Jawaban Banjir Jakarta: Normalisasi Sungai
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Home > Fokus > Jawaban Banjir Jakarta: Normalisasi Sungai

Normalisasi Sungai Mutlak Dilakukan

Minggu, 28 Februari 2021 | 14:51 WIB
Oleh : Yustinus Paat / Anselmus Bata

Jakarta, Beritasatu.com - Banjir yang menggenangi Jakarta pada 20 Februari 2021 menjadi pelajaran bagi Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan lagi upaya-upaya pengendalian banjir. Meskipun dampak banjir kali ini tidak separah dibandingkan banjir-banjir besar sebelumnya, upaya pengendalian banjir wajib terus ditingkatkan untuk menekan seminimal mungkin dampaknya, terutama memastikan tidak ada korban jiwa dan genangan air yang harus surut dalam waktu 6 jam setelah hujan berhenti atau tidak ada luapan lagi dari sungai atau kali sebagaimana target Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Salah satu upaya yang mutlak dilakukan adalah normalisasi sungai dan kali, khususnya sungai-sungai besar yang ada di Jakarta. Normalisasi sungai ini penting untuk memperluas kapasitas sungai sehingga bisa menampung air, baik yang berasal dari hujan lokal maupun air kiriman dari hulu, seperti dari Depok dan Bogor.

Berkaca dari banjir pada 20 Februari 2021, beberapa titik banjir terjadi karena hujan lokal yang ekstrem dan luapan sungai atau kali. Contohnya, banjir yang terjadi di Jalan Kemang, Jalan Sudirman, Jalan Widya Chandra, serta Jalan Tendean, disebabkan luapan air dari Kali Krukut. Luapan ini, menurut Gubernur Anies terjadi karena penambahan debit air dari hujan lokal di hulu, yakni dari kawasan Depok, Jawa Barat.

Anies menerangkan saat itu di hulu Kali Krukut di sekitar Depok, curah hujannya sangat tinggi tercatat mencapai 136 mm/hari. Kemudian lintas air dari hulu ini melewati dua sungai, yakni Kali Mampang dan Kali Krukut. Kedua aliran kali itu bertemu di belakang kantor LIPI dan mengalir ke Jalan Sudirman.

“Biasanya kalau hujannya di pegunungan (daerah Bogor) airnya akan lewat Kali Ciliwung, tetapi kalau terjadi hujan deras di kawasan tengah (sekitar Depok), maka air melewati aliran tengah, yakni Kali Krukut,” jelas Anies.

Contoh lain adalah banjir yang terjadi di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Menurut BPBD DKI Jakarta, banjir tersebut disebabkan luapan saluran penghubung Sulaiman dan Kali Sunter. Kapasitas keduanya tidak mampu menampung air hujan yang intensitasnya tinggi. Begitu juga genangan yang terjadi di Kelurahan Rawa Buaya, Jakarta Barat, disebabkan luapan Sungai Mookervart.

Bertolak dari banjir pada 20 Februari 2021 lalu, maka mutlak dilakukan normalisasi sungai atau kali di Jakarta untuk memperluas kapasitasnya, sehingga bisa menampung air hukan lokal dan air hujan kiriman dari hulu. Normalisasi sungai sebenarnya bukan program yang baru, tetapi program lama yang tersendat pada 2018 dan 2019 karena persoalan pembebasan lahan.

Kilas Balik 
Normalisasi sungai-sungai di Jakarta sudah dicanangkan sejak Sutiyoso menjadi gubernur DKI Jakarta. Normalisasi sungai masuk dalam program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang muncul setelah banjir besar melanda Jakarta pada 2007.

Banjir besar pada 2007 menggenangi 955 RW atau sekitar 35% dari seluruh RW di Jakarta. Luas area yang tergenang mencapai 455 kilometer persegi atau sekitar 68% luas daratan Jakarta. Akibatnya, 276.333 jiwa mengungsi dan 48 orang meninggal dunia. Selain itu, total kerugian materi yang dialami sebesar Rp 5,2 triliun. Kala itu, genangan air surut dalam waktu 10 hari. Karena itu, muncul program JEDI untuk merehabilitasi kondisi sungai di Jakarta yang menjadi pengendali banjir di antaranya normalisasi dan pengerukan 13 sungai yang melintasi Jakarta.

