Jalan Berliku Vaksinasi Covid-19 di Indonesia
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Home > Fokus > Jalan Berliku Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Akrobat Pemerintah demi Vaksinasi Covid-19

Rabu, 3 Februari 2021 | 11:04 WIB
Oleh : Dwi Argo Santosa / Dwi Argo Santosa

Jakarta, Beritasatu.com - Hari Rabu, 13 Januari 2021, menjadi hari bersejarah dalam hal penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah secara resmi memulai vaksinasi nasional. Hari itu, Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Sinovac produk Tiongkok.

Program vaksinasi di Indonesia bukan perkara baru. Bangsa ini dinilai sudah berpengalaman mengingat sudah menjalankannya untuk berbagai penyakit sejak 1956. Namun, kesuksesan mendapatkan vaksin Covid-19 tidak datang begitu saja. Demikian pula saat pelaksanaan vaksinasi. Butuh perjuangan mewujudkannya. Pasalnya, vaksinasi pada 2021 ini memang berbeda. Jauh berbeda dari sebelumnya.

Saat ini Indonesia dan dunia tengah berada dalam kungkungan pandemi Covid-19. Kondisi ini mengingatkan penduduk bumi pada wabah flu mematikan yang dikenal dengan flu Spanyol, 1918. Para peneliti dan sejarawan meyakini wabah waktu itu menewaskan sampai 100 juta orang hanya dalam dua tahun.

Vaksinasi Covid-19 diupayakan ketika Indonesia dan negara-negara lain di dunia masih tergopoh-gopoh mencegah penyebaran virus bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Virus yang populer dengan sebutan SARS CoV-2 ini adalah penyebab Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 yang kini menjadi pandemi.

Inilah beda vaksinasi kali ini dengan program-program serupa sebelumnya. Ancaman campak, tuberkolosis, tetanus, difteri, polio dan lainnya, tidak seseram Covid-19. Terhadap berbagai macam penyakit itu, proses vaksinasinya dilakukan ketika statusnya endemi, bukan pandemi. Endemi adalah kondisi penyakit yang selalu ada pada suatu daerah atau kelompok populasi tertentu. Artinya bukan lagi sebuah serangan mengejutkan dan relatif sudah menjadi hal yang tertangani.

Perbedaan lainnya adalah soal vaksin yang belum ditemukan ketika Covid-19 muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok. Para ilmuwan di sejumlah perusahaan pengembang vaksin di berbagai negara berpacu dengan waktu. Meski mereka akhirnya menemukan vaksin Covid-19, virus sudah merebak ke seluruh penjuru bumi.

Setiap negara berebut mendapatkan vaksin Covid-19 untuk secepatnya memvaksin penduduknya. Tak bisa dimungkiri permintaan vaksin begitu banyak padahal jumlah perusahaan pengembang vaksin terbatas, demikian juga kapasitas produksinya.

Dalam kondisi seperti inilah pemerintah Indonesia menempuh jalan cukup panjang dan berliku. Dalam beberapa hal bisa disebut pemerintah harus berakrobat. Pergantian Menteri Kesehatan dan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemkes) diduga berkaitan dengan upaya menggenjot suksesnya program vaksinasi agar Indonesia segera terbebas dari pandemi.

 

Jumlah Target Vaksinasi
Akrobat yang mungkin luput dari perhatian publik adalah dalam hal jumlah penduduk yang bakal divaksinasi. Sejak Oktober 2020 pihak Kemkes sudah menyatakan bahwa vaksinasi idealnya seluruh penduduk namun secara optimal cukup 80% penduduk. Angka ini sesuai bahkan melebihi standar WHO untuk mendapatkan herd immunity atau kekebalan kelompok.

Pada grand design vaksinasi yang disusun Ditjen P2P Kemkes waktu itu disebutkan bahwa akan ada 160 juta penduduk yang divaksinasi. Rincian prioritas pertama adalah garda terdepan yang terdiri dari tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, anggota TNI dan Polri. Jumlah kelompok ini mencapai 3.497.737.

