Logo BeritaSatu
Home > Fokus > Geliat Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Dasar di IKN Dimulai Juli

Rabu, 22 Juni 2022 | 20:24 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun, Carlos KY Paath, Totok Subagyo, Primus Dorimulu / Anselmus Bata

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan melakukan groundbreaking Istana Presiden, civic center, dan fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan dan komersial, di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2022.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau pesemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu (22/6/2022). Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi mengajak sejumlah pemimpin redaksi (pemred) media massa nasional dan daerah. Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

“Ini nanti Juli sudah kita mulai. Kita akan segera lelang,” kata Jokowi.

Infografik pembangunan infrastruktur tahap I Ibu Kota Nusantara.
Infografik pembangunan infrastruktur tahap I Ibu Kota Nusantara.

Pernyataan itu kembali disampaikan Presiden Jokowi ketika meninjau pembangunan Bendungan Sepaku Semoi. Jokowi menerangkan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan pesemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan pembangunan dasar di IKN telah dimulai. Kehadiran pesemaian Mentawir menunjukkan pembangunan di IKN juga memperhatikan lingkungan.

“Adanya bendungan ini menunjukkan pembangunan basic di infrastruktur sudah mulai. Juli nanti, pembangunan jalan utama dari jalan tol Balikpapan juga dimulai,” ujar Jokowi.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi meminta agar pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dapat diselesaikan lebih cepat dari rencana. Semula bendungan ini akan rampung pada Desember 2023, tetapi Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Jarot Widyoko menyanggupi untuk menyelesaikan pada awal 2023.

“Dengan adanya percepatan, kami menargetkan akan selesai pada Januari atau Februari 2023,” ucap Jarot Widyoko.

Hal lain yang disampaikan Jokowi adalah air baku dari bendungan akan diolah untuk memasok kebutuhan air bagi 1,5 juta penduduk. “Untuk air yang disalurkan adalah air siap minum,” terang Jokowi.

Hal serupa juga disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. “Kalau (air, Red) enggak bisa diminum langsung, percuma (ibu kota, Red) kita pindah,” katanya.

Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, dan para menteri berfoto bersama para pemimpin redaksi yang tergabung dalam Forum Pemred, di Ibu Kota Nusantara, Rabu, 22 Juni 2022. 
Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, dan para menteri berfoto bersama para pemimpin redaksi yang tergabung dalam Forum Pemred, di Ibu Kota Nusantara, Rabu, 22 Juni 2022. 

Lompatan Bangsa
Sebelumnya, dalam acara Beranda Nusantara “Menuju Ibu Kota Negara Baru” pada Rabu (23/2/2022), Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara merupakan sebuah lompatan bagi bangsa untuk melakukan transformasi menuju Indonesia maju.

IKN akan menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, serta menjamin keberlanjutan sosial ekonomi dan lingkungan. IKN juga akan menjadi kota hutan, smart city, modern, dan berkelanjutan, serta memiliki standar internasional.

“Saya yakin IKN akan menjadi representasi bangsa yang unggul, sehingga menjadi contoh bagi perkembangan kota-kota lain di Indonesia dan menunjukkan kepada warga dunia bagaimana Indonesia menjalankan rencana baru dalam membangun cita-cita masa depan,” ujar Jokowi.

Infografik visi Ibu Kota Nusantara.
Infografik visi Ibu Kota Nusantara.

Pembangunan IKN juga merupakan wujud komitmen Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim. Indonesia menargetkan nol emisi karbon dan 100% penggunaan energi baru terbarukan (EBT) pada 2060. Di IKN nantinya dari satu titik ke titik lain diperkirakan dapat ditempuh dalam waktu 10 menit, menggunakan 80% transportasi publik, serta 70% terdiri dari area hijau.

“Saya juga meyakini IKN akan menjadi kota yang inklusif, kota yang terbuka, kota untuk semua. Kota yang akan sangat ramah bagi semua lapisan masyarakat untuk hidup berdampingan, hidup rukun, hidup bersama-sama, dan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta membangun dan mengembangkan Nusantara ini,” ucap Jokowi.