Ke-13 sungai tersebut adalah Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookevart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Normalisasi sungai adalah suatu metode yang digunakan untuk menyediakan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi. Normalisasi dilakukan karena mengecilnya kapasitas sungai akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding sungai yang rawan longsor, serta aliran air yang belum terbangun dengan baik dan penyalahgunaan untuk permukiman.

Normalisasi ini kemudian masuk dalam program pengendalian banjir yang dilaksanakan berdasarkan Perda Khusus Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta. Perda tersebut mengamanatkan pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase, salah satunya normalisasi aliran 13 sungai.

Pada era Joko Widodo dan Basuki T Purnama (Jokowi-Ahok) menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, normalisasi sungai mulai dieksekusi. Dasar hukum normalisasi ke-13 sungai ini kembali diperkuat dengan penerbitan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Normalisasi dimulai dari Sungai Ciliwung yang sudah dikerjakan sejak 2013 oleh Pemprov DKI Jakarta bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). Pemprov DKI Jakarta bertugas melakukan pembebasan lahan dan BBWSCC membangun infrastrukturnya

Tujuan dari normalisasi Sungai Ciliwung adalah untuk mengembalikan kondisi lebar sungai menjadi 35-50 meter. Dengan demikian, kapasitas Sungai Ciliwung untuk menampung air dapat ditingkatkan dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik. Target normalisasi sungai ini sepanjang 33 kilometer yang terbentang dari dari jembatan di Jalan TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai. Hingga 2017, sudah dikerjakan sepanjang 16 kilometer, tetapi terhenti pada 2018-2019. Penghentian ini karena minimnya pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta, sehingga Kempupera tidak menganggarkan normalisasi sungai pada 2018 dan 2019.

Pada Januari 2020, Kepala BBWSCC, Bambang Hidayah menjelaskan progres normalisasi Sungai Ciliwung yang dibagi dalam empat ruas. Pertama, pembangunan tanggul ruas jembatan Tol TB Simatupang sampai Condet sepanjang 7,58 kilometer dengan normalisasi baru terealisasi sepanjang 3,47 kilometer. Kedua, pembangunan tanggul ruas jembatan Condet sampai Kalibata sepanjang 7,55 kilometer, tetapi baru direalisasikan sepanjang 3,1 kilometer. Ketiga, pembangunan tanggul ruas jembatan Kalibata sampai Kampung Melayu sepanjang 8,83 kilometer dan baru terealisasi 4,67 kilometer. Keempat, normalisasi ruas jembatan Kampung Melayu sampai Pintu Air Manggarai sepanjang 9,74 kilometer dan baru terealisasi 4,95 kilometer.

Program normalisasi sungai kembali dilanjutkan pada 2020. Normalisasi dilakukan pada lahan sepanjang 1,5 kilometer di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, yang sudah dibebaskan sebelumnya oleh Pemprov DKI.

Komitmen 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berkomitmen melanjutkan program normalisasi sungai pada 2021 sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan banjir DKI Jakarta. Bahkan, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan Rp 1 triliun untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka normalisasi sungai termasuk pembangunan waduk dan embung.

“Normalisasi menjadi program yang memang terus dikerjakan tiap tahun. Anggaran setiap tahun ada pembebasan lahan. Kemarin ada, tahun ini ada. Tahun ini tidak kurang dari Rp 1 triliun. Terus kita lakukan,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Pada 2020, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan proses pengadaan tanah di Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, dan Jati Kramat senilai sekitar Rp 340 miliar, sedangkan untuk Kali Angke, pengerjaannya dilakukan pada 2021. Pemprov DKI Jakarta, kata Ariza, akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama dengan pemerintah pusat agar normalisasi sungai bisa berjalan lancar. Apalagi, kewenangan pengerjaan normalisasi 13 sungai tersebut berada di Kempupera.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana pun meminta Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pembebasan lahan agar program normalisasi bisa segera dieksekusi oleh Kempupera. Pasalnya, normalisasi tidak berjalan optimal selama ini karena lambannya pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Justin juga berharap agar Pemprov DKI Jakarta membangun komunikasi yang harmonis dengan Kempupera.