Prioritas kedua adalah tokoh masyarakat dan agama, perangkat daerah termasuk ketua RT/RW, dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5.624.0106. Baru kemudian seluruh pendidik dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi sebanyak 4.361.197.

Aparatur pemerintah pusat dan daerah serta legislatif pada urutan berikutnya dengan jumlah 2.305.689 yang disusul oleh peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang terbanyak jumlahnya, yakni 86.622.867.

Masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya sebanyak 57.548.500 pada urutan terakhir sehingga keseluruhan jumlah penduduk yang bakal divaksin adalah 160 juta. Kebutuhan vaksin sebesar 320 juta dosis.

Angka-angka tersebut cukup meyakinkan karena menuliskannya sampai digit terakhir atau satuan. Namun tiba-tiba angka tersebut berubah. Menteri Kesehatan waktu itu, Terawan Agus Putranto, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (17/11/2020), menyatakan, pemerintah menargetkan vaksinasi akan diberikan kepada 67% dari 160 juta penduduk berusia 18-59 tahun atau sebanyak 107.206.544 orang.

Terjadi penurunaan dari target sebelumnya 160 juta menjadi 107,2 juta. Kebutuhan vaksin pun otomatis berkurang, dari sebelumnya 320 juta dosis menjadi 246.575.051 dosis. Angka terakhir ini diperoleh dari dua kali jumlah sasaran ditambah dengan wastage rate 15%.

Terawan menjelaskan, jumlah sasaran tersebut sudah mengakomodasi rekomendasi World Health Organization (WHO) dan dilakukan secara bertahap.

Tidak ada keterangan resmi mengapa terjadi perubahan yang cukup signifikan dari rencana semula dari 160 juta menjadi hanya 107,2 juta. Ada dugaan pemerintah belum mendapatkan cukup vaksin dari produsen di luar negeri sehingga irit dalam menentukan jumlah sasaran.

Belakangan di era Menkes Budi Gunadi Sadikin, jumlah tersebut akhirnya direvisi. Target sasaran penerima vaksin bukan 107,2 juta atau 160 juta melainkan 181,5 juta jiwa.


Gratis dan Berbayar
Akrobat pemerintah yang paling terlihat oleh publik adalah kebijakan mengenai vaksin gratis. Awalnya, pemerintah berencana menjalankan dua skema vaksinasi, yakni vaksinasi gratis dan berbayar.

Menteri Terawan Agus Putranto, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (17/11/2020), menyatakan, skema pertama adalah Vaksin Program atau yang dibiayai pemerintah. Skema kedua adalah Vaksin Mandiri atau masyarakat membayar sendiri.

Skema ini tidak dibuat sambil lalu. Pemerintah tampaknya sudah berhitung cermat. Buktinya Kemkes punya angka detail. Vaksin Program atau subsidi pemerintah menjangkau 30% atau 32.158.276 orang.

Mereka yang ada dalam kelompok ini terdiri dari tenaga kesehatan, petugas pelayaan publik di bandara, pelabuhan, pemadam kebakaran dan lain-lain, TNI, Polri, Satpol PP, dan aparat hukum.

Masyarakat tak mampu yang terdaftar sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan juga termasuk dalam Vaksin Program. Total kebutuhan vaksin program ini 64.316.552 dosis. Ditambahkan dengan wastage rate 15% atau 9.647.483, sehingga secara keseluruhan jumlah dosis yang dibutuhkan adalah 73.964.035 dosis.

Sedangkan skema Vaksin Mandiri menyasar 70% dari total target cakupan. Kelompok penerimanya adalah masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya. Jumlahnya ditargetkan sebanyak 75.048.268 dengan kebutuhan vaksin 150.096.536. Ditambahkan wastage rate 15% atau 22.514.480, maka total keseluruhan untuk vaksin mandiri 172.611.016 dosis.

Pemerintah memutuskan dua skema tersebut dengan pertimbangan ketersediaan vaksin dan peruntukannya. Namun, belakangan kebijakan ini berubah total. Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah menggratiskan vaksinasi Covid-19. Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengalkulasi ulang keuangan negara.

Presiden menyampaikan hal itu melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020). Sumber Beritasatu.com menyebutkan, perubahan kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan negara-negara di belahan dunia lainnya yang juga memberikan vaksin secara gratis. “Tidak etis bila kita tidak melakukan hal serupa,” kata sumber di jajaran kabinet Indonesia Maju.

Lantas mengapa pada awalnya sampai muncul kebijakan vaksin berbayar? “Pemerintah ingin menekankan kegotongroyongan dengan mendayagunakan golongan masyarakat mampu atau korporasi. Pertimbangan lain adalah karena kondisi keuangan negara,” kata sumber tadi.

Kabar vaksin gratis tentu menggembirakan semua kalangan karena tidak membebani rakyat. Di samping itu, skema Vaksin Mandiri dianggap akan menimbulkan ekses. Kepentingan bisnis, karena vaksin berbayar, bisa memunculkan penyelewengan. Bukan tidak mungkin akan munculnya vaksin palsu, atau ada harga di luar kewajaran.

Di samping itu, akan muncul kelas-kelas vaksin sesuai harga dari produsen. Hal ini justru kontraproduktif bagi sosialisasi vaksinasi. Jurang perbedaan di masyarakat akan semakin terlihat bila kaum miskin mendapatkan vaksin gratis, yang dianggap kurang manjur, sementara golongan kaya  mendapatkan vaksin yang lebih mahal yang dianggap lebih mujarab.


Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Urusan vaksin gratis tidak berhenti sampai di sini. Ternyata ada lagi program Vaksinasi Mandiri. Menurut Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pemerintah menyiapkan regulasi pelaksanaan Vaksinasi Mandiri oleh perusahaan. "Terkait dengan persiapan untuk akselerasi vaksinasi Covid-19 melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya,” kata Airlangga dalam keterangan persnya, Kamis (21/1/2021).

Airlangga mengatakan, regulasi diperlukan tidak hanya untuk payung hukum saja, tetapi juga untuk mengatur pembelian vaksin Covid-19 oleh sektor-sektor industri tertentu. Ia menegaskan, vaksin tersebut harus diberikan gratis kepada karyawan.

Rentang Usia
Perubahan kebijakan juga terjadi dalam hal usia subjek vaksinasi. Pernyataan pemerintah bahwa warga yang akan mendapatkan vaksinasi hanya yang berusia 18-59 tahun sempat menjadi perhatian khalayak, utamanya mereka yang berusia di atas 59 tahun. Sejak awal pandemi kelompok ini disebut sebagai kelompok yang rentan bila terpapar, tetapi mengapa justru mereka tidak mendapatkan prioritas?

Kabar bahwa di sejumlah negara di Eropa, juga Amerika, memprioritaskan golongan lanjut usia (lansia) makin membuat gusar. Apalagi muncul argumen yang menyakitkan bagi kelompok lansia.

Kelompok 18-59 tahun lebih aktif dan berkontribusi pada sektor perekonomian. Usia ini mencakup hampir 80 persen kasus positif, lebih aktif bergerak dibandingkan kelompok usia yang lebih tua. Dengan memberi mereka kekebalan diharapkan warga lainnya, di antaranya lansia, yang belum mendapatkan vaksin bisa ikut terlindungi. Alasan ini tentu menyinggung  kelompok usia 60 tahun ke atas yang masih aktif, baik pengusaha maupun politisi.

Nuansa diskriminatif tentu tidak boleh muncul dalam program vaksinasi. Lansia bisa tertular justru dari kelompok usia produktif yang tanpa gejala. Apakah adil bila mereka justru tidak dilindugi lebih dulu dan hanya menunggu keajaiban sampai herd immunity terbentuk? Berapa lansia akan menjadi korban, terpapar dari anak atau cucu, selama menunggu 70% penduduk divaksinasi?

Kebijakan yang seolah tidak berpihak pada lansia ini sejatinya berkaitan erat dengan perolehan vaksin. Pemerintah baru mendapatkan komitmen dari Sinovac, di mana subjek penelitian vaksin produk ini dilakukan terhadap rentang 18-59 tahun. Belum ada data dukung uji klinik terkait keamanan vaksin untuk kelompok penduduk lansia, usia di bawah 18 tahun, maupun mereka yang memiliki penyakit penyerta (komorbid). Inilah alasan paling tepat.

Alasan ilmiah lainnya, kelompok 18-59 tahun dipilih sebagai prioritas vaksinasi karena memiliki respons imun paling bagus. Respons pembentukan antibodi maupun kekebalan seluler pada anak kecil belum matang, sedangkan pada lansia sudah terjadi penurunan respons.

Toh, Menkes Budi Gunadi Sadikin pada 29 Desember 2020 akhirnya memasukkan lansia sebagai prioritas vaksinasi. Lansia ditaruh setelah tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. Sebanyak 21,5 juta lansia bakal mendapatkan vaksinasi lebih dulu ketimbang 141,3 warga lainnya.

Kebijakan baru ini bisa memberi kesan bahwa pemerintah mencla-mencle. Sebelumnya mematok hanya usia 18-59 tahun yang divaksin sekarang lansia juga ikut serta.

Kebijakan pemerintah memberi prioritas kepada lansia tampaknya seiring dengan prospek bahwa Indonesia bakal kebagian vaksin jenis produk yang cocok untuk lansia.

Menurut Budi Gunadi, Indonesia kebagian vaksin dari Astrazeneca, Novavax, Pfizer, dan Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), selain Sinovac. Di antara vaksin-vaksin tersebut, ada yang cocok untuk lansia. Selain itu, uji klinik vaksin Sinovac di Brasil dan Turki disebut-sebut menyertakan subjek lansia. Dengan demikian, Indonesia bisa menggunakan data dari kedua negara itu sebagai landasan penggunaan vaksin kepada lansia. Diakui Menkes, pemerintah butuh waktu untuk memastikan bahwa vaksin yang digunakan nanti bisa berlaku untuk usia di atas 60 tahun.

 

Perolehan Vaksin
Akrobat lainnya adalah dalam hal perburuan vaksin Covid-19. Perjalanan memperoleh vaksin Covid-19 yang tak mudah sudah tergambar sejak awal. Keterangan dari pemerintah berubah-ubah soal ini.

Publik bisa menilai dari simpang siur pernyataan pemerintah soal kedatangan vaksin. Ada yang menyebut bulan November 2020 vaksin datang sehingga Desember 2020 sudah dilakukan vaksinasi.

Selain soal kedatangan vaksin, ada juga pernyataan pejabat yang menyebut nama-nama produsen vaksin pemasok vaksin namun pada akhirnya tak terwujud.

Akhir Juni 2020, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Uni Emirat Arab (UEA) akan menggandeng Indonesia untuk memproduksi vaksin Covid-19. Vaksin yang akan diproduksi tengah dalam tahap penelitian oleh perusahaan G-42 dari UEA bersama China National Biotec Group (CNBG) Sinopharm asal Tiongkok.

G-42 dan Sinopharm telah menandatangani perjanjian penelitian bakal vaksin Covid-19. Kabarnya, waktu itu Bio Farma diajak join dalam penelitian serta produksi. Tawaran kerja sama ini tak lepas dari kedekatan hubungan Presiden Joko Widodo dan putera mahkota UEA Pangeran Mohamed bin Zayed.

G-42 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang artificial intelligent dan cloud computing yang kini fokus di bidang kesehatan. Sedangkan CNBG Sinopharm adalah perusahaan BUMN milik Tiongkok di bidang farmasi yang selama ini memproduksi vaksin.

Pada konferensi pers virtual Jumat (18/9/2020), Luhut kembali menyatakan, pemerintah bekerja sama dengan UEA dan mendapatkan 20 juta vaksin yang akan mulai didistribusikan Desember 2020.

Disebutkan juga, Indonesia akan mendapatkan 52 juta dosis vaksin dari Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) selain telah mengamankan 390 juta dosis dari kerja sama dengan Tiongkok. Tidak hanya itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian BUMN juga sedang mematangkan kerja sama pengadaan vaksin dengan Korea Selatan dan Australia.

Namun, menurut Dirjen P2P Kemkes waktu itu, Achmad Yurianto, Kamis (22/10/2020), seperti dikutip IDN Times, pemerintah tidak jadi memesan vaksin buatan perusahaan farmasi CanSino dan Sinopharm/G42. Pemerintah juga membatalkan pembelian 100 juta vaksin AstraZeneca.

Sehari kemudian mantan juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 ini dicopot dari jabatannya sebagai  Dirjen P2P. Yurianto menjadi staf ahli Menkes Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi. Tidak jelas apakah pencopotan berkaitan dengan pernyataan kegagalan pemerintah mendapatkan vaksin. 


Achmad Yurianto

Sementara itu pada acara The 7th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources, Rabu (4/11/2020), Menko Luhut mengatakan, vaksinasi Covid-19 kemungkinan dimulai pada pekan ketiga Desember. Bahkan, pemerintah berani menargetkan bisa membuat Bali menjadi zona hijau pada awal 2021 karena vaksinasi.

Lalu, sehari kemudian, Kamis (5/11/2020), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, uji vaksin Sinovac di Bandung didorong agar rampung minggu pertama Desember 2020. “Diharapkan sudah ada interim result dan diintergrasikan dengan result (uji klinik fase 3) negara lain,” katanya pada acara Tranformasi Ekonomi: Momentum Menuju Indonesia Maju dan Unggul di Universitas Islam Bandung.

Baik pernyataan Luhut maupun Airlangga tadi meleset. Vaksinasi baru dapat direalisasikan 13 Januari 2021, bukan Desember. Itu pun menggunakan vaksin Sinovac, bukan dari China National Biotec Group (CNBG) Sinopharm atau dari UEA atau dari Korea atau dari Australia.

Menkes Budi Gunadi Sadikin yang menggantikan Terawan Agus Putranto pada 23 Desember 2020, menyatakan, Indonesia akhirnya mendapatkan vaksin dari Sinovac (Tiongkok), Astrazeneca (Inggris), Novavax (Amerika), Pfizer Biontech (Amerika), dan GAVI.

Budi sama sekali tidak menyebut perusahaan pengembang G-42 atau Sinopharm seperti yang disebutkan Luhut. Demikian juga tak disebut-sebut negara seperti UEA, Korsel, atau Australia.

Kesimpangsuran pernyataan awal oleh pemeritah diduga karena pada dasarnya perburuan vaksin ini sangat dinamis. Pembicaraan awal antarpihak bisa berubah sewaktu-waktu.

Dugaan lain, pemerintah terlalu tergesa-gesa memberikan pernyataan karena ingin memberikan rasa optimisme pada publik dan pasar atau dunia usaha. Kemungkinan lain adalah koordinasi dan komunikasi antarkementerian kurang mulus.

Bisa dimengerti bila Indonesia menempuh perjalanan berbelit untuk mendapatkan vaksin sebab kapasitas produksi pengembang vaksin, terbatas. Di sisi lain, seluruh dunia membutuhkan vaksin.

Bila dua pertiga penduduk dunia harus divaksinasi berarti butuh sekitar 4,5 miliar dosis vaksin. Bila setiap orang harus mendapat dua kali suntikan maka perlu sekitar 9 miliar dosis. Angka itu tampaknya sulit dipenuhi dalam hitungan bulan.

Dari perburuan oleh Kemkes, Kemlu dan Kementerian BUMN hingga akhir 2020 kemarin, Indonesia mendapatkan angka 663,5 juta dosis dari empat produsen plus GAVI. Angka ini cukup menjanjikan karena melebihi kebutuhan Indonesia yang diperkirakan 426,8 juta dosis.


Menkes Budi Gunadi Sadikin

Namun, angka itu belum cukup melegakan. Mengapa? Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, angka yang sudah pasti 329,5 juta. Sedangkan 334 juta sisanya masih sebagai potensi atau opsi, yang bisa saja batal.

Pada kenyataan penandatanganan pembelian vaksin produk Novavax Amerika dan vaksin produk Astrazeneca Inggris baru dilakukan akhir Desember. Sedangkan terhadap vaksin produk Pfizer Biontech, penandatanganan pembelian malah belum terjadi hingga akhir Januari 2021.

Kemkes pun belum melansir kabar apakah Indonesia bakal mendapatkan vaksin produk Sinopharm dan Moderna. Dua pengembang itu disebut dalam Kepmenkes No 12758/2020 yang ditandatangani Budi Gunadi 28 Desember 2020.

 



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Ditagih Presiden Berkali-kali, Roadmap Vaksinasi Belum Juga Jadi

Rabu, 3 Februari 2021 | 12:30 WIB
Oleh : Dwi Argo Santosa / Dwi Argo Santosa

Jakarta, Beritasatu.com - Sebelum vaksinasi Covid-19 dilaksanakan 13 Januari 2021, terjadi simpang siur keterangan mengenai produsen vaksin, kedatangan vaksin, hingga mulainya injeksi pertama. Jumlah penduduk yang menjadi target vaksinasi juga berubah-ubah. Berbagai ketidakpastian tadi bisa jadi karena tidak ada peta jalan atau roadmap vaksinasi sebagai acuan.

Roadmap diketahui awam sebagai rencana dan tahapan detail bagaimana vaksinasi bakal dijalankan. Selain menyangkut jadwal, alokasi anggaran dan sasaran, peta jalan juga menyertakan siapa saja yang menjadi prioritas.

Menariknya, nasib roadmap vaksinasi Covid-19 ini beberapa kali ditanyakan oleh Presiden Jokowi namun tak kunjung selesai dan akhirnya tak pernah lagi disinggung.

Presiden Jokowi pertama kali menyinggung penyusunan peta jalan atau roadmap vaksinasi Covid-19 pada akhir September 2020 lalu. Namun, hingga bulan Januari 2021 berlalu, belum ada tanda-tanda pemerintah mengumumkan secara resmi selesainya roadmap dimaksud.

Presiden pertama kali menyinggung roadmap saat membuka rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, 28 September 2020.

“Saya minta dua minggu ini sudah ada perencanaan detail, kapan dimulai, lokasi di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama. Semua harus terencana dengan baik, sehingga saat vaksin ada, itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan,” kata Jokowi ketika itu.


Sampul roadmap vaksinasi Covid-19 versi Ditjen P2P Kemkes.

Awal Oktober, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan sudah menyusun roadmap. Di dalamnya terdapat perincian produsen vaksin serta kapasitas produksi, tahapan vaksinasi, jumlah target penduduk lengkap dengan skala prioritasnya. Namun rodmap itu hanya menyebut tiga kandidat produsen vaksin, yakni Sinovac, Sinopharm/G24, dan Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI).

Sinovac bekerja sama dengan Bio Farma diproyeksikan memasok 204,9 juta dosis, Sedangkan Sinopharm bekerja sama dengan Kalbe Farma akan menyediakan 54 juta dosis. GAVI direncanakan memberikan 61,1 juta dosis sehingga total 320 juta dosis.

Rencana pemberian vaksin pun sudah tersusun bulan demi bulan. Estimasinya, vaksinasi akan berlangsung Desember 2020 hingga Maret 2022 atau 15 bulan.


Roadmap vaksinasi Covid-19 versi Ditjen P2P Kemkes.

Entah mengapa, roadmap itu tak dipakai. Dalam rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 12 Oktober 2020, Presiden Jokowi lagi-lagi meminta jajarannya untuk segera merampungkan roadmap vaksinasi Covid-19.

"Untuk roadmap pemberian vaksin, minggu ini saya minta secara khusus untuk dipaparkan. Sehingga jelas apa yang akan kita lakukan," katanya.

Dua Minggu setelah itu tampaknya apa yang diinginkan Presiden belum terkabul. Tepatnya pada 26 Oktober 2020, Jokowi kembali mengingatkan agar roadmap vaksinasi segera dipaparkan dengan detail, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Mengenai pelaksanaan vaksinasi, saya minta timeline pelaksanaan segera diselesaikan dengan memperhatikan ketersediaan sarana, prasarana, dan infrastruktur pendukung, lalu distribusi dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah," kata Jokowi saat membuka ratas soal vaksinasi Covid-19 secara virtual.

Menurut Presiden, hal ini sangat urgent. Pertama, agar pemberian vaksin bisa berjalan dengan lancar. Kedua, agar masyarakat memahami secara komprehensif apa yang menjadi niat pemerintah.

Jokowi menyebut roadmap agar dibuat terperinci. Ia ingin ada perencanaan detail soal pemberian vaksin Covid-19 per daerah. "Daerah ini kapan, saya minta detail sekali. Daerah ini kapan, siapa yang dapat, siapa yang gratis, siapa yang bayar, semuanya harus dipersiapkan secara detail," kata Jokowi.

Jokowi menyebut “siapa yang bayar” karena waktu itu masih ada dua skema vaksinasi, yakni vaksinasi gratis dan vaksinasi berbayar.

Seminggu kemudian, juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan bahwa roadmap belum selesai. Seperti biasa, jawaban Wiku diplomatis. Intinya, roadmap belum jadi.

Roadmap sudah dalam tahap finalisasi mencakup kandidat vaksin dan penyusunan tahapan prioritas penerima vaksin, dengan berbagai pertimbangan seperti, ketersediaan vaksin, penduduk, wilayah berisiko, tahapan pemakaian, dan indeks pemakaian,” ujar Wiku dalam telekonferensi pers, 3 November 2020.

Roadmap dimaksud ternyata tak kunjung jadi bahkan setelah menteri kesehatan berganti.

Menurut juru bicara pemerintah untuk Vaksin Covid-19 yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, Terawan Agus Putranto di akhir masa jabatannya sebagai menkes sempat menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) 84/2020.

Regulasi ini mengatur mengenai semua tahapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Sementara, peta jalan atau roadmap pelaksanaan vaksinasi  belum dapat dilanjutkan meski sudah ada draf yang tersusun.

Menurut Siti Nadia Tarmizi, meski tidak seteknis peta jalan, PMK 84/2020 menjadi acuan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Nadia membeberkan alasan mengapa roadmap tak kunjung jadi, yakni banyak yang harus direvisi. Pasalnya, ada beberapa perubahan kebijakan. Ia menyebut, di awal vaksinasi terdapat dua skema yaitu mandiri (berbayar) dan program (dibiayai pemerintah). Namun kemudian ada instruksi dari Presiden agar vaksinasi digratiskan untuk semua masyarakat sasaran.

Publik bisa mengerti bila ketiadaan peta jalan atau roadmap ini akhirnya membuat target vaksinasi berubah-ubah. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa vaksinasi terhadap 181,5 juta warga bakal selesai dalam waktu 15 bulan yakni mulai Januari 2021 hingga Maret 2022.

Belakangan, Presiden Jokowi meminta pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia dapat diselesaikan selama 1 tahun, bukan 15 bulan.  



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


BAGIKAN




BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS