh kepala negara-negara sahabat. Ucapan selamat itu disampaikan secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial sesaat setelah ada hasil hitung cepat (quick count) Pemilu 2019, 17 April 2019, dan penetapan hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di mana pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin dinyatakan sebagai pemenang pilpres, 21 Mei lalu.

Setelah Pengumuman KPU itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengatakan ada 40 kepala negara dan tiga pimpinan organisasi internasional yang mengucapkan selamat kepada Jokowi. Menurut Menlu, apresiasi terhadap Indonesia dimulai sejak awal proses penghitungan suara Pemilu 2019.

“Pada saat pengumuman (hasil), sejumlah kepala negara menyampaikan selamat kepada Presiden Jokowi. Sejauh ini, per hari ini, per detik ini, sudah ada 40 negara plus tiga organisasi internasional menyampaikan ucapan selamat,” kata Menlu Retno, 27 Mei lalu.

Menurut Menlu Retno, para kepala negara ada yang langsung menelepon Presiden Jokowi. Selain itu, ada yang melalui media sosial, seperti Twitter. Meski begitu, lanjut Retno, masih cukup banyak yang menggunakan cara tradisional.

“Tradisinya, kalau kita diplomatik itu bersurat melalui saluran diplomatik. Waktunya pasti juga akan memakan waktu yang cukup lama,” kata Menlu. Dikatakan pula, Presiden Timor Leste juga berbincang dengan Presiden Jokowi. Sementara Presiden AS Donald Trump memberikan selamat lewat surat secara resmi.

Dalam suratnya yang dirilis Kedutaan Besar RI di Washington DC saat itu, Presiden Trump menyampaikan bahwa Indonesia telah melalui proses transformasi demokrasi yang luar biasa dan patut dijadikan contoh bagi negara-negara lainnya.

Sementara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi melalui surat resmi bertanggal Kremlin, Moskwa, 21 Mei 2019. Presiden Putin menggarisbawahi pentingnya hubungan persahabatan Indonesia-Rusia.

Presiden Tiongkok Xi Jinping juga mengirimkan pesan berisi ucapan selamat atas terpilihnya kembali Jokowi sebagai Presiden RI. “Atas kemenangan Jokowi, Presiden Xi Jinping telah mengirimkan ucapan selamat kepada beliau,” demikian pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyampaikan pesan ucapan selamat kepada Jokowi yang terpilih kembali menjadi presiden. PM Abe menyampaikan harapan untuk dapat bekerja sama dengan Presiden Jokowi guna memperkokoh hubungan kedua negara.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengucapkan selamat kepada Jokowi melalui akun resmi Twitter @ScottMorrisonMP. Dikatakan, Indonesia adalah salah satu mitra strategis bagi Australia. “Kami berharap dapat memperdalam hubungan antara Australia dan Indonesia untuk kepentingan bersama,” tulis Morrison.

Ekonomi Digital
Kini, ucapan selamat itu disampaikan kembali para kepala negara sahabat kepada Jokowi di sela-sela pertemuan KTT G-20 di Osaka. Ucapan selamat secara langsung itu, yang disampaikan hanya beberapa jam setelah putusan MK, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki arti penting bagi AS, Tiongkok, Jepang, Rusia, dan negara-negara lain.

KTT G-20 merupakan kesempatan bagi para pemimpin ekonomi terbesar dunia untuk membahas situasi dan dinamika global yang terjadi saat ini. Presiden Jokowi pun menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan pandangannya dan posisi Indonesia di kancah dunia.

Ada dua hal yang akan disampaikan Presiden Jokowi. “Pertama, berkaitan dengan inovasi di bidang ekonomi digital. Kedua, berkaitan dengan upaya mengatasi kesenjangan,” kata Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta.

Selain itu, Presiden juga akan mengingatkan para kepala negara dan kepala pemerintahan G-20 terkait situasi dunia yang saat ini banyak dipenuhi ketidakpastian dan dibayangi isu perang dagang.

“Saya juga ingin mengingatkan kepada kolega-kolega kita yang hadir, baik perdana menteri, presiden, maupun raja di G-20 terkait situasi dunia yang saat ini dipenuhi ketidakpastian dan dibayangi dengan isu perang dagang. Saya berharap agar negara-negara G-20, pemimpin-pemimpinnya, bisa menunjukkan kearifan dan kepemimpinan kolektif agar situasi yang ada menjadi lebih baik bagi kita semua,” kata Jokowi.

Kita, seluruh rakyat Indonesia, tentu berharap agar kehadiran Presiden Jokowi yang penuh percaya diri di KTT G-20 Osaka membawa energi positif bagi Indonesia dan dunia. Kita tentu berharap agar sikap dan posisi Indonesia dalam pertarungan ekonomi global, yang akan disampaikan Presiden Jokowi, bisa membawa perbaikan yang berarti bagi dunia.

Di sisi lain, kepercayaan diri yang ditampilkan Jokowi setelah dipastikan terpilih kembali melalui putusan MK, juga ikut membuat seluruh rakyat Indonesia bisa percaya diri dalam bergaul dengan masyarakat dunia. Kepercayaan diri Jokowi itu harus bisa menular kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia. Jangan lagi kita menjadi bangsa yang minder ketika berhadapan dengan rakyat dari negara lain.

Kejayaan atlet-atlet Indonesia saat bertanding pada Asian Games 2018 lalu juga menunjukkan bahwa kepemimpinan Jokowi mampu mengangkat kepercayaan diri seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur, terutama di bidang transportasi seperti jalan trans Papua dan Sumatera serta MRT dan LRT, juga akan membuat rakyat Indonesia semakin bangga akan negaranya.

Dengan berlanjutnya kepemimpinan Jokowi, maka berbagai pembangunan itu juga dapat dipastikan akan berlanjut, terutama di daerah-daerah terpencil. Selamat Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf. Lanjutkan pembangunan Indonesia.



Sumber: BeritaSatu.com

Alasan 9 Hakim Solid Menolak Seluruh Gugatan Prabowo


Asni Ovier / AO
Jumat, 28 Juni 2019 | 14:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pada Kamis (27/6/2019) sembilan hakim Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan menolak seluruh permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Putusan dikeluarkan secara bulat atau tidak terdapat dissenting opinion (perbadaan pendapat) di antara para hakim.

“Amar putusan menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat sidang pleno pembacaan putusan sengketa PHPU Pilpres 2019 di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/6/2019) malam.

Anwar Usman mengatakan, sengketa PHPU Pilpres ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) oleh sembilan hakim konstitusi pada 24 Juni 2019. RPH dipimpin oleh hakim Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih masing-masing sebagai anggota.

Dalam kesimpulan, kata Anwar, terdapat lima poin. Pertama, Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo. Kedua, Mahkamah juga menilai bahwa Prabowo-Sandi memiliki kendudukan hukum.

Ketiga, permohonan diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. “Keempat, eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Kelima, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ujarnya.

Selama persidangan berlangsung, Majelis hakim secara bergantian membacakan gugatan pemohon, jawab termohon dan pihak terkait, serta alasan dan pertimbangan hakim terhadap dalil-dalil pemohon, sehingga mereka sepakat untuk menolak seluruh gugatan paslon 02.

Berikut alasan-alasan MK menolak gugatan PHPU yang diajukan pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga:

1. Ajakan Memakai Baju Putih di TPS.
Kubu Prabowo-Sandi menganggap ajakan Jokowi kepada pendukungnya untuk mengenakan baju putih saat berada di TPS sebagai sebuah kecurangan serius. Pasangan 02 pun meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU yang menyatakan pasangan 01 unggul dalam Pilpres 2019. Mahkamah menganggap pihak 02 tidak bisa menjelaskan secara terperinci korelasi antara seruan penggunaan baju putih dan peningkatan perolehan suara 01. Sehingga, MK meninlai dalil pemohon a quo tidak relevan dan harus dikesampingkan.

2. Dukungan Kepala Daerah terhadap Jokowi-Ma’ruf
Pasangan 02 menganggap ada kecurangan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif terhadap pasangan 01 dengan adanya pernyataan dukungan dari sejumlah kepala daerah. Hakim MK mengatakan, persoalan yang sama sudah ditindaklanjuti oleh pihak lain yang berwenang, yakni Bawaslu. Bawaslu telah memutuskan tidak ada pelanggaran dalam masalah tersebut. Hakim MK juga menegaskan bahwa pihaknya hanya mengadili perkara-perkara pemilu yang belum ditangani oleh lembaga lain.

3. TPS Siluman
Pihak 02 menuding ada 2.984 TPS siluman yang terkait dengan penggelembungan 895.200 suara. Hakim MK menganggap pihak pemohon (Prabowo-Sandi) tidak bisa menunjukkan lokasi TPS siluman itu. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan dengan yakin tentang proses penggelembungan suara yang terjadi dan siapa pihak yang diuntungkan.

4. 2.871 Suara yang Hilang
Pasangan Prabowo-Sandi mengatakan kehilangan 2.871 suara setiap hari dalam proses penghitungan suara di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU. Sementara, mereka menuding kubu Jokowi-Ma’ruf mendapatkan peningkatan 900 suara.
MK mengatakan dalil tersebut tidak beralasan. Pemohon dianggap tidak bisa menjelaskan korelasi sistem hitung cepat dan perolehan suara pada rekapitulasi akhir. Hakim juga menganggap tayangan video yang dijadikan alat bukti oleh pemohon tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil yang disampaikan.

5. Penghitungan Suara Versi 02
Pihak pemohon menyebutkan bahwa perolehan suara mereka sebesar 52%, sementara Jokowi-Ma’ruf sebesar 48%. Hitungan itu berbeda dengan hasil KPU, yang menyebutkan Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 55,5% dan Prabowo-Sandi 44,5%. MK juga menolak hasil penghitungan suara versi Prabowo-Sandi, karena mereka tidak bisa menunjukkan bukti yang kuat tentang asal perolehan suara itu. Pemohon tidak melampirkan bukti rekapitulasi suara lengkap di setiap TPS.

6. Kesalahan Situng
Kubu 02 menganggap banyak terjadi kesalahan dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang dilakukan KPU. Perbedaan data suara yang tertulis dengan formulir C1. Hakim MK menolak dalil itu dengan alasan Situng pada situs KPU merupakan informasi yang bisa diakses publik dan tidak digunakan untuk menentukan suara sah hasil pemungutan suara.

7. Pengaturan Suara
Tim hukum Prabowo-Sandia menyebut ada indikasi pengaturan suara tidak sah di sejumlah daerah, seperti di Magetan dan Madiun. MK menolak dalil itu karena pemohon tidak bisa menunjukkan bukti secara lengkap terkait dugaan kecurangan di dua kabupaten tersebut.

8. Penggelembungan Suara
Tim 02 menyebutkan ada penggelembungan suara ketika penghitungan suara pada 17 April 2019. Dasar tuduhan adalah jumlah suara tidak sah yang dinilai sangat besar, yang mengakibatkan penggelembungan suara antara 16,7 juta sampai 30,4 juta suara.
MK menganggap tuduhan itu hanya asumsi tanpa bukti yang cukup kuat.

9. Pelanggaran Dana Kampanye
Tim hukum Prabowo-Sandi menyoroti sumbangan dari perkumpulan Golfer TRG sebesar Rp 18,197 miliar dan perkumpulan Golfer TBIG sebesar Rp 19,724 miliar. MK menilai, dana kampanye paslon 01 sudah sesuai aturan. MK mengaku sudah mempelajari bukti yang dihadirkan pemohon, termohon, dan pihak terkait. MK menyimpulkan bahwa dana kampanye pasangan 01 sudah dilaporkan kepada KPU dan sudah diaudit kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU.

10. 17,5 Juta DPT Tidak Valid
Tim 02 mengatakan ada 17,5 juta pemilih yang ada di daftar pemilih tetap (DPT) tidak valid. Majelis Hakim MK menilai tidak ada bukti kuat terhadap dalil tersebut. Setelah diperiksa, dalam hal bukti P155, tidak ditemukan 17,5 juta suara invalid yang ada dalam DPT karena pemohon tidak dapat menunjukan di TPS mana saja mereka terdaftar.

11. Posisi KH Ma’ruf Amin di BUMN
Paslon 02 mengaggap posisi cawapres 01, KH Ma’ruf Amin sebagai dewan pengawas syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah, sebagai pelanggaran, sehingga harus didiskualifikasi. MK menilai, tuduhan jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai karyawan BUMN tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan UU tentang Perbankan Syariah, DPS adalah organ yang terafiliasi dengan bank syariah, namun ditempatkan berbeda dengan komisaris atau direksi. Sehingga, DPS bukan bagian dari karyawan.



Sumber: BeritaSatu.com

Harapan Jokowi Didiskualifikasi karena Ma’ruf Kandas oleh Argumen ini


Heru Andriyanto / HA
Jumat, 28 Juni 2019 | 15:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuntut agar pemenang pemilihan presiden yaitu pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin didiskualifikasi karena tuduhan bahwa Ma’ruf masih menjadi pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketika pemilihan dilakukan.

Perkara ini menjadi salah satu pokok gugatan yang memberi harapan bagi kubu Prabowo untuk membalikkan keadaan, karena pejabat BUMN harus mundur sebelum mencalonkan diri untuk jabatan publik.

Ma’ruf diketahui masih menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri hingga sekarang.

Namun, dalam sidang putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar selama sekitar 10 jam Kamis (27/6/2019) kemarin, dua hakim MK menyampaikan sejumlah agrumentasi hukum yang membuat gugatan tersebut tidak relevan dan karenanya ditolak mentah-mentah.

Hakim Arief Hidayat menegaskan bahwa Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukanlah BUMN, jika merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang no. 19/2003 tentang BUMN.

Menurut UU tersebut, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

“Berdasarkan definisi tersebut maka untuk dapat mengetahui apakah Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri merupakan BUMN atau bukan salah satunya adalah dengan cara mengetahui komposisi modal atau saham dari kedua bank tersebut,” kata Arief.

Jabatan Maruf Amin di bank syariah

Selanjutnya, berdasarkan pembuktian dari Mahkamah, diketahui bahwa modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia, persero (tbk) dan PT BNI Insurance. Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri, persero (tbk) dan PT Mandiri Sekuritas.

Artinya, tidak ada penyertaan modal secara langsung oleh negara.

“Dengan demikian, oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung, yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara, maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus sebagai anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN. Atau dengan kata lain, modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN,” terang Arief.

Lebih lanjut Arief mengatakan bahwa DPS bukan bagian dari “organ” perusahaan perseroan seperti Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Yang termasuk organ perusahaan perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Komisaris.

“Dengan demikian dalam kerangka berpikir Undang-Undang BUMN, Dewan Pengawas Syariah yang berada dalam stuktur persero tidak dapat dikategorikan sebagai “organ perusahaan”, berbeda halnya apabila kedua bank tersebut berbentuk perum, maka Dewan Pengawas merupakan organ perusahaan,” paparnya.

Dalam pemaparan selanjutnya oleh Hakim Wahiduddin Adams, disebutkan UU no. 21/2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), “yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prnisip-prinsip syariah.”

Karena itu, sifat dan fungsi DPS sama seperti akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum. Fungsi dan wewenang DPS ditempatkan berbeda dengan komisaris atau direksi yang merupakan organ perusahaan.

“Oleh karenanya, Dewan Pengawas Syariah tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari organ bank syariah. Dengan demikian DPS bukan bagian dari karyawan apalagi pejabat bank syariah, in caso Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah,” kata Wahiduddin.

“Sehingga dalam hal ini tidak relevan mempersoalkan syarat pengunduran diri Prof Dr (HC) Kiai Haji Ma’ruf Amin MA dari jabatan DPS sebagai syarat menjadi calon wakil presiden,” tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com

Jokowi Sipil Pertama Setelah Soekarno yang Terpilih Lagi


Markus Junianto Sihaloho / HA
Sabtu, 29 Juni 2019 | 00:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyatakan Joko Widodo (Jokowi) membuat sejarah sebagai presiden berlatar belakang sipil setelah Soekarno yang terpilih kembali dalam dua pemilihan umum yang berbeda.

"Tak bisa kita pungkiri atau bisa kita benarkan beliau (Jokowi, red) adalah presiden yang pertama dari kalangan sipil yang terpilih untuk lebih dari satu kali," kata Emrus.

Hanya saja, harus dicatat bahwa keterpilihan Jokowi itu bukanlah setingan. Jokowi adalah sosok pemimpin yang muncul secara natural, tak dirancang dua periode. Jokowi bisa memimpin dua periode karena memang dipilih rakyat.

"Rakyat yang membuat keputusan, sehingga beliau diberikan dua periode. Pertama-tama bukan karena latar belakang Jokowi sipil, tapi karena kinerja Pak Jokowi memuaskan rakyat," ujarnya.

Jokowi juga tokoh sipil pertama yang memenangi pemilihan presiden secara langsung, setelah Megawati Soekarnoputri gagal dalam dua kali upayanya, demikian juga Jusuf Kalla dan Amien Rais.

Bagi Emrus, putusan MK yang menolak gugatan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengakhiri semua kalkulasi hasil akhir Pilpres. Dalam demokrasi Indonesia, juri terakhir apabila ada sengketa adalah institusi hukum dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (MK). Dan MK sudah memutuskan dan semua pihak harus menerima dan menaati.

"Karena keputusannya final and binding," imbuhnya.

Baginya, sebaiknya tak ada lagi perdebatan soal putusan MK itu, sebab para hakim MK sudah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan data dan faktanya. Para hakim MK juga sangat terbuka.

"Maka hentikan perdebatan soal proses peradilannya karena sudah terbuka dan jelas keputusannya," kata Emrus.

Dia juga berharap semua pihak tetap mengapresiasi Prabowo. Sebab tak bisa dibayangkan bagaimana demokrasi Indonesia bila pemilu kemarin hanya menyajikan calon presiden tunggal. Prabowo dan parpol pendukungnya bekerja, sehingga Jokowi dan pendukungnya juga bekerja menelurkan ide-ide pembangunan bangsa ke depan sebagai materi kampanye.

"Jadi semua sudah berjalan dengan baik. Saatnya kini kita akui apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin. Bahwa dirinya adalah pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada 01, 02, yang ada 3, yakni sila persatuan Indonesia," tukas Emrus.



Sumber: BeritaSatu.com