“Dari pantauan lapangan, banjir di Jakarta Timur diakibatkan luapan sungai yang belum dinormalisasi. Dinas Perumahan telah menyiapkan ribuan rusun untuk relokasi warga, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pembebasan lahan,” imbuh Justin.

Menurut Justin, normalisasi sungai mutlak dilakukan agar pengendalian banjir bisa berjalan efektif. Pasalnya, salah satu penyebab banjir di Jakarta adalah sungai meluap karena tidak mampu menampung air kiriman dari hulu. "Jadi, kita tidak permasalahkan kalau normalisasi dan naturalisasi sungai dilakukan bersamaan. Namun, tidak boleh menghilang atau menghapus program normalisasi sungai dari program prioritas pengendalian banjir. Jadi, perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas sungai, baik melalui normalisasi maupun naturalisasi," jelas Justin.



Tak Perlu Dikotomikan Normalisasi dan Naturalisasi Sungai

Minggu, 28 Februari 2021 | 18:58 WIB
Oleh : Yustinus Paat, Mikael Niman / Anselmus Bata

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017, Anies Baswedan sudah menyodorkan konsep naturalisasi sungai untuk mengendalikan banjir di Jakarta. Kala itu, Anies menilai konsep naturalisasi sungai lebih manusiawi dan alami dibandingkan dengan normalisasi sungai yang sudah dilakukan sejak era Sutiyoso.

Dalam konsep Anies, sungai hasil naturalisasi nanti akan memperlambat gerakan air dan airnya masuk ke dalam tanah, bukan mempercepat gerakan air menuju laut seperti tujuan normalisasi. Dengan naturalisasi, di pinggiran sungai akan ditanami berbagai tanaman, sehingga bisa menghidupkan ekosistem yang ada di sana. Anies pun berjanji tidak akan melakukan penggusuran warga di pinggiran sungai atau kali.

Dua tahun setelah, yakni 25 Maret 2019, Anies menandatangani Pergub Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air (SDA) secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi. Dalam pergub tersebut dijelaskan konsep naturalisasi adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir serta konservasi. Pelaksanan naturalisasi sungai dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta.

Secara umum, naturalisasi sungai terdiri dari aspek penataan RTH, aspek penyediaan prasarana dan sarana umum, aspek pengelolaan sumber daya air dan sanitasi, aspek ekologi lingkungan, aspek pengelolaan sampah dan pemantauan kualitas air serta aspek pemberdayaan masyarakat. Di dalam pergub itu juga dijelaskan bahwa naturalisasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan tiga hal, yakni ketersediaan lahan, tetap mempertahankan kapasitas optimal tampungan pada prasarana sumber daya air untuk pengendalian banjir, dan bertujuan untuk mengembalikan ekosistem pada prasarana sumber daya air. Namun, sampai saat ini program tersebut belum berjalan sesuai harapan. 

Seiring
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal Samad menegaskan bahwa tidak perlu lagi ada dikotomi istilah normalisasi dan naturalisasi sungai dalam rangka pengendalian banjir di Jakarta. Kedua program tersebut saling terkait satu sama lain dalam rangka menambah kapasitas sungai-sungai di Jakarta.

"Sekali lagi enggak ada lagi dikotomi naturalisasi dan normalisasi," ujar Yusmada yang baru dilantik menjadi kepala Dinas SDA.

Menurutnya, penambahan kapasitas sungai bisa dilakukan dengan cara alami maupun dengan penambahan sheet pile sebagai penahan dinding tebing. Karena itu, normalisasi dan naturalisasi berjalan seiring.

"Bahwa penanganannya nanti bisa dengan cara-cara yang natural atau bisa sheet pile-sheet pile itu sebagai penahan-penahan dinding tebing. Itu konstruksinya," kata Yusmada.

Senada dengannya, Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah mendikotomikan antara normalisasi dan naturalisasi sungai dalam pengendalian banjir Jakarta. Keduanya tetap dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intensif dengan pemerintah pusat.

“Pada prinsipnya, konsep naturalisasi dan normalisasi dapat dilakukan secara sinergis untuk mencapai tujuan yang maksimal. Keduanya merupakan upaya merevitalisasi kali, sungai, kanal, waduk, situ dan saluran makro dalam upaya untuk menjaga kapasitas badan air sesuai dengan kebutuhan agar berfungsi optimal. Jenis-jenis kegiatan terkait hal ini, antara lain penghijauan di bantaran air, pengerukan, dan pendalaman badan air, dan penurapan badan air,” ujar Nasruddin.

Apalagi, lanjutnya, program normalisasi sungai sejalan dengan kesepakatan bersama rencana aksi penanggulangan banjir dan longsor di Kawasan Jabodetabekpunjur 2020-2024. Dalam rencana itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempura) akan melaksanakan konstruksi pengendalian banjir di kali atau sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendukung dengan pengadaan tanah pada lokasi kali atau sungai yang akan dikerjakan.

"Secara faktual, Pemprov DKI Jakarta selama ini tetap melakukan pengadaan tanah di sekitar kali dan sungai yang mendukung pelaksanaan normalisasi oleh pemerintah pusat," tutur Nasruddin.

Dipadukan
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Nirwono Joga menilai program normalisasi dan naturalisasi sungai tidak perlu diperdebatkan dan dipertentangkan. Kedua program tersebut seharusnya dipadukan dalam penataan sungai di Jakarta sebagaimana terjadi di banyak kota di Eropa, Australia dan Amerika Serikat.

“Jadi, keduanya tidak perlu dipedebatkan apalagi dipertentangkan. Dipadukan saja untuk menata air di Jakarta,” ujar Nirwono saat dihubungi, Kamis (25/2/2021).

Normalisasi, kata Nirwono, erat kaitannya dengan betonisasi dan naturalisasi terkait penghijauan sungai dan bantaran sungai dengan tanaman. Naturalisasi sebenarnya termasuk dalam normalisasi sungai. Jadi, normalisasi sebenarnya mencakup konsep naturalisasi untuk menghijaukan kembali bantaran sungai agar tanaman bisa menyerap air luapan dan mengurangi debit air banjir.

Normalisasi adalah upaya-upaya mengembalikan atau mempertahankan bentuk alami sungai yang berliku-liku secara alami, memperlebar kembali badan sungai dan mengeruk kedalaman sungai agar kapasitas daya tampung sungai mendekati daya tampung semula dan ideal. Sementara naturalisasi, lanjut Nirwono, adalah upaya mengembalikan bentuk sungai ke kondisi alami, meliak-liuk bak ular, tampang melintang bervariasi, dan ditumbuhi tanaman lebat sebagai habitat organisme tepian sungai. Bantaran sungai dihijaukan dengan tanaman yang berfungsi sebagai hidrolis-ekologis alami, mencegah erosi dasar dan tebing sungai, serta meredam banjir.

“Saat hujan, tanaman di sepanjang sungai akan menghambat kecepatan aliran, muka air naik dan menggenangi bantaran dan tanaman di jalur hijau, yang secara alami memang dibutuhkan untuk ekosistem pendukung kelangsungan keanekaan hayati tepian sungai. Banyak kota di Eropa, Australia, dan Amerika Serikat, yang memadukan pendekatan normalisasi dan naturalisasi dengan serasi dalam penataan sungainya,” jelas Nirwono.

Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta 2030, badan 13 sungai utama akan diperlebar dari saat ini 15-20 meter menjadi 35-50 meter dan bantaran sungai kiri-kanan 7,5-15 meter, juga pengerukan kedalaman sungai dari 2-3 meter ke 5-7 meter. Sementara itu, untuk sungai pendukung, dari lebar 5-10 meter ditambah menjadi 10-15 meter dan bantaran sungai 5-7,5 meter.

“Peta alur sungai akan memastikan kawasan mana yang masih bisa dilakukan naturalisasi penuh, perpaduan naturalisasi dan normalisasi, serta ‘terpaksa’ normalisasi karena keterbatasan lahan dan ruang yang tersedia dengan seminimal mungkin merelokasi warga. Membenahi sungai bukan pilihan, melainkan sebuah keharusan,” tegasnya.

Pakar sumber daya air dari Universitas Indonesia (UI) Toha Saleh menilai normalisasi sungai dan kali adalah cara paling ampuh untuk mengendalikan banjir di Jakarta. Namun, normalisasi itu harus dilakukan serentak di seluruh sungai di Jakarta. Agar program normalisasi itu berhasil, maka Pemprov DKI Jakarta harus berani melakukan relokasi warga, terutama yang tinggal di bantaran sungai.

“Yang harus dilakukan sekarang adalah merelokasi warga di bantaran sungai. Pemprov DKI punya banyak ahli dalam pengendalian dan pengelolaan banjir, tetapi yang penting adalah eksekusinya,” ujarnya.

Toha mengaku pernah bertukar pikiran dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil soal banjir di Jakarta. Dari obrolan itu bisa disimpulkan perlunya keberanian dari Pemprov DKI untuk merelokasi warga. Warga yang memiliki KTP DKI Jakarta yang terkena program relokasi selayaknya mendapatkan kompensasi, sementara warga yang tidak memiliki KTP Jakarta, tidak perlu mendapatkan kompensasi.

“Bentuk kompensasi itu bermacam-macam. Misalnya, memberikan hunian yang layak berupa rusunami atau rusunawa di sekitar Jakarta, seperti yang pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Yang selama ini terjadi, warga yang direlokasi mengeluh karena di tempat baru tak memiliki pekerjaan,” jelasnya.

Toha mengatakan, selain melebarkan kali sekaligus merelokasi warga, Pemprov DKI juga harus melanjutkan proyek sodetan yang sekarang ini terbengkalai. “Kalau mau, pelebaran sungai dikerjakan bersamaan dengan meneruskan sodetan yang terbengkalai. Kalau sodetan dibiarkan, maka akan terus terjadi masalah,” tuturnya.

Menurut Toha, nasib pembangunan sodetan Kali Ciliwung di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, menuju ke Kanal Banjir Timur (KBT) masih belum pasti. Meski Pemprov DKI dan BBWSCC pada 2019 sudah mencabut kasasi mereka terhadap warga, proyek belum dapat berjalan karena sejumlah warga belum setuju dengan nilai ganti rugi atas rumah mereka yang terdampak proyek.

“Kalau mau, pelebaran sungai harus dikerjakan bersamaan dengan meneruskan sodetan yang terbengkalai. Kalau sodetan dibiarkan, maka masalah di Ibu Kota akan terus terjadi,” ujarnya.

Toha memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk keperluan pelebaran sungai sekaligus merelokasi warga bantaran kali yang terdampak sekitar Rp 10 triliun. “Memang tidak mudah untuk membujuk warga bantaran kali yang terdampak untuk pindah, karena mereka sudah pintar. Mereka tahu harga pasaran tanah,” ujar Toha.

Nirwono Joga juga menyebutkan pilihan apa pun dari Pemprov DKI, baik normalisasi maupun naturalisasi, membutuhkan relokasi warga dari pinggiran sungai. Keduanya membutuhkan lahan yang besar untuk memperlebar dan memperdalam sungai dalam meningkatkan kapasitas serta memiliki sempadan yang optimal. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang diterapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Garis sempadan sungai harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, tata ruang kota, kondisi sosial-budaya masyarakat setempat, serta ketersediaan jalan akses bagi kegiatan pengawasan dan pemeliharaan sungai.

“Pemerintah DKI berkewajiban menertibkan semua bangunan yang berada di dalam sempadan sungai, mengembalikan fungsi sempadan sungai, serta merelokasi permukiman warga. Badan sungai difungsikan kembali sebagai pengendali banjir, penyuplai cadangan air, dan pelestarian ekosistem habitat satwa liar,” terangnya. 

Karena itu, Nirwono mendorong Pemprov DKI untuk memperkuat sosialisasi kepada warga di sekitar bantaran sungai agar secara sukarela mau direlokasi tempat terdekat yang aman dari bencana, ke permukiman hunian (vertikal) yang lebih layak huni dan terpadu. Warga juga perlu diberikan pengetahuan dan wawasan mengenai risiko tinggal di daerah rawan banjir dan longsor.

Ekstrem
Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menyebutkan Pemprov DKI Jakarta seharusnya belajar dari pengalaman awal tahun 2020 saat banjir membuat sejumlah wilayah lumpuh. “Sekarang terjadi hujan ekstrem, seharusnya penanganannya dengan cara ekstrem juga untuk menata air yang tercurah dari hujan ekstrem tersebut,” ujarnya.

Penanganan dengan cara ekstrem, di antaranya dengan menormalkan sungai untuk meningkatkan kapasitas daya tampung. "Mau tidak mau, normalisasi sungai segera dilaksanakan untuk meningkatkan daya tampung debit air," ujarnya. 

Ahli hidrologi Firdaus Ali juga meminta Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pembebasan lahan agar normalisasi sungai yang tertunda sejak tiga tahun lalu dapat dilanjutkan kembali.

“Masyarakat juga harus menyadari, mereka tinggal di daerah yang rawan banjir dan genangan dan bersedia untuk dipindahkan tetapi juga pemerintah daerah harus bisa memberikan penawaran yang menarik untuk warga agar bisa pindah,” ujarnya.

Pemerintah daerah sebagai otoritas yang bertanggung jawab kepada warganya harus mampu menyelesaikan persoalan banjir yang kerap dialami masyarakat. “Jangankan banjir sehari, banjir sejam saja itu merupakan tanggung jawab kita (pemerintah) untuk menyelesaikannya,” imbuhnya.

Menurutnya, tidak ada warga yang merasa nyaman dengan kondisi banjir hingga berhari-hari. Masyarakat pasti akan terganggu, tetapi pilihan mereka terbatas.

“Daya tampung air terbatas, sehingga Pemprov DKI juga harus bekerja keras untuk meningkatkan daya tampung. Tidak ada pilihan lain, kecuali melakukan normalisasi, memperbesar kapasitas angkut saluran, serta kapasitas tampung air. Tidak ada pilihan lain,” tegasnya.



Ini Perbandingan Banjir di DKI dari Tahun 2002

Sabtu, 20 Februari 2021 | 23:12 WIB
Oleh : Yudo Dahono / Yudo Dahono

Jakarta, Beritasatu.com - Banjir yang menggenangi beberapa kawasan di Ibu Kota DKI, Sabtu (20/2/2021) telah mengalami penurunan dari berbagai segi dibandingkan banjir yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Seperti dikutip dari akun Twitter resmi Pemprov DKI Jakarta @DKIJakarta, pada banjir yang terjadi hari ini memiliki luas area tergenang paling sedikit dibandingkan banjir pada tahun sebelumnya. Banjir hanya menggenangi wilayah 4 km persegi dengan jumlah rukun warga RW yang terdampak sebanyak 113.

Sementara dari korban meninggal dunia, banjir kali ini nihil korban jiwa, lebih baik dibandingkan korban banjir pada tahun-tahun sebelumnya di mana jumlah korban jiwa tertinggi terjadi pada 2 Februari 2007 dengan 48 nyawa melayang.

Begitu pula dengan jumlah pengungsi. Pada banjir hari ini jumlah pengungsi sebanyak 3.311 orang, sementara jumlah pengungsi tertinggi terjadi pada banjir tahun 2007 di mana sebanyak 276.333 jiwa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

— Pemprov DKI Jakarta (@DKIJakarta) February 20, 2021


BAGIKAN




TAG POPULER

# Dow Jones


# Daniel Dhakidae


# Palyja


# Johnson & Johnson


# Gempa Malang


B1 Livestream

TERKINI

Penggali Kubur TPU Tanah Kusir Ikuti Vaksinasi Covid-19

MEGAPOLITAN | 8 jam yang lalu









BERITA TERPOPULER

TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS