Era Baru Transportasi Jabodetabek


Anselmus Bata / AB Rabu, 23 Januari 2019 | 20:12 WIB

Jakarta - Tahun 2019 akan dicatat sebagai tonggak sejarah baru lahirnya transportasi berbasis rel di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Tanpa menafikan transportasi kereta rel listrik (KRL) yang hingga kini masih beroperasi dan juga trem yang sudah lama tak beroperasi, kehadiran dua moda transportasi massal yang akan beroperasi tahun ini, yakni moda raya transportasi (mass rapid transit/MRT) dan kereta api ringan (light rapid transit/LRT), patut dicatat dalam lembaran sejarah transportasi di Jakarta dan Bodetabek.

Pada masa penjajahan Belanda, telah ada alat transportasi berbasis rel yang dikenal dengan nama trem. Seperti dikutip dari historia.id, moda transportasi yang mirip kereta api ini pernah jadi primadona di zaman Hindia Belanda. Trem pertama kali hadir di Batavia (sebutan lama Jakarta) tahun 1869 yang dioperasikan Pemerintah Kota Batavia. Awalnya trem itu ditarik kuda, sehingga disebut "trem kuda". 

Pada 1899, muncul trem uap dan pada 1933, trem uap dihapus, diganti trem listrik. Angkutan trem dihapus pada 1960 oleh Presiden Soekarno.

Sedangkan cikal bakal KRL, diawali dengan peresmian elektrifikasi jalur Tanjungpriok-Meester Cornelis pada April 1925. Dikutip dari krl.co.id,  elektrifikasi kemudian berlanjut dengan mengoperasikan lintas Batavia (Jakarta Kota)-Kemayoran, dan Meester Cornelis (Jatinegara)-Manggarai-Koningsplein (Gambir)-Batavia (Jakarta Kota). Sejak 1 Mei 1927, di Kota Batavia melintas KRL yang mengelilingi kota (ceintuur-baan). Tahun 1930, untuk pertama kalinya jalur KRL Batavia (Jakarta Kota)-Buitenzorg (Bogor) beroperasi.

Setelah 89 tahun berlalu--sejak KRL jalur Jakarta Kota-Bogor beroperasi--, warga Jakarta dan Bodetabek segera memiliki moda transportasi baru, yakni MRT yang dijadwalkan beroperasi Maret 2019 dan LRT pada akhir 2019. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Iskandar Abubakar menyatakan tahun ini menjadi tonggak bersejarah bagi pengembangan transportasi publik di Jakarta, Senin (21/1).

Kehadiran MRT dan LRT memberi tambahan pilihan alat transportasi bagi warga di Jabodetabek. Dengan total penduduk sekitar 31,2 juta jiwa pada 2018, Jabodetabek membutuhkan angkutan umum massal. Penggunaan mobil pribadi telah menimbulkan kemacetan parah dan menimbulkan kerugian sedikitnya Rp 65 triliun setahun. Angkutan umum massal, khususnya yang berbasis rel, yakni KRL, MRT, dan LRT, menjadi jawaban atas persoalan kemacetan Jakarta dan Jabodetabek.

Setelah moda transportasi MRT dan LRT beroperasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek, berkewajiban mendorong warganya meninggalkan kendaraan pribadi di rumah dan beralih ke moda transportasi massal. Syaratnya, moda tersebut harus aman, nyaman, serta mudah diakses, dengan harga tiket yang terjangkau. Bagi warga Jakarta dan Bodetabek, era baru transportasi massal berbasis rel berada di depan mata. 



Sumber: BeritaSatu.com

Transportasi Jabodetabek

Jangan Biarkan Rp 65 T Jadi Polusi


Carlos KY Paath / Anselmus Bata / AB Rabu, 9 Januari 2019 | 18:16 WIB

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pengelolaan transportasi di Jabodetabek belum baik, sehingga mobil-mobil pribadi hingga kini tetap memenuhi jalan. Akibatnya, kemacetan terus terjadi dan menimbulkan kerugian ekonomi setidaknya Rp 65 triliun setahun. Jokowi optismistis pembangunan dan pengintegrasian mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), Transjakarta, kereta api bandara, dan kereta rel listrik (KRL), dapat mengatasi kemacetan dan pemerintah akan terus mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum agar dana Rp 65 triliun tak terbuang sebagai polusi.

“Hitungan Bappenas yang saya terima, setiap tahun kita kehilangan Rp 65 triliun gara-gara kemacetan. Kita harus berani mulai merancang, sehingga Rp 65 triliun bisa jadi barang, bukan asap yang memenuhi kota,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) tentang pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (8/1).

Baca Juga: Ego Sektoral Hambat Integrasi Transportasi Jabodetabek

Jokowi menyatakan akibat kemacetan lalu lintas, kendaraan yang berhenti total atau tidak bergerak di jalan akan semakin banyak. Hal itu terjadi karena manajemen transportasi tidak dikelola dengan baik. Meski demikian, Presiden Jokowi optimistis pembangunan MRT, LRT, Transjakarta, kereta api bandara, dan kereta rel listrik (KRL), akan dapat mengatasi kemacetan.

“Ke depan saya kira pengelolaan moda-moda transportasi yang ada, semuanya harus terkelola dengan baik," ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun SP, warga Jabodetabek kini memiliki cukup banyak pilihan saat ingin menggunakan angkutan umum massal. Moda angkutan publik yang tersedia saat ini adalah Transjakarta, kereta api bandara, serta KRL. Hasil kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan pada 2015 dari 47,5 juta perjalanan, baru 24 persen yang menggunakan angkutan umum. Persentase tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 60 persen pada 2029, seperti yang tercantum dalam Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029 (Perpres RIT Jabodetabek).

Data dari PT Transjakarta menyebutkan jumlah penumpang yang diangkut selama 2018 mencapai 189,77 juta orang atau sekitar 500.000 orang per hari. Jumlah tersebut meningkat 31 persen dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 144,72 juta orang.

Tahun ini, Transjakarta menargetkan jumlah penumpang meningkat menjadi 231 juta penumpang atau sekitar 630.000 penumpang per hari yang dilayani dalam 236 rute.

“Pelayanan, waktu tempuh, hingga kemudahan menjangkau angkutan umum, menjadi alasan masyarakat memilih moda transportasi publik dibanding menggunakan kendaraan pribadi, baik itu mobil maupun motor. Tahun 2019 adalah momen untuk merealisasikan transportasi Jakarta terintegrasi dengan seluruh moda transportasi,” kata Direktur Utama PT Transjakarta, Agung Wicaksono, baru-baru ini.

Jumlah penumpang KRL di Jabodetabek juga terus meningkat. Tahun lalu, KRL mengangkut sekitar 875.000 penumpang per hari. Tahun ini, jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 1,2 juta penumpang per hari. Bahkan, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok angka yang lebih tinggi, yakni 2 juta penumpang per hari.

Selain Transjakarta dan KRL, pada Maret mendatang akan beroperasi MRT dengan rute Lebak Bulus-Hotel Indonesia (HI). Jumlah penumpang yang diangkut diharapkan mencapai 173.000 orang per hari. PT MRT Jakarta tahun juga akan membangun rute HI-Kampung Bandan sepanjang 8,3 kilometer. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembangunan MRT koridor barat-timur dari Kalideres ke Ujung Menteng sepanjang 33 kilometer dan dilanjutkan Balaraja-Cikarang sepanjang 87 kilometer. Apabila semua koridor MRT sudah beroperasi pada 2025, ditargetkan jumlah penumpang yang diangkut mencapai 430.000 orang sehari.

Sedangkan LRT untuk tiga rute, yakni Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, dan Cawang-Dukuh Atas ditargetkan beroperasi tahun ini. Moda angkutan ini diharapkan dapat mengangkut 435.000 penumpang per hari.

Selain ketersediaan angkutan umum massal, pemerintah juga telah menerbitkan payung hukum untuk mengatur transportasi di Jabodetabek melalui Perpres RIT Jabodetabek. Dalam perpres ini, pemerintah pusat melibatkan Pemprov DKI Jakarta, Jabar, Banten, serta Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, untuk menata transportasi di wilayah tersebut.

Transportasi Massal
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyoroti koordinasi antarkementerian dan pemerintah provinsi dalam pemeliharaan jalan. Sejumlah pihak, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, memiliki kewenangan mengelola jalan. Namun, pengelolaannya tidak terpadu dan terintegrasi.

“Pemeliharaan (jalan, Red) sering banyak saling menunggu. Kemudian berkaitan intramoda maupun antarmoda, mestinya terintegrasi. Kalau MRT jadi, kereta api bandara siap, Transjakarta ada, betul-betul masyarakat kita dorong masuk ke transportasi massal, sehingga mobil-mobil yang ada di jalan bisa berkurang secara besar-besaran. Keterpaduan antartransportasi perkotaan dan tata ruang harus benar-benar kita hitung. Intinya, kita ingin ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada, sehingga semakin gampang dimulai, dikerjakan, dan tidak saling lempar antarinstitusi satu dan lainnya,” tegas Jokowi.

Secara terpisah, Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan rapat terbatas lebih banyak dibahas koordinasi antara kementerian dengan pemerintah daerah untuk mengatur transportasi di Jabodetabek.

Saat ditanya tentang investasi Rp 600 triliun yang dibutuhkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) hingga 2029 untuk mewujudkan RIT Jabodetabek, Budi menyatakan tidak tertutup kemungkinan anggaran yang dibutuhkan sebesar itu.

“Kalau dilaksanakan semuanya, bisa jadi. Karena itu ada MRT, LRT, ada KRL, tetapi secara spesifik, saya tidak menghitung,” katanya.

Menyinggung program kerja di bidang transportasi pada tahun ini terkait RIT Jabodetabek, Budi Karya menyatakan pembangunan sejumlah moda transportasi bakal rampung. “Pada 2019 ini kita akan membangun beberapa hal. Menyelesaikan MRT pada Februari, LRT pada bulan Desember. Kita juga akan memulai MRT tahap kedua,” ungkapnya.

Menurutnya, semua pihak telah berkomitmen mengintegrasikan transportasi Jabodetabek. “Kompak. Saya pikir saya respect dengan Bapak Presiden. Kita harus ikut arahan Bapak Presiden. (Transportasi) harus disatukan. Setuju sekali,” katanya.

Koordinasi
Sedangkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan pihaknya terus memonitor pemerintah daerah (pemda) menyangkut integrasi transportasi. Menurutnya, memang dibutuhkan satu koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

“Intinya daerah harus ada kata sepakat, nanti kami akan coba koordinasi untuk pusatnya. Nanti akan langsung oleh Bapak Presiden atau wapres (wakil presiden) mengoordinasi,” ujar Tjahjo.

Ketika ditanya kemungkinan membentuk badan baru untuk mengelola transportasi yang terintegrasi, ia mengaku belum mengetahui persis. Namun, lanjutnya, manajemen organisasi tak akan efektif, jika terlalu banyak lembaga.

“Tadi diputuskan ditunjuk Bapak Wapres untuk segera memutuskan ini. Ini harus kompak, tadi sudah kompak tiga gubernur, dan yang penting masing-masing pemda diberikan otoritas. Soal bentuk organisasinya bagaimana nanti akan diputuskan dalam rapat bersama Bapak Wapres,” ucapnya.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyatakan integrasi transportasi mencakup tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Di sisi lain, menurutnya, ada kewenangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Menurut presiden, itu harus disederhanakan dalam sisi komandonya, dalam sisi koordinasinya. Diupayakan apakah cukup Jakarta saja yang menangani, apakah BUMN, begitu kira-kira arahnya,” jelas Moeldoko.



Sumber: Suara Pembaruan

BPTJ: Integrasi Transportasi Jabodetabek Butuh Anggaran Rp 1.000 Triliun


Mikael Niman / FMB Sabtu, 19 Januari 2019 | 16:10 WIB

Jakarta - Untuk menata transportasi di Jabodetabek dalam upaya mengurangi kemacetan yang menimbulkan kerugian sedikitnya Rp 65 triliun per tahun, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi (RIT) Jabodetabek 2018-2029. Dalam RIT tersebut, akan tergambar pergerakan orang dengan menggunakan transportasi umum perkotaan.

Jumlah transportasi umum perkotaan harus mencapai 60 persen dari total pergerakan orang dan waktu perjalanan orang di dalam kendaraan angkutan umum perkotaan secara rata-rata adalah 1,5 jam pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan. Selain itu, kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan minimal 30 kilometer per jam. Pelayanan transportasi umum perkotaan mencapai 80 persen dari panjang jalan dan akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter.

Kemudian, simpul transportasi perkotaan harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda dengan jarak perpindahan antarmoda tidak lebih dari 500 meter dan perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal tiga kali.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemhub) telah menyiapkan program kerja untuk mencapai sasaran tersebut. Mulai dari penambahan armada, penambahan rute transportasi umum Jabodetabek, melakukan rekayasa lalu lintas, hingga pengembangan Transit Oriented Development (TOD).

"Beberapa program yang telah dilakukan saat ini, yaitu program transportasi bus JRC (Jabodetabek Residence Connection), transportasi bus JAC (Jabodetabek Airport Connexion), bus Transjabodetabek premium, kebijakan ganjil-genap di tiga ruas jalan tol dan jalan dalam kota, pembangunan LRT Jabodebek, pembangunan MRT, integrasi LRT dengan pengembangan TOD, TOD Terminal Poris Plawad, rehabilitasi dan pengembangan terminal Tipe A, pembangunan elevated loopline dan pembangunan fasilitas-fasilitas keselamatan," ujar Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, Sabtu (19/1).

Selain itu, kata dia, sudah ada kajian tekait penataan simpul-simpul transportasi yaitu 17 stasiun di Jabodetabek.

Banyak sarana dan prasarana yang harus dibangun atau disiapkan untuk mewujudkan transportasi terintegrasi di Jabodetabek hingga 2029. Bahkan, BPTJ membutuhkan dana yang sangat besar hingga Rp 1.000 triliun.

"Mewujudkan transportasi terintegrasi Jabodetabek hingga 2029, mungkin bisa mencapai Rp 1.000 triliun. Hal ini dikarenakan ada program-program yang harus dicapai guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat," katanya.

Sarana dan prasarana yang menjadi target di antaranya ‎target untuk pengembangan angkutan umum seperti JRC atau Transjabodetabek premium yaitu 1.000 bus sampai dengan 2018 dan terus akan berlanjut dengan penambahan bus dengan membuka rute-rute baru; Pembangunan dan pengembangan terminal Tipe A; Pembangunan TOD Poris Plawad; Pembangunan elevated loopline; ‎Pengadaan area traffic control system (ATCS); Pembangunan MRT, LRT, dan automated people mover (APM) atau automated guideway transit (AGT)‎; Pembangunan double-double track; Pengadaan fasilitas keselamatan; Pembangunan 54 lokasi TOD dan masih ada beberapa program besar yang ada di RITJ.

"Kegiatan yang membutuhkan anggaran (dana) besar adalah pembangunan transportasi berbasis rel," tuturnya.

‎Menurutnya, untuk mencapai target 60 persen penggunaan angkutan umum pada 2029 dilakukan secara bertahap. Fase 1 (2018-2019) ditargetkan pengadaan 1.000 unit bus dan pengadaan 1.700 unit kereta. Fase 2 (2020-2024) ditargetkan 3.000 unit bus dan 3.500 unit kereta serta Fase 3 (2025-2029), target 4.000 unit bus dan 5.200 unit kereta.

"Direncanakan, hub ada di Stasiun Manggarai, Stasiun Duri, Stasiun Tanah Abang. Selain itu, dengan ada program elevated loopline maka di hub tersebut akan ada transit perpindahan sehingga pengguna akan melakukan lanjutan perjalanannya ke tujuan yang di sekitaran Jakarta menggunakan elevated loopline," tuturnya.

Bambang mengatakan, kawasan Manggarai akan menjadi hub‎ yaitu tempat pemberhentian dan titik awal pemberangkatan kereta api jarak jauh dan kereta Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah dari Stasiun Manggarai, penumpang melanjutkan perjalanan menggunakan commuter line (KRL) atau menggunakan elevated loopline railway.

"Yang perlu disiapkan untuk menunjang rencana Kawasan Manggarai menjadi hub, tentu harus sudah siap dan tersedianya elevated loopline railway. Selain itu, diperlukan pembangunan jalur rel dwiganda (double-double track) dari Manggarai hingga Cikarang," imbuhnya.

Kesiapan sarana dan prasarana penunjang di kawasan stasiun juga perlu diperhatikan, seperti pembangunan jalur rel, pembangunan terowongan untuk akses pejalan kaki berpindah peron, fasilitas integrasi antarmoda, dan lain-lain.

Selain itu, BPTJ juga melakukan penambahan rute Transjabodetabek premium atau JRC, pengadaan fasilitas keselamatan, penataan lalu lintas titik simpul, penyusunan pedoman penyelenggaraan stasiun kereta dan LRT, penyusunan pedoman penilaian pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) fasilitas integrasi pada simpul transportasi, penanganan missing link, penyusunan SPM aksesibilitas dan fasilitas bagi orang berkebutuhan khusus (disabilitas) di simpul transportasi, serta pengadaan ATCS.



Sumber: Suara Pembaruan

2019, Tonggak Sejarah Angkutan Berbasis Rel


Lenny Tristia Tambun / BW Selasa, 22 Januari 2019 | 14:07 WIB

Jakarta- Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menyatakan, 2019 akan menjadi tonggak bersejarah bagi pengembangan transportasi publik di Jakarta. Hal itu karena pada tahun ini, akan beroperasi dua angkutan massal berbasis rel.

Kedua angkutan itu adalah kereta ringan cepat atau light rail transit (LRT) Jakarta yang akan beroperasi pada Februari dan moda raya terpadu (mass rapid transit-MRT) Jakarta yang akan beroperasi Maret.

Ketua DTKJ, Iskandar Abubakar mengatakan, 2019 menjadi tahun bersejarah bagi Jakarta. Sebab, akan ada MRT yang segera beroperasi. MRT merupakan kereta cepat bawah tanah pertama yang dimiliki Indonesia. “Ini suatu loncatan yang sangat besar,” kata Iskandar dalam acara Outlook DTKJ Tentang Transportasi Publik Jakarta 2019 di Gedung Teknis Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Kemudian, LRT, baik itu LRT Jabodetabek maupun LRT Jakarta juga akan segera beroperasi. Iskandar menegaskan, rakyat Indonesia, khususnya warga Jakarta patut berbangga hati, karena LRT ini dibangun oleh tenaga-tenaga kerja dari Indonesia. Kereta LRT juga produk dari PT Inka.

“MRT memang masih didesain Jepang, tetapi LRT adalah desain Indonesia. At least, kita mempunyai suatu sistem angkutan massal yang dibangun oleh pemerintah kita sendiri, termasuk keretanya buatan Indonesia yang dibangun PT Inka. Jadi ini loncatan besar yang akan memberikan masyarakat suatu sistem angkutan yang modern,” ujarnya.

Ia juga melihat perubahan drastis kondisi Jakarta setelah pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games 2018 lalu, yaitu trotoar sebagai fasilitas bagi pedestrian yang sudah jauh lebih baik. Trotoar memberikan keamanan dan kenyamanan berjalan kaki. Bahkan, sebagian trotoar di Jakarta sudah sama dengan trotoar di negara-negara maju lainnya.

“Juga sudah muncul kebijakan ganjil genap. Ini suatu langkah yang cukup berarti untuk mengatur sistem transportasi di Jakarta. Jadi dua tonggak besar dalam pengembangan sistem transportasi di Jakarta adalah dengan beroperasinya MRT dan LRT,” paparnya.

Namun, dengan beroperasinya MRT dan LRT Jakarta, Iskandar mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak jumawa. Hal itu karena masih banyak catatan dan pekerja rumah bagi Pemprov DKI untuk pembenahan angkutan umum massal di Ibu Kota.

Apalagi, ada target dari pemerintah pusat, moda share angkutan umum yang masih 24 persen, harus bisa tercapai 60 persen pada 2030. Waktu 11 tahun, dinilainya sangat singkat. Mengingat membangun transportasi publik berbasis rel membutuhkan waktu yang sangat panjang.

Padahal, untuk mencapai target itu, pemerintah harus mengembangkan sistem angkutan massal berbasis rel yang menjadi tulang punggung transportasi publik. Setelah itu, baru diperkuat dengan transportasi publik berbasis bus rapid transit (BRT) seperti Transjakarta.

“Jadi memang tanpa angkutan massal berbasis rel, target itu akan sulit tercapai. Saya agak pesimis. 11 tahun, waktunya singkat. Kita saja merencanakan MRT sejak 1990.

Membutuhkan waktu 28 tahun, untuk membangunnya. Jadi memang perlu rencana yang tepat, matang dan cepat,” ungkapnya.

Tidak hanya MRT dan LRT, Iskandar menyebutkan kereta api (KA) Bandara juga harus diperhatikan penggunaannya oleh pemerintah. Berdasarkan pengamatannya, KA Bandara masih belum efektif mengangkut penumpang dengan melihat jumlah penumpang yang masih sedikit.

Ia pun mengusulkan KA Bandara bisa digunakan oleh masyarakat umum yang ingin bepergian ke tempat lain selain bandara. “Buka saja KA Bandara untuk umum. Siapkan saja dua gerbong khusus bagi penumpang bandara. Sisanya untuk umum. Sehingga tarifnya bisa diturunkan dan penumpangnya lebih banyak,” tuturnya.

Menurutnya, sudah banyak negara yang membuka KA Bandaranya untuk masyarakat umum. Seperti yang dilakukan Jepang dan Singapura. “Jadi kapasitasnya bisa digunakan mengangkut penumpang lain. Kalau sekarang kan kosong kereta bandara, siapa yang mau naik,” pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com

Ego Sektoral Hambat Integrasi Transportasi Jabodetabek


Bhakti Hariani / Vento Saudale / Mikael Niman / AB Rabu, 9 Januari 2019 | 18:33 WIB

Jakarta - Integrasi transportasi Jabodetabek menurut pengamat transportasi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Integrasi transportasi Jabodetabek sulit diwujudkan karena ego sektoral lembaga menangani transportasi.

Hal utama yang harus dilakukan dalam integrasi transportasi Jabodetabek adalah menghilangkan ego sektoral yang ada di semua lembaga terkait, di antaranya PT KAI, PT Transjakarta, dan beberapa lembaga terkait lainnya. Jika ego masing-masing lembaga masih dipertahankan, tidak mungkin transportasi Jabodetabek akan terintegrasi sesuai harapan Presiden Joko Widodo.

Saat ini, lanjut Djoko, pengelolaan transportasi Jabodetabek sejatinya lebih mudah dilakukan sejak dibentuknya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Salah satu tugas dari BPTJ adalah membuat pemetaan perumahan yang dilayani transportasi umum.

“Berapa banyak perumahan yang mendapat akses transportasi umum? Seperti apa kelayakan transportasi umumnya? Transportasi umumnya setidaknya harus sekelas Transjakarta. Kalau ini sudah terpetakan, maka akan mudah menata,” ujar Djoko kepada SP, Rabu (9/1).

Kehadiran BPTJ seharusnya membuat pengintegrasian menjadi lebih mudah. Apalagi, BPTJ langsung bertanggung jawab kepada menteri perhubungan. Namun, BPTJ juga tak dapat bekerja sendirian jika ego sektoral masih kental membalut lembaga yang terlibat dalam pengintegrasian transportasi.

Hal senada diungkapkan Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas. Adanya BPTJ, menurut Darma, tidak lagi membuat wilayah kewenangan menjadi abu-abu atau saling lempar tanggung jawab karena merasa bukan wilayahnya.
Meski BPTJ sudah terbentuk, dia menilai perencanaan integrasi transportasi belum disiapkan dengan baik. Misalnya, seseorang yang turun dari KRL sering masih bingung untuk melanjutkan perjalanannya dengan transportasi lain, seperti Transjakarta. Akhirnya, pilihannya adalah transportasi online.

“Seperti di Gambir, bus Transjakarta tidak bisa masuk karena tidak boleh oleh PT KAI atau juga di Stasiun Kota. Dahulu terowongannya itu diusulkan Pemprov DKI Jakarta agar dari bus Transjakarta bisa langsung ke stasiun, tetapi pihak PT KAI menolak. Akhirnya keluar dahulu, baru masuk stasiun," ujarnya.

Kunci keberhasilan integrasi transportasi Jabodetabek adalah dengan menghilangkan ego sektoral di masing-masing lembaga. “Jika ego sektoral hilang, integrasi transportasi Jabodetabek bisa terwujud. Orientasinya harus kepada pelayanan publik. Jangan ke hal-hal lain. Dengan demikian integrasi transportasi Jabodetabek ini akan maksimal terwujud,” tuturnya.

Bogor Dukung
Sebagai daerah penyangga ibu kota Jakarta, Kota Bogor mendukung moda transportasi massal terintegrasi. Guna memastikan kebijakan penataan transportasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sedang menggodok Rancanangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dody Wahyudin menuturkan pihaknya mendukung penataan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Pihaknya hingga kini masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait perpanjangan rute LRT dari Cibubur ke Bogor dan juga pembangunan hunian terpadu sesuai konsep transit oriented development (TOD).
“Intinya kami mendukung. Pembahasan terakhir pada Oktober 2018 tentang LRT dan TOD, tinggal dieksekusi tahun ini. Pada dasarnya kami tinggal menunggu,” terang Dody kepada SP, Rabu (9/1).

Dikatakan, pihaknya dilibatkan dalam pengurusan izin dan penyediaan fasilitas penunjang. Terkait izin, Dody menyatakan untuk pembangunan base LRT di kawasan Barangansiang dan TOD di Stasiun Bogor sudah rampung dan tinggal dikerjakan pengembang.

Guna menunjang transportasi massal terintregasi, Pemkot Bogor juga mempunyai kebijakan untuk mengatur arus kendaraan di dua lokasi, yakni Terminal Baranangsiang dan Stasiun Bogor. Untuk mengurangi moda lokal, yakni angkutan kota (angkot), pihaknya mempunyai program rerouting dengan mengembangkan sejumlah trayek angkutan ke daerah pinggiran serta memperpanjang trayek angkot yang melintas di tengah kota.

Program lainnya adalah konversi tiga angkot menjadi dua. Jumlah angkot yang beroperasi di Kota Bogor mencapai 3.400 unit. Setelah dilakukan konversi, jumlahnya tinggal 2.000-an angkot. Konversi dilakukan secara bertahap, karena sampai saat ini ada 23 badan hukum/koperasi yang belum sanggup langsung mengonversi dari tiga angkot menjadi satu bus. Konversi juga dibarengi dengan aturan yang mewajibkan sopir memakai seragam dan tidak boleh berhenti di sembarangan tempat. Angkot pun tidak boleh membawa lebih dari 12 penumpang.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan untuk mewujudkan transportasi yang terintegrasi, Pemkot Bogor bersama DPRD tengah menggodok Raperda RTRW yang memuat beberapa rencana penting untuk memecahkan persoalan yang akut angkutan umum di Kota Bogor.

“Strategi utamanya adalah redistribusi fungsi untuk memperkuat peranan subkota guna memecah beban tidak saja di pusat kota, tetapi di lingkaran sekitar Kota Bogor, sehingga ke depan akan tersambung dan terhubung melalui sistem TOD,” katanya.

Kemudian, pihaknya mengarahkan perdagangan dan jasa ke wilayah utara Kota Bogor, seperti Jalan Soleh Iskandar yang terhubung dengan lingkar Bogor. Selain itu, kata Bima, juga akan dikembangkan moda transportasi jalur LRT, baik dalam maupun luar kota, yang menghubungkan Kota Bogor dengan kawasan Jabodetabek.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota (Dishub) Kota Bekasi, Dedet Kusmayadi, Rabu (9/1), menegaskan tidak ada lagi peremajaan angkot yang telah berusia di atas 15 tahun. Dengan begitu, angkot-angkot yang telah dimakan usia tak boleh lagi beroperasi dan digantikan dengan moda transportasi massal, yakni bus Transpatriot. Bus Transpatriot saat ini melayani rute ke halte-halte bus Transjakarta yang ada di Bekasi Barat dan Bekasi Timur sebagai bus pengumpan (feeder).

Kebijakan tidak meremajakan angkot berdampak terhadap semakin berkurangnya jumlah angkot di Kota Bekasi. Jumlah angkot yang terdata saat ini mencapai 3.000 armada. “Kebijakan ini membuat jumlah angkot akan semakin berkurang terutama angkot-angkot yang sudah tua dan kami akan menggantikannya dengan sistem transportasi massal yang lebih nyaman, lebih murah dan terintegrasi, dengan bus Transjakarta, maupun LRT yang sedang dikerjakan,” ujarnya.

Ke depan, Pemkot Bekasi bakal mengonversi angkot menjadi bus Transpatriot dan terintegrasi dengan moda transportasi massal lainnya. "Kita ingin mewujudkan kota modern, kota maju dengan menyediakan transportasi massal yang nyaman bahkan murah kepada masyarakat dan berharap warga beralih menggunakan transportasi massal daripada menggunakan kendaraan pribadi,” pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan, Beritasatu.com

Jak Lingko Integrasikan Seluruh Moda Transportasi


Lenny Tristia Tambun / AB Rabu, 9 Januari 2019 | 18:44 WIB

Jakarta - Melihat layanan transportasi umum di Jakarta yang masih parsial dan baru menjangkau 68 persen populasi penduduk Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus memperluas jangkauan angkutan umum di Ibu Kota agar dapat mencapai 95 persen pada 2019. Trayek angkutan umum akan diperluas hingga ke permukiman warga.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan rute trayek angkutan umum di Jakarta belum pernah mengalami perubahan sejak 1990. Untuk itu, Pemprov DKI mulai membenahi pola pengembangan moda transportasi di Ibu Kota. Jangkauan angkutan umum di Jakarta yang baru menjangkau 68 persen penduduk, disebabkan jarak halte dengan rumah warga mencapai 1 kilometer. Dia menginginkan jaraknya diperpendek menjadi sekitar 500 meter, sehingga angkutan umum bisa menjangkau 95 persen populasi.

Pihaknya telah memperluas rute Transjakarta serta membangun MRT dan LRT. Semuanya akan tergabung menjadi satu manajemen, yakni Jak Lingko.

Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

Dengan adanya integrasi semua moda transportasi publik, ia ingin menjangkau semua wilayah di Jakarta “Saya sampaikan, transportasi umum massal di Jakarta itu jangkauannya harus di atas 95 persen,” kata Anies di Jakarta, Rabu (9/1).
Jak Lingko, lanjutnya, tidak hanya mengintegrasikan antarmoda transportasi, juga manajemen dan tarif angkutan umum. Dia berharap semuanya bisa dilaksanakan tahun ini.

“Jak Lingko akan menjadi induk dari integrasi transportasi publik di Jakarta, mulai dari transportasi moda angkutan umum massal, jenis mikro bus, medium, besar, LRT, MRT dan BRT. Semua tersambung menjadi satu sistem transportasi,” katanya.

Empat Moda
Di tempat terpisah, Direktur Utama PT Transjakarta, Agung Wicaksono mengatakan pihaknya menargetkan integrasi empat moda transportasi publik, yakni Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL, akan terealisasi pada semester I 2019.

“Integrasi ini tidak hanya dua transportasi publik massal, melainkan seluruh moda transportasi publik yang ada di Jakarta. Integrasi tidak hanya dalam rute, juga tiket dan manajemen atau pengelolaannya. Diharapkan, Januari 2019, sudah ada rencana pendahuluan studi integrasi antarmoda tersebut,” kata Agung.

PT Transjakarta telah berkolaborasi dengan PT MRT Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) membangun LRT Jakarta untuk mengintegrasikan stasiun dan halte yang ada. Dengan demikian, penumpang yang turun dari salah satu moda transportasi, bisa melanjutkan dengan tiga moda lainnya.

Direktur Teknik dan Fasilitas PT Transjakarta, Wijanarko mengatakan saat ini rencana integrasi antara Transjakarta dengan MRT, LRT, dan KRL, sedang dilakukan. “Kita akan mengintegrasikan moda-moda transportasi publik yang sudah ada di Jakarta,” kata Wijanarko.

Integrasi Transjakarta dengan MRT Jakarta dilakukan di empat halte Transjakarta dan stasiun MRT Jakarta. Perinciannya, Halte Bundaran Hotel Indonesia (HI) akan terintegrasi dengan Stasiun MRT Bundaran HI. Lalu, Halte Tosari akan terintegrasi dengan Stasiun MRT Dukuh Atas, Halte CSW koridor 13 terintegrasi dengan Stasiun MRT Sisingamangaraja, dan Halte Lebak Bulus koridor 8 terintegrasi dengan Stasiun MRT Lebak Bulus.

Integrasi Transjakarta dengan LRT Jakarta dilakukan antara Halte Pemuda Rawamangun dengan Stasiun LRT Velodrome. Nantinya, halte Transjakarta akan ada di tengah, dan jalurnya diperpanjang menjadi 200 meter.

Integrasi dengan KRL dilakukan di tiga halte Transjakarta dan stasiun kereta api, yakni Stasiun Tosari koridor 1 dengan Stasiun Sudirman, Halte Stasiun Klender koridor 11 dengan Stasiun Klender, dan Halte Stasiun Cakung koridor non-BRT dengan Stasiun Cakung.

“Jadi 2019 adalah tahun integrasi. Tidak hanya fisik, juga dengan moda transportasi lain, serta pembayaran,” tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com

CLOSE