Jakarta Kembali PSBB
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-19.05)   |   COMPOSITE 5783.33 (-170.92)   |   DBX 1064.04 (-1.68)   |   I-GRADE 168.858 (-6.97)   |   IDX30 499.932 (-21.14)   |   IDX80 131.904 (-5.19)   |   IDXBUMN20 373.781 (-18.36)   |   IDXG30 136.463 (-5.44)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-18.14)   |   IDXQ30 146.101 (-6.28)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-4.72)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-9.61)   |   IDXV30 127.988 (-5.5)   |   INFOBANK15 983.467 (-36.67)   |   Investor33 429.105 (-16.64)   |   ISSI 169.797 (-4.69)   |   JII 620.069 (-22.27)   |   JII70 213.196 (-7.01)   |   KOMPAS100 1177.3 (-42.41)   |   LQ45 920.112 (-37.05)   |   MBX 1606.46 (-54)   |   MNC36 321.125 (-12.61)   |   PEFINDO25 316.867 (-8.64)   |   SMInfra18 295.49 (-13.73)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-13.72)   |  

Home > Fokus > Jakarta Kembali PSBB

PSBB, Rem Darurat untuk Membatasi Covid-19

Selasa, 15 September 2020 | 19:35 WIB
Oleh : Heriyanto / Heri Soba

Jakarta, Beritasatu.com - Dengan diambilnya kebijakan rem darurat, maka PSBB yang diterapkan di Jakarta tak lagi berstatus transisi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pembatasan akan sama seperti awal Maret lalu, di mana seluruh kegiatan perkantoran nonesensial akan dilakukan dari rumah, serta penutupan tempat-tempat hiburan dan rumah ibadah yang bersifat raya atau memiliki jamaah yang datang dari berbagai penjuru daerah. Pembatasan tersebut diberlakukan mulai Senin (14/9).

Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, kasus baru Covid-19 pada Senin (14/9) tercatat sebanyak 1.062 yang merupakan gabungan dari beberapa hari hasil pemeriksaan. Dengan angka tersebut, jumlah kasus akibat Covid-19 adalah 55.926 kasus, bertambah signifikan dari hari sebelumnya sejumlah 54.864. Pertambahan sebanyak 1.062 kasus ini, di atas penambahan pada Jumat (11/9) sebanyak 1.034 kasus, Rabu (9/9) 1.026 kasus dan pada Selasa (8/9) sebanyak 1.015 kasus. Namun lebih rendah dibandingkan penambahan pada Kamis (10/9) sebanyak 1.450 kasus, Senin (7/9) 1.105 kasus, Sabtu (12/9) 1.440 kasus dan pada Ahad (13/9) sebanyak 1.492 kasus yang merupakan terbanyak secara keseluruhan laporan kasus harian selama pandemi Covid-19.

Dari pertambahan yang dilaporkan pada Senin (1.062 kasus), sebanyak 668 kasus merupakan pertambahan dari hasil tes pada Minggu (13/9) sebanyak 4.793 spesimen dan 394 kasus lainnya merupakan hasil dari tes pada Jumat (11/9) dan Sabtu (12/9) yang baru dilaporkan Senin.

Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia, jumlah kasus aktif yang terpapar penyakit pneumonia akibat virus Covid-19 itu di Jakarta saat ini sebanyak 12.161 orang masih dirawat/isolasi. Dari jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta pada Senin, sebanyak 55.926 kasus, ada 42.325 orang dinyatakan telah sembuh. Sedangkan 1.440 orang meninggal dunia. Dalam persentase, tingkat kesembuhan di Jakarta adalah 75,7 persen dan tingkat kematian 2,6 persen.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta setelah penambahan Senin, sebesar 15,7 persen. Sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 7,3 persen.
WHO menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari lima persen. Dengan data itu, berarti persentase kasus positif berada di Ibu Kota masih di atas standar WHO.

Pada penerapan kembali PSBB seperti awal pandemi, Pemprov DKI Jakarta menyarankan bagi masyarakat yang ingin memasuki wilayah Jakarta untuk melakukan pemeriksaan mandiri Covid-19 melalui JakCLM di aplikasi JAKI. Melalui JakCLM, masyarakat dapat mengetahui risiko Covid-19 serta mendapatkan berbagai rekomendasi kesehatan sesuai dengan risiko yang dimiliki. Kontribusi masyarakat dalam pengisian JakCLM dapat membantu Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pencegahaan penyebaran kasus Covid-19 di Jakarta.

Masih tingginya angka penyebaran virus yang bermula dari Wuhan (Tiongkok) ini menunjukkan bahwa kerja keras masih harus dilanjutkan untuk mengendalikannya. Alot sekali virus ini untuk ditaklukkan sehingga membutuhkan kerja lebih ulet seluruh elemen.

Dalam kaitan itulah, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan kembali PSBB. Dasar hukumnya adalah Peraturan Gubernur (Pergub) 88 Tahun 2020. Berdasarkan pergub itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan beberapa kegiatan yang dihentikan sementara. Antara lain semua institusi pendidikan sekolah masih tetap tutup.
Lalu seluruh kawasan pariwisata dan semua taman rekreasi ditutup. Begitu juga kegiatan maupun fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), termasuk dengan fasilitas-fasilitas yang menjadi lokasi pengumpulan orang turut diwajibkan ditutup. Kegiatan berolahraga yang dilakukan di fasilitas khusus pun ditiadakan. Masyarakat diimbau untuk berolahraga di lingkungan yang dekat dengan domisili masing-masing.

Kegiatan yang juga tidak diperbolehkan untuk dilakukan di PSBB adalah kegiatan mengumpulkan massa seperti seminar hingga resepsi pernikahan. "Khusus untuk pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau di Kantor Catatan Sipil," ujar Anies.

Operasi penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sedang dilakukan secara gencar. Di jalanan, permukiman hingga perkantoran juga dilakukan operasi yustisi dengan fokus protokol kesehatan.
Denda disiapkan untuk mereka yang melanggar protokol kesehatan. Satpol PP, TNI dan polisi mengawasi disiplin protokol kesehatan di masyarakat.



Beberapa Catatan yang Mendorong PSBB Lagi

Selasa, 15 September 2020 | 19:34 WIB
Oleh : Heriyanto / Heri Soba

Jakarta, Beritasatu.com - Angka kumulatif penyebaran virus corona terus meningkat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya menerapkan lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin (14/9). PSBB itu berlaku dua pekan ke depan.

Tujuan utama PSBB tersebut untuk mengendalikan penyebaran virus corona yang melanda Ibu Kota sejak diumumkan 2 Maret 2020. Sejak itu angka kumulatif penyebaran virus tersebut terus meningkat. Dari jumlah awalnya dua orang, menjadi puluhan dan meningkat terus menjadi ratusan per hari. Kondisi seperti itu memaksa Pemprov DKI Jakarta memberlakukan lagi PSBB. Bagi pemprov dan masyarakat DKI Jakarta, kebijakan ini bukan hal baru karena telah melakukannya pada 10-23 April 2020. Kemudian diperpanjang beberapa kali lagi hingga akhir Mei 2020. Memasuki Juni, angka-angka penularan virus corona dinilai landai, bahkan cenderung turun.

Situasi memunculkan klaim bahwa wabah ini mulai bisa dikendalikan di Jakarta. Tetapi kondisi itu memunculkan ketidaksabaran dari sebagian pihak untuk ingin cepat-cepat hidup normal lagi. Bahkan, ada yang unjuk rasa agar Pemprov DKI mengizinkan tempat usahanya buka. Aktivitas cenderung ke arah situasi kehidupan normal.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian meneruskan PSBB menjadi PSBB Transisi. PSBB Transisi pun sempat diperpanjang dalam beberapa fase. Saat itu mencuat ke publik istilah new normal dan adaptasi kehidupan baru yang ditandai dengan pelonggaran-pelonggaran kegiatan publik. Transportasi publik, pusat perbelanjaan dan sebagian objek wisata mulai dibuka lagi dengan pembatasan pengunjung dan jam operasional.

Tetapi pelonggaran aktivitas publik memicu kembali kenaikan jumlah kasus positif yang diumumkan setiap hari. Bahkan grafiknya terus naik. Memang data harian jumlah pasien menunjukkan angka-angka yang naik-turun atau fluktuatif tetapi secara kumulatif terus meningkat. Bahkan dalam beberapa pekan terakhir rata-rata di atas seribu orang per hari.
Tren kasus aktif corona yang kembali meningkat tersebut menjadi alasan yang melatarbelakangi DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB. Jika pada akhir Maret tercatat 608 yang aktif Covid-19, akhir Juli menjadi 7.157 dan pada 9 September lalu sudah diatas 10.000.

Pada saat bersamaan, pemakaman harian dengan protap Covid-19 meningkat. Data pemakaman tertinggi pada awal September 2020. Artinya, banyak kasus meninggal dengan menggunakan pemakaman Covid-19. Perlu diketahui, kasus probable merupakan kasus suspek dengan ISPA berat/ARDS (sindrom pernapasan akut) meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19, namun belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

Demikan juga kapasitas tempat tidur isolasi DKI terancam penuh. Hal ini juga menjadi salah satu alasan kuat terkait ancaman kolaps kondisi rumah sakit.

"Hanya perlu 10 hari ke depan (17 September 2020) untuk mencapai tempat tidur isolasi terisi penuh yaitu sebanyak 4.053," demikian pemaparan Anies pada Rabu (9/9).

Usai 17 September 2020, kemungkinan pasien Corona tidak bisa lagi tertampung. Pasalnya, jumlah pasien diprediksi mencapai 4.807 pada 6 Oktober mendatang, padahal kapasitas tempat tidur untuk jumlah tersebut baru bisa terpenuhi pada 8 Oktober 2020.

Selain beberapa alasan di atas, kapasitas tempat tidur ICU pun hanya cukup untuk 1 minggu. "Pasien Covid-19 yang membutuhkan tempat tidur ICU kemungkinan tidak tertampung," lanjut Anies.

Jadi, penegasan Anies soal kebijakan rem darurat diambil berdasarkan tiga poin pertimbangan diatas, yaitu angka kematian di Jakarta yang terus meningkat, serta ketersediaan tempat tidur isolasi dan ruang ICU untuk merawat pasien Covid-19. “Dari 3 data, yakni angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU khusus Covid, menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada pada kondisi yang darurat,” ujar Anies.



Anies Terapkan PSBB Moderat, Ini Perbedaan dengan PSBB Sebelumnya

Senin, 14 September 2020 | 13:47 WIB
Oleh : Yustinus Paat / Faisal Maliki Baskoro

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) moderat mulai hari ini, Senin, 14 September 2020 hingga 27 September 2020. Jika masih terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang signifikan, maka PSBB ini kembali diperpanjang hingga 11 Oktober 2020.

PSBB kali memiliki sejumlah perbedaan dengan penerapan PSBB yang dilakukan pada 10 April hingga 4 Juni 2020 lalu. Peraturan pelaksanaan PSBB pun telah direvisi menjadi Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Secara umum, pengaturan PSBB moderat dengan PSBB sebelumnya hampir sama. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara keduanya. Berikut ini adalah sejumlah perbedaan pengaturan PSBB moderat dengan PSBB sebelumnya.

1. Aktivitas kerja di tempat usaha/kantor
Pada PSBB moderat kali ini, aktivitas kerja di tempat usaha atau kantor masih diperbolehkan, namun dengan batasan jumlah orang paling banyak 25% yang berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan. Hal ini dilakukan jika mekanisme kerja dari rumah atau tempat tinggal tidak dapat dilakukan. Ketentuan ini berlaku untuk jenis usaha, perusahaan atau perkantoran yang tidak termasuk dalam 11 jenis usaha esensial atau vital.

Hal ini berbeda dengan PSBB sebelumnya, yang melarang semua aktivitas usaha di tempat usaha atau tempat kerja. Saat itu, semua aktivitas di tempat usaha atau kantor diberhentikan sementara dan diganti dengan kerja dari rumah atau work from home (WFH) kecuali untuk 11 jenis usaha esensial.

2. Waktu penghentian aktivitas kantor jika ada karyawan yang terpapar Covid-19
Dalam PSBB moderat kali ini, pimpinan tempat kerja atau kantor diwajibkan melakukan melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/kantor paling sedikit 3 x 24  jam apabila ditemukan pekerja yang terpapar Covid-19. Penutupan dilakukan untuk seluruh kantor atau gedung tempat usaha selama 3 hari untuk sterilisasi dan penyemprotan disinfektan.

Sementara dalam PSBB sebelumnya, penghentian aktivitas pekerjaan di tempat kerja diatur lebih lama, yakni selama minimal 14 hari kerja jika ditemukan pasien dalam pengawasan (PDP) kasus Covid-19.

3. Mal masih tetap dibuka dengan kapasitas 50 persen
Mal atau pusat perbelanjaan tetap diizinkan beroperasi dalam pelaksanaan PSBB moderat kali ini. Hanya saja kapasitas wajib maksimal 50 persen dari kapasitas mal bersangkutan. Pengaturan ini berbeda dengan PSBB sebelumnya, di mana mal tidak diizinkan beroperasi. Saat itu, yang diizinkan beroperasi hanya beberapa jenis usaha yang ada di mal, seperti toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus yang berada di dalam mal.

4. Pembatasan kapasitas 50 persen untuk 11 jenis usaha esensial
Dalam PSBB kali ini, terdapat penegasan khusus untuk 11 jenis usaha esensial yang diizinkan beroperasi agar wajib menerapakan kapasitas maksimal yang masuk kerja 50 persen. Dalam PSBB sebelumnya, tidak ada pembatasan karyawan yang masuk kerja untuk 11 sektor usaha esensial, hanya diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan interaksi. Ke-11 jenis usaha ini adalah kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan obyek vital nasional dan kebutuhan sehari-hari.

Pembatasan kapasitas 50 persen ini juga berlaku untuk tiga sektor berikut, pertama, kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya. Kedua, BUMD/BUMN yang yang turut serta dalam penanganan Covid-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ketiga, Organisasi Kemasyarakatan lokal & internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

5. ASN hanya diizinkan masuk 25 persen
Pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di kantor pemerintahan hanya diizinkan masuk 25 persen dari kapasitas kantor dalam masa PSBB moderat kali ini. Hal ini sesuai dengan pengaturan Menteri PAN-RB terkait mekanisme kerja ASN di zona berisiko tinggi. Dalam pengaturan PSBB sebelumnya, kantor atau instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah termasuk sektor yang diizinkan beroperasi salama masa PSBB tanpa adanya pembatasan kapasitas pegawai yang masuk kerja. Meskipun disebutkan bahwa pengaturan kerja ASN berdasarkan ketentuan dari kementerian terkait.

6. Aktivitas keagamaan di tempat ibadah masih diizinkan secara terbatas
Pada PSBB sebelumnya, aktivitas keagamaan di rumah atau tempat ibadah tidak diizinkan sama sekali. Semua kegiatan keagamaan di tempat ibadah dihentikan sementara saat itu dan dijalankan dari rumah atau tempat tinggal. Pada PSBB kali ini, aktivitas keagamaan di rumah atau tempat ibadah tetap diperbolehkan dengan kapasitas maksimal 50 persen dan dan hanya untuk tempat ibadah di lingkungan permukiman yang digunakan oleh warga setempat.

7. Ojek online-pangkalan diperbolehkan angkut penumpang, SIKM Tidak Berlaku
Dalam PSBB moderat kali ini, ojek online dan pangkalan tetap diizinkan untuk mengangkut penumpang dan barang. Hal ini berbeda dengan pengaturan PSBB sebelumnya, di mana ojek online dan pangkalan hanya diizinkan angkut barang, tidak diizinkan angkut penumpang. Selain Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta juga tidak berlaku dalam PSBB moderat kali ini.

8. Penerapan Sanksi Progresif
Sanksi dalam PSBB moderat ini akan lebih tegas lagi dengan penambahan penerapan sanksi progresif bagi pelanggar protokol kesehatan atau ketentuan PSBB secara berulang. Sanksi progresif berlaku untuk perorangan dan badan usaha. Dalam PSBB sebelumnya, sanksi progresif ini belum diatur sama sekali.



Jika Lonjakan Kasus Tetap Tinggi, Anies Akan Lanjutkan PSBB hingga 11 Oktober 2020

Minggu, 13 September 2020 | 23:36 WIB
Oleh : Yustinus Paat / Jaja Suteja

Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan jika lonjakan kasus Covid-19 di daerah yang dipimpinnya tetap tinggi, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan diperpanjang hingga 11 Oktober 2020.  

Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Nomor 959 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Kepgub ini ditandatangani Anies pada 11 September 2020 dan menjadi landasan hukum pemberlakuan PSBB dalam 14 hari ke depan.

“Menetapkan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan menghentikan sementara masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 selama 14 hari terhitung mulai tanggal 14 September sampai tanggal 27 September 2020,” tulis Anies dalam diktum kesatu dari Keputusan Gubernur tersebut.

Dalam diktum kedua, Anies menyebutkan, jika ditemukan lonjakan kasus Covid-19 secara signifikan, maka PSBB akan diperpanjang hingga 11 Oktober 2020.

“Dalam hal terjadi peningkatan kasus baru Covid-19 secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi, pemberlakukan PSBB sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dapat diperpanjang 14 hari sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020,” kata Anies.

Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, kata Anies, Kepgub Nomor 879 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan PSBB pada masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan Gubernur DKI Nomor 959 Tahun 2020 ini mulai berlaku 14 September 2020.

Sebelumnya, Anies mengungkapkan jumlah kasus aktif Covid-19 dalam rentang waktu akhir Agustus hingga September 2020 mengalami lonjakan yang signifikan. Menurut Anies, 49 persen kasus aktif Covid-19 di Jakarta terjadi dalam waktu 12 hari terakhir, yakni dari 30 Agustus hingga 11 September 2020.

“Pada tanggal 30 Agustus, kasus aktif di Jakarta 7.960, pada saat itu kita menyaksikan bulan Agustus kasus aktif ini menurun. Tapi memasuki September sampai 11 September kemarin, 12 hari pertama, bertambah sebesar 3.864 kasus atau sekitar 49 persen dibandingkan akhir Agustus,” ujar Anies saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Minggu (13/4/2020).

Sementara, kata Anies, jika dihitung dari awal ditemukan kasus positif Covid-19, 3 Maret hingga 11 September 2020, maka dalam 12 hari terakhir ini telah menyumbangkan 25 persen kasus positif Covid-19. Meskipun, Anies mengakui juga bahwa tingkat kesembuhan juga tinggi dalam waktu 12 hari terakhir, yakni 23 persen dan yang meninggal 14 persen.

“Jadi dari 192 hari (3 Maret hingga 11 September), ada lonjakan yang sangat signifikan (dalam waktu 12 hari terakhir). Itulah kenapa, kita merasa perlu untuk melakukan langkah ekstra bagi penanagan kasus Covid-19 di Jakarta,” tandas Anies.

Langkah ekstra yang dimaksud Anies adalah penerapan kembali PSBB dengan melakukan pengetatan dan pembatasan berbagai aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Pasalnya, sejak dilakukan pelonggaran pada 5 Juni 2020 lalu dengan pemberlakuan PSBB transisi, jumlah kasus positif Covid-19 mengalami penambahan signifikan.

Menurut Anies, jika tidak dilakukan langkah ekstra dengan penerapan PSBB, maka lonjakan kasus saat ini akan membebani fasilitas kesehatan dan dalam waktu dekat bisa melebihi kapasitas fasilitas kesehatan.

“Karena itu, kami merasa perlu untuk melakukan pengetatan, agar pergerakan pertambahan kasus di Jakarta bisa terkendali. Bila ini tidak terkendali, dampak ekonomi, sosial, budaya akan menjadi sangat besar. Ini sebabnya, kita melakukan formulasi yang berbeda dibandingkan dengan masa transisi,” pungkas Anies. 




BAGIKAN




TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS