Hoax di Tahun Politik


Anselmus Bata / AB
Minggu, 6 Januari 2019 | 19:56 WIB

Bagi sebagian kalangan, kabar bohong (hoax) adalah musuh bersama. Namun, tak sedikit pula yang memanfaatkan hoax untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan tentu saja politik. Sejak media sosial (medsos) eksis dan dimanfaatkan secara luas untuk berkomunikasi, sekaligus menyampaikan isi hati dan pikiran, hoax pun bermunculan.

Dalam dunia politik Indonesia, hoax mulai muncul pada perhelatan Pilpres 2014. Ketika itu beredar tabloid Obor Rakyat yang mendiskreditkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres). Pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyosa akhirnya divonis satu tahun penjara dan mendekam di Lapas Cipinang sejak Mei 2018. Pada 3 Januari 2019, keduanya dibebaskan setelah mendapat cuti bersyarat dari Ditjen Pemasyarakatan Kemkumham.

Kasus lainnya yang menonjol adalah kelompok Saracen. Kelompok ini menggunakan ribuan akun media sosial untuk menyebar kebencian terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Lima anggotanya, yakni Rofi Yatsman, Faizal Tonong, Sri Rahayu, Harsono Abdullah, dan Asmadewi, divonis bersalah karena menyebarkan ujaran kebencian dan kasus SARA dengan hukuman bervariasi selama enam bulan sampai 2,5 tahun penjara. Pimpinannya, Jasriadi, divonis 10 bulan penjara karena terbukti melakukan akses ilegal media sosial.

Pada 2014, TV One juga menarik pemberitaan yang dikutip dari iReport CNN tentang hasil survei Gallup Poll yang menyatakan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memenangi Pilpres 2014.

Dewan Pers mencatat sejarah munculnya berita tidak benar atau hoax sejak Pilpres 2014. Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan padà waktu itu banyak berita yang diproduksi oleh media abal-abal acap kali tidak benar. Hoax menjadi semakin masif dengan berkembangnya media sosial.

“Media sosial menjadi salah satu sarana yang pas untuk penyebaran hoax,” katanya dalam sebuah diskusi publik yang digelar awal 2017.

Senada dengannya, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menyatakan fenomena berita palsu secara global sesungguhnya benar-benar memperoleh atensi dan pengaruh signifikan sejak peristiwa Brexit yang terjadi di Inggris pada 2016. Bersamaan dengan itu, pemilihan presiden Amerika Serikat antara Hillary Clinton dengan Donald Trump juga menggunakan peran signifikan berita palsu untuk memengaruhi pendapat pemilih.

“Di Indonesia, sebenarnya kita dapat membedakan dua momentum penyebaran berita palsu. Pertama yang digunakan pada masa pemilihan presiden 2014, sementara momentum kedua terjadi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta ketika berita palsu menyebar begitu masif,” ujar Wahyudi Djafar seperti dikutip dari situs Elsam.

Menurut Wahyudi, salah satu ancaman terhadap kebebasan sipil saat ini muncul dari hoax dan berita palsu (fake news) yang dikirim secara berulang-ulang, sehingga dipercaya sebagai kebenaran. Akibat penyebaran hoax dan fake news yang kemudian dipercaya sebagai kebenaran ini, tindakan koersif dan represif, tidak hanya dilakukan oleh aparat negara, juga oleh kelompok yang memercayai informasi palsu tersebut. Tindakannya beragam, seperti pembungkaman kebebasan berpendapat dengan cara perundungan di media sosial, kriminalisasi, stigmatisasi dan diskriminasi, pembubaran dan pelarangan kegiatan diskusi, pemutaran film, kesenian, penganiayaan terhadap orang yang berekspresi secara sah, baik secara verbal maupun fisik, serta perusakan terhadap properti hingga persekusi keagamaan.

Kembali Marak
Belakangan, hoax kembali marak melalui momentum Pilpres 2019. Salah satu kasus yang menonjol belakangan ini adalah hoax kontainer berisi surat suara pilpres yang telah dicoblos untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin. Salah satu nama yang terseret dalam kasus ini adalah Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief.

Tak hanya itu, melalui akun Twitter, Andi Arief mengungkapkan rumahnya di Lampung digerudug polisi. Dari hasil penyelidikan Kepolisian, tak ada penggerebekan terhadap rumah Andi Arief di Lampung dan sejak 2014 rumah tersebut bukan atas nama Andi Arief.

“Tidak benar (penggerebekan, Red). Tidak ada penindakan di kediaman Bapak Andi Arief," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Jakarta, Jumat (4/1).

Sebelum hoax kontainer, kasus Ratna Sarumpaet yang mengaku dianiaya juga sempat heboh. Kasus Ratna yang juga dikategorikan sebagai hoax kini sedang ditangani Kepolisian.

Tak hanya itu, sejak pertengahan 2018 sampai awal 2019 yang juga dikenal sebagai tahun politik, hoax yang berkaitan dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif/Pileg) dan juga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), marak.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi 62 konten hoax tersebar di internet dan media sosial sejak Agustus sampai Desember 2018.

Dari mesin pengenal konten negatif yang berada di Sub-Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo diketahui konten hoax terkait pemilu terbanyak ditemukan pada Desember 2018. Jumlahnya, 18 konten hoax. Salah satunya adalah foto hoax orang dengan gangguan jiwa yang disebar salah satu akun Facebook. Dalam akun tersebut ditulis,”Simulasi orang gila dibawa ke TPS saat pemilu nanti. Pertama terjadi Di Dunia.!” Kemkominfo menjelaskan foto tersebut diambil di Bali saat petugas mengamankan orang tersebut yang diduga membunuh dukun yang sedang mengobatinya.

Salah satu foto yang disebar lewat media sosial dengan informasi yang menyesatkan.

Kepolisian Daerah Jawa Timur juga membongkar ribuan akun media sosial yang menyebarkan hoax terkait penyelenggaraan Pilpres 2019. Pada Kamis (3/1), Tim Siber Polda Jawa Timur membongkar 32 akun medsos penyebar kabar bohong terkait Pilpres 2019. Salah satu berita bohong yang disebar akun-akun medsos tersebut adalah puluhan juta warga Tiongkok masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

"Mengenai DPT yang dari Tiongkok itu hoax. Katanya kan ada DPT yang masuk 10 juta dari Tiongkok. Kita katakan itu hoax sekali lagi," kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, di Markas Polda Jawa Timur, Surabaya, seperti dikutip dari Antara.

Kantor berita Antara juga melaporkan beberapa waktu lalu beredar video di media sosial yang merupakan cuplikan berita dari sebuah televisi nasional tentang Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan kerja di Ngawi, Jawa Timur, Desember 2018. Menurut cuplikan berita itu, Presiden Joko Widodo tidak hanya menyapa masyarakat, juga memberikan bingkisan kepada sejumlah warga berupa amplop yang berisi uang.

Namun, berdasarkan laporan yang dilansir Subdit Pengendalian Konten Internet Kementerian Komunikasi dan Informatika, berita video yang diunggah tersebut merupakan berita kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ngawi pada 2015, sehingga tidak ada hubungannya dengan kegiatan Pilpres 2019.

Divisi Humas Mabes Polri melalui akun Twitter @DivHumas_Polri pada Jumat (4/1) juga membantah informasi dalam video bahwa presiden menginstruksikan kapolri dan panglima TNI untuk menghentikan sweeping buku PKI. Tautan di media sosial Facebook atas nama “Giovani Sugiantoro Wongso” bersumber dari http://operain.blogspot.com bahwa kapolri mengatakan jika PKI tidak membahayakan bagi negara dibanding dengan Islam radikal, juga dibantah.

Contoh hoax.

Menanggapi masalah hoax, khususnya hoax kontainer surat suara pilpres, Kabareskrim Komjen Pol Arief Sulistyanto menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.

“Bapak Kapolri pun sudah memberikan instruksi kepada Kabareskrim, kepada saya, untuk betul-betul melakukan penyelidikan terhadap masalah ini," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/1).

Pihaknya berjanji akan mengungkap pelaku, dari pelaku pertama yang membuat hoax, pelaku pertama yang mengunggah ke media sosial, sampai pihak yang ikut menyebarkan berita yang ternyata tidak benar itu. “Siapa pun yang berkaitan dengan masalah tersebut akan dimintai keterangan untuk membuat terang tindak pidana tersebut,” kata Komjen Arief.



Sumber: BeritaSatu.com

Hoax Membabi Buta


Carlos KY Paath / Yustinus Paat / Farouk Arnaz / AB
Sabtu, 5 Januari 2019 | 23:00 WIB

Jakarta - Upaya mendiskreditkan penyelenggara pemilu dan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 terus berlangsung secara membabi buta. Setelah heboh 25 juta pemilih ganda dalam daftar pemilih sementara (DPS), lalu 6,8 juta pemilih ganda pada daftar pemilih tetap (DPT), serta kotak suara kardus, kini muncul kabar bohong (hoax) tentang tujuh kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Data Kemkominfo menyebutkan sejak Agustus-Desember 2018 tercatat 62 konten hoax terkait pileg dan pilpres. KPU meminta Kepolisian menindak pembuat dan penyebar kabar bohong tersebut karena dapat mendelegitimasi pelaksanaan Pemilu 2019.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Hinca IP Pandjaitan kepada SP, Jumat (4/1), mengakui hoax merajalela. Hoax yang disampaikan melalui media sosial pun beraneka ragam. “Pendapat yang katakan hoax belakangan ini membabi buta sulit dibantah, karena hoax sekarang sporadis dan tak terduga isu yang diangkat,” katanya.

Menurutnya, hoax kerap muncul menjelang pelaksanaan pesta demokrasi, seperti pilkada maupun pemilu. Kabar bohong itu cenderung bermotif politik. “Jadi berita-berita hoax kini dipastikan jadi salah satu motif politik. Ini tentu buruk bagi ruang publik demokrasi kita,” ujarnya.

Untuk mengatasi hoax, Hinca meminta penegak hukum menjalankan tugasnya secara optimal. Selain itu, masyarakat juga harus disadarkan akan bahaya menyebarkan hoax. “Tak ada pilihan lain, penegakan hukum harus maksimal. Demokrasi membutuhkan kebebasan berpendapat, tetapi supremasi hukum tetap diperlukan. Tanpa supremasi hukum yang pas, terukur, dan profesional serta setia pada hukum acara, maka kebebasan berpendapat di media sosial menjadi virus perusak utama demokrasi kita,” katanya.

Ganggu Tahapan Pemilu
Kasus hoax kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos bermula dari pesan di media sosial (medsos) Twitter pada Rabu (2/1). Salah satunya berasal dari Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief. Cuitan yang kemudian oleh Andi disebut terhapus itu berbunyi,”Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya, karena ini kabar sudah beredar.”

Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung mengecek kebenaran kabar tentang kontainer yang berisi surat suara yang telah dicoblos. Dari hasil pengecekan langsung ke kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, pada Rabu (2/1) malam, lembaga penyelenggara pemilu itu memastikan kabar tersebut adalah hoax.

“Hari ini kami memastikan, berdasarkan keterangan yang didapat oleh pihak Bea dan Cukai, tidak ada kebenaran tentang berita tujuh kontainer tersebut. Itu tidak benar," ujar Ketua KPU Arief Budiman pada saat konferensi pers seusai pengecekan di kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (3/1) dini hari.

Arief mengatakan bahwa kabar tujuh kontainer yang berisi surat suara tercoblos sudah beredar sejak Rabu (2/1) siang. Kabar itu menyebutkan terdapat tujuh kontainer dari Tiongkok berisi surat suara pilpres yang dicoblos untuk pasangan calon nomor urut 01.

“Di dalamnya dikabarkan terdapat masing-masing 10 juta surat suara dan katanya sudah dibuka satu kontainer, ketahuan sudah ada coblosannya untuk pasangan nomor urut 01 dan disampaikan juga katanya sudah disita oleh KPU. Temuan ini katanya dilakukan oleh salah satu marinir dari TNI AL. Jadi di berita-berita yang beredar seperti itu. Namun, itu semua kabar bohong,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Arief juga meminta Kepolisian untuk melacak pembuat kabar bohong tersebut. Bahkan, tidak hanya yang membuat dan menyebarkan, tetapi juga yang membuat tulisan terkait kabar hoax tersebut. Hoax bisa menghancurkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. “Termasuk siapa yang menulis. Jadi ada capture tulisan yang memuat tentang berita bohong ini,” katanya.

Arief menilai pembuat dan penyebar hoax adalah orang-orang jahat yang mengganggu tahapan pemilu. Keberadaan mereka tidak bisa ditoleransi dan harus ditangkap. “Jadi orang-orang jahat yang mengganggu pemilu kita, yang mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu itu, harus ditangkap. Kami akan lawan! Saya ingin teman-teman media mendukung dan menyampaikan berita yang benar, sesuai faktanya,” ujarnya.

KPU pun melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri, Kamis (3/1). “Hari ini KPU melapor ke Bareskrim supaya kasus ini ditindaklanjuti dan siapa yang menyebarkan isu tidak benar itu ditindak,” ujarnya.

Arief berharap kasus tersebut bisa ditindaklanjuti Kabareskrim Komjen Arief Sulistyanto secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. “(Pasal UU-nya apa) itu nanti terserah aparat. Kan saya enggak tahu dia (pelaku) bisa ditindak UU yang mana. Kami ingin penyebar hoax bisa ditangkap. Semua kami siapkan sebagai barang bukti. Ada gambar, suara, dan tulisan,” katanya.

Menanggapi laporan KPU, Kabareskrim Komjen Arief Sulistyanto berjanji akan mengusut tuntas hoax tentang tujuh kontainer surat suara yang telah tercoblos. Jenderal bintang tiga ini menyatakan pelakunya harus bertanggung jawab.

“Sejak kemarin atau tadi malam ada informasi tentang masuknya tujuh kontainer surat suara dari China yang sudah dicoblos. Tim siber Bareskrim bergabung dengan Polda Metro sudah melakukan kegiatan investigasi,” katanya di Bareskrim Jakarta, Kamis (3/1).

Kapolri, lanjutnya, sudah memberi instruksi kepada dirinya untuk menyelidiki kasus tersebut. Mendagri Tjahjo Kumolo juga memberikan dukungan untuk mengungkap kasus tersebut sampai tuntas.

“Siapa yang melakukan, dari pertama siapa yang posting sampai siapa saja yang ikut di dalam menyebarkan berita yang ternyata tidak benar. Ini harus kita perangi sama-sama. Proses pemilu yang akan berlangsung harus kita jaga,” sambungnya.

Saat ditanya apakah akan memanggil Andi Arief, kabareskrim menjawab,”Semua pihak yang berkaitan dengan beredarnya isu itu nanti pasti akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Siapa pun dia.”

Pihaknya akan menjerat pelaku dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyebaran berita bohong dan juga undang-undang lainnya.

Tak Dibalas
Redaksi Suara Pembaruan berupaya menghubungi Andi Arief untuk mengklarifikasi kasus kontainer berisi surat suara tercoblos. Pesan WhatsApp (WA) tidak dibalas dan telepon pun tidak diangkat. Namun, di akun Twitter-nya, Andi sempat menanggapi ramainya kabar tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos.