Proses Panjang
Saat berdialog dengan wartawan pada 15 Maret 2022, Jokowi menyebutkan pemindahan ibu kota negara merupakan proses yang panjang. Gagasan untuk memindahkan ibu kota negara sudah pernah diputuskan Bung Karno pada 1957. Akibat pergolakan, rencana pemindahan tersebut terus mundur dan akhirnya batal.

Presiden Soeharto juga ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Jawa Barat, tetapi juga tidak jadi karena ada Peristiwa 1998. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota negara, tetapi tidak dilaksanakan 

"Di 2014, saya memerintahkan saat itu kepada menteri Bappenas untuk mencoba membuka dan mulai melakukan kajian lagi. Dari beberapa lokasi, banyak lokasi, kemudian diciutkan, diciutkan, akhirnya menjadi tiga. Kemudian diputuskan di Kalimantan Timur, di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, karena memang ini adalah titik yang paling tengah kalau kita ambil dari barat, timur, utara, selatan, tengahnya di sini," ujar Jokowi. 

Namun yang paling penting, lanjut Jokowi, pemindahan ibu kota negara dilakukan untuk pemerataan dan keadilan. "Kita memiliki 17.000 pulau yang 56 persennya ada di Jawa, 156 juta populasi Indonesia ada di Pulau Jawa, padahal kita punya 17.000 pulau. Kemudian juga PDB ekonomi, perputaran ekonomi 58% itu ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Artinya apa? Magnet ada di Pulau Jawa dan ada di Jakarta. Oleh sebab itu, harus ada magnet yang lain, sehingga dari 17.000 pulau ini semuanya tidak menuju ke Jawa, ke Jawa, ke Jawa, sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta, tidak semakin berat. Jadi dimulai dari sana, pemerataan dan keadilan," tegas Jokowi. 

Anggaran Pembangunan IKN
Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 47 triliun untuk membangun sarana dan prasarana IKN hingga 2024. Pemerintah juga menyiapkan insentif untuk menarik partisipasi swasta dalam proyek IKN.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan anggaran Rp 47 triliun dari APBN digunakan untuk membangun gedung Istana Kepresidenan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, MPR, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian yang berhubungan langsung dengan presiden. Gedung-gedung besar seperti Istana, kantor menteri koordinator, dan kantor kementerian mulai dibangun pada 2023, tetapi persiapannya sudah dimulai sejak saat ini. Bukan hanya gedung, di IKN juga akan dibangun plaza-plaza, seperti Plaza Kebangsaan dan Plaza Praja.

Infografik investasi Ibu Kota Nusantara. 
Infografik investasi Ibu Kota Nusantara. 

Selain dari APBN, pembangunan fisik IKN juga melibatkan swasta lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) atau swasta murni. Masyarakat juga bisa terlibat dalam pendanaan melalui crowd funding.

Bambang menambahkan pembangunan IKN juga dilengkapi infrastruktur jalan tol dari Balikpapan ke Nusantara dengan waktu tempuh 50 menit. Selain itu, ada rencana membangun tol di bawah laut agar tidak mengganggu lingkungan. Jika tol di bawah laut jadi dibangun, waktu tempuh ke Nusantara bisa dipangkas menjadi 30 menit.

"Untuk saat ini memang belum ada jalan tol karena ada beberapa segmen yang harus diselesaikan oleh Kementerian PUPR, tetapi di sana sudah ada jembatan. Sementara itu, bandara di Balikpapan dan Samarinda akan dikembangkan terlebih dahulu dan juga ada rencana untuk private jet, tamu VIP, dan fungsi pertahanan,” ujar Bambang Susantono.

Smart City
Bambang menyebutkan tahun depan pembangunan akan dilakukan lebih masif lagi, seperti pembangunan gedung pemerintah, apartemen, plaza, serta kantor IKN dengan konsep smart city.

“Kita meminta partisipasi masyarakat, seperti misalkan akan ada pembangunan taman nutfah dari tanaman asli hutan Kalimantan dan kita siapkan tanahnya. Selain itu, ada yang meminta dibangun rumah diaspora masyarakat Indonesia,” katanya.

Kepala Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono (kanan) dan wakilnya, Dhony Rahajoe.
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono (kanan) dan wakilnya, Dhony Rahajoe.

IKN juga akan mengantisipasi munculnya permukiman liar sebagai ekses dari pembangunan. “Kita akan segera melakukan beberapa hal supaya hal tersebut tidak terjadi,” katanya

Selain itu, akan dibangun fasilitas lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan. Pihak swasta diharapkan ikut andil dan berpartisipasi berpartisipasi membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan pembangunan fisik pada 2023 dan 2024, serta adanya fasilitas yang memadai, seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan lainnya, akan membuat masyarakat yakin terhadap pembangunan di IKN.

“Ini akan terjadi atau setidaknya kita lihat hingga 2045 di saat Indonesia merayakan kemerdekaan 100 tahun. Jadi bertahap dalam mewujudkanya, sehingga ekosistem kota tersebut terbentuk. Kita ingin bangun ibu kota yang lengkap dan punya kemampuan membangun dirinya sendiri dengan segala potensinya,” kata Bambang Susantono.

Kebutuhan Air
Bambang juga menjelaskan bahwa sumber air di IKN cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Sumber airnya berasal dari Bendungan Sepaku Semoi. Berdasarkan penghitungan Kementerian PUPR, sumber air yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan 2,5 juta orang.

“Ini sudah cukup untuk tahap awal karena ultimate jumlah (penduduk, Red) IKN dari 1,7 juta sampai 1,9 juta orang di tahun 2045," katanya.

Proses pembangunan bendungan tersebut sudah dimulai dan setelah selesai akan ada waktu untuk mengisinya dengan air. Bendungan yang dibangun itu tidak hanya berfungsi sebagai sumber air minum, juga akan dimanfaatkan untuk menempatkan panel surya, sekaligus ecotourism.

Selain sumber air, pembangunan IKN juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyiapkan pusat pesemaian pohon endemik dengan menyiapkan dua juta pohon per tahun, sekaligus untuk reforestasi.

Infografik zonasi dan tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara. 
Infografik zonasi dan tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara. 

Peluang dan Insentif
Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe menjelaskan ada beberapa peluang yang dilihat pelaku usaha terhadap proyek IKN. Pertama, adanya demand yang captive sebanyak 60.000 aparatur sipil negara (ASN) pada tahap pertama hingga 2024, sementara fasilitas yang akan dibangun dari biaya APBN hanya untuk 7.500 ASN.

Kedua, pelaku usaha tidak perlu membebaskan lahan karena di IKN sudah tersedia lahan dan tinggal berhubungan dengan Otorita IKN, sedangkan di luar IKN harus ada pembebasan lahan yang merupakan pekerjaan paling menantang.

Ketiga, connectivity. Walaupun ada di-remote area, tetapi aksesnya mudah dan akan lebih mudah lagi, termasuk perluasan bandara di Balikpapan.

Infografik kontraktor, konsultan, dan negara investor pembangunan Ibu Kota Nusantara. 
Infografik kontraktor, konsultan, dan negara investor pembangunan Ibu Kota Nusantara. 

Keempat, insentif yang akan diberikan pemerintah. Pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur kemudahan usaha, investasi, dan perizinan, termasuk tax holiday dan tax deduction.

“Semua yang sudah berlaku akan dikaji ulang dan akan menjadi daya tarik yang lebih atraktif untuk IKN,” katanya.

Dhony juga menyebutkan minat pelaku usaha terhadap proyek IKN cukup tinggi. Sejumlah pengusaha ingin melakukan pertemuan one on one, ingin mendapatkan informasi lebih detail, bahkan ada pengusaha lokal yang menyampaikan secara tertulis ingin membangun 11.000 unit tempat tinggal dan pengusaha dari Korea siap membangun 2.000 unit.

Selain itu, dalam forum bisnis di Singapura beberapa waktu lalu, sudah ada perusahaan yang ingin membangun kantor di IKN dengan konsep disewa pemerintah dan ada rate to buy, dan tetap bisa disewa dalam jangka panjang. Pihaknya sedang menggodok aturannya agar bisa memenuhi permintaan dunia usaha.

“Masalah tanah masih digodok agar bisa bersaing dengan Singapura dan Malaysia yang bisa sewa 90 tahun, sedangkan di Indonesia hanya 20 sampai 30 tahun. Juga mengenai hak milik satuan rumah susun untuk masyarakat umum agar mau tinggal di IKN,” ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Puan Maharani Tegaskan Pembangunan IKN Tetap Berjalan

Rabu, 22 Juni 2022 | 19:42 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / Carlos KY Paath

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap akan berjalan, meski nanti ada pergantian presiden. Sebab, pembangunan IKN sudah memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

“UU IKN sudah disahkan oleh DPR, didukung oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Artinya, sudah ada payung hukum untuk meneruskan atau menjalankan IKN ke depan,” kata Puan Maharani saat mendampingi Jokowi meninjau kawasan IKN, Rabu (22/6/2022).

Tidak hanya itu, menurut Puan, anggaran pembangunan IKN sudah disiapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Alokasi anggaran akan dilakukan secara multiyear, mulai dari tahun 2022 hingga 2024.

“Kami, DPR melalui badan anggaran sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk nantinya juga merealisasikan di tahun 2025 jika ada pergantian tampuk kepresidenan, insyaallah IKN masih bisa tetap berjalan sambil menunggu presiden yang akan datang dilantik,” ujar Puan Maharani.

Pembangunan IKN, menurut Puan, merupakan visi pemerintahan. Karena itu, DPR sudah berkomitmen untuk mendukung dan merealisasikan pembangunan kawasan inti IKN pada 2024 sudah selesai.

“Kita akan lihat. Saya sebagai ketua DPR, sebagai fungsi pengawasan akan mengecek paling tidak 6 bulan sekali atau beberapa bulan sekali terkait progresnya. Karena nanti APBN yang membiayai (pembangunan) kawasan inti (IKN),” terang Puan Maharani.

Puan menekankan dukungan politik terhadap pembangunan IKN sangat kuat, hal itu sudah terbukti dengan adanya UU IKN. “Kami percaya, bahwa ini bukan suatu proyek imajinasi tetapi proyek pemerataan Indonesia, bukan di Jawa, tapi juga di Kalimantan dan wilayah sekitarnya,” katanya.

Oleh karena itu, presiden baru nanti harus tetap melanjutkan pembangunan IKN yang telah ditetapkan dalam UU harus dilakukan berkesinambungan diteruskan selama 15 tahun.

“Artinya, selama 15 tahun, secara multiyear kami berharap masa 2024, tidak ada hal-hal emergency atau musibah seperti yang lalu pandemi Covid-19, sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan jadwal,” papar Puan Maharani.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Hijaukan IKN, Persemaian Mentawir Produksi 15 Juta Bibit

Rabu, 22 Juni 2022 | 15:57 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / Jaja Suteja

Jakarta, Beritasatu.comNursery atau tempat persemaian Mentawir ditargetkan dapat memproduksi 15 juta bibit pohon unggulan untuk menghijaukan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika meninjau Nursery Mentawir bersama Forum Pemimpin Redaksi (Pemred), Rabu (22/6/2022). Dalam kunjungan tersebut, Jokowi didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Presiden menjelaskan dari total luas kawasan IKN 120 hektare, ada seluas 32 hektare yang digunakan untuk lokasi persemaian atau pembibitan pohon. Untuk saat ini, nursery yang terletak di di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu baru bisa memproduksi sekitar 760 bibit saja, namun pada akhir tahun ini diperkirakan target produksi 15 juta bibit dapat tercapai. Saat ini, pembangunan fisik nursery baru mencapai 40%.

“Ini baru 760.000, nantinya 15 juta. Karena ini baru disiapkan. Mungkin akhir tahun inilah selesai atau agak maju, saya minta maju, 15 juta setiap tahun, karena kita akan pakai setiap tahun. Kayak di Rumpin juga memproduksi 11-12 juta bibit setiap tahun. Nanti bibitnya kita tanam,” kata Jokowi.

Jenis bibit pohon yang diproduksi dalam persemaian Mentawir ini, kata Jokowi, merupakan tananam endemik, seperti kapur, kamper, kayu putih, meranti merah, dan bangkiray. Serta juga ada bibit pohon buah-buahan seperti durian dan jambu.

Jenis tanaman endemik, lanjut Jokowi, dipilih untuk pembibitan dikarenakan termasuk tanaman industri yang mampu memproduksi oksigen lebih banyak dan menyerap emisi atau karbon dalam jumlah banyak.

Selain itu, kata Jokowi, tanaman endemik yang berhasil diproduksi di Nursery Mentawir akan ditanam di hutan Kalimantan. Selama ini, hutan tropis Kalimantan hanya ditanami pohon eukaliptus, padahal bisa ditanami dengan berbagai pohon-pohon jenis tropis.

Karena itu, diharapkan tanaman endemik ini bisa ditanam di hutan-hutan Kalimantan untuk mengembalikan hutan menjadi tropical rain forest.

“Hutan Kalimantan itu kan homogen, karena tanaman industri yang ditanam hanya eukaliptus. Makanya mau kita kembalikan ke tropical rain forest lagi. Jadi ada kapur, ada kamper, meranti, bangkiray dan lainnya. Bisa memproduksi oksigen lebih besar lagi. Makanya di produksi terus-menerus. Yang sekarang kan homogen, hanya eukaliptus saja. Nanti kita campur dengan tanaman endemik ini, sehingga bisa jadi tropical rain forest,” terang Jokowi.

Nantinya, sambung Jokowi, semua bibit yang dihasilkan di Nursery Mentawir, tidak hanya akan ditanam di hutan-hutan tropis Kalimantan, tetapi juga akan memenuhi kawasan IKN. Sehingga cuaca panas yang saat ini dirasakan di IKN, diharapkan dapat berubah menjadi sejuk karena kehadiran tanaman-tanaman yang mampu bertumbuh hingga umur 40-60 tahun. Namun, untuk penanaman pohon di kawasan IKN baru akan dimulai sekitar dua bulan mendatang.

“Iya ini ikan tanaman untuk oksigen semua. Karena IKN selain smart city, juga net zero emission. Ini bisa bukan zero lagi, tetapi bisa minus, karena memproduksi (oksigen) banyak sehingga emisinya banyak terserap,” jelas Jokowi.

Rencananya, ungkap Jokowi, pemerintah akan membangun persemaian di 30 lokasi. Setiap persemaian akan bisa menghasilkan antara 15 juta hingga 20 juta bibit untuk ditanam di hutan-hutan atau lokasi penghijauan di seluruh Indonesia. Seperti di Rumpin, produksi bibit akan dikhususkan untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

“Kita mau buat 30 lokasi seperti ini, dengan jumlahnya 15 juta hingga 20 juta, yang di Rumpin 11-12 juta bibit, digunakan untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau dulu-dulu kan kita menanam pohon 1 miliar, tetapi yang hidup berapa? Kita enggak tahu dari nursery mana, kok ada 1 miliar pohon,” tutur Jokowi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


BAGIKAN
Share to WhatsApp


TAG POPULER

# Pertalite


# Kepala RS Tewas Ditikam


# Timnas U-19


# Presidential Threshold


# Covid-19 di Jepang


B1 Livestream

TERKINI
Ditopang Sektor Teknologi, IHSG Hari Ini Menguat Tipis

Ditopang Sektor Teknologi, IHSG Hari Ini Menguat Tipis

EKONOMI | 2 jam yang lalu









BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings