Kenaikan Iuran Jadi Solusi Defisit BPJSK


Markus Junianto Sihaloho / Carlos KY Paath / Dina Manafe / Lona Olavia / AB
Kamis, 31 Oktober 2019 | 16:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2019 tertanggal 24 Oktober 2019 resmi menaikkan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kenaikan iuran itu diyakini akan menjadi salah satu solusi bagi defisit anggaran yang selama ini dialami BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN-KIS.

Kenaikan iuran itu juga sudah sesuai dengan perhitungan aktuaria dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Masyarakat pun diminta memahami keputusan itu mengingat manfaat BPJS Kesehatan sangat besar bagi peningkatan kesehatan, terutama bagi rakyat yang tidak mampu.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko meminta masyarakat untuk memahami keputusasan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri. Sebab, ujarnya, subsidi pemerintah untuk BPJS Kesehatan selama ini sangat tinggi.
“Harus terbangun kesadaran bersama. Kita harus memahami bahwa subsidi pemerintah untuk BPJS Kesehatan itu sangat tinggi. Kita perlu membangun gotong royong, bersama-sama pemerintah ikut membantu agar BPJS Kesehatan bisa berjalan,” kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan perhitungan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Peningkatan iuran juga mempertimbangkan nilai premi dan manfaat yang didapat masyarakat.

“Ada perhitungan yang dilakukan DJSN. Saya rasa, semua diperhatikan lewat berbagai kanal, tetapi kemudian kebutuhannya ada, yaitu manfaat yang diberikan kepada masyarakat diberikan sekian, premi yang dikumpulkan nilainya sekian,” ujar Suahasil.

Dia juga yakin bahwa kenaikan iuran akan menjadi salah satu solusi bagi persoalan defisit BPJS Kesehatan selama ini. Menurutnya, terdapat sejumlah dimensi yang menyebabkan defisit BPJS Kesehatan, mulai dari manajemen, data, hubungan fasilitas kesehatan, serta efisiensi.

“Berbagai dimensi itu harus diperbaiki meski dianggap belum cukup. Tetap perlu ada penyesuaian tarif,” kata Suahasil.

Aktuaris Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2014-2019, Angger Yuwono mengatakan kenaikan iuran yang ditetapkan pemerintah melalui Perpres 75/2019 bisa menekan defisit hingga akhir 2021. Bahkan, menurut dia, BPJS Kesehatan bisa surplus di atas Rp 4 triliun, kecuali ada hal-hal yang muncul di luar proyeksi. 

Iuran PBI Naik Rp 19.000
Seperti diketahui, dalam Perpres Nomor 75/2019 terdapat beberapa perubahan terkait dengan penyesuaian iuran. Pertama, untuk kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran meningkat dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per orang/bulan. Jadi, kenaikannya sebesar Rp 19.000.

Untuk PBI yang tanggung oleh pemerintah pusat, perubahan mulai berlaku 1 Agustus 2019. PBI yang didaftarkan dan ditanggung oleh pemerintah daerah (pemda) mendapat bantuan pendanaan dari pemerintah pusat sebesar Rp 19.000 per orang/bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus sampai 31 Desember 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja gabungan di Komisi IX DPR, Agustus lalu, mengatakan, iuran untuk PBI akan dibayarkan sekaligus lima bulan ke depan (Agustus sampai Desember) kepada BPJS Kesehatan. Jika ini direalisasikan, maka pemerintah pusat harus membayar untuk sekitar 134 juta peserta PBI, yang terdiri atas 96,8 juta peserta PBI APBN dan 37,3 juta PBI APBD. Total anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk segmen ini sebesar Rp 12,7 triliun.

Kedua, kategori peserta pekerja penerima upah (PPU). Perubahan yang diatur dalam Perpres 75/2019 mengenai segmen ini adalah batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu Rp 12 juta, dari sebelumnya Rp 8 juta. Komposisinya adalah 5% dari gaji atau upah per bulan, di mana 4% dibayar pemberi kerja dan 1% oleh peserta.

Untuk peserta PPU pemerintah pusat, yaitu pejabat negara, pimpinan dan anggota DPR, PNS pusat, prajurit, dan anggota Polri, kenaikan mulai berlaku 1 Oktober 2019. Apabila pemerintah juga berencana membayarkan sekaligus untuk segmen ini, yang jumlahnya sekitar 4,2 juta orang, maka anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah pusat sebesar Rp 1,3 triliun.

Untuk peserta PPU tingkat daerah, seperti kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS daerah, kepala desa, serta perangkat desa, penetapan batas upah ini baru mulai berlaku 1 Januari 2020. Demikian pula untuk PPU swasta, penyesuaian iuran mulai berlaku 1 Januari 2020.

Ketiga, iuran untuk kategori peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) naik dari sebelumnya. Kelas III menjadi Rp 42.000, kelas II Rp 110.000, dan kelas III Rp 160.000. Penyesuaian iuran untuk segmen ini mulai berlaku 1 Januari 2020.

Pembayar Terbesar
Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, pemerintah masih menjadi pembayar iuran terbesar. Pemerintah menanggung 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri. Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri, sehingga penyesuaian iuran sebesar yang seharusnya.

“Besaran iuran yang akan disesuaikan tidak besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata Iqbal.

Dikatakan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak. Penyesuian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp 27.078 per bulan/buruh. Angka ini sudah termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, satu suami/istri, dan 3 anak.

“Artinya, beban buruh adalah Rp 5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh, seperti yang dikabarkan,” kata Iqbal.

Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene mengatakan pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan pemerintah untuk membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang menuai sedikit protes. Menurutnya, DPR bertanya secara detil tentang alasan pemerintah menaikkan iuran tersebut.

“Kita perlu tahu, misalnya, apakah kenaikan ini karena nilai uangnya yang kurang atau karena penerapan di tingkat bawah ada yang salah. Maka, skemanya harus didalami dulu,” ujar Felly. Dia tidak mau terburu-buru menuding bahwa kebijakan pemerintah itu sebagai hal yang salah tanpa melakukan pendalaman lebih dulu.

Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh mengatakan, DPR periode lalu sudah mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Walau demikian, karena peraturan soal kenaikan itu sudah keluar, yang bisa dilakukan pihaknya adalah mengecek detil skema kenaikan itu.

“Jadi, akan kami lihat seperti apa kenaikannya dan apakah sudah bisa menanggulangi defisit selama ini. Kami juga akan melihat apakah ada perbaikan fasilitas dan pelayanan,” kata Nihayatul.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, besarnya kenaikan iuran peserta mandiri kontraproduktif dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan BPJS Kesehatan. Menurut dia, kenaikan hingga dua kali lipat tidak sesuai hitungan aktuaria.

Menurut dia, seharusnya kenaikan untuk kelas 1 menjadi Rp 120.000, kelas 2 Rp 75.000, dan kelas 3 Rp 42.000. Namun, melihat kondisi pendapatan masyarakat dengan kondisi ekonomi saat ini, sebaiknya kenaikan iuran tidak sebesar itu.

“Jadi, bukan berarti kenaikan iuran itu kita Tolak. Kita mendorong agar kenaikan iuran untuk PBI, bukan peserta mandiri,” ujarnya.

Dia khawatir, dengan kenaikan yang besar itu akan muncul keengganan peserta mandiri untuk membayar iuran.
Dia juga mengingatkan pentingnya peningkatan pelayanan seiring dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Jangan sampai dengan kenaikan ini, peserta masih susah mencari kamar dan obat dibatasi. Jangan sampai semangat penyesuaian iuran tidak disertai dengan pelayanan yang meningkat,” ujarnya.

Berita ini telah dimuat Suara Pembaruan edisi Kamis, 31 Oktober 2019.



Sumber: Suara Pembaruan

Iuran Naik, Peserta BPJS Kesehatan Berharap Layanan Lebih Baik


Carlos Roy Fajarta / FMB
Kamis, 31 Oktober 2019 | 14:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Para peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merasa keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat yang terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada 24 Oktober 2019.

Ketika Beritasatu.com mendatangi RSUD Koja di Kota Jakarta Utara pada Kamis (31/10/2019) banyak peserta mandiri yang tengah menunggu antrian berobat menyampaikan aspirasinya mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Deske (57) Jalan Enim RT02/RW08, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok menyebutkan dengan kenaikan iuran tersebut sangat memberatkan dirinya yang suaminya sudah tidak bekerja di perusahaan swasta.

"Kita yang bukan pensiunan ASN (Aparatur Sipil Negara), BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dulunya bekerja di swasta dan sekarang ekonomi pas-pasan merasa keberatan dengan kenaikan iuran yang mencapai 100 persen ini, ini sungguh memberatkan biaya hidup kami," ujar Deske Kamis (31/10/2019) pagi.

Ia mengaku sebelumnya yang menggunakan kelas II BPJS Kesehatan dengan premi sebesar Rp 204.000 untuk empat orang anggota keluarganya. Namun dengan kenaikan iuran 100 persen yakni dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 dirinya kini harus merogoh kocek lebih dalam yakni sebesar Rp 440.000 per bulan nya.

"Sangat memberatkan sekali Pak, seharusnya pemerintah memikirkan kita dari kelas menengah ke bawah yang hanya mantan karyawan swasta dan sekarang bergantung pada menantu dan anak-anak kami," tambah Deske.

Dikatakannya dirinya akan turun kelas ke kelas III dengan iuran uang yang lebih terjangkau meskipun layanan di kelas III begitu padat antrian dan belum memadai pelayanan kesehatannya, khususnya di ketersediaan obat-obatan yang disediakan oleh pihak rumah sakit dan klinik.

"Apalagi yang saya dengar sekarang untuk dirujuk dari satu faskes dibatasi, dan pelayanan medis yang dicakup BPJS Kesehatan banyak yang dikurangi. Saya prihatin dengan kondisi BPJS Kesehatan sekarang ini, seharusnya ada mekanisme agar para penunggak iuran disiplin membayar sehingga bisa mengurangi defisit," tuturnya.

H. Ismail (66) warga daerah Warakas Tanjung Priok yang ditemui saat sedang menunggu hasil laboratorium di RSUD Koja juga merasa keberatan dengan kenaikan iuran hampir lebih dari 100 persen.

"Saya memang pensiunan BUMN tapi selama dua tahun terakhir ini saya menjadi kelas I mandiri. Memang agak memberatkan jika kenaikan iuran dua kali lipat apalagi bagi mereka yang bekerja di sektor informal dan swasta dengan penghasilan pas-pasan," tutur Ismail.

Ia berharap agar BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas pelayanannya agar para peserta bisa mendapatkan layanan kesehatan lebih baik dan bukan semata-mata menaikkan iuran dengan berbagai alasan.

"Harapannya supaya pelayanan lebih baik dan ditingkatkan. Saya yang peserta mandiri dan tidak pernah terlambat atau menunggak membayar iuran saja kadang saat berobat, obat yang disediakan rumah sakit tidak lengkap sehingga saya harus membeli obat di luar dengan harga ratusan ribu rupiah," ungkapnya.

Bahkan obat penurun tensi darah yang diresepkan oleh pihak rumah sakit dengan harga mahal cukup menggerus tabungan yang ia miliki. "Kalau untuk mencari obat generiknya saya harus keliling semua apotek di Jakarta, kebanyakan kosong," keluh Ismail.

Anita (35) warga Pademangan Barat merasa bersyukur dirinya yang sebelumnya bekerja di pabrik di kawasan Cikarang Jawa Barat dan sempat terkena PHK pada 2018 lalu langsung mendaftar untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Saya saat itu sudah tidak kerja lagi di Cikarang dan saat pindah kembali ke Jakarta saya langsung daftar atau lapor ke Puskesmas di Pademangan untuk bisa menjadi PBI," tutur Anita.

Ia menyebutkan saat itu hanya dimintai KTP DKI Jakarta, Kartu Keluarga dan diminta menunggu kurun waktu kurang lebih satu bulan sehingga kini dirinya sudah menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan.

"Kalau untuk yang dibayar pemerintah tidak masalah mau dinaikkan iurannya sebesar apapun. Layanan kesehatannya di Jakarta sekarang juga sudah agak mendingan, asalkan kita sabar dan mau rawat jalan," ungkap Anita.

Sementara itu, Warijo (78) warga Dewa Ruci, RT07/RW11 Kelurahan Semper Barat yang merupakan pensiunan TNI AL mengaku prihatin dengan kenaikan iuran bagi peserta mandiri, khususnya mereka yang berpendapatan pas-pasan.

"Banyak dari keluarga saya yang dahulunya peserta mandiri kelas II sekarang mau beralih ke kelas III karena peraturan kenaikan iuran yang baru itu cukup membebani ekonomi mereka yang hanya buruh pabrik dan membuka warung makan kecil-kecilan di pinggir jalan," kata Warijo.

Senada dengan pendapat warga kebanyakan, Ketua Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI), Abdul Rosyid menyebutkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen mulai 1 Januari 2020 merupakan kado pahit bagi masyarakat khususnya mereka yang masih dari kelas ekonomi pas-pasan.

"Kita saat ini sedang melakukan konsolidasi dari berbagai kelompok buruh dan serikat pekerja lainnya dengan menggandeng adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia agar bergerak bersama untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang meningkat drastis. Kita minta pemerintah mendengar suara rakyat, mahasiswa, dan buruh," ujar Abdul Rosyid.



Sumber: Suara Pembaruan

Masyarakat Mampu Jadi Parasit BPJS Kesehatan


Fana Suparman / Lona Olavia / Dina Manafe / Mikael Niman / AB
Kamis, 31 Oktober 2019 | 16:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah harus memberikan perhatian khusus dengan memberikan subsidi iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada golongan masyarakat miskin yang sudah tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), seperti penerima raskin dan kriteria miskin lainnya. Pemerintah juga harus melakukan kategorisasi kepesertaan yang tepat, di mana masyarakat yang mampu harus berada pada kelas yang sesuai.

Hal ini penting karena selama ini terdapat moral hazard di kalangan golongan masyarakat mampu yang menambah beban BPJS Kesehatan. “Golongan masyarakat yang mampu sekarang menjadi parasit bagi BPJS Kesehatan,” ujar ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini kepada SP di Jakarta, Kamis (31/10)

Untuk itu, Didik menyarankan agar pemerintah tidak memberikan subsidi kepada golongan masyarakat yang mampu. Bahkan, menurut dia, masyarakat golongan kaya itu masuk ke dalam skema asuransi komersial. “Skema komersial mesti dijalankan dan golongan kaya tidak boleh masuk skema subsidi, sehingga BPJS Kesehatan bisa bernafas,” katanya.

Didik mengingatkan, program JKN-KIS merupakan amanat langsung dari Pasal 28H UUD 1945. Dengan demikian, jika program ini tidak dijalankan, Presiden dapat dinilai telah melanggar konstitusi.

Untuk itu, Didik meminta pemerintah memberikan alokasi anggaran yang lebih besar kepada BPJS Kesehatan dibandingkan program lain yang tidak menjadi amanat UUD 1945. “Banyak pos, ratusan jenis anggaran, yang bisa dikurangi karena tidak relevan dengan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya solusi kecil dari persoalan yang ada selama ini. Untuk itu, Didik meminta pemerintah menjalankan kebijakan tersebut dan mengabaikan kritik sejumlah kalangan yang tidak disertai dengan solusi membangun.

“Menurut saya, iuran naik adalah inisiatif solusi, tetapi hanya satu solusi kecil. Perubahan kebijakan ini bisa dijalankan dan abaikan kritik yang tidak berguna,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, jika hanya plafon yang dinaikkan, maka tidak terlalu besar pengaruh kenaikan BPJS Kesehatan terhadap operasional perusahaan. Pasalnya, jumlah pekerja yang memiliki gaji di atas Rp 8 juta tidak banyak.

Berbeda jika persentasenya yang dinaikkan, maka hal itu sudah pasti akan meningkatkan beban perusahaan. “Dampak ke perusahaan relatif tidak terlalu besar, karena pekerja yang di atas Rp 8 juta gajinya tidak banyak. Jadi, relatif tidak memberatkan,” katanya.

Terkait solusi dari defisit BPJS, dia berharap ada budaya disiplin dari para peserta untuk membayar iuran. Hal itu berbeda dengan pekerja penerima upah, di mana pembayarannya rutin dibayarkan perusahaan, sakit atau tidak.
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi beban baru bagi pengusaha. Meski kenaikan berlaku bagi pegawai dengan gaji Rp 12 juta ke atas, namun itu dinilainya cukup memberatkan karena jumlahnya yang cukup banyak.

Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kualitas dan fasilitas pelayanan kesehatan. “Karyawan yang gajinya di atas Rp 12 juta terkena dampak. Beban perusahaan bertambah untuk asuransi. Di sisi lain, pelayanannya jelek, antrean panjang, dan bisa terjadi penolakan,” ujarnya.

Angin Segar
Anggota Kompartemen Jaminan Kesehatan Persatuan RS Seluruh Indonesia (Perssi) Odang Muchtar mengatakan, penyesuaian iuran ini memberikan angin segar bagi fasilitas kesehatan, terutama RS. Selama 5-6 bulan ini, ujarnya, pihak RS “puasa” karena tunggakan BPJS Kesehatan.

Selain RS, perusahaan obat juga turut bergembira. Dengan penyesuaian iuran ini, pemerintah akan membayar sejumlah dana kepada BPJS Kesehatan untuk iuran PBI dan PPU pemerintah pada tahun ini.

Saat pemerintah mencairkan dana tersebut, BPJS Kesehatan diminta untuk segera melunasi utang klaim mereka, sehingga cash flow RS kembali normal. RS juga bisa membayar utang ke pedagang farmasi dan bank.

Menurut Odang, selama defisit mendera JKN-KIS, sejumlah RS memanfaatkan supply chain financing (SCF), yaitu fasilitas peminjaman dari bank. RS juga harus membayar utang dan denda ke bank akibat keterlambatan BPJS Kesehatan membayar klaim.

Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional (PON) Mursyid Bustami berharap dengan penyesuaian iuran yang baru ini piutang klaim RS segera dibayar, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kepada pasien. Bagi RS PON, pelunasan tunggakan BPJS Kesehatan ini sangat berarti, karena 80% pasien RS PON adalah peserta JKN-KIS. Artinya, sumber pendapatan RS PON dominan berasal dari BPJS Kesehatan.

Pakar farmasi yang juga Ketua Komite Perdagangan dan Industri Bahan Baku Farmasi Gabungan Pengusaha Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi, Vincent Harijanto mengatakan, penyesuaian iuran peserta itu akan membawa efek berantai. Efek itu dimulai dari penyedia layanan, baik itu RS maupun setingkat puskesmas, karena akan ada perbaikan cash flow.
Dengan kemampuan membayar yang lebih baik, diharapkan pembayaran RS ke pedagang farmasi yang menyuplai obat dan ketersediaan farmasi menjadi lebih lancar dan tidak lagi kekurangan biaya. Lalu, pedagang besar farmasi membayar lancar ke produsen atau industri obat.

Tahun lalu, Direktur Eksekutif GP Farmasi, Dorojatun mengatakan, perusahaan obat juga menanggung beban akibat defisit JKN-KIS. Utang obat dan alat kesehatan JKN-KIS yang jatuh tempo dan belum dibayar mencapai Rp 3,5 triliun.
Uutang ini berasal dari 20 fasilitas kesehatan (faskes) milik pemerintah kepada 11 perusahaan besar farmasi. Jika kondisi seperti ini dibiarkan akan menyebabkan suplai obat untuk pasien, khususnya peserta JKN-KIS, terkendala.



Sumber: Suara Pembaruan

Di Jerman, Perokok Bayar Iuran Program Kesehatan Lebih Besar


Aries Sudiono / Usmin / AB
Kamis, 31 Oktober 2019 | 16:29 WIB

Surabaya, Beritasatu.com - Kenaikan tarif program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan sistem jaminan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah perlu membuat skeman ulang terhadap program JKN-KIS tersebut.

Hal itu dikatakan Direktur RSUD dr Soetomo Surabaya, Jawa Timur, dr Joni Wahyudi, Kamis (31/10). Dikatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diberlakukan pemerintah tidak cukup solutif untuk mengatasi permasalahan di sistem JKN-KIS secara menyeluruh.

“Kalau naik iuran saja belum menjawab permasalahan yang ada. Menurut saya, harus ada skema ulang di BPJS Kesehatan untuk mewujudkan JKN,” ujar Joni.

Menurut dia, Indonesia bisa mencontoh sistem universal coverage yang diterapkan di negara-negara maju, seperti Jerman dan negara-negara Skandinavia. Di Jerman, sistem universal coverage yang diterapkan di sana berbeda jauh dengan JKN yang ada di Indonesia.

Masyarakat Jerman tergabung dalam universal coverage, namun dengan sistem yang lebih ketat. Sistem itu, negara lebih memperhatikan pencegahan agar masyarakat tidak mudah jatuh sakit.

Selain itu, besaran premi asuransi kesehatannya ditentukan dari kesehatan dan pola hidup masyarakat yang menjadi peserta program, misalnya berat badan dan asupan makanan.

Bahkan, perokok di Jerman juga harus membayar iuran yang jauh lebih besar. Mereka tidak bisa disamakan dengan peserta universal coverage yang biasa. Demikian pula dengan orang yang kecelakaan karena mabuk tidak akan dilayani oleh fasilitas kesehatan.

Klaim Lancar
Sementara itu, pihak rumah sakit umum (RSU) milik pemerintah dan swasta di Bengkulu berharap kenaikan iuran BPJS Kesehatan sekitar 100%, yang mulai diberlakukan pada Agustus dan Oktober 2019 serta dan Januari 2020, diharapkan dapat memperlancar pembayaran klaim yang diajukan pihak manajemen rumah sakit.

“Kami berharap dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di semua kelas pada Januari 2020 dapat memperlancar pembayaran klaim dari BPJS ke rumah sakit. Dengan demikian, pelayanan peserta BPJS semakin baik ke depan,” kata salah seorang manajemen RSU Yunus Bengkulu, yang enggan disebutkan namanya, Rabu (30/10).

Dikatakan, selama ini pembayaran biaya berobat dari pihak BPJS ke RS sering terlambat, sehingga menyulitkan keuangan bagi rumah sakit. Padahal, pihak RS harus mengatasi masalah pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan lain yang diperlukan pasien.

Meski demikian, pihak rumah sakit tetap memberikan pelayanan terbaik kepada setiap peserta BPJS di daerah ini. “Rumah sakit tetap memberikan pelayanan terbaik kepada peserta BPJS meski pembayaran klaim dari pihak BPJS ke pihak rumah sakit sering terlambat,” ujarnya.

Bahkan, tunggakan BPJS di rumah sakit terkadang mencapai miliaran rupiah serta pembayaranya tidak tepat waktu, sehingga memberatkan RS dalam mengatasi biaya operasional. Meski begitu, pelayanan kepada peserta BPJS, baik mandiri maupun yang mendapat bantuan iuran, tetap berjalan baik.

Hal ini dilakukan untuk menyukseskan program pemerintah di bidang kesehatan. Dengan kenaikan iuran BPJS untuk semua kelas pada Januari mendatang, diharapkan pembayaran klaim BPJS ke rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah, tidak tertunda lagi, seperti yang terjadi selama ini.

Sementara itu, Direktur Utama RSU M Yunus, Bengkulu, Zulkip Maulub Ritonga ketika dihubungi SP melalui telepon seluler, Rabu (30/10) malam, mengatakan, dirinya tidak mau mengomentari soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
“Saya tidak mau mengomentari soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena takut bermasalah dengan masyarakat. Maaf, saya lagi rapat,” ujar Zulkip Maulub.

 



Sumber: Suara Pembaruan