“Wah tuit kontainer jadi rame. Saya gak ngikuti karena tertidur. Baguslah kalau KPU dan Bawaslu sudah mengecek ke lokasi. Soal beredarnya isu harus cepat menanggulanginya. Gak bisa dibiarkan dengan pasif. Harus cepat diatasi,” tulis Andi Arief.

Ia juga menjelaskan cuitan yang disampaikannya hanya bersifat imbauan. Andi mempersilakan jika ada pihak yang melaporkannya ke Kepolisian.

“Kalau saya mengingatkan aparat supaya cepet bertindak malah dipolisikan, lucu bener negeri ini. Bayangkan KPU yang sudah dari sore menerima info baru tergerak mengecek setelah tuit saya. Hoak bisa terjadi kalau tidak ada kecepatan reaksi,” demikian Andi.

Untuk diketahui, informasi adanya tujuh kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, berisi surat suara yang sudah dicoblos beredar pada Rabu (2/1). Lewat grup WA beredar pesan suara pria yang mengabarkan surat suara telah tercoblos untuk pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dalam transkrip yang diterima Suara Pembaruan tertulis,”Sekarang ada tujuh kontainer di Tanjung Priok... Sudah turun (pelabuhan). Dibuka satu, isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1... Itu kemungkinan dari Cina. Total katanya... 70 juta surat suara. Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke (tidak terdengar jelas) pusat. Ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu, ya. Atau syukur ada akses ke pak Djoko Santoso, pasti marah kalau beliau yang langsung cek ke sana.”

Atas dasar informasi itu, Andi menulis,“Mohon dicek, kabarnya ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar.” Cuitan tersebut kini tidak terlihat lagi. Menurut Andi, cuitan itu terhapus. “Tuit saya terhapus, saya memang mentuit,” tulis Andi tanpa menjelaskan penyebab cuitannya terhapus.

Menanggapi kasus tersebut, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, Jumat (4/1), menyatakan Andi Arief tidak akan ditegur dan diberi sanksi oleh partainya.

“Tidak ada teguran dan sanksi. Kita tentu melihat sumber awal daripada informasi itu. Andi Arief kan menyampaikan informasi berdasarkan informasi yang dia peroleh. Jadi bukan kreativitas dia sendiri,” katanya.

Menurut Amir, Kepolisian sepatutnya menelusuri sumber awal kabar yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp. Kepolisian tidak bisa secara serta merta menyasar Andi Arief, kecuali jika Polri dapat membuktikan bahwa Andi Arief adalah sumber utama yang menyebarkan kabar tersebut.

Dalam kasus ini, lanjutnya, Kepolisian terkesan mengejar Andi Arief, padahal yang bersangkutan dinilai tidak layak memberi pertanggungjawaban.

“Saya melihat sekarang Kepolisian terlalu rajin langsung menyasar Andi Arief. Saya kira tidak perlu terlalu agresiflah. Andi Arief menyampaikan peringatan dini berdasarkan sumber yang ada. Saya kira tidak ada yang mencoreng (partai dan SBY, Red). Dia hanya mengingatkan,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan, Beritasatu.com

Hoax Rusak Kepercayaan Publik terhadap Pemilu


Yustinus Paat / Fana Suparman / Markus Junianto Sihaloho / Ari Supriyanti Rikin / AB
Sabtu, 5 Januari 2019 | 23:00 WIB

Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai maraknya hoax menjelang Pemilu 2019 disebabkan peserta Pemilu 2019 dan tim tidak mampu bersaing secara sehat. Peserta pemilu, khususnya kandidat pilpres dan timnya, belum mampu beradu visi, misi, dan program.

"Penyebabnya karena capres atau kandidat tidak mampu bersaing secara sehat dengan cara adu visi dan program. Hoax bisa jadi strategi untuk menghalalkan segala cara, jika gagal bersaing secara sehat," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/1).

Syamsuddin menilai hoax sangat berbahaya terhadap proses pemilu. Hoax bisa merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan pada akhirnya mendelegitimasi hasil pemilu.

Untuk mengatasi hoax, dia meminta Kepolisian menindak pembuat dan penyebarnya. Bawaslu juga harus proaktif menindak pelanggar UU Pemilu, serta para capres-cawapres fokus untuk beradu gagasan, visi, misi dan program untuk menyelesaikan masalah bangsa.

Senada dengannya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai politisi Indonesia belum siap dengan narasi kebenaran dan kejujuran. Pasalnya, narasi kebenaran dan kejujuran belum tentu berdampak pada perolehan suara yang signifikan dalam pemilu. “Para politisi dan kita semua belum siap dengan narasi kebenaran dan kejujuran. Jika politik diisi oleh wajah kemunafikan, maka hoax yang akan berkembang,” ujarnya.

Menurutnya, penyebaran hoax bisa saja merupakan strategi politik. Secara umum, ada dua bentuk strategi politik, yaitu membangun citra kandidat dan membusukkan lawan politik.

“Strategi membusukkan lawan politik ini yang bisa saja dilakukan oleh para politisi, termasuk dengan menyebar hoax sebanyak-banyaknya,” katanya.

Psikolog sosial dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gazi Saloom berpandangan selalu ada motif yang menggerakkan para penyebar hoax. Penyebar hoax mempunyai kepentingan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pilpres, masing-masing kubu juga punya kepentingan dan bisa saja melibatkan pihak-pihak tertentu untuk menyebar hoax.

Ketika ditanya mengapa masyarakat mudah menerima hoax, Gazi menyatakan hal tersebut sejalan dengan teori kebutuhan manusia. Psikolog sosial politik asal Amerika Serikat, Arie Kruglanski mengatakan kebutuhan publik untuk menerima hoax didorong kebutuhan akan kepastian. Berbagai hal yang tidak pasti menjadi faktor pendorong hoax mudah diterima.

Fanatisme dalam diri publik menimbulkan kecenderungan untuk menerima segala informasi yang mendukungnya. Dalam kasus hoax kontainer surat suara, pendukung calon non-petahana akan lebih mudah menerima informasi tersebut. Mereka berpersepsi calonnya dizalimi melalui pencoblosan surat suara untuk pasangan petahana. “Untuk kasus hoax kontainer, mungkin saja ada pihak lain di luar dua kubu yang sengaja ingin mengacaukan situasi menjelang pilpres,” ucapnya.

Dari kondisi saat ini, lanjutnya, capres dan cawapres harus ikut berperan untuk mengurangi hoax. Sayangnya, dalam beberapa bulan terakhir, justru kedua pasangan capres-cawapres yang memanaskan situasi dengan melontarkan istilah-istilah tertentu.

“Capres-cawapres harus mengubah cara berpikir dengan lagi tidak menyerang lawan, tetapi bagaimana tim sukses memajukan kehebatan calon yang diusung,” kata Gazi.

13 Tahun Penjara
Guru besar hukum pidana Universitas Krisnadwipayana Jakarta, Indriyanto Seno Adji menyatakan pelaku dan penyebar hoax dapat dinilai sebagai perbuatan concursus realis atau seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri, sebagai suatu tindak pidana yang tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan. Dengan demikian, dakwaan terhadap pelaku dan penyebar hoax bisa dalam bentuk kumulatif, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman kumulatif 13 tahun pidana penjara.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan,”Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.” Sedangkan Pasal 14 Ayat (1) UU 1/1946 menyatakan,”Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” Lalu, Pasal 14 ayat (2) menyebutkan,”Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

“Jadi dakwaan bisa dibuat dalam bentuk kumulatif," kata Indriyanto di Jakarta, Jumat (4/1).

Pasal 65 ayat (1) KUHP menyatakan, maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Dengan demikian, pelaku dan penyebar hoax terancam hukuman 13 tahun pidana penjara.

“Memang penyebaran hoax sudah diprediksi meningkat untuk tahun politik pada pemilihan legislatif maupun pilpres. Hoax ini sudah masif dan dampaknya luas dan negatif sekali,” katanya.

Untuk itu, Indriyanto menegaskan negara harus hadir melalui pendekatan preventif yang paralel dengan represif dengan menindak para pelaku dan penyebar hoax. Negara tidak perlu khawatir dianggap melakukan kriminalisasi dalam upaya mencegah dan menindak hoax, karena ada dasar hukum bagi pemerintah untuk mencegah dan menindaknya.



Sumber: Suara Pembaruan, Beritasatu.com

Kemkominfo Blokir Hoax


Herman / AB
Sabtu, 5 Januari 2019 | 23:00 WIB

Jakarta - Untuk meminimalisasi peredaran kabar bohong atau hoax, khususnya yang tersebar di internet dan media sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) diberi kewenangan melakukan pembatasan akses atau pemblokiran. Selain itu, Kemkominfo juga melakukan literasi digital agar masyarakat lebih bijak menggunakan internet dan media sosial, serta mengedukasi masyarakat mengidentifikasi hoax.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Pubik (IKP) Kemkominfo, Niken Widiastuti menyampaikan menjelang pileg dan pilpres, hoax terkait politik marak bermunculan. Ada dua jenis hoax yang beredar. Pertama, hoax yang bertujuan untuk menjatuhkan atau mendegradasi reputasi pemerintah. Kedua, hoax untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Untuk mengantisipasinya, Kemkominfo aktif melakukan counter narasi dengan merilis informasi mengenai klarifikasi dan konten yang terindikasi hoax melalui kominfo.go.id dan stophoax.id, serta melalui berbagai platform lainnya.

“Di tahun-tahun politik, pemerintah memang paling sering mendapat serangan melalui penyebaran berita hoax. Polanya juga sudah kelihatan, mulai dari isu PKI, kriminalisasi ulama, utang, tenaga kerja asing, dan yang terakhir terkait hoax surat suara pemilu yang bertujuan mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Kita perlu melakukan counter narasi dan memberikan pre-warning kepada masyarakat. Apabila ada isu-isu tersebut, biasanya itu hoax," kata Niken Widiastuti, Jumat (4/1).

Berdasarkan hasil penelusuran dengan menggunakan mesin AIS oleh Sub-Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, dalam lima bulan terakhir (Agustus-Desember 2018), terdapat 62 konten hoax terkait pileg dan pilpres.

Dalam melakukan literasi digital untuk meminimalisasi peredaran berita hoax, Kemkominfo juga bekerja sama dengan organisasi keagamaan, lebih dari 100 perguruan tinggi, serta lebih dari 98 komunitas melalui SiberKreasi.

“Edukasi dan sosialisasi juga kami lakukan ke masyarakat perdesaan, mengingat mereka juga sudah mulai terpapar internet. Edukasinya kami lakukan melalui pertunjukan rakyat atau wayang,” jelasnya.

Konten Negatif
Selain memaksimalkan kerja mesin AIS untuk menemukan konten-konten negatif yang beredar di internet, Niken juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif melaporkan temuan konten negatif di internet, termasuk konten-konten hoax. Untuk melaporkan konten tersebut, Kemkominfo telah menyiapkan situs khusus dengan alamat aduankonten.id. Caranya dengan mengirim cuplikan atau URL akun yang mengandung konten negatif.

"Setiap laporan yang masuk nantinya akan kita kelompokkan, kemudian laporan tersebut kita bahas dengan lembaga-lembaga terkait untuk kemudian dilakukan pemblokiran. Tapi kalau konten tersebut sudah jelas-jelas hoax, akan langsung kita blokir," jelasnya.

Niken juga mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pengecekan dan penyaringan terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebab, yang akan mendapat sanksi hukum bukan hanya si pembuat hoax, tetapi juga orang-orang yang ikut menyebarkan berita tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com