Fenomena "Post-Truth"

Saring Informasi


Bhakti Hariani / Dina Fitri Anisa / Anselmus Bata / AB
Minggu, 28 April 2019 | 11:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagian masyarakat Indonesia kini dilanda fenomena post-truth (pasca-kebenaran). Ciri yang paling menonjol adalah mereka lebih percaya pada informasi dan data palsu, serta menganggapnya sebagai kebenaran. Informasi dan data palsu terus direproduksi dan disebarluaskan, terutama melalui media sosial, sehingga menimbulkan distorsi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kondisi seperti ini, pers berperan penting menjadi clearing house, tempat semua informasi yang beredar disaring dengan saksama. Agar bisa menjadi clearing house informasi, media massa harus bekerja dengan benar sesuai prinsip jurnalistik dan perannya seperti diamanatkan UU Pers. Selain itu, bijak bermedia sosial merupakan salah satu cara ampuh melawan post-truth, sekaligus menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.

Budayawan Universitas Indonesia Bambang Wibawarta menuturkan istilah post-truth sebenarnya sudah ada sejak tahun 1990-an. Namun, semakin marak digunakan pada era Brexit dan era keterpilihan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Post-truth dapat diartikan sebagai fenomena yang membuat ada kebenaran lagi yang sejatinya merupakan kebenaran semu yang dibuat untuk menutupi kebenaran yang sebenar-benarnya.

"Post-truth ini membuat satu wacana yang berbeda dengan kebenaran yang ada. Pascakebenaran. Ya tentunya pasti jadi tidak benar," ujar Bambang kepada Suara Pembaruan, Sabtu (27/4/2019).

Bambang Wibawarta.

Post-truth, lanjutnya, merupakan suatu terminologi yang tidak bisa diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. "Post truth tetap disebut post-truth karena jika diganti dengan bahasa Indonesia, maka bisa jadi belum tentu tepat," kata pria yang juga menjabat wakil rektor Universitas Indonesia bidang Akademik dan Kemahasiswaan ini.

Terkait dengan pascakebenaran atau mencari kebenaran semu, post-truth sangat erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan dari hoax, manipulasi, dan fakenews. ”Karena mereka mencari yang berbeda dengan kenyataan yang ada. Ini berkembang karena ada dua pilihan yang berbeda dan tentunya ada pandangan yang memiliki kepentingan berbeda pula," tutur Bambang.

Dalam hidup, sejatinya seseorang terus didorong untuk selalu mencari kebenaran serta tidak boleh keluar dari koridor kebenaran, terlebih bagi para akademisi dan jurnalis. Ketika seseorang mencari kebenaran, maka dia pasti akan dihadapkan pada sejumlah fakta yang memaparkan kejujuran.

"Saya mencoba melihat ini secara ilmiah saja. Jika datanya menampilkan hasil turun misalnya, maka sungguh janggal rasanya jika lantas kita ubah atau katakan menjadi naik. Ini sama saja mengingkari kebenaran yang tidak sesuai dengan data dan fakta yang valid," papar Bambang.

Kemunculan post-truth di Indonesia yang menyebar masif sangat dipengaruhi oleh media sosial. Saat ini media sosial memiliki pengaruh besar dan masif untuk menyebarkan sesuatu, terutama bila sama dengan pandangan orang tersebut.

"Media sosial makin mempermudah penyebaran post-truth. Kalau tidak ada medsos tentu akan sulit untuk menyebarkan pendapat. Misalnya harus menghimpun orang dalam pertemuan, menulis di media massa, atau cara-cara konvensional lainnya. Kalau di medsos, tanpa nama atau anonim pun, dapat diyakini kebenarannya selama sejalan dengan yang menjadi pandangan orang tersebut," beber Bambang.

Dari situ bisa diketahui bahwa post-truth sangat berkaitan erat dengan emosional seseorang. Ikatan emosional mengalahkan faktor lainnya, misalnya pendidikan, agama, dan status ekonomi. “Kenapa bisa sedemikian masif? Ya karena ada ikatan emosionalnya. Ikatan perasaan. Misalnya tidak memperoleh keadilan yang sama, tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Hal-hal seperti inilah yang mengikat," tutur Bambang.

Kunci untuk mengatasi post-truth adalah dengan mengasah serta meningkatkan kemampuan literasi dalam memahami gempuran hoax. Banyaknya berita bohong seolah dipersepsi menjadi benar disebabkan rendahnya kemampuan literasi seseorang. Padahal, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menggali kebenaran, terlebih di era digital seperti saat ini.

"Di sinilah saya merasa peran media massa mainstream harus benar-benar dijalankan dengan berpihak kepada kebenaran. Jangan pernah tinggalkan kebenaran, sehingga media bisa menjadi sumber referensi tepercaya untuk memihak kebenaran," tutur Bambang.

Media, lanjutnya, berhak memilah dan memilih siapa pun narasumber yang akan dimuat atau ditayangkan. Jika seseorang memiliki pernyataan atau pandangan yang berbeda jauh dari fakta kebenaran, maka media juga harus tegas untuk tidak memunculkan orang tersebut dalam berita yang ditulis atau ditayangkan di televisi. Seleksi pemilihan narasumber dapat dilakukan jajaran redaksi agar tak sembarang orang bisa dimuat pernyataannya, sehingga media tetap menjadi rujukan kebenaran yang bisa dipercaya oleh masyarakat luas.

“Media punya peran untuk menyaring. Mari semua bersikap dewasa menyikapi ini. Jangan membuat situasi bertambah panas,” pungkas Bambang.

Feodal
Senada dengannya, staf pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Setyo Wibowo, Jumat (26/4/2019) menyatakan post-truth bisa dikaitkan dengan post-modernism, yakni kritik-kritik filsafat yang berkembang tahun 1970-an sampai 1990-an dan sempat populer Indonesia pada 1990-an. Dalam post-truth, kebenaran dan fakta direlatifkan dan mulai teramplifikasi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Setiap orang akhirnya bisa membuat tulisan yang menurutnya benar, kemudian disebar melalui media sosial. Tak hanya tulisan, foto-foto dan video palsu pun dibuat dan disebar.

Bagi masyarakat yang melek pengetahuan, seperti di Amerika dan Eropa, dampak post-truth tidak akan separah dibanding di negara-negara yang cenderung feodal dengan masyarakat kurang berpendidikan dan tidak memiliki tradisi membaca, termasuk di Indonesia. Kata-kata seorang pemimpin atau orang yang dituakan cenderung diikuti. Masyarakat tidak mau berpikir sendiri, lalu mereproduksi segala sesuatu yang disampaikan panutannya. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan data palsu demi kepentingan pihak tertentu.

“Kita belum sampai pada tingkatan knowledge based society, tetapi sudah menggunakan media atau teknologi yang sama. Orang lebih gampang percaya kepada panutannya atau elitenya. Ini bisa lebih berbahaya,” kata Setyo.

Setyo Wibowo.

Dalam hidup bermasyarakat, juga di dalam kehidupan sosial-politik, kebenaran tak bisa dipaksakan. Dalam tindakan manusia harus ada negosiasi dan diskusi, sehingga post-truth bisa berbahaya.

“Kehidupan sosial-politik tidak bisa mutlak-mutlakan. Apabila setiap orang mengklaim kebenarannya sendiri, bisa chaos. Kita juga harus mendengar pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapat sendiri,” katanya.

Oleh karena itu, Setyo Wibowo mengimbau para tokoh untuk mengajak masyarakat kembali ke kewajaran dan komitmen hidup bersama. Fondasinya adalah Pancasila dan UUD 1945. Klaim kebenaran yang dipertontonkan para elite politik dikhawatirkan menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam perpecahan dan bisa menimbulkan chaos. Para elite hendaknya membangun spirit hidup bersama sebagai bangsa dengan tidak memaksakan kehendak dan kembali meneguhkan kesepakatan bersama, yakni taat pada peraturan perundangan yang berlaku. Apabila, peraturan perundangan yang ada dirasakan tidak adil bagi sekelompok orang, bisa dilakukan revisi secara konstitusional.

“Kebebasan berpendapat tidak bisa dibatasi, tetapi apabila kebebasan itu digunakan untuk menghina orang atau membunuh karakter seseorang, bisa dijerat dengan undang-undang. Kebebasan tidak boleh diberangus, tetapi harus bertanggung jawab,” katanya.

Fake-Truth
Budayawan Radhar Panca Dahana berpendapat fenomena post-truth ditanam dan berasal dari kaum masyarakat yang mengalami situasi psikologis dalam tingkatan neurotik. Kelompok masyarakat tersebut cenderung merespons sesuatu dengan emosi negatif, seperti rasa cemas bahkan sampai frustrasi. Kaum frustrasi ini adalah sebagian kecil dari korban ekspresi elite yang menguasai berbagai dimensi kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, sosial, dan agama. Akibatnya, sebagian masyarakat mengalami disorientasi, cemas, labil, chaos, yang berusaha menemukan kebenarannya sendiri, meskipun jauh dari fakta yang ada.

Radhar Panca Dahana.

Untuk itu, Radhar lebih memilih menggunakan istilah fake-truth (kebenaran palsu) daripada post-truth. Menurutnya, fake-truth lebih bisa merangkum fenomena dan kecenderungan masyarakat saat ini, terutama anak muda yang memahami kebenaran hanya berdasarkan keyakinan pribadinya saja.

“Jadi mereka membuat penjelasan suatu hal kebenaran itu seperti agama. Bukan berbasis akal sehat, dan akademik, tetapi berdasarkan keyakinan yang tidak dapat terbantahkan,” jelasnya.

Dalam kehidupan masyarakat yang dilanda fake-truth, kaum yang labil dijadikan alat oleh para elite yang sedang berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaaan. Para elite berusaha menggoreng berbagai isu dan memanfaatkan kaum labil untuk membenarkan hal itu, seperti mereka meyakini agamanya.

Fake-truth itu muncul dari masyarakat yang mengalami frustrasi secara sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia,” jelasnya.

Media sosial, lanjut Radhar, berkontribusi memperluas ruang lingkup post-truth. Dalam media sosial, gejala post-truth bukan hanya menyoal urusan politik, tetapi juga telah masuk ke ranah sosial dan agama. Hoax semakin mudah disebarkan dan diyakini masyarakat sebagai kebenaran.

“Media sosial menjadi representasi fake-truth yang paling nyata. Kenapa? Karena dalam medium ini tidak ada lagi otoritas. Semua otoritas yang kita kagumi selama ini, hancur di media sosial. Tidak ada otoritas yang bisa menegakkan dirinya di media sosial, karena setiap orang sudah menegakkan kebenarannya sendiri. Kebenaran sudah menjadi preferensial,” terangnya.

Padahal, lanjut Radhar, kebenaran itu bersifat universal. Setiap orang bisa memahami dengan hal yang sama dan mengikuti norma, serta moralitas yang sama. Namun, saat ini masyarakat tengah dihadapkan pada hal-hal yang sebaliknya. Dia mengibaratkan media sosial sebagai ladang untuk penyemaian kebenaran ala fake-truth. Kemudian, setelah dipanen, yang timbul adalah sebuah keributan. Apabila fake-truth terus diberi keleluasaan menjamur di negeri ini, Radhar menyinyalir bukan hanya otoritas yang tidak diakui lagi, masyarakat dan elite bisa menciptakan kebenaran mereka sendiri. Kondisi itu akan menghancurkan fondasi kehidupan masyarakat dalam sebuah bangsa, negara, dan budaya.

“Kini, setiap orang berebut otoritas dan menciptakan kebenaran. Tidak peduli, kebenaran yang ia percayai itu salah atau benar. Semua itu akan menghancurkan manusianya, peradabannya, dengan masa depan yang tidak jelas. Itu kejam kalau buat saya,” ungkapnya.

 

 



Sumber: Suara Pembaruan, Beritasatu.com

Post-Truth Jadi Strategi Raih Kekuasaan


Yustinus Paat / Carlos KY Paath / Hotman Siregar / Bhakti Hariani / Fuska Sani Evani / AB
Minggu, 28 April 2019 | 11:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan pola-pola post-truth sekarang sering digunakan untuk meraih kekuasaan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain.

"Polanya sederhana, menggeser para pemilih rasional menjadi pemilih emosional dan irasional," ujar Yunarto di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Salah satu cara yang ditempuh adalah menciptakan hoax, fitnah, dan ujaran kebencian, sehingga bisa memengaruhi pemilih yang semula rasional menjadi irasional atau emosional. Media utama yang digunakan adalah media sosial.

"Era media sosial memang membuat segala menjadi cepat beredar dan dijangkau oleh semua orang, meskipun tanpa ada klarifikasi dan bukti terkait hoax, fitnah, dan ujaran kebencian,” ujarnya.

Dalam konteks pemilu di Indonesia, lanjutnya, pola-pola post-truth sudah diciptakan jauh-jauh hari sebelum pemilu. Misalnya, membangun ketidakpercayaan pada pemerintah dengan hoax, tidak percaya pada survei, keberhasilan dan prestasi pemerintah dinafikan, serta membangun framing pemimpin asing dan Aseng.

Pola itu tetap digunakan saat pemilu berlangsung dan saat proses penghitungan suara. Misalnya, tidak percaya pada quick count dan real count KPU terkait hasil pemilu dan framing bahwa KPU melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Daya Rusak
Yunarto mengingatkan daya rusak dari pola-pola post-truth sangat besar. Pertama, tingkat penerimaan sebagian masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu, termasuk pasangan calon terpilih, akan rendah. Dengan pola post-truth, legitimasi pasangan calon yang terpilih digerus pada awal pemerintahannya.

Kedua dan yang paling berbahaya adalah menciptakan bibit-bibit perpecahan. Di kalangan elite, mungkin tidak dibutuhkan waktu lama untuk melakukan kompromi dan bisa segera selesai, apalagi kalau keinginan politiknya terpenuhi. Namun, di kalangan masyarakat, kompromi tersebut tidak mudah dicapai dan tetap akan meninggalkan luka yang mudah tersulut.

Yunarto Wijaya.

Salah satu langkah untuk mengatasi pola-pola post-truth adalah penegakan hukum yang konsisten dan adil. Para pembuat dan penyebar hoax, fitnah, dan ujaran kebencian harus ditindak tegas secara hukum. "Hoax, fitnah, ujaran kebencian, dan politisasi SARA harus hitam-putih. Jangan kompromi! Siapa yang terbukti melakukan, harus ditindak dan jangan dibiarkan karena pertimbangan politis atau stabilitas, karena daya rusaknya tinggi," tegasnya.

Selain itu, lanjut Yunarto, perlu kesadaran para elite politik untuk tidak menggunakan pola-pola post-truth dalam meraih kekuasaan. Jika bertarung dalam pemilu, siapa pun harus mempersiapkan diri dengan baik, sehingga yang dijual adalah rekam jejak, prestasi, ide, dan program.

Senada dengannya, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Wandy Tuturoong menyatakan bahwa post-truth sepatutnya dilawan. Ruang publik harus diisi dengan ide dan gagasan positif, bukan perasaan pribadi.

Post-truth harus dilawan, tetapi dengan konsep dan strategi yang benar demi kebaikan bersama. Ruang publik kan untuk bersama, enggak bisa untuk kelompok tertentu saja,” kata Wandy saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Menurut Wandy, fenomena post-truth tidak hanya terjadi di Indonesia. “Bukan cuma Indonesia. Ini semua dialami negara lain. Ini fenomena global. Ini karena kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan serbuan informasi dengan jumlah masif,” ujarnya.

Wandy menuturkan Indonesia harus belajar dari negara lain dalam menghadapi post-truth. Masyarakat semestinya mempunyai akses terhadap informasi yang benar. Post-truth telah menimbulkan kekeruhan di ruang publik. Padahal, demokrasi membutuhkan ruang publik yang sehat.

Post-truth juga memunculkan politik identitas. Dampaknya sangat luas buat rasionalitas publik. Karena rasionalitas publik terpengaruh, ruang publik keruh, maka kualitas gagasan pun menurun. Oleh karena itu, literasi digital dibutuhkan untuk mengatasi post-truth. Publik perlu mengetahui bahwa banyak hoax yang disebar dan tak sedikit informasi direkayasa. “Post-truth itu kan fakta menjadi kalah dengan persepsi publik yang direkayasa,” kata Wandy.

Ketika disinggung kubu pasangan Prabowo-Sandi yang menolak hasil hitung cepat atau quick count lembaga-lembaga survei, Wandy menyatakan penolakan itu bisa dikaitkan dengan post-truth.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menegaskan post-truth makin memecah belah sesama anak bangsa dalam berpolitik.

Post-truth itu kental diwarnai sifat-sifat destruktif, saling nyinyir, saling memfitnah, saling menghujat dan masih banyak lagi yang diniatkan untuk mendekonstruksi lawan demi meraih keuntungan politik," ujarnya.

Menurutnya, post-truth sangat berbahaya bagi kehidupan politik bangsa Indoenesia. Apalagi, saat ini didukung adanya media sosial yang makin berkembang, seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Masyarakat juga keranjingan menerima informasi dari medsos setiap hari, meski tidak sesuai fakta.

"Post-truth tidak perlu dilawan, tetapi perlu dikelola dengan benar oleh tokoh-tokoh, seperti pejabat negara, elite politik, rohaniwan. dan pemuka masyarakat. Mereka harus berkomitmen, yakni kalau berbicara harus sesuai fakta, sehingga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat," katanya.

Tanpa Cek
Sosiolog Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito mengatakan, saat ini penyerapan informasi lebih ditentukan oleh kecepatan dan isi, daripada kebenarannya. Tidak banyak orang yang mengecek apakah berita atau informasi yang diterimanya benar atau tidak. Dari situasi tersebut kemudian lahir reaksi yang tidak didasari sikap kritis. Akibatnya, hoax membanjir dan akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang benar. Hal itu disebut Arie sebagai post-truth

"Kebenaran dilampaui dan tidak lagi melihat aspek berita atau informasi itu valid atau tidak. Banyak orang share atau berbagi dan meneruskan informasi dan seolah-olah menjadi kebenaran," katanya.

Sesungguhnya, lanjut Arie, kebenaran tetap dibutuhkan dalam masyarakat, tidak sekadar kecepatan dan isi berita yang sensasional. Di sisi lain, media sosial menjadi wadah untuk menampilkan berita cepat tanpa didasari kebenaran.
Oleh sebab itu, literasi media menjadi hal penting bagi masyarakat agar tidak termakan informasi sesat.

“Masyarakat harus punya kemampuan, kesadaran dan kekritisan. Walau bagaimanapun, informasi itu adalah produk manusia, sehingga kesadaran menjadi kunci. Otoritas atau institusi yang punya kewenangan juga harus proaktif. Pemerintah harus lebih proaktif dan lebih canggih lagi membangun kredibilitas untuk mencegah hoax dan membatasi informasi palsu," tegasnya.

Saat ini, lanjut Arie, antara kontestasi, kompetisi, dan manipulasi, saling bertumpukan. Jika pihak yang gencar memproduksi hoax tidak ditindak, maka ketika ada orang yang justru memberikan informasi benar, malah akan dicurigai.

"Membanjirnya hoax bisa memicu ketidakpastian, lalu menimbulkan konflik, bentrok, dan kekerasan," ungkapnya.

Oleh sebab itu, semua elemen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta mahasiswa, harus menjadi penggerak literasi media untuk mengedukasi publik. Upaya literasi ini jangan sampai kalah cepat dengan membanjirnya hoax. Suatu informasi tidak benar yang terus diulang-ulang pada suatu saat bisa dipercaya sebagai informasi yang benar. Oleh karena itu, literasi juga perlu diulang-ulang.

Arie moncontohkan jika banyak informasi yang menyebut KPU curang dan tidak kredibel, maka perlu pula informasi yang terus-menerus digaungkan dan menunjukkan kredibilitas dan kiprah KPU selama ini. “Jangan sampai kita diam saja, dan membiarkan informasi palsu terus beredar,” tegasnya.

Sementara itu, pendiri Remotivi, Roy Thaniago menilai media memiliki peran penting untuk mencegah post-truth agar informasi dan data palsu tidak dianggap sebagai kebenaran. Caranya, media dengan tidak memberikan ruang atau panggung kepada mereka yang mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai denga fakta yang ada.

"Media sekarang ini juga salah sebenarnya. Semua diberi panggung. Mereka yang asal saja, jadi dapat tempat juga," katanya.

Seharusnya, media bisa memilah dan memilih untuk tidak memberikan ruang kepada mereka yang mengeluarkan pernyataan yang tak sesuai fakta. "Di sini peran jurnalistik bekerja. Tidak semua pernyataan berhak mendapatkan tempat, apalagi jika bertentangan dengan fakta,” tegasnya.

Kode etik jurnalistik yang mengharuskan media melakukan cover both sides, saat ini tidak sepenuhnya dipatuhi karena pemuatan berita yang terpisah-pisah, sehingga memunculkan kesan bahwa semua fakta yang tak sesuai juga memiliki kesempatan untuk dimuat atau ditayangkan.

Pada kesempatan itu, Roy mengingatkan agar masyarakat juga tak lelah mencari sumber kebenaran dan tak hanya puas dengan satu kebenaran saja. “Mengecek kebenaran sebuah informasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menjelajah internet, tetapi tetap mengedepankan sikap skeptis terhadap fakta-fakta yang tersaji,” katanya.

Ketua Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Amin Abdullah menyatakan doktrin dan ritual muncul sebagai post-truth yang sengaja dikembangkan untuk mengolah sentimen demi tujuan politik jangka pendek. Apabila terus berlangsung akan tercipta kondisi yang tidak produktif dan memengaruhi agenda pembangunan nasional untuk menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, reformasi pendidikan agama di Indonesia sangat penting dilakukan karena dunia telah memasuki era digital yang membuat perubahan di berbagai lini kehidupan. Pendidikan agama tak boleh hanya berkutat pada doktrin dan ritual, seperti yang selama ini diajarkan pada jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.

“Pendidikan agama harus lebih dialogis, mengedepankan nilai keramah-tamahan, trust, integrasi, dan bahkan di intraumat beragama sendiri. Perlu nilai baru, karena kita saat ini dalam kondisi kritis dan remuk redam, karena merebaknya media sosial seperti sekarang ini,” katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan, Beritasatu.com

Peran Pers di Era Post-Truth


Primus Dorimulu / AB
Minggu, 28 April 2019 | 11:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kerasnya pertarungan antara pendukung Jokowi dan Prabowo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 menghidupkan istilah post-truth. Sebuah istilah yang populer tahun 2016 saat Donald Trump memenangi pertarungan di pilpres AS dan rakyat Inggris dalam referendum memenangkan opsi Britain Exit (Brexit) atau Inggris keluar dari Uni Eropa. Dunia kini memasuki era post-truth, di mana hoax memberikan dampak lebih besar dibanding fakta.

Saat kampanye pemilihan presiden, Trump mengusung tagline pada masa lalu, yakni "Make America Great Again". Ia berusaha meyakinkan rakyat AS akan bahaya imigran dan impor yang terlalu besar. Banyak data palsu yang digunakannya untuk menyerang lawan.

Pilpres 2019 juga diwarnai hoax yang masif. Ada kubu yang secara konsisten memproduksi hoax atau berita bohong untuk memenangkan hati pemilih. Media sosial dimanfaatkan dengan efektif oleh penyebar hoax. Rakyat yang tak memiliki informasi yang benar termakan juga oleh hoax yang disebar.

Secara harfiah, post-truth artinya pasca-kebenaran. Oxford Dictionary menjelaskan post-truth adalah era yang memberikan tempat kepada berita hoax. Dalam membentuk opini publik, argumentasi yang didukung fakta kalah bersaing dengan argumentasi yang menyentuh emosi, meski itu hoax.

Dalam debat publik, yang dominan bukan opini yang ditopang fakta dan argumentasi yang benar, melainkan pandangan yang didukung hoax sepanjang itu mampu menyentuh emosi pendengar. Berita bohong yang terus-menerus diulang, lama-kelamaan bisa diterima sebagai kenyataan.

Sebagai negara yang tengah membangun ekonomi dan peradaban, membanjirnya hoax di era post-truth merupakan sebuah ancaman serius. Di sini pentingnya peran media massa. Media massa harus menjadi clearing house, tempat semua informasi yang beredar disaring dengan saksama.

Agar bisa menjadi clearing house informasi, media massa harus bekerja dengan benar sesuai prinsip jurnalistik dan perannya seperti diamanatkan UU Pers. Pers wajib melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan informasi yang benar, informasi yang mendidik, dan informasi yang mampu memengaruhi pembaca mencapai peradaban yang tinggi.

Setiap berita yang diperoleh harus diverifikasi terlebih dahulu. Informasi yang diterima tak boleh langsung ditelan, melainkan wajib diuji silang atau cross check. Pengecekan fakta perlu dilakukan lebih dari satu kali. Untuk berita yang melibatkan dua atau lebih kubu yang berseteru, pers wajib melakukan cover both sides.

Di era post truth, media massa semakin dibutuhkan. Media yang bekerja dengan serius, menerapkan prinsip jurnalistik, menaati Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers akan dicari masyarakat. Sebaliknya, media yang menjadi bagian dari hoax akan ditinggalkan pembaca.



Sumber: BeritaSatu.com